Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sikap pemustaka terhadap hak cipta dikaitkan dengan layanan fotokopi di perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan. Sikap pemustaka dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei dan pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemustaka memberikan sikap negatif terhadap hak ekonomi dan sikap positif terhadap hak moral. Namun secara keseluruhan pemustaka memeberikan sikap positif terhadap hak cipta dalam kaitannya dengan layanan fotokopi yang ada di perpustakaan Johannes Oentoro. Penulis menyarankan agar perpustakaan memberikan batasan yang tegas, membuat peraturan hanya koleksi terbitan luar negeri yang dapat diperbanyak, memberikan pengawas layanan fotokopi, formulir untuk mendata koleksi yang difotokopi, dan sosialisasi terhadap hak cipta dan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku agar dapat dijalankan oleh pemustaka dalam menjalankan kegiatan baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the library users' attitude towards copyright associated with photocopy service in the Johannes Oentoro library Pelita Harapan University. Users? attitude viewed from the aspect of cognitive, affective, and conative. This study uses a quantitative study with survey methods and data collection in the form of questionnaires and interviews. The study concluded that users provide negative attitude towards economic rights and positive attitude towards moral rights. But overall users provide positive attitude towards copyright in relation to photocopy service in the Johannes Oentoro library. The author suggested that the library provide strict limits on boundaries, invent and create regulation that only imported books can be photocopied, personnel to supervise photocopy service, form to record a collection of photocopied, and disseminate the copyright and its Copyright Act to be applicable for users in running their activities both in universities and society."

"Skripsi ini membahas tentang perilaku pemustaka dalam memperlakukan koleksi di Perpustakaan Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai bentuk perilaku pemanfaatan koleksi disertai pula dengan upaya baik yang telah dilakukan maupun yang dapat dilakukan kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perilaku pemanfaatan koleksi di Perpustakaan Universitas Indonesia yang ditemui meliputi mutilasi, serta vandalisme, hingga terkena air hujan. Upaya yang tengah dilakukan Perpustakaan Universitas Indonesia dilakukan melalui kegiatan sirkulasi, shelving hingga preservasi dan konservasi. Penelitian ini menyarankan agar pihak perpustakaan dapat mempertimbangkan pengadaan pendidikan preservasi/ pelestarian bahan pustaka untuk para pemustaka.

---

This thesis discusses the behaviours of library users in treating the collections of the University of lndonesia. The research aimed to describe various forms of behaviours in the making use of the collections and the continuous efforts taken in the past as well as In the in the future. This reaserch uses qualitative approach with case study methodology. Data collection is done through interview, observation and documents analysis.

This reaserch concludes that various forms of behaviours of the library users include mutilation and vandalism. It also found the various acts of efforts by the Library of the University of lndonesia covers the circulation activities, shelving, preservation and conservation. This research suggest the Library to consider conducting preservation education for library users."

"Pengelola dan pemustaka (end user) perpustakaan sering menggandakan atau memperbanyak bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Selama ini belum ada panduan yang bisa digunakan sebagai acuan bagi pengelola perpustakaan maupun pemustakanya dalam hal penggandaan bahan perpustakaan apakah sudah dalam koridor hak cipta atau belum. Tulisan ini mencoba menyoroti kegiatan penggandaan/ perbanyakan di perpustakaan perguruan tinggi dalam perspektif pustakawan."

