Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas akibat hukum yang timbul dari Perjanjian NAMRU-2 1970 terhadap personel dan kegiatan NAMRU-2. Serta perjanjian kerjasama lanjutan dengan ruang lingkup lebih luas setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berkahir, yakni Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data baik primer maupun sekunder, serta bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian NAMRU-2 1970 banyak yang tidak dilakukan terutama oleh pihak Amerika Serikat. Perjanjian Kerjasama Ilmiah dan Teknologi 2010 yang merupakan kerjasama lanjutan setelah Perjanjian NAMRU-2 1970 berakhir memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dari Perjanjian NAMRU-2 1970.

---

This thesis discusses legal consequences arising from NAMRU-2 1970 Agreement on personnel and activities. Also, The Science and Technology Cooperation Agreement 2010 that has larger scope than NAMRU-2 1970 Agreement. Research carried out by finding the juridical-normative data both primary and secondary data, as well as legal materials relating to the title. The study states that the obligations arising under the NAMRU-2 1970 Agreement many were not carried out, mostly by the United States. After the NAMRU-2 1970 Agreement ended, cooperation in scientific and technological fields was continued through the Scientific and Technological Cooperation Agreement in 2010 which gives better law protection compare to NAMRU-2 1970 Agreement."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."