Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan industri yang diikuti dengan meningkatnya masalah lingkungan yang disebabkan kapasitas alam dalam mendaur ulang hasil pencemaran yang terbatas, menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk menggalakkan perubahan arah dalam mengurangi pencemaran pencemaran lingkungan dari pengolahan pada limbah yang dihasilkan kearah pencegahan pencemaran yang bersifat proaktif yaitu dengan program produksi bersih yang lebih ditekankan pada efisiensi proses produksi suatu industri. Manfaat dari pencegahan pencemaran dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan proses produksi. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan dan pengumpulan data tentang pemakaian air dalam proses produksi mulai dari sumber, penggunaannya pada proses produksi, pembersihan hingga pembuangan akhir. Selain itu dilakukan juga pengamatan mengenai kondisi lingkungan kerja yang ada di lokasi penelitian. Sehingga dari berbagai pengamatan yang penulis lakukan pada penerapan program pencegahan pencemaran dapat meningkatkan efisiensi pemakaian energi serta kondisi lingkungan kerja industri."

"ABSTRAKPelayanan air bersih pada masyarakat saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana salah satu misi yang diemban adalah meningkatkan keuntungan yang merupakan kontribusi PDAM dalam mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya sebagian besar PDAM kinerjanya belum memuaskan sehingga untuk perluasan dan pengembangan pelayanan masih bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian menurut hasil pemeriksaan BPKP dari 300 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 124 PDAM yang menunjukan kinerja keuangan yang memadai.PDAM Kabupaten Tanggerang yang merupakan objek dari penelitian ini merupakan kawasan yang berkembang begitu pesat serta pertumbuhan industri yang tinggi yang tentunya juga harus diikuti dengan pelayanan air minum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM yang dikaitkan dengan policy nasional dan policy daerah dalam pengelolaan PDAM sampai dengan implementasi pada tingkat operasional meliputi :- Bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur operasionalisasi PDAM mempengaruhi Kinerja PDAM di Kabupaten Tanggarang.- Bagaimana kondisi unsur organisasi dan manajemen PDAM mempengaruhi kinerja PDAM.Tesis ini terpusat pada faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi kinerja PDAM dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan dan teori efektivitas organisasi sebagai alat analisis. Dalam melakukan analisis pada level operasional (manajemen PDAM) digunakan pendekatan Manajemen Keuangan sebagai alat ukur sampai sejauh mana manajemen unggul dalam mencapai keuntungan (Profitability Advantage).Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM memperlihatkan bahwa policy kebijakan yang mengatur operasional PDAM struktur pengaturan teknis dan kewenangannya masih banyak yang berada pada instansi pembinanya. Demikian pula halnya dengan aspek manajemen masih banyak kendala yang menyebabkan kinerja PDAM rendah antara lain akibat adanya investasi yang berorientasi pada target cakupan yang ditetapkan.Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kualitas manajemen pengelola PDAM akan berjalan dengan efisien dan efektif apabila mampu mengakomodir variabel manajemen kedalam sistem serta prosedur kerja operasionalnya."

"Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Namun kebutuhan manusia akan scmakin meningkat seiring berkembangnya jumlah penduduk setiap tahunnya. Sclain itu sumber air bersih _iuga semakin terbatas akibat dari perkembangan industri dan kawasan pemukiman lerutama di daerah perkotaan_ Depok sebagai salah satu daerah penyangga kota Jakarta semakin tahun jumlah penduduk scmakin bertambah. Selain itu daerah industri di sepanjang sungai Ciliwung akan menimbulkan pengaruh kepada air baku yang akan digunakan PDAM Legong.Pengolahan air sungai hingga menjadi air bcrsih yang dilakukan di inslalasi PDAM Legong Depok melalui tahapan seperti koagulasi, flokulasi, sedimcntasi, filterisasi dan penambahan disinfektan yang dimaksudkan untuk membunuh bakteri yang merugikan bagi kesehatan manusia, sebelum air tersebut di distribusikan ke konsurnen. Instalasi pengolahan air bersih yang dibangun pada awalnya dengan kurun waktu tertentu dan direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu melayani kebutuhan air bersih untuk 10 - 15 tahun mendatang. Penelitian ini menitikberatkan kepada evaluasi instalasi pengolahan air bersih PDAM Tirta Kahuripan cabang Legong Depok apakah masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih hingga tahun 2020. Adapun evaluasi yang dilakukan adalah kapasitas dan kualitas air olahan yang dihasilkan. Dari analisa perhitungan dan survey, ternyata dari segi kualitas air produksi sudah memenuhi persyaratan pemerintah yang berlaku pada saat ini yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/MENKES RI/SK/VII/2002 sedangkan dari kapasitas, temyata pada tahun 2020 instalasi sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sehingga diperlukan penambahan kapasitas dan penambahan dari unit pengolahan yang ada."

