Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat pertumbuhan lalu-lintas Kota Bandung yang pesat telah menimbulkan terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan. Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara besarnya pergerakan yang terjadi (demand) dan sarana transportasi (supply), maka perlu disediakan sarana transportasi yang efisien khususnya jalan tol. Dalam pembangunan jalan tol perlu melihat prakiraan pengguna jalan dari banyaknya perjalanan dari suatu zona asal ke zona tujuan, sehingga dapat ditentukan ruas manakah yang berpotensi dan paling baik dibangun jalan tol. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diadakan studi mengenai perencanaan koridor - koridor jaringan jalan tol di Wilayah Bandung. Perencanaan koridor dibuat berdasarkan model 4 langkah (four steps model) dengan melalui tahap bangkitan Perjalanan (trip generation), distribusi perjalanan (trip distribution), pembagian moda (moda split) dan pembebanan lalu lintas (trip assignment) serta dilakukan pula proses kalibrasi dan validasi untuk mendapatkan hasil model yang mendekati kondisi aktual di wilayah studi. Penerapan model 4 langkah ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak program EMME/2. Kapasitas ruas dan persimpangan juga dianalisa berdasarkan IHCM agar perkiraan kondisi jaringan jalan lebih akurat. Pembebanan lalu lintas dihitung menggunakan metode capacity restraint dengan memakai matriks asal tujuan hasil distribusi perjalanan yang telah dikalibrasi. Dengan mengetahui kapasitas dan tingkat pelayanan jaringan jalan, volume ruas jalan hasil pembebanan lalu lintas serta data sosial ekonomi dan tata guna lahan wilayah studi maka didapat ruas-ruas jalan yang menjadi koridor jaringan jalan tol. Koridor tersebut adalah sebagai berikut: 1. Koridor Pasteur - Surapati - Cikutra ( KORIDOR 1) sepanjang 8 Km. 2. Koridor Cikutra - Ujung Berung - Cibiru ( KORIDOR 2) sepanjang 8.9 Km. 3. Koridor Pasirkaliki - Kopo - Tol Padalenyi ( KORIDOR 3 ) sepanjang 7.13 Km. 4. Koridor Simpang Sud - Kiaracondong - Tol Padalenyi (KORIDOR 4) sepanjang 8.25 Km."

"Disertasi ini mengkaji bagaimana Pemerintah menerapkan konsep model kontrak build operate and transfer (BOT) dalam kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang dituangkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dibidang infrastruktur jalan tol di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU No. 38/ 2004) yang menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (UU No. 13/ 1980). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 38/2004 (2004-2010) sepanjang 131,35 Km yang jauh lebih kecil dibandingkan total ruas jalan yang terbangun berdasarkan UU No. 13/1980 (1978-2004) yaitu sepanjang 610,62 Km. Partisipasi investor swasta juga sangat kecil yaitu hanya 25 % (dua puluh lima persen) sedangkan sisanya 75 % (tujuh puluh lima persen) adalah Jasa Marga sebagai badan usaha milik negara (BUMN).Pemerintah telah melakukan regulasi-regulasi yang mendukung, namun kendala-kendala masih ditemukan seperti: kenaikan harga tanah, status tanah yang dimiliki Pemerintah namun dibiayai investor swasta, pengadaan tanah, kelembagaan dan prosedur badan layanan umum untuk pendanaan tanah, kemampuan investor swasta dalam pendanaan pengadaan tanah, dan adanya ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. Permasalahan yang mendasar adalah bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa infrastruktur sebagai salah satu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Hal ini terlihat dari pola investasinya dimana tanah dibiayai oleh investor swasta, namun dimiliki secara hukum oleh Pemerintah. Secara teoritis pola tersebut mengarahkan infrastruktur jalan tol sebagai public goods, padahal konsep model kontrak BOT secara teoritis merupakan private goods.Disertasi ini mencoba memberikan solusi dengan membuat struktur hukum dimana infrastruktur jalan tol model kontrak BOT tetap sebagai private goods namun tidak melepaskan statusnya sebagai public goods, yaitu dengan memberikan hak penggunaan tanah kepada investor dalam bentuk hak pakai (HP) di atas hak pengelolaan (HPL) dari Kementerian Pekerjaan Umum RI. Dengan diberikannya HP di atas HPL selama masa konsesi private goods dan dapat dialihkan, disewa atau dijadikan jaminan utang dengan hak tanggungan, namun berdimensi publik, karena Pemerintah (Negara) masih menguasai infrastruktur jalan tol tersebut melalui HPL.