"Perlindungan hukum terhadap pencipta masih terlihat sangat lemah. Pencipta, atau secara lebih spesifik di dalam industry music dikenal sebagai Penulis Lagu adalah salah satu pihak yang terlihat sangat dirugikan hak-haknya pada jaman sekarang ini, terutama dengan adanya perkembagan teknologi yang sangat pesat dan semakin memudahkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan-perbuatan illegal atas suatu karya cipta salah staunya melalui aktifitas pembajakan. Perlindungan terhadap hak seorang pencipta, terutama untuk hak ekonominya harus menjadi focus dan dilindungi dengan maksimal agar pencipta dapat menikmati keuntungan dalam bentuk finansial sebagai apresiasi dari karya yang sudah diciptakan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penambahan jangka waktu perlindungan atas hak ekonomi seorang cipta yang dilakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang menambahkan jangka waktu perlindungan menjadi hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dari pengaturan sebelumnya yang hanya hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dengan melihat keadaan dan penerapan hak cipta di Indonesia. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Undang-Undang hak cipta kesalahan terletak pada pelaksanaan dan penerapannya. Sebaiknya focus bukan diletakkan pada lamanya jangka waktu perlindungan, melainkan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang sudah ada terlebih dahulu dan dipastikan agar berjalan dengan baik. Tidak akan ada gunanya penambahan jangka waktu perlindungan dilakukan jika dari awal tidak ada sinergi yang baik dari pemerintah, pihak dalam industry music, dan para pengguna (user) dalam melaksanakan dan menerapkan hal-hal yang sudah diatur secara sangat jelas di dalam Undang-Undang tersebut secara keseluruhan.

---

Legal protection towards author is still weak. Authors, or more specifically in the music industry popularly known as songwriters, are one of the parties that suffered so much loss and their rights are and have been so much and very much violated in so many ways, especially with the existence of the vast development of technology which made irresponsible people have easier access to do illegal activities over a certain creation, including through piracy activities. Protection towards the right of author, especially on the economic right, has to be the main focus and protected to the maximum extent so that the author can enjoy their rightful compensation, which they certainly deserve, in the financial form as a form of appreciation towards the creation.

This thesis further analyzes the compatibility of the extension of copyright protection duration in the new Indonesian Copyright Law No.28 Year 2014, that extended the duration to up to 70 (seventy) years after the author passed away from previously 50 (fifty) years, while simultaneously observing the condition and implementation of Indonesian Copyright Law.

After having done with the analysis, it can be concluded that in the implementation of Indonesian Copyright Law the error is on the enforcement of the law itself. The focus should not be done on the duration of the protection, but rather on the application and enforcement of the law and make sure that everything can be implemented and enforced properly. The extension of duration will be of no use if from the beginning there is no synergy between the government, parties in the music industry, and public as the user in implementing and enforcing things that are already crystal clearly regulated in the law itself."

"Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif.

---

The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines."

"Penelitian ini membahas sikap pemustaka terhadap layanan perpustakaan keliling Pustaka Bersama di kecamatan Bayung Lencir. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui sikap pemustaka terhadap layanan perpustakaan keliling Pustaka Bersama di kecamatan Bayung Lencir yang meliputi pelayanan, koleksi, petugas perpustakaan dan sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pendekatan survey. Sampel yang diambil sebanyak 92 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap yang mempunyai aspek kognitif, afektif dan konatif pemustaka terhadap layanan perpustakaan keliling Pustaka Bersama di kecamatan Bayung Lencir berada dalam kategori positif yaitu memiliki bobot sebesar 3,19 yang mencakup: pelayanan sebesar 3,17, koleksi sebesar 3,23, petugas perpustakaan sebesar 3,24, dan sarana prasarana sebesar 3,12. Rentang untuk kategori positif adalah 2,51-3,25.

---

The research discusses about user's attitude toward mobile library service Pustaka Bersama in Bayung Lencir district. This research has some purposes in descriptive and to know user’s attitude toward mobile library service Pustaka Bersama in Bayung Lencir district include: service, collection, human resource and facility. This research use quantitative and survey method to collect the data.samples has been taken 92 user. Technique of withdrawing sample for this research is accsidental sampling.

The results indicates that users’ attitude of cognitive, affective and connative through the mobile library service Pustaka Bersama in Bayung Lencir district in a cathegory that has a positive value of 3,19 which includes: service in 3,17, collection in 3,23, library staff in 3,24, and facilities in 3,12. Range for positif cathegory is 2,51-3,25."

"UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, namun ternyata hak eksklusif tersebut tidak sepenuhnya mutlak karena adanya konsep atau doktrin fair use yang memperkenankan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa meminta persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ternyata pengaturan serta praktik doktrin fair use berbeda-beda di tiap negara. Di Indonesia sendiri belum ada praktik pengadilan mengenai doktrin fair use ini, hanya ada pengaturannya saja di Pasal 15 UU Hak Cipta sehingga perlu penafsiran perbandingan untk menafsirkan penerapannya. Dalam Pasal 15 UU Hak Cipta diatur tujuh butir penggunaan yang diperbolehkan terhadap suatu Ciptaan, namun belum jelas apakah doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta berlaku untuk semua ciptaan atau tidak. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan doktrin fair use yang ada di Indonesia dengan pengaturan fair use di Amerika Serikat dan menasfirkan penerapan Pasal 15 UU Hak Cipta melalui perkara-perkara yang ada di Amerika Serikat untuk melihat kemungkinan penerapan Pasal 15 menggunakan pendekatan case law. Di akhir penelitian, Penulis berkesimpulan bahwa doktrin fair use hanya berlaku kepada ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta dan penerapan doktrin fair use dalam Pasal 15 UU Hak Cipta dimungkinkan menggunakan pendekatan case law seperti di Amerika Serikat sehingga memerlukan penafsiran hakim untuk menentukan adanya suatu penggunaan yang wajar.

---

Indonesian Copyright Law provides an Exclusive Rights to Authors or Copyright Owners to announce and reproduce the works, however the exclusive rights are not absolute because there is a concept or a doctrine of Fair Use which allow certain uses made by others without consent from the Authors or Copyright Owners. In fact, regulation and practices of the fair use are vary in every nation. In Indonesia, there are no judicial practices involving fair use doctrine, but there is regulation that provide fair use doctrine in Article 15 Copyright Law. Thus, to interpret Article 15 Copyright Law, a comparative study is required. In Article 15 Copyright Law, it is not clear whether fair use doctrine apply to all works or only to certain works.

This thesis discusses the comparison between fair use regulation in Indonesian Copyright Law and fair use regulation in USA Copyright Law and interpretation of Article 15 Indonesian Copyright Law implementation by using case law in USA. At the end of this thesis, the author concludes that fair use doctrine only apply to copyrighted works and it is possible to use case law approach and, thus, judges interpretation is required to decide a fair use."

"Tesis ini membahas mengenai pengembangan layanan bagi pemustaka tunanetra yang di Perpusnas RI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses pengembangan layanan tunanetra sejak tahun 2007 hingga tahun 2016, serta mengidentifikasi pemahaman dari profesional informasi khususnya para pemangku kepentingan di Perpusnas RI mengenai permasalahan layanan tunanetra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan layanan tunanetra di Perpusnas RI masih belum sempurna dikarenakan kurang baiknya pengelolaan manajemen Perpusnas dalam beberapa aspek layanan. Terlepas dari hal tersebut, pemangku kepentingan di Perpusnas sudah mulai memahami pentingnya layanan tunanetra untuk menunjang peran perpustakaan dalam menerapkan konsep inklusi sosial.Tesis ini membahas mengenai pengembangan layanan bagi pemustaka tunanetra yang di Perpusnas RI.

---

This research attempt to discuss about library service for visually impaired users development at National Library of Indonesia NLI. The objectives of this research are to identify library service for visually impaired users development process from 2007 until 2016, and also to identify the comprehension of NLI rsquo s stakeholders about library service for visually impaired users problem. This research use qualitative approach with study case method.

The result obtained from this research shows that the library service for visually impaired users development process in NLI still far from perfection due to poor management in some aspects of library service. Apart from that, NLI's stakeholders start to understand about the importance of library service for visually impaired users to support the role of library in implementing social inclusion concept."

"ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 pada Perpustakaan Nasional RI. Skripsi ini menjelaskan kegiatan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI untuk menghimpun koleksi deposit dan kendala apa saja yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI dan penerbit. Penelitian ini dilakukan dengan mtode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan penghimpunan koleksi deposit meliputi Focus Group Discussion, dan hunting dan pemantauan. Kendala yang paling banyak dihadapi penerbit adalah biaya, kendala ini paling banyak dirasakan oleh penerbit kecil dan penerbit yang berlokasi di luar pulau Jawa. Sementara kendala yang dihadapi Perpustakaan Nasional RI adalah sulitnya melaksanakan sanksi. Pada jurnal ini juga terlihat perbandingan penerimaan koleksi saat sebelum dan sesudah menerapkan Perka No. 7 Tahun 2016.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the implementation of Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 in Perpustakaan Nasional RI. This thesis discusses the activities conducted by Perpustakaan Nasional RI to collect the deposit collection and any constraints faced by Perpustakaan Nasional RI and the publishers. This study was conducted using qualitative method. The data collected from interview, observation, and document studies. The conclusion of this study is deposit collection activities including Focus Group Discussion, hunting, and monitoring. The most common constraint faced by the publishers is cost, which mostly affects small publishers and publishers located outside Java. On the other hand, the constraint faced by Perpustakaan Nasional RI is the difficulty of implementing sanctions."

"ABSTRAKPerlindungan hukum terhadap database dan informasi berbasis databaseyang berasal dari data strategis bidang meteorologi di Badan MeteorologiKlimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga kini masih belum jelas. Bagaimana dansejauh apa perlindungan hukumnya, khususnya dalam perspektif hak cipta sangatdiperlukan dalam internal BMKG, karena database yang berbasis data murni (puredata) bidang meteorologi tersebut berisi data - data strategis yang selain dapatdiolah menjadi informasi meteorologi, juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggidan memiliki nilai pertahanan dan keamanan nasional.Perlindungan data strategis dalam perspektif hak cipta terhadap databasesebagai sui generis protection belum diatur secara tegas dalam Undang – UndangNomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), tetapi hak cipta atas databasestrategis meteorologi dapat didasarkan pada pasal 33 ayat 2 dan 3 perubahan keempat UUD 1945 sehingga negara berhak menguasai dan memiliki hak cipta atasdata strategis meteorologi tersebut. Lebih lanjut diperlukan ketentuan tersendiriyang mengatur perlindungan database strategis tersebut dalam Undang – UndangNomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.Perlindungan hak ekonomi oleh negara terhadap pemanfaatan databasemeteorologi yang bukan informasi publik telah diatur dalam Undang – UndangNomor 31 tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tetapiperlu diatur perlindungan pemanfaatan database meteorologi tersebut bila terjadipenyalahgunaan.

---

ABSTRACTLegal protection of database and database-based information derived fromstrategic data in the field of meteorology of the Indonesian Agency forMeteorology, Climatology and Geophysics (BMKG) is still unclear. How and towhat extent of legal protection, in particular in the perspective of copyright isneeded in BMKG because the database which based on that meteorological puredata is strategic data which can be processed into meteorological information,also has a high economic value and has value of national defense and security.Strategic data protection in copyright perspective on database as the suigeneris protection has not been strictly regulated in Law of the Republic ofIndonesia Number 19 Year 2002 regarding Copyright (UUHC), but the copyrightof the meteorological strategic database can be based on Article 33 paragraph 2and 3 of the fourth change of Indonesia Constitution Year 1945 (UUD 1945) thatthe State is entitled to control and own the copyright of the meteorologicalstrategic data. Further, required separate provisions governing the protection ofthe strategic database in Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 2009regarding Meteorology, Climatology and Geophysics.Protection of economic rights by the State to use the meteorologicaldatabase which is not public information has been regulated in Law of theRepublic of Indonesia Number 31 Year 2009 regarding Meteorology,Climatology and Geophysics, but it needs to be regulated the protection of themeteorological database utilization in case of abuse."