"ABSTRAKPulsator merupakan unit proses pengolahan gabungan yang menggabungkan peristiwa flokulasi dan sedimentasi dalam klarifikasi (proses penjernihan) air baku menjadi air bersih.Unit proses ini memanfaatkan Sludge Blanket (selimut lumpur) untuk menyaring lumpur yang terbentuk pada peristiwa flokulasi. Pulsator adalah salah satu model unit proses dan sekian banyak jenis Sotids Contact Ctarifiar (unit pengendapan yang memanfaatkan sistem kontak antar lumpur) yang memanfaatkan lapisan lumpur untuk mempercepat proses pengendapan dalam aliran arah ke atas.Keistimewaan pulsator ialah dengan memanfaatkan gerakan pulsasi dan hasil penghisapan air satinggi AH secara berkaia, yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya endapan lumpur dldasar tanki yang mudah terjadi pada jenis Solids Contact Clarttier.Salah satu penerapan unit proses tersebul terdapat di Instalasi PDAM Buaran Jakarta Timur yang memanfaatkan air baku dari Saluran Kanal Tarum Barat dimana pada saat-saat tertentu kualitas air baku mengalami fluktuasi yang besar, sampai unit pulsator tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Dengan tujuan untuk meneliti pemasalahan ini, dibuatlah model miniatur unit yang berasal dari Scale Down (pengurangan dimensi ) unit sesungguhnya, dengan tujuan agar sifat-sifat dan proses yang terjadi tidak akan jauh berbeda.Model dibuat dari bahan mika (t = 10 mm), berukuran skala Iaboratorium (0.77 x 0.65 x 0.4 ma) dilengkapi dengan unit Mixing ( pengaduk (cepat) pada pernbubuhan koaguian ) dan unit pengkondisian ( dengan pompa pengaduk ) untuk membuat air baku buatan. Untuk menunjang proses pulsasi sendiri, pulsator juga dilengkapi dengan sebuah pompa vakum.Air baku yang digunakan berasat dari Saluran Kanal Tarum Barat, dan untuk pengkondisian kekeruhan digunakan deposit lumpur saluran tersebut, dengan tujuan sifat dan karakterisik kualitas air baku tidak akan jauh berbeda.Variabel penelitian meliputi tingkat kekeruhan air baku (1000 - 7000 NTU), waktu dan frakuensi pembukaan katup, ketinggian pulsasi serta dosis dan jenis koagulan yang dipakai.Debit pengolahan sebesar 1 m3/jam.Parameter yang dianalisis antara lain : Dosis koagulan, frekuensi katup, ketlnggian puisasi. dan derajat pH. Penelitian dilakukan di lapangan pada Instalasi PDAM Buaran, sedangkan pemenksaan parameter ( pH dan derajat kekeruhan ) dilakukan di laboratorium lnstalasi PDAM Buaran. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan Dasember 1995 berakhir bulan Januari 1996.Dari hasil penelitian, kemampuan pengolahan dapat ditingkatkan sampai 7 x disain rencana yang semula direncanakan memiliki kemampuan pengolahan 1000 NTU (maksimal 2000 NTU) pada pereobaan memiliki kemampuan pengolahan sampai 7000 NTU, dan memberikan hasil yang menyatakan hubungan antara dosis/kombinasi dengan fungsi waktu, frekuensi pembukaan ltatup dan A pulsasi untuk menghasilkan air sesuai syarat baku mutu yang telah ditetapkan.

