Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 32661 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wahyu Puji Astuti
"ABSTRAK
Krisis ekonomi Asia muncul di tengah pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan selama beberapa dasawarsa, ironisnya selama kurang lebih Empat (4) tahun krisis moneter melanda Asia, Indonesia menjadi negara yang paling parah mengalami kerumuhan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi tersebut sangat besar bagi dunia Konstruksi di Indonesia.
Bidang konstruksi mempunyai karakteristik yang dinamis, yaitu persaingan harga, penawaran yang keras, padat buruh, pengadaan material berlomba dengan waktu dan peluang merugi yang lebih tinggi.
Para Pengusaha yang bergerak di bidang konstruksi harus memahami dengan sungguh-sungguh karakteristik tersebut, tidak konvensional dengan hanya bermodalkan semangat, ketekunan kerja dan uang tetapi harus dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli yang terlatih yang mampu memeoahkan masalah-masalah dalam situasi yang kritis.
Pekerjaan proyek selalu berhadapan dengan situasi kritis, karena semua kegiatan dan resources (buruh, peralatan dan material) dijadwalkan menurut lintasan kritis.
- Pengerahan tenaga buruh besar jumlahnya dengan klasifikasi mulai dari yang kurang terampil sampai tenaga ahli dari berbagai macam disiplin ilmu.
- Peralatan banyak dperlukan mulai dari alat-alat kecil sampai ke alat-alat besar dimana memerlukan anggaran biaya mobilisasi dan demobilisasi yang besar jumlahnya bila lokasi proyek jauh letaknya.
- Aneka jenis kebutuhan material serta besar jumlahnya memerlukan sistem pemecahan yang tidak mudah dalam hal pengadaannya .
Oleh karena itu suatu proyek yang akan diselesaikan sesuai dengan anggaran biaya (budget) dan jangka waktu tertentu harus dikelola oleh suatu management yang memiliki sistem pengendalian yang baik, salah satunya adalah Sistem Pengendalian Biaya.
Unsur biaya dalam mengelola suatu proyek adalah unsur yang sangat penting karena setiap aktivitas terkait dengan biaya-biaya yang hams dibatasi jumlahnya.
Dalam kasus Proyek Pembangunan Pabrik Sepatu PT. Mitra Catur Artha Sembada, Tangerang akan dibahas masalah Pengendalian biaya, dimana sistem pengendalian yang baik mempunyai unsur-unsur utama yaitu dasar pengendalian (budget dan Cashflow) yang baik dan cemlal, laporan-laporan yang akurat dan secara berkala dari persetujuan dan pembelanjaan yang sebetulnya, sistem yang baik untuk memulai tindakan pembetulan dan mekanisme peramalan yang membayangkan pandangan biaya yang mutakhir.
Adapun data-data yang diperlukan adalah lingkup pekerjaan, jenis pekerjaan, metode pelaksanaan yang dipakai dimana ada kaitannya dengan pemakaian tenaga kerja dan alat, batasan waktu proyek serta harga material, tenaga kerja dan peralatan.
Rencana Anggaran Biaya yang dihitung adalah Rencana Anggaran Proyek (RAP)
yang merupakan Rencana Biaya Operasional, sedangkan kurva ?S? merupakan dasar untuk penyusunan Cash Flow baik untuk pengeluaran biaya (cash out) maupun penerimaan biaya (cash in). Cash Flow tersebut ditinjau terhadap Rencana Anggaran Proyek dan Rencana Anggamn Biaya tanpa kredit bank dan Kurva ?S? merupakan alat pengontrol kondisi keuangan proyek.
Dengan pengendalian biaya yang efektif diharapkan dapat mencapai sasaran anggaran biaya seperti yang telah ditetapkan sebelurnnya dengan mengendalikan semua kendala/ hambatan yang bersifat negatif selama pekerjaan proyek berlangsung, sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan yang terjadi

