Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik.

---

The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank."

"ABSTRAKHutang menjadi suatu hal yang penting bagi negara-negara yang sedang berkembang ketika tuntutan pembangunan meningkat dan sumber dana untuk membiayai sangat kurang. Jumlah hutang ini dalam perkembangannya tumbuh dengan pesat sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Sampai awal dekade 1980an, diperkirakan jumlah seluruh hutang negara-negara sedang berkembang hampir mendekati satu milyar dollar AS. Hal tersebut menandai bahwa tahapan awal peminjaman hutang telah terjadi dengan baik. Masalahnya adalah bagaimana jadinya tahapan akhir dari proses hutang-piutang. Hal yang terakhir ini menjadi menarik ketika negara-negara sedang berkembang penghutang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan hutang. Kesulitan tersebut dikenal sebagai krisis hutang dan krisis ini bermula muncul di kawasan Amerika Latin. Puncak krisis hutang Amerika Latin ditandai oleh kekhawatiran pihak-pihak kreditor akan dibentuknya suatu kartel oleh sebelas negara Amerika Latin, yang pada tanggal 21-22 Juni 1984 mengadakan pertemuan di Cartagena, Kolombia. Jika kartel benar-benar terbentuk maka -hal tersebut merupakan suatu fenomena ekonomi internasional yang sangat menarik untuk dikaji karena belum pernah muncul pada masa-masa sebelumnya. Hal ini pula yang menjadi dasar dipilihn9a kasus hutang Amerika Latin dan kartelnya sebagai tema dan obyek penelitian bagi skripsi ini. Untuk memahami fenomena tersebut ada berbagai konsepkonsep yang digunakan sebagai alat analisa, yaitu konsep tentang kartel, teori kepentingan national dari Donald E. Nuechterlein dan Morgenthau, teori bargaining dari Thomas C. Schelling dan teori regionalisme dari Padleford. Pada hakekatnya bahwa kartel penghutang merupakan suatu kelompok yang berusaha menyatukan kepentingan dan mengurangi perbedaan guna memperkuat posisi dalam menghadapi lawan dan dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama. Terkait di dalam pengertian tersebut adalah (1) adanya usaha memperkuat posisi dalam tawar-menawar dengan pihak lawan kelompok, yang bisa dipahami dengan teori bargining, (2) usaha menyatukan, mengurangi perbedaan dan memperjuangkan kepentingan bersama yang dapat dipahami dengan teori kepentingan nasional dan teori regionalisme. Dalam kasus hutang Amerika Latin, arti dan bentuk kartel yang ada tidak dapat didekati dengan konsep yang bersifat ekonomi belaka karena kartel tersebut menyangkut negara-negara yang berdaulat yang tidak terjangkau dalam batasan arti kartel yang ekonomis tersebut--dan tidak juga 4 konsep yang bersifat politik--karena hutang bersifat ekonomis Dengan demikian konsep yang tepat adalah gabungan kedua konsep tersebut, yang sesungguhnya merupakan modifikasi dari batasan-batasan arti yang ada yang bersifat 'general'. Pada hakekatny~ kartel hutang Amerika Latin lahir sebagai akibat proses perundingan antara kreditor dan negara penghutang yang tidak tuntas, dan akibat dari tidak teratasi teratasinya krisis yang ada di sebelas negara Amerika Latin. Krisis di dalam negeri sebelas negara Amerika Latin mempunyai dimensi ekonomi dan sosial-politik. Dimensi ini pula yang mendasari adanya kesamaan kepentingan di antara Bebelas negatersebut. Bersatunya pihak kreditor-kreditor swasta dalam papayung IMF dalam rangka memenangkan perundingan pada akhirnya mendorong sebelas negara penghutang Amerika Latin ini bersatu pula dalam suatu wadah. Tepatnya, berkat adanya tekanan pihak. kreditor--dalam bentuk sikap memaksa yang semakin besar--. ·(karena bersatunya mereka) telah memaksa negara-negara penghutang dari Amerika Latin meninggalkan cara sendiri-sendiri dan memilih cara bersatu dalam rangka memperkuat posisi mereka dalam perundingan yang berarti juga membela kepentingan nasional mereka masing-masing. Selain itu bersatunya negara-negara tersebut dikarenakan tidak ada pilihan kebijaksanaan lain bagi mereka untuk mengakhiri krisis dan krisis ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab mereka tetapi jawab tetapi juga menjadi tanggung, jawab antara kreditor dan penghutang. Pertarungan kepentingan antara kreditor dan peng yang tidak selesai-selesai menunjukan pula ada saling ketergantungan. Oleh karena itu dalam pertarungan tersebut tidak terjadi saling menghancurkan satu sama lain, tetapi lebih berupa upaya memenangkan kepentingan tanpa menghanguskan lawan atau mungkin juga saling menguntungkan atau saling merugikan."