---

"

"Air bersih di Indonesia dapat diakses melalui pelayanan yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PDAM (Perusahaan Air Minum Daerah). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk ikut andil dalam pengelolaan air di daerah administratifnya masing-masing. PDAM bertanggung jawab untuk menjaga pasokan air di daerah dan menghasilkan pendapatan dari bisnis air bersih tersebut. Namun penyediaan air bersih masih belum efektif sehingga menyebabkan kualitas air yang tidak memadai, distribusi air yang rendah, bahkan kerugian finansial. Untuk mengukur dan menganalisa inefisiensi pelayanan air minum dan pertumbuhan produktivitas PDAM dari tahun 2012-2016, penelitian ini menggunakan teknik non-parametrik, yaitu Data Envelopment Analysis (DEA) dan Malmquist Index Calculation untuk mengukur produktivitas setiap PDAM di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat inefisiensi yang signifikan di antara PDAM dari berbagai daerah di Indonesia. Ditemukan bahwa PDAM di luar Jawa berkinerja lebih baik daripada di Jawa; Oleh karena itu, PDAM membutuhkan intervensi kebijakan. Operasional PDAM di kota besar harus direstrukturisasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, penyesuaian teknologi (TECCH) tidak secara signifikan meningkatkan efisiensi. Namun, peningkatan produktivitas sebagian besar disebabkan oleh kemajuan teknologi

---

Sufficiently clean water is accessible in Indonesia where municipally-owned cooperation (BUMD) handles the management of the PDAM. It allows local governments authority over water management in their administrative districts. This organization is responsible for maintaining the region's water supply while earning income from water business operations. However, this effort is not deemed effective since having a large number of PDAMs results in inadequate water quality, low water distribution, and even financial losses. However, the assumption lack factual evidence as they are not assessed alongside the government audit. In order to analyze the inefficiencies of water supply services and the productivity growth of PDAMs from 2012-2016, this research proposes to use a non-parametric technique, namely data envelopment analysis (DEA) and Malmquist Index Calculation, respectively. The research findings reveal that there were significant inefficiencies among PDAM from various regions in Indonesia. It was found that PDAMs outside Java performed better than those in Java; thus, PDAM needs policy intervention. The operations of larger municipal PDAMs should be restructured to increase productivity. There was no TFP growth (TFPCH) in PDAMs evidenced by the reduction in pure technical (TECH) and scale efficiency change (SECH). In addition, the positive technological adjustment (TECCH) did not significantly improve efficiency. Regarding the increase in the number of PDAMs resulting from technological improvement, the increase in productivity was largely due to technological advancement.

"

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"Perkembangan‌ ‌jumlah‌ ‌masyarakat/penduduk‌ ‌yang‌ ‌tidak‌ ‌diikuti‌ ‌dengan‌ ‌perkembangan‌ ‌fasilitas‌ ‌serta‌ ‌utilitas‌ ‌yang‌ ‌memadai‌ ‌tentu‌ ‌akan‌ ‌mengakibatkan‌ ‌defisit‌ ‌dalam‌ ‌pemenuhan‌ ‌kebutuhan‌ ‌masyarakat‌ ‌tersebut.‌ ‌Terdapat‌ ‌isu‌ ‌terkait‌ ‌ terbatasnya‌ ‌penawaran‌ ‌(supply)‌ ‌air‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌wilayah‌ ‌DKI‌ ‌Jakarta‌ ‌yang‌ ‌disebabkan‌ ‌oleh‌ ‌bertambahnya‌ ‌jumlah‌ ‌penduduk,‌ ‌terbatasnya‌ ‌supply‌ ‌air‌ ‌baku,‌ ‌tingginya‌ ‌tingkat‌ ‌pencemaran‌ ‌sebagai‌ ‌sumber‌ ‌air‌ ‌permukaan,‌ ‌eksploitasi‌ ‌air‌ ‌secara‌ ‌besar-besaran,‌ ‌dan‌ ‌berkurangnya‌ ‌daerah‌ ‌tangkapan‌ ‌air‌ ‌akibat‌ ‌menurunnya‌ ‌jumlah‌ ‌wilayah‌ ‌serapan.‌ ‌Tujuan‌ ‌ untuk‌ ‌menganalisa‌ ‌bagaimana‌ ‌kualitas‌ ‌air‌ ‌minum‌ ‌yang‌ ‌ada‌ ‌di‌ ‌Jabodetabek‌ ‌berdasarkan‌ ‌data‌ ‌sekunder‌ ‌Susenas‌ ‌(Survei‌ ‌ Sosial‌ ‌Ekonomi‌ ‌Nasional)‌ ‌dan‌ ‌keterkaitannya‌ ‌dengan‌ ‌kondisi‌ ‌sosial,‌ ‌ekonomi,‌ ‌dan‌ ‌demografi‌ ‌rumah‌ ‌tangga‌ ‌dengan‌ ‌ menggunakan‌ ‌metode‌ ‌penelitian‌ ‌kuantitatif‌ ‌analisis‌ ‌menggunakan‌ ‌regresi logistik binary. Hasil menunjukkan pada Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki akses sumber air minum layak 90.62% dan Bodetabek sebesar 80.03%. Namun masih terdapat 9.38% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta dan 19.97% wilayah Bodetabek rumah tangga yang tidak mendapatkan akses tersebut. Analisis regresi pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan faktor seperti status migrasi, pendidikan kepala rumah tangga, pengeluaran kapita, daerah lokasi rumah tinggal, keluhan terhadap penyakit, dan kepemilikan asuransi berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan air minum layak. Sedangkan pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menunjukkan faktor jumlah ART, status menikah, jenis kelamin KRT, pendidikan terakhir, pengeluaran kapita, status kepemilikan rumah, dan daerah rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan fisik air minum yang layak.