"
2001
S35666
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rico Jusuf Moegandi
"ABSTRAK
Karya Akhir ini ditujukan untuk mengetahui aspek hukum yang berkenaan dengan
project finance pembangun jalan tol ruas Cikampek-Padalarang khususnya masalah
jaminan yang diberikan oleh PT Citra Ganesha Marga Nusantara (CGMN) selaku
debitor sekaligus sebagai pengelota kekayaan unit ekonomi ruas jalan tol tersebut
kepada para kreditor.
Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyelesaikan Karya Akhir ini adalah
dengan metode penelitian skunder, yaitu dengan cara penelitian dokumen-dokumen
hukum dalam rangka project finance nias jalan toi Cikainpek-Padalarang.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para kreditor menggunakan tiga bentuk
instrumen jaminan yaitu gadai sahani CGMN yang diberikan oleh para pemegang saham
dalam CGMN, akses kontrol terhadap manajemen CGMN dan kepastian bahwa ruas
jalan tol tersebut tetap akan dapat beroperasi secara komersial untuk mengembalikan
pinjaman manakala CGMN dinyatakan default oleh para kreditor. Ketiga bentuk
jaminan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perjanjian dan dokumen jaminan
sebagaimana diuraikan di dalam karya akhir ini
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Qamelya Risma Qurrotul Aini
"Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan waktu, SJKU justru menimbulkan isu mengenai sifat hukum sejatinya SJKU. Skripsi ini membahas mengenai konsep indemnitas dan penanggungan sebagai suatu bentuk jaminan perorangan dan dihubungkan dengan pengaturan dan penerbitan SJKU. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta wawancara.
Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara indemnitas dan penanggungan yang secara mendasar telah diatur dalam KUHPerdata, selain itu sifat hukum dari SJKU menurut Pemerintah sendiri adalah indemnitas yang mana untuk melihat kebenaran tersebut, maka harus memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam SJKU itu sendiri. Dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk mengganti kerugian kepada IPP apabila PT PLN Persero wanprestasi, alangkah lebih baik jika Pemerintah cq. Kementerian Keuangan untuk mengatur lebih lanjut perihal tata cara klaim ganti rugi oleh IPP, dan menambahkan klasul mengenai tata cara klaim ganti rugi dalam SJKU yang diterbitkan.

Power plant project as an infrastructure to satisfy people rsquo s needs have risks to be borne by the IPP. Two of the risks are payment failure risk and political risk, which now be covered by the Government through Business Viability Guarantee Letter 'BVGL', as stipulated under PMK No. 130 2016. But over time, BVGL has an issue regarding its true legal nature. This thesis discusses the concept of indemnity and guarantee as a form of personal guarantee and its relation with the regulation and issuance of BVGL. Research method used in this thesis is juridical normative research with qualitative approach, and using library materials and interview.
From the results of the research, it is found that there are some differences between indemnity and guarantee which basically had been regulated in the Indonesian Civil Code, and that the true legal nature of BVGL that the Government claimed is indemnity. But, to see the conformity, we shall consider the rights and obligations of the parties within BVGL. With the Government 39 s obligation to indemnify IPP if PT PLN Persero is in default, it would be better if the Government cq. Ministry of Finance to further regulate the procedure of claim for indemnification by IPP, and add a clause on the procedures of claim for indemnification in the further issued BVGL.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68329
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Hendratno
"Kesuksesan suatu proyek konstruksi, salah satunya diperoleh dari pengendalian biaya pekerjaan temporary. Pengendalian ini dapat berpengaruh pada kinerja biaya akhir proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh biaya pekerjaan temporary terhadap kinerja biaya akhir proyek. Pekerjaan temporary dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : Common Temporary work, Direct Temporary work dan Site Expenses.
Penelitian dikhususkan pada bangunan pabrik yang dikerjakan oleh PT.X. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptive exploration, yaitu hasil survey berupa kuesioner dan wawancara dari pakar dan responden. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel variabel dalam pekerjaan temporary yang paling berpengaruh terhadap kinerja biaya akhir proyek.

