Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK"Makin majunya cars-cars pelaksanaan konstruksi dewasa ini menyebabkan makin perlunya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik di dalam mencapai sasaran-sasaran kegiatan pelaksanaan pekerjaan di suatu proyek.Hal ini terutazr+a disebabkarn oleh waktu yang tersedia untuk mencapai hasil karya yang diminta mempengaruhi banyak hal, terutama biaya yang dipergunakan untuk penanaman modal pembangunan suatu proyek, sehingga orang rnulai menghargai waktu sebagai suatu dimensi yang sangat penting. Dengan demikian, maka basil produksi optimal dengan mute yang mememdii persyaratan teknis dalam waktu yang minimal merupakan suatu tuntutan yang wajar.Biaya dan tenaga kei ja merupakan sumber days yang akan mengalami banyak peiubahan bila dilakukan percapatan waktu pelaksanaan proyek, untuk itu perlu mendapatkan perhatian yang optimal dan continue, agar tertaksananya pelaksanaan percepatan itu sendiri akan mcngltasilkan keuntungan, balk dari segi waktu maupun biaya.Studi tentang Pengaruh Percepatan PeIaksanaan Proyek Terhadap Biaya dan Pengaturan Tenaga Ketja ini, disajikan supaya berbagai pihak dapat melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan percepatan, untuk dapat mengambil tindakan dan analisa yang tepat, guna mengambil keuntungan dari pelaksanaan percepatan tersebut.Studi yang dipakai adalah dengan cars menganalisis setial) kegiatan yang terdapat dalaln diagram CPM, tenutama kegiatan-kegiatan yang melalui jalur kritis. Sumber-sumber daya yang digunakan sebelbm dilaksanakan percepatan dan setelah melakukannya harus dianalisis dengan lepat agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tidak ter adi pemborosan pemakaian sumber days, karena dengan pelaksanaan percepatan sumber-cumber daya tersebut akan meningkat kebutuliannya, sehubungan dengan bertambalinya kegiatan yang hares diselesaikan. Dari hasiI studi yang dilaksanakan didapatkan hash bahwa waktu inempunyai zulai tersendiri dari seluruli anggaran proyek, sehingga percepatan waktu pelaksanaan proyek secara tepat dapat memberikan keuntungan tersendid, terutama keuntungan dalam lial waktu dan biaya.Hal lain yang perlu diperha"",an adalah pada saat percepatan pengatvran tenaga kerja harus dilakukan dengan baik sehingga jumlali tenaga kerja yang meningkat akibat adanya percepatan, akan meghasilkan basil pekerjaan yang seimbanglmeningkat kuantitasnya dan dengan jumlah tenaga yang lebih banyak pula, harus diperhatikan faktor K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sehingga pelaksanaan pekerjaan di proyek tersebut tidak akan terjadi hal-lial yang merugikan, contohnya: terjadinya kecelakaan di proyek, lingkungan kerja yang lidak sehat dan sebagainya.Dari contoh Proyek Pembangunan Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat dilihat bahiva pengaruh yang timbul dengan adanya percepatan selama 4 bulan adalah terjadinya peningkatan biaya sebesar Rp. 142 J'uta pada saat dilaksanakannya percepatan. Tetapi nilai pengeluaran proyek secara keseluruhan bila dijuHali di akhir masa penyelesaian proyek itu sendiri, terdapat penghematan biaya, baik bagi pemilik proyek yaitu Rp. 5.438.000.000,- ataupun bagi kontraktor pelaksana yaitu Rp. 7.486.000.000,- Hal ini disebabkan karena bila tidak dilaksanakannya percepatan, maka proyek akan mundur selama 4 bulan, yang berarti dana yang kits tanamkan pada proyek tersebut akan rnembengkak sebagai akibat dari berjalannya fungsi waktu sebagai pengaruh dari berlakunya suku bunga bank yang ada."