---

The development of the number of communities / residents who are not followed by the development of facilities and adequate utilities will certainly result in a deficit in the fulfillment of the needs of the community. There are issues related to the limited supply (supply) of water in the DKI Jakarta area caused by increasing population , The limited supply of raw water, the high level of pollution as a surface source, massive water exploitation, and reduced water catchment areas due to the decline in the amount of absorption area. The purpose of analyzing how the quality of drinking water in Jabodetabek is based on Secondary Susenas data (National Socio-Economic Survey) and its relevance to household social, economic, and demographic conditions using the research method AND quantitative analysis using binary logistic regression. The results showed that in DKI Jakarta Province already had access to drinking water sources worth 90.62% and Bodetabek was 80.03%. But there are still 9.38% of households in DKI Jakarta Province and 19.97% of household bodetabek areas that do not get these access. Regression analysis in DKI Jakarta Province showed factors such as migration status, household head education, capita expenditure, residential location area, complaints against disease, and insurance ownership significantly influence the availability of decent drinking water. Whereas the Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi regions show factor number of ART, married status, KRT gender, last education, capita expenditure, home ownership status, and household regions have a significant effect on the physical availability of decent drinking water."

"Air merupakan kebutuhan esensial kedua yang paling banyak dibutuhkan manusia setelah oksigen. Namun, penggunaan air kian meningkat enam kali lipat selama 100 tahun terakhir dan akan terus tumbuh sekitar 1% per tahun sejak 1980-an. Dengan begitu, sumber daya air semakin dieksploitasi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Pada saat kebutuhan air yang terus meningkat, BMKG menginformasikan bahwa wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami kemarau panjang yang disertai El Nino. Kemarau panjang itu sendiri dapat menyebabkan krisis air. Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka menjadi salah satu wilayah yang memiliki riwayat kemarau panjang yang mengakibatkan krisis air. Sebagai salah satu sumber air di Kabupaten Majalengka, maka perlu dilakukan analisis ketersediaan air terhadap DAS Cilutung. Analisis ketersediaan air menggunakan persamaan Meijerink (1994), dimana persamaan ini menghitung air yang meresap ke dalam tanah dengan memanfaatkan data iklim, karakteristik fisik, dan luas wilayah.

---

Water is the second most essential need for humans after oxygen. However, water use has increased sixfold over the past 100 years and has continued to grow at around 1% per year since the 1980s. That way, water resources are increasingly being exploited to meet the ever-increasing demand. At a time when the need for water continues to increase, the BMKG informed the public that the West Java region has the potential to experience a long dry season accompanied by El Nino. The long drought itself can cause a water crisis. Majalengka Regency Majalengka Regency is one of the areas that has a long history of drought, which has resulted in a water crisis. As one of the water sources in Majalengka Regency, it is necessary to analyze the water availability of the Cilutung Watershed. Analysis of water availability uses the Meijerink equation (1994), where this equation calculates the amount of water that seeps into the ground by utilizing climate data, physical characteristics, and area."