The success of a construction project, one of which is obtained from temporary work cost control. This control can affect the performance of the final cost of the project. This study aims to determine how much influence the cost of temporary works on the performance of the final cost of the project. Temporary works can be classified into three namely: Common Temporary Work, Direct Temporary Work and Site Expenses.
Specialized research on a factory building which was done by PT.X. Data processing is done by using descriptive exploration method, namely a questionnaire survey and interviews of experts and respondents. The results of this study was to determine the temporary variables in the work of the most influential on the performance of the final cost of the project.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T31094
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Shamira Diandra
"Kebutuhan akan pinjaman luar negeri hingga kini masih dibutuhkan oleh bangsa ini, salah satunya adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Mengingat pengalaman buruk Indonesia dalam manajerial dan pengawasan terhadap dilakukannya pinjaman luar negeri pada krisis moneter 1998, maka Bank Indonesia dan pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur kewajibankewajiban yang harus dilakukan debitur dalam melakukan pinjaman luar negeri. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaturan-pengaturan terkait kewajiban
debitur pinjaman luar negeri dan bagaimana implementasi yang dilakukan debitur swasta di Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mengeluarkan PBI Nomor 12/24/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pelaporan Utang Luar Negeri, PBI Nomor 18/4/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi, dan PBI 21/2PBI/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Hal ini telah diimplementasikan oleh 90% korporasi di Indonesia. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan
dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh
wawancara dengan narasumber terkait.
The need of foreign debt for this nation is inevitable, which one of the need is to support development and construction. Considering Indonesia's bad experience in managerial of foreign debt during the 1998 monetary crisis, Bank Indonesia and the government have to make various regulations regarding the obligations that must be done by borrower in conducting foreign debt. This study aims to determine the arrangements related to the obligations of foreign borrowers and how the implementation of private debtors in Indonesia. Therefore, pursuant to the Foreign Exchange Act and Exchange Rate System, Bank Indonesia issued PBI Number 12/24/PBI/2010 concerning Obligations for Foreign Debt Reporting, PBI Number 18/4/PBI/2016 2016 concerning Application of Prudential Principles in Managing Corporate Foreign Debt, and PBI 21/2PBI/2019 2019 concerning Reporting on
Foreign Exchange Flows. This has been implemented by 90% of corporations in Indonesia. To answer these things, this writing is done yuridical-normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic-related interview as the data collection tools."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Giovani Dhaniswara
"KPBU merupakan salah satu skema pengadaan infrastuktur publik yang melibatkan swasta dengan alokasi risiko diantara para pihak terkait. Project finance merupakan salah satu mekanisme pembiayaan KPBU. Indonesia menjadi salah satu negara anggota yang meminjam dana dari IBRD Bank Dunia, sehingga terikat dengan General Conditions for IBRD Financing yang salah satu ketentuanya mengatur terkait negative pledge. Penelitian ini akan menjawab permasalahan terkait regulasi dan mekanisme pembiayaan proyek KPBU dengan skema project finance dan kaitannya dengan WBNP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. KPBU menggunakan skema BOT, dimana SPV bertanggung jawab atas pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian proyek selama masa konsesi. Project finance sendiri merupakan skema pembiayaan KPBU yang menjadikan SPV sebagai pihak peminjam dana dengan sistem limited recourse. Project finance belum diatur secara spesfik dalam hukum Indonesia, namun pelaksanaanya dapat merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait perbankan, agunan, dan pelaksanaan perkreditan dan pembiayaan bagi bank umum. Klausul negative pledge Bank Dunia mengatur bahwa dalam hal terdapat peletakan kepentingan jaminan di atas aset publik terkait utang dengan pihak ketiga (tanpa persetujuan Bank Dunia), akan memberikan IBRD Bank Dunia kepentingan jaminan yang sama dan pro rata atas aset yang bersangkutan. Klausula tersebut memiliki keterkaitan dengan status jaminan proyek dan kedudukan kreditor senior pada project finance, dimana project finance dapat menjadi skema pembiayaan alternatif untuk menghindari keberlakuan negative pledge Bank Dunia. Pendefinisian aset publik yang sangat luas dalam General Conditions for IBRD Financing harus dispesifikasi dan project finance dapat dikecualikan dari keberlakuan negative pledge Bank Dunia.

