Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan pengawasan ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan. Pembahasan tersebut tidak hanya terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan pengawasan ketenagakerjaan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Skripsi ini juga akan membahas mengenai kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, ruang lingkup, prosedur, serta hasil dan tindak lanjut pengawasan ketenagakerjaan.

---

AbstractThis writings will emphasize on labour inspection rules after the enactment of Law Number 21 Year 2003 about Ratification of ILO Convention Number 81 concerning Labour Inspection in Indsutry and Commerce. The explanation that will be discussed in this writings not only restricted to the rules on the law itself, but also to compare it with other labour inspection regulations. The method used in this writings is juridist-normative. There will be also explanation about institutional, main objectives and functions, scope, procedur, also result and further action taken from labour inspection."

"In a report released in 2006, the ILO highlighted the difficultties of labour inspection in its member states and advocated a number of measures to strengthen its effectivenes...."

"Pemenuhan hak buruh yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan. Pemenuhan hak buruh oleh perusahaan belum sesuai harapan, sehingga perlu dibantu oleh peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya. Untuk memahami hal tersebut di tingkat empirik, penelitian ini dilakukan dengan mengambil sample di salah satu serikat pekerja, Serbuk Karawang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif membahas bagaimana peran serikat pekerja dan tingkat partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Dalam penelitian ini, semakin positif peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya semakin tinggi pemenuhan hak buruh. Semakin negatif peran serikat pekerja dan partisipasi pekerja dalam memperjuangkan haknya semakin rendah pemenuhan hak buruh.

---

Fulfillment of workers rights in accordance with the labor law is an obligation of the company. Fulfillment of labor rights by the company does not meet the expectations that need to be assisted by the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights. To understand the empirical level, the study was conducted by taking sample in one union, Serbuk Karawang. This study use a quantitative method, where the study discusses how the relationship between the role of labor union and the level of participation of workers in the fight for their rights under the labor laws.

In this study, the more positive the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights, the higher the fulfillment of labor rights. The more negative the role of trade unions and workers' participation in the fight for their rights as well the lower the fulfillment of the rights of workers."

"Can workers' rights and social protections be reconciled wtih firms competitiveness and productivity? In contrast to current development policy advice which emphasizes the "Flexibilization" of labour laws,this article contributes to an ....."

"Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang cukup krusial. Selain untuk mendukung proses penegakan hukum, hal ini juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan iklim industrial antara tenaga kerja dengan suatu perusahaan. Maka dari itu, pemerintah melalui Kemnaker RI meluncurkan layanan WLKP online guna mendukung efektivitas pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah. Namun, layanan WLKP dihadapi kendala yang menghambat proses pengawasan ketenagakerjaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan WLKP melalui konsep perspektif efektivitas melalui pendekatan teori sistem oleh Gibson et al (2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist yang didukung dengan data primer melalui wawancara mendalam dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan layanan WLKP sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang sistematis dan terintegrasi masih belum efektif dikarenakan kendala yang ditemukan. Dari 8 indikator dengan 3 dimensi, terdapat 3 indikator yang belum terpenuhi diantaranya keterbatasan anggaran guna mendukung pengembangan sistem WLKP dan diseminasi informasi terkait layanan WLKP melalui sosialisasi, proses pengawasan yang terhambat akibat kendala integrasi data antar isntansi, sinergi strategi teknis serta krisis kebijakan yang berdampak pada hasil pengawasan yang kurang optimal yang ditunjukan dengan kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan yang masih tinggi. Sehingga dinilai perlu untuk meninjau bagaimana WLKP bekerja dalam mensinergikan strategi dari masing-masing pihak terlibat di dalamnya agar pengawasan ketenagakerjaan yang optimal dapat terwujud.

---

Labor inspection is one of the crucial functions of the government. In addition to supporting the law enforcement process, this is also done to maintain the balance of the industrial relations between labor and a company. Therefore, the government through the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia launched the online WLKP service to support the effectiveness of labor inspection by the government. However, WLKP services face obstacles that hinder the labor inspection process. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of WLKP services through the concept of effectiveness perspective through a systems theory approach by Gibson et al (2011). The method used in this study is post-positivist supported with primary data through in-depth interviews and secondary through literature studies. The results showed WLKP services as an effort to realize the implementation of systematic and integrated labor inspection is still not effective due to the obstacles found. From 8 indicators with 3 dimensions, there are 3 indicators that are unfulfilled including budget constraints to support the development of the WLKP system and dissemination of information related to WLKP services through socialization, the monitoring process is hampered due to data integration constraints between agencies, technical strategy synergies and policy crises that have an impact on the results of supervision that are less than optimal as indicated by cases of violations of labor norms which are still high. So, it is considered necessary to review how WLKP works in synergizing the strategies of each party are involved in it so that optimal labor supervision can be realized."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak buruh yang timbul akibat PHK pada perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan dan ketenagakerjaan, dengan studi kasus kepailitan PT Fit U Garment Industry. Penelitian ini menguraikan mengenai buruh sebagai salah satu kreditor dari debitor pailit yang harus bersanding dengan kreditor-kreditor lainnya dalam mendapatkan pembayaran upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dari harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut; pertama, Bagaimana kedudukan tagihan upah buruh dan hak-hak buruh lainnya dalam urutan prioritas pembayaran utang. Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh buruh terhadap putusan kepailitan untuk mendapatkan hak-hak buruh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, bagaimana pembayaran upah buruh dan pemenuhan hak-hak yang timbul akibat PHK pada kasus kepailitan PT Fit-U Garment Industry.

---

This thesis discusses the protection of workers' wage payment and fulfillment of labor rights arising from layoffs at the company declared bankrupt under the laws of bankruptcy and employment, with the bankruptcy case studies PT Fit U Garment Industry. This study describes about the workers as one of the creditors of the bankruptcy debtor must be coupled with other creditors in obtaining payment of wages and other labor rights of the bankruptcy estate. This study aims to answer the question as follows; first, how the position of wage bills and other labor rights in order of priority debt payments. Second, how efforts to be made by the workers against the decision of the bankruptcy to obtain labor rights set out in the legislation in force. And lastly, how payment of wages and fulfillment of the rights arising from layoffs in the case of bankruptcy PT Fit-U Garment Industry."

"The 18th International conference of labour statisticians was convened at the end of 2008. Its agenda featured, inter alia, the measurement of working time, child labour, decent work, labour underutilization and valunteer work...."

"Penelitian ini menganalisis peran pengawasan ketenagakerjaan terhadap hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan studi dilakukan di Kota Depok. Melalui wawancara mendalam di 2 (dua) perusahaan dengan subjek penelitian pengurus perusahaan dan wakil dari serikat pekerja/serikat buruh, kemudian dilakukan observasi guna mendapatkan hasil yang optimal dari wawancara tersebut, dan dilakukan studi kepustakaan guna mendapatkan data pendukung terhadap peran pengawasan ketenagakerjaan tersebut. Penelitian ini menghasilkan analisis peran pengawasan ketenagakerjaan yang cukup penting dalam upaya penegakan hukum ketenagakerjaan utamanya dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha di wilayah Kota Depok.

---

This research analyzes the role of labor inspection on the work relation between worker and employer, which the study held in municipal of depok. Through an indepth interviews in 2 (two) companies whose subject is the company management and the representative of the labor union, besides that an observation also held to get an optimal results from the in-depth interviews, literation study held to get backup data on the role of the labor inspection. The result of the research produce a very important analysis to the role of the labor inspection on the on the work relation bentween worker and employer."