---

"

"ABSTRACTFlexible Work Arrangements: The Perceived Impact of Alternative Work Schedule and Flexible Workplace on Job Satisfaction Balancing work and life circumstances have become a critical aspect of businesses today. This study provides the first investigation of two essential forms of flexible work arrangements, mainly alternative work schedule and flexible workplace, and the relationship with job satisfaction. Drawing on Herzbergs two-factor theory, spillover, and work-family enrichment theory, this study proposes that flexible work arrangements are positively related to job satisfaction. A final sample of 31,212 workers in the 28 EU Member States were utilized to test the interrelationships between alternative work schedule, flexible workplace, and job satisfaction; using data from the 6th European Working Condition Survey (2015). The research finds that the relationship between alternative work schedule and job satisfaction is positive. The relationship of a flexible workplace and job satisfaction is also positive. These findings emphasize the importance of different forms of flexible work arrangements to increase satisfaction on job-related aspects.

---

ABSTRACTMenyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan telah menjadi suatu aspek kritis dalam bisnis masa kini. Studi ini memberikan investigasi pertama mengenai dua bentuk esensial aransemen kerja yang fleksibel, yaitu jadwal kerja alternatif dan tempat kerja yang fleksibel, dan hubungannya dengan kepuasan kerja. Mengacu kepada teori dua faktornya Herzberg, spillover, dan teori elvetica work-family enrichment, studi ini mengajukan bahwa aransemen kerja yang fleksibel memiliki: Helvetica hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja. Sampel akhir dari 31.212 pekerja di 28 Negara Anggota Uni Eropa (UE) digunakan untuk menguji hubungan timbal balik antara jadwal kerja alternatif, tempat kerja yang fleksibel, dan kepuasan kerja; menggunakan data dari Survei. Kondisi Kerja Eropa ke-6 (2015). Riset tersebut menemukan bahwa hubungan antara jadwal kerja alternatif dan kepuasan kerja adalah positif. Hubungan tempat kerja yang fleksibel dan kepuasan kerja juga positif. Temuan ini menekankan pentingnya berbagai bentuk aransemen kerja yang fleksibel dalam meningkatkan kepuasan pada aspek yang terkait dengan pekerjaan."

"ABSTRACTIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties.

---

AbstractIndonesian administration so far has produced several decentralization policies contained the principles of federal anangcments: Acts No. 2/I999 concerning Local Administration, and two specific autonomy regulation i.e. Acts No. l8r2001 conceming Specific Autonomy for Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh Province) and Acts No. 2l/th 2001 concerning Specific Autonomy for Papua Province. Those regulations hold some federal arrangements principles which in turn raised opinions about lndonesia`s shift from unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia) to federal administration system. Judicially, as well as empirically, such decentralization policies which led to federal system have influenced the implementation of State Function as mandated by the 1945 Constitution.This research hold several purposes. First, to explain reasons behind decentralization policies as implied on Acts No. 22/1999 and Acts No. 32/2004 which led to federal system administration. Second, to untold the influence of decentralization policies over state function based on unitary state , administration as experienced by The Republic of Indonesia not-radays. Third, to formulate efforts in order to adjust such decentralization policies supporting state functions as mandated by 1945 Constitution.As normative law research, the researcher examinated literature material consisted of primary law material, i.e regulation about local administration; secondary law "aterial, i.e. literature related with governance: and tertiary law material, i.e. dictionary and encyclopedia of law. This research employed theory of law state as grand theory, power segregation theory as middle range theory and decentralization theory as applied theory. To support the analysis, reviews about administration on several unitary state and federal state was added. Content analysis was conducted to attain details concerning decentralization which led to federal arrangements implied on regulations concerning local administration. Such analysis also worked to describe Local Administration policies according to the development history of constitutuion.There are several conclusions following research and findings. First, there are two reasons that lie beneath decentralization policies as implied on Acts No. 2/1999 and Acts No. 32/2004 which in turn led to Federal System: (a) to maintain the entirety of Indonesia as unitary state (Negara Kesatuan Republik Indonesia): and (b) to implement equality in development for nation`s wealth. Second, decentralization policies which led to federal administration system have resulted on both positive and negative consequences. Positive result comes from democracy uprising in governmental practices, meanwhile the negative one was Constitution mismatched in several affairs. Third, in order to keep decentralization policies successfully supporting state function as mandated by 1945 Constitution, one must arrange immediately implementation regulation derived from Acts No. 32/2004 by prioritize articles which potentially bring about various interpretations and vaguely understood by many parties."