"Baku mutu yang lebih longgar dan seringkali lebih murah serta lebih realistis bagi negara berkembang mengandung resiko lebih tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga sedikit para pembuat keputusan yang mau merekomendasikan tingkat resiko yang lebih tinggi daripada yang digunakan negara industri (maju).Dengan pertimbangan bahwa negara maju tidak memulai program perlindungan lingkungan mereka dengan standard seperti saat ini, maka seharusnya negara berkembang tidak perlu menetapkan baku mutu seketat negara maju saat ini.Evolusi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju memperihatkan pola bahwa meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi negara tersebut diikuti dengan bertambah ketatnya baku mutu lingkungan negara tersebut. Dengan demikian apabila suatu negara memiliki nilai kondisi kesehalan masyarakat dan sosial ekonomi yang sama dengan negara lain maka nilai baku mutu lingkungan kedua negara tersebut akan sama. Lohani (1993) meneliti mengenai indikator dalam penentuan baku mutu lingkungan. Indikator tersebut adalah Angka harapan hidup (X1), Angka Kematian Bayi (X2), Angka Kematian Akibat TBC dan Kanker (X3), Angka Kematian Akibat Typhus dan Paralyphus (X4), Laju Pertumbuhan Penduduk (X5), GNP perkapita (X6), Aset per kapila (X7), Upah Buruh Mingguan (Xs), Konsumsi Listrik per Kapita (Xs), dan Jumlah Pegawai Negeri (X1o). Dalam penelitian ini indikator (X1) sampai (X4) dikelompokkan sebagai kondisi kesehalan masyarakat dan indikator (Xs) sampai (X1o) dikelompokkan sebagai kondisi sosial ekonomi.Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: (1) Berapa nilai baku mutu lingkungan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya bila dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju? (2) Apakah baku mutu yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membandingkan baku mutu air permukaan antara beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama dengan kondisi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 (berdasarkan PP No. 20 tahun 1990 dan PP No. 82 tahun 2001), mengkaji ketat atau tidaknya baku mutu lingkungan di Indonesia bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian terbagi dalam lima tahapan yakni (1) melihat hubungan antara baku mutu dengan indikator penentuan baku mutu berdasarkan penelitian Lohani (1993) (2) menentukan negara pembanding (3) menentukan tahun acuan (4) membandingkan baku mutu air permukaan (5) mengkaji baku mutu air permukaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat ex post facto tipe korelasional dengan menggunakan perbandingan antara indikator penentuan baku mutu lingkungan di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa lalu. Variabel terikat yang digunakan adalah baku mutu air permukaan. Sementara data yang digunakan adalah data kuantitatif dan runtun waktu dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asia Development Bank 1970-2000, dan Yearbook of Labour Statistics 1974-1993.Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Perbandingan baku mutu lingkungan di beberapa negara akan sama apabila kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama (2) Baku mutu lingkungan yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dibandingkan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Dengan menggunakan data penelitian dari Lohani dan dianalisis dengan SPSS versi 10.0. hasil penelitian memperlihatkan bahwa 48% perbedaan dalam penentuan batas baku mutu disebabkan oleh indikator penentuan baku mutu diatas. Dengan menggunakan interval kepercayaan sebesar 70%, indikator kematian akibat TBC dan kanker serta kematian akibat typhus dan paratyphus tidak signitikan, selain nilai korelasinya juga lemah (r c 0,5). Penelitian ini tidak secara khusus ditujukan untuk mendapatkan hubungan antara baku mutu dengan indikalor penentuan baku mutu, akan tetapi dibatasi untuk memperlihatkan bahwa indikalor tersebut cukup signilikan untuk digunakan sebagai perbandingan. Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut (1) hipotesis dapat diterima sebesar 64,29%, yang berarti bahwa baku mutu air permukaan di Indonesia sama dengan baku mutu air permukaan negara-negara di Asia Tenggara, (2) 55,56% dari baku mutu yang diterima oleh uji hipotesis diatas adalah lebih ketat, yang berarti bahwa baku mutu yang ditetapkan di Indonesia ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Sedangkan baku mutu Indonesia tersebut adalah serupa dengan baku mutu negara Malaysia (antara tahun 1976-1977), Philipina (antara tahun 1990-1992), Singapura (antara tahun 1978-1981) dan Thailand (antara tahun 1990-1991).Berdasarkan analisis pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Baku mutu di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara sudah sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.Penentuan batas baku mutu air permukaan di Indonesia lebih ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.

