Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan dan lalu lintas perairan merupakan salah satu elemen penting dari negara Indonesia sebagai negara maritim. Pelabuhan, jalur pelayaran, shipping, arus kargo, dan sebagainya merupakan elemen-elemen pendukung pelayaran dan lalu lintas ruang perairan. Pada pelayaran dan lalu lintas kapal di dalam pulau, yaitu jalur pelayaran dan lalu lintas kapal pada sungai, kondisi ruang perairan yang ada tidak seluas dan sebaik kondisi ruang perairan pada laut lepas. Sungai memiliki kondisi-kondisi batasan tertentu yang memberikan pengaruh cukup signifikan pada kelancaran pelayaran dan arus yang lewat. Daerah Jambi sebagai propinsi yang memilikii banyak ruang perairan sungai merupakan contoh studi kasus yang cukup memenuhi kelayakan untuk melakukan penelitian tentang arus masuk dan keluar kapal pada pelabuhan-pelabuhan sungai.Dari penelitian didapat hal-hal mempengaruhi kedatangan kapal di propinsi Jambi yang berhubungan dengan waktu pelayanan dalam rangka menilai kinerja suatu pelabuhan sungai. Studi kasus dilakukan disalah satu pelabuhan sungai di propinsi Jambi, yaitu pelabuhan Muara Sabak. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang direncanakan khusus untuk lalu lintas peti kemas dan kargo, dimana perencanaan operasional pelabuhan Muara Sabak dibagi dalam dua tahap yaitu short-term plan yaitu tahun 2007 dan master plan tahun 2025. Pembatasan ruang lingkup diberlakukan pada pembahasan studi kasus yang hanya mengambil bagian perencanaan pelabuhan Muara Sabak untuk short-term plan tahun 2007."

"ABSTRAKPerekonomian Negara-negara Baltic Sea Region BSR bergantung pada aktivitas transportasi maritim yang rawan akan terjadinya kecelakaan dan polusi di laut sehingga membawa dampak negatif bagi ekosistem Laut Baltik. Untuk mengurangi risiko tersebut the HELCOM Helsinki Commission menetapkan strategi the BSAP Baltic Sea Action Plan dan Uni Eropa menetapkan the EUSBSR European Union Strategy for Baltic Sea Region Action Plan. Tesis ini membahas strategi yang ditempuh the HELCOM dan Uni Eropa dalam meningkatkan manajemen dan kontrol lalulintas di Laut Baltik tahun 2007 sampai 2018. Peningkatan tersebut dapat dicapai dengan menerapkan prosedur keselamatan navigasi dan kapasitas tanggap darurat yang efektif, antara lain mengembangkan re-survei rute pelayaran, e-navigation dan teknologi baru, navigasi musim dingin, awak kapal yang terlatih dan penanggulangan situasi darurat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode eksploratori dan induktif. Analisis penelitian diuraikan dengan menggunakan tiga teori meliputi teori identitas menjelaskan keterkaitan kerusakan lingkungan dengan identitas regional BSR yang memiliki kesamaan letak geografis, pemanfaatan sumber daya alam dan tantangan lingkungan. Ketidakseimbangan ekologis di Laut Baltik diasosiasikan dengan beberapa aspek meliputi karakter geografis, pemukiman, tumpahan minyak, perikanan tangkap serta kandungan nutrien dan senyawa toksin di perairan Baltik; teori institusional menjelaskan elemen-elemen institusional the HELCOM dan the EUSBSR terdiri dari formalisasi, tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, legislasi, kebijakan, prosedur, finansial dan kerjasama; dan teori keamanan lingkungan menjelaskan unsur-unsur keamanan lingkungan dari strategi the HELCOM BSAP segmen aktivitas maritim dan the EUSBSR Action Plan PA Safe termasuk implementasi dan pencapaiannya. Pencapaian the HELCOM BSAP didasarkan pada dua indikator yaitu pengendalian jumlah kecelakaan kapal dan jumlah tumpahan minyak yang masih perlu peningkatan kultur keselamatan. Sedangkan pencapaian the EUSBSR Action Plan berupa sejumlah Flagship Projects yang telah selesai dilaksanakan antara lain ESABALT, MONA LISA, BMSP, MIMIC, EfficienSea dan MARSUNO.

