Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di daerah Jakarta menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan pentingnya melakukan pengelolaan yang tepat terhadap RTH itu sendiri. Salah satu jenis RTH yaitu hutan kota, lokasi hutan kota pada daerah DKI Jakarta yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat membuat partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota menjadi penting. Pengelolaan hutan kota terdiri dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota dan menganalaisa tingkat partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota. Lokasi penelitian ini terletak di empat hutan kota yaitu Hutan Kota Rawa Malang, Hutan Kota Srengseng Sawah, Hutan Kota Rawa Buaya, dan Hutan Kota Pondok Kelapa.  Pada setiap hutan kota terdapat 3 klaster permukiman yaitu satu permukiman dekat dengan hutan kota dan dua permukiman lainnya jauh dari hutan kota. Untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota, maka penelitian ini membandingkan variabel jarak masyarakat terhadap hutan kota, persepsi masyarakat, pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Melalui 90 kuesioner yang di sebar di setiap hutan kota dengan teknik Scoring system dan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi partisipasi. Variabel jarak dan persepsi masyarakat cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi pengelolaan hutan kota. Berdasarkan temuan, kondisi hutan kota merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota.

---

ABSTRACT

---

Increase in the population in the Jakarta area has led to the construction of Green Open Space (RTH) being one of the main focuses of the DKI Jakarta Provincial Government. The limited land that exists causes the importance of proper management of the green space itself.One type of green open space, which is urban forest, the location of urban forest in the DKI Jakarta area which is directly in contact with community settlements, makes community participation and community perceptions of urban forest management important. The management consists of planning, maintenance, protection, utilization and monitoring. This study aims to determine the spatial pattern of community participation in urban forest management and analyze the level of community participation and factors that influence community participation in urban forest management. The location of this research is located in four urban forests, namely Rawa Malang Urban Forest, Srengseng Sawah Urban Forest, Rawa Buaya Urban Forest and Pondok Kelapa Urban Forest. The urban forest was divided into three clusters, i.e : one cluster located close to the urban forest and two other clusters located farther away from the urban forests. To see community participation in urban forest management, this study compares the variables of community distance to urban forests, community perceptions, community income and the level of community education. Through 90 questionnaires distributed in each urban forest with Scoring system technique and multiple linear regression analysis, it was found that the level of education and income of the community did not affect to participation.Variable distance and community perception have a significant influence on the participation of urban forest management. Based on the findings, the condition of urban forests is a factor that influences people's perception and participation in urban forest management

"

"Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutan berlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan memanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkait bagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saat itu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampak signifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dari ekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di Kampung Sangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal seperti kebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produk hasil hutan dari masyarakat sekitar.

---

During the New Order of President Soeharto the management of forest resources occurred with national development and economic growth as main framework. Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forest resources for their daily living needs. The interface between those statement above comes out with question on how the practices of local livelihood exist in Kampung Sangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach, this thesis shows that various forms of forest resource management around Kampung Sangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directly from the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangar dominantly influenced by various external determination factors such as state policies, agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around."

"Program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) melibatkan masyarakat desa sekitar hutan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Tujuan penulisan artikel adalah menganalisis potensi tegakan sebagai indikator keberhasilan program PHBM. Populasi penelitian adalah semua tegakan pohon yang ditanam oleh petani pada hutan PHBM di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Sukabumi, tepatnya di Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. Sampel penelitian adalah tegakan pohon yang ditanam oleh 20 orang petani terdiri atas 10 petak lahan yang dirawat secara intensif dan 10 petak yang tidak intensif. Satu petak lahan berukuran 0,1 ha. Data yang dikumpulkan adalah data primer, yaitu lingkar batang pohon, tinggi pohon, jenis dan jumlah pohon, diameter pohon, dan luas bidang dasar. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah pohon di lahan yang dikelola dengan intensif dan tidak intensif. Distribusi pertumbuhan pohon di antara kedua lahan cenderung sama. Jumlah jenis pohon hanya berbeda 1 pohon. Struktur vegetasi mempunyai perbedaan, terutama pada tanaman masyarakat. Indeks keragaman pohon mempunyai nilai yang hampir sama, yaitu 0.36 dan 0,35. Keduanya menunjukkan heterogenitas yang hampir sama, meskipun jumlah pohon lebih banyak pada lahan yang dikelola dengan intensif. Tanaman yang dominan mempunyai kecenderungan yang hampir sama, yaitu pinus pada tanaman pokok dan karet pada tanaman masyarakat. Rata-rata diameter pohon lebih besar pada lahan yang tidak dikelola dengan intensif. Program PHBM yang dikelola dengan intensif lebih menguntungkan dbandingkan dengan program PHBM yang tidak dikelola dengan intensif, dari sisi jumlah pohon, keragaman jenis pohon, dan manfaat yang dapat diambil oleh petani dalam jangka pendek."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."