---

This dissertation examines how the government of Indonesia implements the concept of build operate and transfer (BOT) contract model upon partnership between government and private sector or public private partnership (PPP) of which entered into the toll road concession agreement after the government promulgated Law No. 38 year 2004 concering the Road (Law No. 38/ 2004) as new law which replaced the previous law. Data collected shows that total as built section roads refer to new law only 131,35 Km long compared with previous law which built as 610,62 Km long. Private sector was very small in participation as well with approximately 25 % (twenty five persen) only from which the remain with approximately 75 % (seventy five persen) operated by Jasa Marga as goverment enterprise.

Government had issued the regulations to support its development, but obstacles still exist such as: increasing of land price, land status which owned by government legally but financed by private investor, land acqusition, and there are many toll road sections are economic worthyness but not financial worthyness. However, the basic problem of wich, the article 33 (2) of Indonesian Constitution (UUD 1945) stipulated that infrastructure as one of part of product (goods and services) that is very important for State and dominate the social lives are under authority of State. These could been seen from the pattern of investments where the land acquisition financed by private investor but then owned by the government legally. Theoritically, such patterns bring the toll road infrastructure as public goods whilst the concept of BOT contract model theoritically as private goods.

This dissertation make an attempt to give a solution by making the legal structure where the toll road infrastructure contract model remain as private goods but do not realese the status as public goods, of which by giving to private investor the right of land use (Hak Pakai) upon the management right of land (Hak Pengelolaan) of Kementerian Pekerjaan Umum RI. By giving such the right of land during the concession period to private investor then the toll road infrastructure status could be as private goods, of which could be transferred, rent or could be put as collateral in debt financing (Hak Tanggungan), but with the public dimension, where the Government (State) still have the right of authority through Hak Pengelolaan."

"Sejak tahun 1978 Pemerintah Indonesia telah menerapkan konsep cost recovery melalui pembangunan jalan tol dan mendorong Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sampai saat ini sekitar 649,12 km jalan tol telah beroperasi dan direncanakan pembangunan 1.951 km jalan tol. Tujuan dari studi ini adalah untuk mencari skerna KPS yang paling optimum pada koridor Jogjakarta-Solo-Kertsono sebagai bagian dari ]aringan Jalan Tol Trans Jawa dan merekomendasikan strategi ke depan dalam kerangka percepatan pembangunan jalan tol. Studi ini di!akukan melalui kajian literatur, menggali kerangka pengaturan, kebijakan dan isu-isu lain dalam pembangunan jalan tol, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan termasuk subsidi serta membangun skema KPS. Analisa ekonomi menunjukkan bahwa semua segmen mempunyai kalayakan tinggi, tetapi hanya segmen Jogjakarta-Solo yang mempunyai kelayakan keuangan memadai dengan FIRR 16.73%. Untuk mendapatkan skema KPS yang optimum ada 7 opsi yang dianalisa dengan memperhatikan aspek kebutuhan dana pemerintah, keterlibatan sektor swasta, kebijakan dan pengaturan dan kepastian dalam proses dsb. Opsi 1- Pemisahan berdasarkan Iingkup, Opsi 2 - Sewa, Oprsi 3- pembanguna oleh Pemerintah, Op[si 4-Pemisahan berdasarkan segrnen, Opsi 5 - Subsidi di muka, Opsi 6 - Service Payment dan Opsi 7 - Kombinasi subsidi di muka dan Service payment. Hasil analisas menunjukkan bahwa Opsi-7 merupakan opsi terbaik untuk dapat dilaksanakan karena dapat meningkatkan partisipasi swasta dan mendorong penerapan KPS di Indonesia, sebagai rekomendasi disebutkan bahwa keberhasilan penerapan opsi 7 perlu dukungan Pemerintah, perturan perundangan dan sosialisasi kepada stake holder.