---

ABSTRACTThe economy of Baltic Sea Region BSR considerably depends on maritime transportation activities troubled by marine accidents and marine pollution which bring negative impact to the Baltic Sea Ecosystem. The HELCOM Helsinki Commission sets the BSAP Baltic Sea Action Plan and the European Union sets the EUSBSR European Union Strategy for Baltic Sea Region Action Plan to reduce the risks. The thesis discusses strategies that undertaken by the HELCOM and the European Union to enhance traffic management and traffic control of Baltic Sea during 2007 to 2018. By applying efficiently safety navigation and preparedness and response capacity procedures could gain improved those measures, among others, developing resurveying of shipping routes, e navigation and new technology, winter navigation, well trained crew onboard vessels and preparedness for emergency situations. Data processing of this research uses exploratory and inductive methods. The research analysis described by three theories, identity theory explaining the linkage between environmental damage and BSR regional identity which have similar geographical, the usage of natural resources and environmental challenge. Ecological imbalances in the Baltic Sea associated with several aspects including natural geographic caracter, settlement, oil spill, fishing and nutrient content and toxin compound in the Baltic Water the institutional theory explains the institutional elements of the HELCOM and the EUSBSR consisting of formalization, objectives, membership, organizational structure, legislation, policies, procedures, financial and cooperation and environmental security theory explains its components of the HELCOM BSAP strategy on the maritime activity segment and the EUSBSR Action Plan PA Safe including both implementation and achievement. The achievement of the HELCOM BSAP consists of two indicators, controlling the number of ship accidents and the number of oil spills which need safety culture improvement. While the achievement of the EUSBSR Action Plan based on a number of completed Flagships Projects namely ESABALT, MONA LISA, BMSP, MIMIC, EfficienSea and MARSUNO."

"Keberadaan pelabuhan khusus dan dermaga khusus (milik PERTAMINA), harus mendukung pola kebijakan transportasi taut Direktorat Perkapalan, Kebandaran dan Komunikasi yang berprinsip pada security of supply. Namun sebagian besar port time tanker dari 110 pelabuhan khusus dan 32 dermaga khusus masih belum seperti yang ditargetkan. Salah satunya adalah Pelsus Surabaya yang akan dipilih sebagai studi kasus. Tesis ini membahas kontribusi penyebab keterlambatan port time tanker dan pengaruh reduksi keterlambatan terhadap lost cost. Kemudian dengan aplikasi model simulasi dievaluasi suatu upaya peningkatan flow rate pompa. Percobaan dengan model simulasi, juga dikembangkan untuk menjawab peramalan kebutuhan pada tahun 2004. Soft ware yang digunakan untuk menjalankan model simulasi adalah ProModel 3.01. Kontribusi penyebab keterlambatan port time tanker terbesar baik untuk kapal milik maupun charter adalah waiting consignee . Berdasarkan hasil simulasi, suatu upaya peningkatan flow rate pompa sampai 70 % dari kapasitas pompa kapal, port time tanker dapat dipercepat menjadi 54.4 % dari waktu semula. Apabila peningkatan flow rate ini konsisten dilakukan, sampai tahun 2004, maka fasilitas dermaga yang ada masih mampu untuk mendukung kegiatan kapal tanker yang akan sandar dengan rata-rata utilisasi dermaga < 67 % dan rata-rata port time tanker < 48 % jamlcall. Berarti belum diperlukan suatu investasi pengembangan fasilitas utama pelabuhan. Sebaliknya jika tanpa upaya tersebut, pada tahun 2004 diperkirakan utilisasi dermaga akan > 87 % dan rata-rata port time tanker akan > 112 jam/call. Mengingat permasalahan keterlambatan port time taker sangat serius pada waktu yang akan datang, maka seyogyanya manajemen melakukan evaluasi terhadap masing-masing Pelsus yang dimiliki, terutama pelabuhan yang mempunyai port time tanker dan utilisasi dermaga yang tinggi."