PPP is one of the schemes used in public project procurement which is involving the private sector with risk allocation between the related parties. As Indonesia is one of the member countries of the IBRD loan program, it is subject to General Conditions for IBRD Financing which one of the provisions is the negative pledge. This research would solve the problem regarding regulation and mechanism of the project finance and its connection to World Bank Negative Pledge. This research uses a normative legal research method with a descriptive research type. PPP is applying a BOT scheme, where SPV is liable for the project’s financing, construction, and operation risk during the concession period. Project finance is a PPP financing scheme in which SPV is the party of the financing agreement with a limited recourse system. Project finance is not yet regulated specifically in Indonesia and the implementation is subject to the law and regulations regarding banking, securities, and the application of credit and finance for commercial banks. World Bank Negative Pledge Clause stipulates that any lien created on any public assets without World Bank consent, those assets will equally and ratably secure IBRD Loan Payments. The clause is having a correlation with the project collaterals, securities status, and senior lender standing in the project finance, where the presence of project finance is the alternative scheme to avert the effectuation of negative pledge to the public infrastructure financing. For recommendations, the broad scope of public asset definition ought to be specified and the project finance could be stipulated as the negative pledge exceptions for the foreign investor certainty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusuf Maulana Putra
"Tesis ini mengkaji tentang peluang pembiayaan infrastruktur Pendidikan tinggi dengan menggunakan skema project finance di PTN BH. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama tentang: (1) pemodelan pembiayaan yang bisa diimplementasikan untuk infrastruktur Pendidikan tinggi, (2) pembiayaan yang bisa menggunakan project finance dan tidak bisa menggunakan project finance, (3) bagaimana strategi yang tepat dalam investasi di infrastruktur Pendidikan tinggi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori implementasi Van Meter & Van Horn, serta menggunakan metode analisis konten sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi yang mengatur PTN BH termuat dalam statuta Peraturan Pemerintah (PP). Aturan turunan yang belum diatur kemudian dibuat dalam Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Rektor. (2) Implementasi pembiayaan menggunakan skema project finance dapat didukung melalui regulasi tentang kerjasama, penelitian, dan keuangan. Tetapi masih membutuhkan peningkatan dari beberapa faktor dalam teori Van Meter dan Van Horn. Adapun saran dari peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan dibutuhkan peraturan yang rigid untuk mengatur tentang pembiayaan di PTN BH. Kedua, dibutuhkan komunikasi lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PTN BH dan Kementerian yang menaunginya. Ketiga, diperlukan terobosan untuk meningkatkan sense of business SDM akademisi di lingkungan civitas academica PTN BH.

This thesis examines the opportunities for financing higher education infrastructure using project finance schemes in PTN BH. This research raises three main issues about: (1) financing modelling that can be implemented for higher education infrastructure, (2) financing that can use project finance and cannot use project finance, (3) how the right strategy in investing in higher education infrastructure. The theory used as an analysis knife is the implementation theory of Van Meter & Van Horn and uses the content analysis method as a method to explore the three problems above. While data collection uses in-depth interview techniques, observation of primary and secondary data, then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) regulations governing PTN BH are contained in the statute of the Government Regulation (PP). Derivative rules that have not been regulated are then made in Ministerial Regulations (Permen) and Rector Regulations. (2) The implementation of financing using project finance schemes can be supported through regulations on cooperation, research, and finance. But it still requires improvement from several factors in Van Meter and Van Horn's theory. The suggestions from researchers as recommendations, first, rigid regulations are needed to regulate financing in PTN BH. Second, further communication is needed to strengthen synergy and collaboration between PTN BH and the Ministry that oversees it. Third, a breakthrough is needed to increase the sense of business of academic human resources within the PTN BH academic community."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Yorda Lazuardi
"Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur.

The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Septiana Sani
"PT Mitra Integrasi Informatika (MII) merupakan perusahaan vendor yang memiliki jasa konsultasi dan solusi di bidang TIK. Saat ini sudah banyak proyek dari permintaan klien-klien yang diselesaikan oleh MII. Dalam melakukan bisnisnya, MII memiliki target penghasilan. Untuk mencapai target tersebut tentunya didukung oleh pengerjaan proyek yang sesuai dengan scope, timeline, dan budget. Namun, realita yang dimiliki saat ini, terdapat 68% dari total proyek mengalami keterlambatan delivery di tahun 2021 yang mempengaruhi pula pada pembengkakan biaya. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa akar permasalahan terjadi pada area lingkup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi dan memberikan usulan rekomendasi perbaikan proses kontrol terhadap lingkup dalam permintaan perubahan yang terjadi pada proyek di MII agar tidak mengalami keterlambatan delivery proyek yang berpengaruh pada reputasi perusahaan dan mencapai target penghasilan tahunan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan hasil wawancara dari narasumber sebagai landasan dalam melakukan analisis pada area manajemen lingkup proyek menggunakan praktik terbaik dari PMBOK 6th Guide.

PT Mitra Integrasi Informatika (MII) is a vendor company that has consulting services and solutions in the field of ICT. Currently, many projects from clients' requests have been completed by MII. In conducting its business, MII has an income target. To achieve this target, of course, it is supported by project work that is in accordance with the scope, timeline, and budget. However, the current reality is that 68% of the total projects experience delivery delays in 2021 which also affects cost overruns. From the results of the analysis, it was found that the root of the problem occurred in the scope area. The purpose of this study is to evaluate and provide recommendations for improvement of the control process on the scope of requests for changes that occur in projects at MII so as not to experience project delivery delays that affect the company's reputation and achieve the annual income target that has been set. This research is qualitative in nature, using the results of interviews from resource persons as a basis for analyzing the project scope management area using best practices from the PMBOK 6th Guide."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>