---

The GOI since 1978 has been employing the cost recovery concept though toll road development and promote Public Private Partnership (PPP) scheme. Recently, there is about 649,12 km operated toll road and 1.951 km planned toll road. The objective of the study is to figure out the optimum PPP scheme of specific corridor i.e. Jogjakarta-Solo-Kertsono as part of the Trans Java Toll Road Network and as well to recommend the next strategy and policy aim at accelerating the toll road development in Indonesia in general. This study conducted through the combination of literature review, explored the existing regulation, pc"iicy and other issues related to toll road development, analysis of economic and financial viability to include subsidy led to proposed alternative PPP scheme option. The economic analysis show that all the segment indicating high economic viability, but only segment Jogjakarta-Solo having good financial indicator with FIRR 16.73%. In attempt to find out the optimum PPP scheme, 7 options have been proposed considering the aspect of required government fund, private sector involvement, policy and legal issues, and certainty in process, etc. Option 1- Separation based on scope of work, Option 2 - Leasing, Option 3 - Construction by government, Option 4 - Separation based on segment, Option 5 - Upfront Subsidy, Option 6 Service Payment as well as option 7 - Combination of Upfront Subsidy and Service Payment. The result of analysis shows that Option - 7 is 1 is likely the best option to be implemented due to private sector involvement and will encourage implementation of PPP in Indonesia. It is recommended that successful implementation of option 7 required government support, relevant regulation and socialization to stake holder."

"ABSTRAKKebijakan menambah kapasitas jalan untuk mendukung pengembangan jaringanangkutan umum massal dan meningkatkan layanan angkutan umum yang adamerupakan pilihan solusi mengurai kemacetan yang optimal. Hingga saat ini,prioritas penanganan sistem jaringan jalan cenderung hanya mempertimbangkannilai manfaat ekonomi yang diterima pengguna jalan dibandingkan dengan biayapembangunan dan pemeliharaan. Pembangunan dan pengoperasian jalan jugaberdampak terhadap lingkungan di sekitarnya, yang jika tidak dikelola denganbaik akan menimbulkan kerugian yang bakal ditanggung pemukim di sekitarjalan dan generasi penerus. Kesan keberpihakan dalam kebijakan tersebut dapatmenunda hingga batal terwujudnya jaringan jalan sebagai bentuk penolakanyang kuat oleh pihak yang paling dirugikan.Kajian dilaksanakan terhadap program kerja hasil perencanaan proyekpembangunan jalan layang non tol (program JLNT) pemerintah provinsi DKIJakarta. Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan persepsi para pemangkukepentingan (Pengguna jalan, Pemerintah dan Pemukim di sekitar jalan) untukmempertimbangkan sejumlah kriteria penilaian dominan terpilih. Kriteriatersebut adalah waktu tempuh, biaya perjalanan, tingkat kemacetan,keselamatan,kelayakan ekonomi, besaran investasi dan pemeliharaan, polusi udara, polusisuara dan ketersediaan lahan. Persepsi atas kriteria mana yang paling prioritashingga yang paling kurang penting diperoleh melalui wawancara dan pengisiankuesioner yang dianalisis dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP).Tujuan kajian ini adalah diperolehnya suatu model yang menggambarkankondisi saling bertukar diantara para pemangku kepentingan dalam melakukanpenilaian skala prioritas dan pemeringkatan sejumlah alternatif yang diajukan.Penurunan tingkat kemacetan merupakan prioritas utama yang dipertimbangkandengan bobot penilaian 21%. Selanjutnya adalah penghematan waktu tempuhsebesar 15%, tingkat kelayakan ekonomi sebesar 12%, biaya investasi danpemeliharaan sebesar 12%, peningkatan keselamatan sebesar 10%, penghematanbiaya perjalanan dan pengurangan polusi udara masing-masing sebesar 9%.Kriteria minimalisnya pembebasan lahan dan pengurangan polusi suara sebagaitarget pertimbangan yang bobot pengaruhnya terendah masing-masingsebesar 6%.Penerapan model pengambilan keputusan ini diharapkan dapat salingmelengkapi kajian kelayakan teknis, sosial ekonomi dan finansial yang ada.Hasilnya sebagai dasar kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam upayamitigasi dampak sedini mungkin dan pemberian fasilitas dan pelayanan kepadaperan masyarakat dalam penyelenggaraan jalan."