"Penataan ulang pelayanan ruang udara adalah salah satu aspek untuk mengantisipasi meningkatnya risiko keselamatan penerbangan akibat dari pertumbuhan pergerakan pesawat udara dan meningkatnya kebutuhan pelayanan ruang udara. Saat ini masih ada beberapa bandar udara yang berdekatan menggunakan frekuensi radio penerbangan yang sama, akibatnya terjadi interferensi. Dengan meningkatnya pergerakan pesawat udara maka terjadinya interferensi tidak dapat ditolerir lagi. Tesis ini mengkaji upaya untuk menghilangkan interferensi melalui penataan ulang pelayanan ruang udara di bandar udara Hang Nadim - Batam, bandar udara Minangkabau - Padang dan bandar udara Depati Amir - Bangka. Proses penataan ulang pelayanan ruang udara ini meliputi unsur frekuensi radio penerbangan, unsur fasilitas komunikasi dan unsur pelayanan ruang udara (termasuk SDM). Kegiatan penataan ini dikaitkan dengan rencana peremajaan fasilitas komunikasi VHF-A/G pada ketiga bandar udara tersebut. Kelayakan dalam pemilihan fasilitas komunikasi VHF-A/G tersebut dihitung menggunakan teori ekonomi teknik. Dari tiga unsur yang diteliti dalam penelitian ini didapat tiga alternatif yang bisa diterapkan untuk kondisi saat ini yaitu : pertama, melakukan penataan layanan ruang udara pada beberapa bandar udara yang mengalami interferensi, kedua, melakukan penataan frekuensi radio penerbangan di seluruh ruang udara yang mengalami gangguan; ketiga, mengurangi pelayanan ruang udara suatu bandar udara untuk selanjutnya menyerahkan pelayanannya ke bandar udara lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan, alternatif 3 dengan mengurangi pelayanan ruang udara suatu bandar udara untuk kemudian diserahkan pelayanannya ke bandar udara lain menunjukkan bahwa secara ekonomi menunjukkan hasil yang lebih optimal.

---

Air space service rearrangement is one aspect in anticipation of increased risk due to aviation safety of aircraft movement growth and increasing demands for services of air space. While there are several adjacent airport uses aviation radio frequencies on the same, resulting in interference. With the increasing movement of aircraft then the interference can not be tolerated anymore.

This thesis examines the efforts to eliminate the interference by the rearrangement of service in the air space Hang Nadim airport - Batam, Minangkabau airport - Padang and Depati Amir airport - Bangka. The arrangement process of the air space services including the element of aviation radio frequency, communications facilities and services of the air space (including HR). Structuring activity is associated with rejuvenation plan communications facilities VHF-A/G in the third airport. Eligibility in the selection of communications facilities VHF-A/G was calculated using economic engineering theory.

Of the three elements examined in this study obtained three alternatives that could be applied to current conditions : first, to the arrangement of the air space services in some airports are experiencing interference; second, to the arrangement of radio frequencies across the air space flights have been affected; third, reducing the air space of a service airports to deliver its services further into other airports.

From the results of research conducted, alternative 3 by reducing the air space of a service to the airport and then transferred his service to other airports indicates that the economy showed more optimal results."

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menyediakan layanan lalu lintas udara sebagaimana tertera dalam Pasal 28 Konvensi Chicago. Namun, Annex 11 Konvensi Chicago menyebutkan bahwa negara dapat mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada negara atau lembaga lain tanpa membahayakan kedaulatannya. Pendelegasian tanggung jawab tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Tetapi, pendelegasian tanggung jawab seringkali masih menyentuh kedaulatan sebuah negara. Maka dari itu, perlu dibedakan antara urusan operasional dan kedaulatan dalam pendelegasian layanan lalu lintas udara. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis hukum udara internasional dan perjanjian bilateral mengenai pendelegasian layanan lalu lintas udara. Dalam praktiknya, sifat dari pasal-pasal yang tertera pada perjanjian tersebut menentukan seberapa jauh tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Berdasarkan kesimpulan di atas, sebaiknya ketentuan dalam perjanjian bilateral mengenai tanggung jawab kedua belah pihak harus dibuat secara lengkap dan jelas untuk menghindari benturan antara urusan operasional dan kedaulatan.