---

Lower and often cheaper, and as a consequence more realistic environmental standards for developing countries involve higher risks to the environment and public health. Therefore, few environmental policy makers are willing to recommend higher risk levels than used in developed countries.

Developed countries did not begin their environmental protection by applying high standards as using now. Therefore developing countries do not have to apply standards as high as developed countries do.

The evolution of a country from developing to developed country shows a pattern that the improvement of its public health and socio-economic conditions are followed by higher allowable limits of environmental quality standards.

Consequently, countries that have similar public health and socio economic conditions will have similar allowable limits of environmental quality standards. Lohani (1993) stated that there are indicators for setting environmental quality standards. The indicators are life expectancy level (Xi), infant mortality rate (X2), TBC and cancer death (X3), typhus and paratyphus death (X4), population (X5), GNP per capita (X6), asset per capita (X7), average weekly salary ()(a), electricity consumption per capita (X9), and federal employment (Xio). In this research those indicators are grouped as public health and socio-economic.

Based on the reasons above, the research problem can be formulated as: (1) what is the Indonesia allowable limits of surface water quality standards which appropriate to its public health and socio-economic conditions? (2) in relation to its public health and socio-economic conditions, are Indonesia allowable limits of surface water quality standards too high?

The objectives of the research are: (1) to compare environmental quality standards among South-east Asian countries which had the same level in public health and socio-economic conditions with Indonesia in 1999 and 2000 (refer to PP No. 20 1990 and PP No. 82 2001) (2) to evaluate Indonesia environmental quality standards in relation with its public health and socio-economic conditions.

To meet the objectives of the research, the methodology is divided into five stages i.e (1) to see the corelation between allowable limits of environmental quality standards with environmental quality standards setting indicators based on Lohani's (1993) (2) to select the comparable countries (3) to decide the reference years (4) to compare the surface water quality standards of selected countries with those of Indonesia (5) to review the allowable limits of Indonesia surface water quality standards.

This is an ex-post facto correlation type research. In this research the current Indonesia environmental quality standards are compared to those of South East Asian countries in the past. Independent variables which are setting environmental quality standard indicators. Data used in this research are quantitative and time series secondary data. Data were collected from some publication source such as Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asian Development Bank year 1970-2000, and Yearbook of labour statistics 1974-1993. While dependent variables are allowable limits of environmental quality standards in Indonesia.

Hypothetical research are formulated as follows (1) comparison of surface water quality standards allowable limits in some countries will be similar if they have similar conditions on public health and socio-economic (2) Indonesia surface water quality standards is too high compare with considering its public health and socio-economic conditions.

This research found that 48% in setting surface water quality standards could be explained by the above indicators. Using confidence level of 70%, indicator of TBC and cancer death also typhus and paratyphus death are not significant, beside the correlation are weak ( r < 0.5). This research is held not only to see the relationship between allowable limit quality standards and setting environmental quality standard indicators but also to show that those indicators are significant to be used for comparison.

Hypothetical analysis shows that hypothesis is accepted by 64,29%. It means that Indonesia surface water quality standards are appropriate with its public health and socio-economic conditions.

Hypothetical analysis for the second hypothesis shows that it is accepted by 55,56%. With reference to the criteria set before, it means that the surface water quality standards in Indonesia are too high.

The appropriate level of Indonesian allowable limits of environmental quality standards in 1999 and 2000 are similar to that of Malaysia during 1976-1977, Philippine 1990-1992, Singapore 1978-1981, and Thailand 1990-1991.

Based on the results of hypothesis analysis, here are the conclusions based on review both the PP No. 20 year 1990 and PP No. 82 year 2001:

Allowable limits of environmental quality standards in Indonesia are appropriate with its public health and socio-economic conditions if compare to other countries in Southeast Asian.

The setting of Indonesia surface water allowable limit quality standards are high related to its public health and socio-economic conditions."