"Pembangunan jalan tol di Indonesia dimaksudkan untuk efisiensi transportasi sekaligus sebagai efisiensi dana APBN dalam rangka menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam Repelita Pemerintah selalu mencantumkan rencana program pembangunan jalan tol yang ingin dicapai sepanjang lima tahun mendatang. Berdasarkan evaluasi panjang jalan tol dibuka pada Pelita Keempat, Kelima dan Keenam masing masing hanya mencapai 86,8 %, 43,3 % dan 33,2 % dari target.Sejak tahun 1987 Pemerintah menetapkan kebijakan untuk melibatkan swasta dalam investasi jalan tol dengan sasaran semaksimal mungkin memanfaatkan dana swasta (masyarakat) serta sehemat mungkin menggunakan APBN. Kondisi ekonomi dan politik yang memang kondusif terhadap investasi telah mendorong Pemerintah untuk meningkatkan target pertumbuhan panjang jalan tol dengan meningkatkan jumlah program jalan tol. Status program pada tahun 1997 adalah konstruksi: 184,6 km, prakonstruksi: 1.365 km, proses penawaran: 485 km. Namun demikian pada kenyataannya pertumbuhan panjang jalan tol rata-rata dari tahun 1987 sampai 1998 hanya 28,2 km per tahun. Hasil proses investasi tersebut hanya 7,27 %. Suatu proses yang tidak efisien.Berkaitan dengan investasi jalan tol pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan sektoral seperti: studi kelayakan yang dapat dilaksanakan investor setelah ditunjuk oleh pemerintah, tidak memberikan kepastian kenaikan tarif tol, dan penyediaan lahan dengan menggunakan dana investo. Pada tahun 1997 mulai terjadi krisis moneter yang menyebabkan Pemerintah menunda sebagian besar proyek infrastruktur termasuk proyek jalan tol. Untuk mengetahui kombinasi kebijakan yang dapat menghasilkan pertumbuhan panjang jalan tol yang optimal maka pada penelitian ini dilakukan simulasi kebijakan investasi jalan tol. Mengingat perilaku parameter sistem yang dinamis serta kompleksitas permasalahan maka pemodelan dilakukan dengan pendekatan dinamik sistem. Simulasi model dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Untuk itu digunakan perangkat lunak Powersim.Simulasi Model Kebijakan Investasi Jalan Tol dengan menggunakan Dinamika Sistem Pemodelan dibangun atas dasar data historis investasi jalan tol sejak tahun 1987 sampai tahun 1998. Diagram simpal kausal dibangun berdasarkan kerangka konsep siklus proses investasi jalan tol. Setelah melalui proses validasi dan model anggap sahih maka model digunakan untuk simulasi uji kombinasi kebijakan.Berdasarkan hasil simulasi terhadap tiga skenario kebijakan maka diketahui bahwa kombinasi antara program jalan tol yang selektif yaitu prioritas pada proyek yang sudah layak, penyediaan lahan dengan kombinasi dana investor dan APBN, kepastian kenaikan tarif tol setiap 3 tahun telah memperlihatkan hasil pertumbuhan panjang jalan yang paling optimal sekaligus meningkatkan efisiensi proses investasi jalan tol.

---

Toll road development in Indonesia is intended for efficiency in transportation and National Budgeting in order to support economic growth. Repelita includes toll mad development program that wants to achieve in the next five years. Based on evaluation of toll road opened on Fourth, Fifth and Sixth Repelita, it is just reached 86,8%, 43,3% and 33,2% from target.Since 1987 the Government has introduced policy in the toll road investment in order to use private fund for saving in Government Budgeting. Due the national economic growth, the Government has improved the toll mad development by increasing the number of toll road program. By 1997, program status is as follow: construction: 184.6 km, pre-construction: 1.365 km, bid process: 485 km. However, from 1987 to 1998 the actual growth of length of toll road is 28.2 km per year in average. It is' only 7.27% from investment process.Related with toll road investment, the Government has policies such as feasibility study done by investor who appointed by the Government, uncertainty in toll rate adjustment and use investor's fund for land settlement. In the middle of 7997, monetary crisis was 'started to occur and cause the Government delayed a lot of infrastructure projects including toll road projects.To recognize the combination of policies that can affect on optimum toll road growth, the simulation of the combination of policies on toll road investment is done. Considering the dynamic behavior, non linter real system parameter and complexibility of the problem, the model was developed by system dynamic approach. In order to ease the simulation model, computer devices is used with Powersim software.The model is built based on historical data in toll road investment since 1987 to 1998. Causal loop diagram is made based on the frame of investment process cycle. After being validated, the model is used for the policy's test simulation with simulation time 2000-2070.Based on the model simulation on three scenarios of policy, it is known that the most optimum toll road growth came from the combination among selective toll road program, (the priority on feasible projects), use investor's fund and Government Budgeting for land settlement and periodic toll rate adjustment every three years."

"Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka itu maka jalan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pembangunan jalan memerlukan biaya yang sangat besar. Dilain pihak dana APBN tidak cukup untuk membiayai jalan-jalan arteri baru. Mengingat hal tersebut maka gagasan untuk membangun sebuah jalan bebas hambatan yang tidak membebani APBN menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dapat dipenuhi dengan mengutip biaya dari para pengguna jalan tersebut dan dikenal dengan istilah tarif tol. Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi serta efisiensi dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Performa jalan tol sangat berpengaruh terhadap sasaran dimaksud. Oleh karena itulah jalan tol yang ada itu haruslah dipelihara dengan maksud agar struktur jalan tol itu masih dapat bekerja atau berfungsi sebagaimana mestinya. Manajemen pemeliharaan yang baik biasanya dimulai ketika suatu aset masih berada dalam konseptual desain sampai kedalam tahap pengoperasian. Manajemen pemeliharaan yang seperti inilah yang dimaksud dengan konsep maintainability. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan maupun pemahaman para pengelola jalan tol dalam konsep maintainability dapat dilihat dengan melakukan proses verifikasi mengenai konsep tersebut. Proses verifikasi yang ada dilakukan dengan melihat hasil respon pengelola jalan tol mengenai variabel pertanyaan yang diajukan. Setelah itu dapat diketahui tingkat pemahaman pengelola jalan tol mengenai konsep maintainability tersebut. Dimana hasil yang didapat mengenai penelitian ini menyebutkan bahwa pemahaman pengelola jalan tol mengenai variabel indikator konsep ini masih sangat kurang. Kata kunci : Pemeliharaan Jalan Tol, Konsep Maintainability.

---

Road development become major needs to urban development providing access to a new business central other facilities. In order to increase the efficiency of national income and distribution services toll roads have been developed. Toll road performance is one of the most influence factors for an urban area to develop their home area to become a business central are. Therefore, preserving the toll road condition in acceptable level become an important issue. To support this, road maintenance activity is most important need. Road infrastructure management is an activity that related to the rehabilitation, maintenance, and reconstruction of road asset in an effective ways including time and cost. For the reasons, a minimum standard of maintenance management to coordinate all the road assets is a needing. A better maintenance management usually starts when the asset still in a conceptual plan till operational phase. This kind of maintenance management is the aim of maintainability concept. To understand how far the toll road organizer knowledge or comprehension about maintainability concepts, case studies using a structured interview were conducted on toll road operators in Jabotabek area. From the case studies we know that the toll road organizer knowledge about the maintainability concept is not quiet enough. It can be proved by only a few element of the maintainability concept that the toll road organizer quiet understand about it. Keywords: Tol Roads Maintenance, Maintainability Concept."

"Semakin hari perjalanan yang melalui ruas jalan Semarang-Bawen semakin meningkat. Dengan makin meningkatnya perjalanan tersebut maka dibeberapa titik ruas jalan Semarang-Bawen sering terjadi kemacetan. Akibatnya waktu tempuh Semarang-Bawen semakin lama. Salah satu solusi yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan adalah dengan melakukan pernbangunan jalan tol Semarang-Bawen.Dengan adanya jalan tol Semarang-Bawen diharapkan dapat mengurangi kernacetan yang telj adi pada ruas jalan Semarang-Bawen. Sehingga waktu tempuh Semarang-Bawen menjadi lebih cepat. Jalan tol Semarang-Bawen sepanjang 24 km merupal-can bagian dari jalan tol Semarang-Solo sepanjang 82,6 km.Dengan dibangunnya jalan tol Semarang-Bawen maka perjalanan Semarang-Bawen atau sebaliknya mempunyai dua alternatif yaitu melalui jalan tol atau jalan non tol. Akibat keadaan tersebut maka dirasakan perlu untuk menganalisa pelaku perjalanan Semarang-Bawen untuk memilih jalan tol atap non tol rnelalui pemodelan probabilitas.Pemodelan Probabilitas yang digunakan dalam analisa adalah model logit. Model logit dipengaruhi oleh suatu fungsi utilitas. Fungsi utilitas (variabel tidak bebas) yang didapatkan merupakan suatu hasil regresi linier dari beberapa variabel bebas. Variabel bebas yang akan digunakan dalam analisa fungsi utilitas berdasarkan hasil survey Stated Preference yang dilakukan oleh Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik universitas Indonesia. Variabel bebas (atribut) tersebut terdiri dari karakteristik responden dan karakteristik peljalanan responden. Variabel bebas yang digunakan dalan fungsi utilitas adalah variabel bebas yang mempunyai korelasi yang kuat dengan nilai utilitas (variabel tidak bebas).Variabel bebas yang mempunyai korelasi kuat dengan nilai utilitas kemudian dibentuk menjadi fungsi utilitas dengan metode regresi kuadrat terkecil. selanjutnya dilakukan analisa terhadap koefisien determinasi (RZ), tingkat signifikansi, uji t dan multikolinieritas untuk mengetahui keakuratan fungsi utilitas yang didapat.Dalam menganalisa pemodelan probabilitas pelaku perjalanan Jalan Tol Semarang-Bawen, dibagi menjadi 2 jenis yaitu kendaraan pribadi dau bus/truk. Untuk kendaraan pribadi, iimgsi utilitas djpengaruhi oleh biaya transportasi rata-rata per bulan. Sedangkan untuk bus/truk ada 3 variabel bebas yang berpengaruh dalam fungsi utilitas yaitu biaya transportasi rata-rata per bulan, frekuensi melewati jalan tol yang ada sekarang dan beda waktu pexjalanan."