"Peranan manusia pada industri konstruksi disetiap fase sangat besar, baik sebagai pihak yang memperkerjakan (employers) ataupun pihak yang dipekerjakan (employee), sehingga produktivitas pada pelaksanaan proyek konstruksi ditentukan juga oleh produktivitas tenaga kerja yang terlibat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah faktor manajemen, faktor proyek, serta faktor tenaga kerja, dan faktor eksternal adalah faktor cuaca, politik, dan bencana alam. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor kondisi kerja di proyek konstruksi yang merupakan bagian dari semua faktor yang mempengaruhi kinerja produktivitas tenaga kerja di proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kondisi kerja di proyek konstruksi dan mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor kondisi kerja tersebut terhadap kinerja produktivitas tenaga kerja pada tahap pelaksanaan pekerjaan struktur atas proyek konstruksi gedung di Jakarta dan sekitarnya. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada kontraktor-kontraktor di Jakarta dan sekitarnya, dimana data yang terkumpul kemudian diolah dengan analisis statistik. Dan penelitian ini didapatkan tiga faktor kondisi kerja yang paling mempengaruhi kinerja produktivitas tenaga kerja di proyek konstruksi yaitu faktor tenaga kerja, faktor proyek, dan faktor manajemen dengan variabel-variabel penentu adalah hubungan sesama pekerja, kepadatan/kesesakan lokasi, dan keterlambatan pengiriman material dari suplier. Faktor lain yang cukup berperan dalam kinerja produktivitas tenaga kerja ini, diluar variabel penentu, didefinisikan sebagai faktor ketidakcocokkan material dengan pekerjaan. Untuk meningkatkan kinerja produktivitas pada proyek konstruksi gedung di Jakarta perlu dilakukan peningkatan kondisi kerja di proyek tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh flexibility of work terhadap employee productivity dengan work life balance dan employee wellbeing sebagai variabel mediasi pada karyawan perusahaan e-commerce di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode survei pada karyawan perusahaan e-commerce di Jabodetabek. Peneliti menggunakan metode Average Variance Extracted (AVE) untuk uji validitas dan Cronbach;s Alpha utntuk uji reliabilitas. 135 data responden yang berhasil didapatkan dioleh dengan Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa work life balance dan employee wellbeing mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap employee porductivity. Selanjutnya, flexibility of work mempunyai pengaruh langsung dan tak langsung yang signifikan terhadap employee productivity.

---

This study aims to analyse the effect of flexibility of work on employee productivity dengan work life balance and employee wellbeing as median variable employees of e-commerce companies in Jabodetabek. This study uses a quantitative approach and survey methods on employees of e-commerce companies in Jabodetabek. The researcher used the Average Variance Extracted (AVE) methot to test the validity and Cronbach’s Alpha to test the reliability. 135 respondent data that were obtained successfully were use Structural Equation Model (SEM) for hypotesis testing. The findings of this study indicate that work life balance and employee wellbeing have a significant direct influence on employee productivity. Furthermore, flexibility of work has significant direct and indirect influence on employee productivity."