"Pembangunan jalan tol Jakarta Ouzer Ring Road (JORR),diharapkan dapat menjadi altematif bagi para pengendara untuk menghindari kemacetan. Untuk mengetahui probabilitas salon pengguna jalan tol JORR dengan kondisi waktu tertentu dan biaya tertentu maka dilakukan suwey dengan mctode Stated Preference Techniques dengan variabelnya berupa beds waklu perjalanan dan beda biaya perjalanan.Dari hasil survey, data dipisahlmn menurut jenis perjalannya dan kemudian kategori jarak tempuhnya. Lalu dengan bantuan sofiware SPSS ILS dipilih variabel-variabel, yang jika berkorelnsi kuat akan dimasukan kedalam pembentukan fungsi utilitasnya. Fungsi utilitas dibentuk dengan analisa regresi dengan bantuan software SPSS 11.5.Setelah fimgsi utilitzs didapat kemudian dikembangkan model legit untuk menganalisis probabilitas kesediaan seseorang untuk menggunakan jala.n tol JORR dengan heda waktu tertentu dan biaya tertenlu.Dari hasil perhilungan dapat disimpulkan bahwa variabel kelomgok usia. ienis kglamin, iumlnh anggola rumah tangg; jenis pekerjaan dan Qengelulrgg rumah langgn tidak mempunyai hubungan yang cukup kunt terhadap preferensi responden. Sedangkan variabel bigga rransgormsi dan [rekuensi Iewar rol ger-@1g@ mempunyai hubungan yang culmp kuat sehingga diikut serlakan dnlam pembentukan fungsi utlitas walaupun hanya di beberapa kategori saja.Dari persamaan fungsi utilitas yang didapat dapat disimpulkan, pada probabililas pemilihan pengguna tol, variabel biaya perjalanan paling berpengaruh pada jenis perjalanan santai dibandingkan dengan jenis perjalanan rutin maupun dinas, dan variabel beda waktu perjalanan paling berpengaruh pada jenis peljalanan dinas dibandingkan denganjenis perjalanan santai maupun rutin."

"Perkembangan ekonomi yang disertai pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta sistim jaringan jalan dan kondisi jalan yang kurang memadai akan mengakibatkan menurunnya pelayanan jalan tehadap pemakai jalan. Untuk itu diperlukan penanganan untuk mengatasi masalah kinerja jaringan jalan.Pengembangan jaringan Jalan di Kodya Palu untuk tahun rencana dilakukan dengan memberikan beberapa skenario. Sebagai langkah awal dilakukan analisa kondisi jaringan jalan pada tahun Eksisting dan kemudian memprediksi dan menganalisa kinerja jaringan jalan tahun rencana dan dengan bantuan perangkat lunak program TRANPLAN.Selanjutnya setiap skenario dianalisa dengan melihat kinerja jaringan jalan yang ditunjukkan dalam gambar dan tabel untuk setiap skenario yang dilakukan. Pada Akhirnya, diambil satu skenario yang relatif lebih bail( ditinjau dari segi transportasi dan direkomendasikan untuk dilaksanakan pada tahun rencana."