"ABSTRAKTerdapat beberapa persoalan yang terjadi pada keluarga di perkotaan dalam meniti karir merumah, antara lain masalah keterbatasan pilihan penyediaan perumahan yang sesuai, terutama yang sesuai dengan pendapatan rendah. Masalah penyediaan rumah yang masih dominan adalah dari sektor formal. Riset yang mengambil kasus di Tangerang Selatan ini berusaha mengungkap aspek informal dari para pencari rumah terutama dalam hal preferensi. Fokus penelitian adalah korelasi antara keterjangkauan dan pilihan co-residence pada keluarga di perkotaan serta pengaruhnya pada ruang bermukim. Metoda untuk mengungkap fenomena tersebut mengunakan metoda kuantitatif sebagai metoda utama dan kualitatif sebagai metoda pendukung. Pengumpulan data dilakukan melaui observasi, kuesioner dan wawancara, yang dilakukan terhadap pasangan dewasa dengan penghasilan rendah dan sebagai sampel kontrol, warga senior dan lansia dengan penghasilan menengah. Hasil analisis memperlihatkan adanya hubungan antara pendapatan dengan lama co-residence yakni semakin besar pendapatan, semakin lama durasi co-residence. Temuan lainnya pada warga senior dan lansia dengan pendapatan menengah adalah bahwa pendapatan berpengaruh pada karir merumah, semakin besar pendapatan maka semakin meningkat karir merumah. Dari sisi spasial, hubungan pendapatan dan co-residence tersebut mempengaruhi ruang bermukim, living arrangements dan dinamika yang terjadi di dalamnya.

---

ABSTRACTThere are several problems that occur in urban families, especially newly couples, in building their housing career, among others, the problem of limited selection of appropriate housing, particularly for those with low incomes. Stock problem on housing is still predominantly from the formal sector. This research, which takes place in South Tangerang, is trying to disclose the informal aspect of home seekers, particularly in terms of preference. The focus of this research is the correlation between affordability and the choice of co-residence of the families in urban areas, and its spacial effect. The method adopted to uncover this phenomenon is a mixed method primarily quantitative and qualitative method to reveal signification. The data collection is carried out through questionnaires, interviews, and observations conducted on adult couples with low incomes and as control sample, on senior citizens and old couples with middle incomes. The results have shown that there is a positive correlation between income with the choice of co-residence, that is the greater the income, the longer the duration of co-residence. Other findings on senior citizens and old couples with middle incomes is that income affects their housing career, that is the greater the household incomes, the more improved the housing career. In terms of spatiality, the correlation between income and co-residence affects their living space, living arrangements and the dynamics that occur within it."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount yang dilakukan oleh PT. AHM terkait dengan perjanjian eksklusif antara PT. AHM dengan Main Dealer dan/atau bengkel AHASS. Dugaan bentuk pelanggaran berupa Tying Agreement terdiri atas dua bentuk pengikatan, yaitu kewajiban bagi calon pemilik bengkel AHASS untuk membeli strategic tools yang disediakan oleh PT. AHM pada saat pertama kali membuka bengkel AHASS dan kewajiban bagi pemilik bengkel AHASS untuk hanya menjual suku cadang (termasuk pelumas) asli PT. AHM. Sedangkan dugaan bentuk pelanggaran berupa Vertical Agreement on Discount yaitu kebijakan pemberian insentif berupa potongan harga bagi bengkel AHASS atas pembelian pelumas AHM Oil pada Main Dealer jika bengkel AHASS tersebut hanya menjual pelumas AHM Oil dan/atau tidak menjual pelumas merek lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, dan terlapor, PT. AHM tidak terbukti melakukan Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha.

---

This thesis discusses about the alleged practice of Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount conducted by PT. AHM regarding to the exclusive agreement between PT. AHM with the Main Dealer and/or the AHASS workshop. The alleged violation of a tying agreement consists of two forms of binding. First, the obligation for the prospective AHASS workshop owner to purchase strategic tools that provided by PT. AHM and the second form is the obligation for the AHASS workshop owner to only sell genuine spare parts (including lubricants) by PT. AHM. Meanwhile, the alleged violation of a Vertical Agreement on Discount is the provisions of providing incentives in the form of discounted prices for AHASS workshops for the purchase of AHM Oil lubricants at the Main Dealer if the AHASS workshops only sell AHM Oil lubricants and/or does not sell other brands of lubricants. This research uses a normative juridical method using a qualitative data analysis approach. The results showed that based on the statements of the witnesses, experts and reported parties, PT. AHM is not proven guilty of performing Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount as regulated in Article 15 verse (2) and (3) of the Monopoly Law 5/1999"

"Fleksibilitas kerja semakin menjadi perhatian utama di berbagai sektor industri, terutama dalam konteks kesejahteraan subjektif pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengaturan kerja fleksibel dan kesejahteraan subjektif pada pekerja di sektor industri swasta di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain non-eksperimental korelasional. Partisipan penelitian adalah 87 pekerja berusia 19-60 tahun yang telah bekerja dengan pengaturan kerja fleksibel minimal selama 3 bulan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari The PERMA-Profiler dan Flexible Working Arrangement Scale (FWAS). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara fleksibilitas waktu kerja dan kesejahteraan subjektif (r = 0,487; p < 0,01; two tailed) serta antara fleksibilitas tempat kerja dan kesejahteraan subjektif (r = 0,532; p < 0,01; two tailed). Temuan ini mengindikasikan bahwa pekerja yang memiliki kontrol lebih besar atas waktu dan lokasi kerja mereka cenderung memiliki tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, disarankan bagi organisasi untuk merancang kebijakan kerja yang lebih fleksibel dan memberikan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

---

Work flexibility has increasingly become a major focus in various industrial sectors, especially concerning the subjective well-being of employees. This study aims to examine the relationship between flexible working arrangements and subjective well-being among workers in the private sector in Indonesia, particularly in DKI Jakarta, Banten, and West Java. This research employs a quantitative method with a non-experimental correlational design. The participants of the study are 87 employees aged 19-60 years who have been working with flexible working arrangements for at least 3 months. Data were collected through questionnaires consisting of The PERMA- Profiler and the Flexible Working Arrangement Scale (FWAS). The results of the study show a significant positive relationship between flexible working hours and subjective well-being (r = 0,487; p < 0,01; two tailed) as well as between flexible work location and subjective well-being (r = 0,532; p < 0,01; two tailed). These findings indicate that employees who have greater control over their work hours and locations tend to have higher levels of subjective well-being. Therefore, it is recommended for organizations to design more flexible work policies and provide adequate support to enhance employee well-being."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan pelanggaran tying agreement dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Telkom pada produk IndiHome berdasarkan putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016. Adanya dugaan praktik anti persaingan tersebut ditenggarai dengan adanya perjanjian berupa formulir berlangganan triple play IndiHome yang diduga memaksa konsumen untuk berlangganan triple play IndiHome sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan wajib untuk menggunakan ketiga layanan sekaligus. Selain itu Telkom sebagai market leader dengan presentase 99 pangsa pasar atas jasa layanan telepon tetap di Indonesia diduga berpotensi melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah penjualan yang dilakukan oleh Telkom pada produk IndiHome secara bundling diperbolehkan UU No. 5 Tahun 1999 dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Telkom pada produk IndiHome dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa penjualan triple play IndiHome yang dilakukan Telkom merupakan mixed bundling dan saat ini dikenal sebagai technological tying sehingga hal tersebut tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

---

In this research, the author brings an issue about alleged violation of tying agreement and abuse of dominant position which done by PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telkom on IndiHome product based on The KPPU Verdict No. 10 KPPU I 2016. This presumption about anti competition practice caused by an agreement form of IndiHome triple play subscription which allegedly force customers to subscribe triple play IndiHome and to use all three services at once, without giving any options. Beside that, as a market leader fixed line services with 99 market share in Indonesia, Telkom is potentially misusing its dominant position which will interrupt the healthy competition in the industry.

The core issue in author's research is to discuss whether sales efforts on IndiHome product undertaken by Telkom in bundling strategy is legal or not according to Monopoly Law Number 5 1999 and whether the actions taken by Telkom on IndiHome product can be regarded as the practice of tying agreement according to business competition law. This is juridical normative research using primary and secondary data.

The result of author's research shows that triple play Indihome selling efforts done by Telkom is one example of mixed bundling practice and known as technological tying nowadays, so that it does not break the rule of Monopoly Law Number 5 1999."