---

Each state is responsible for establishing and providing air traffic services as stated in Article 28 of the Chicago Convention. However, Annex 11 to the Chicago Convention stated that states could delegate these responsibilities to other states or institutions without jeopardizing their sovereignty. The delegation of responsibility is carried out based on a mutual agreement agreed by both parties. The delegation of responsibility often still touches the sovereignty of a state. Therefore, it is necessary to distinguish between operational matters and sovereignty in the delegation of air traffic services. The author uses a normative legal research method by analyzing international air law and bilateral agreements regarding the delegation of air traffic services. In practice, the nature of the articles contained in the agreement determines the extent of the responsibilities that both parties must fulfill. Based on the conclusions above, it is better if the provisions in bilateral agreements regarding the responsibilities of both parties must be made completely and clearly to avoid conflicts between operational matters and sovereignty.

 

Keywords: Delegate, responsibilities, operational, sovereignty, bilateral agreement, air traffic services."

"Penelitian ini membahas permasalahan strategi peningkatan kinerja lalu lintas di ruas Jl. P2 akibat bangkitan lalu lintas yang terjadi di tahun 2017 sebagai dampak dari pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Analisis didasarkan atas perhitungan kinerja lalu lintas eksisting yang mengacu kepada Dirjen Bina Marga 1997, membuat model jaringan lalu lintas eksisting, menghitung forecast volume lalu lintas berdasarkan pertumbuhan jumlah penumpang yang telah di validasi, serta uji skenario permodelan lalu lintas Do Nothing dan Do Something menggunakan perangkat lunak Vissim. Hasil analisis berdasarkan skenario Do Something menunjukkan penurunan arus lalu lintas sebesar 21.57 dari total arus lalu lintas di ruas Jalan P2 dan dibuktikan dengan peningkatan kinerja lalu lintas rata-rata sebesar 13.64 untuk kecepatan, 65.02 untuk tundaan, serta 0.93 untuk panjang antrian lalu lintas dibandingkan dengan hasil skenario Do Nothing. Hasil penelitian ini berupa peningkatan kinerja lalu lintas pada Jl. P2 dan Simpang Perimeter Utara setelah dilakukan penguraian arus lalu lintas melalui jalur alternatif khusus karyawan.

---

The aim of this research is to develop a strategy that improves the traffic performance at P2 lane due to the prediction of increased traffic in 2017 as the impact of the operation of Terminal 3 Ultimate Soekarno Hatta Airport.

Analysis are based on existing traffic performance calculation that refer to Dirjen Bina Marga 1997 , designing an existing traffic network model, calculation of the volume of traffic forecast based on growth in the number of passengers that have been validated, and testing the traffic model with the Do Nothing and Do Something scenario using Vissim software.

The analysis indicates that for Do Something scenario, traffic flow potentially decreases up to 21.57 and proven by an increase in traffic performance of 13.64 for speed, 65.02 for queue delay, and 0.93 for traffic queue length compared with the result of Do Nothing scenario.

The result of this research, consisting the increasing traffic performance on P2 lane and Simpang Perimeter Utara after splitting the traffic flow through the special alternative route for employee is based on the result of traffic modeling using Vissim software. Keywords trip production, model, splitting the traffic flow, special alternative route."

"Pertumbuhan industri penerbangan telah mendorong peningkatan permasalahan runway allocation dan gate assignment di bandara. Permasalahan tersebut mendorong terjadinya permasalahan kelebihan kapasitas dan akan sangat berpengaruh pada tingkat pelayanan bandara tersebut, salah satunya Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta. Pada penelitian ini dibuat formulasi model optimasi stokastik yang merupakan kombinasi model runway allocation dan gate assignment, dengan menggunakan 4 fungsi tujuan yaitu maksimalisasi lalu lintas pesawat, minimalisasi keterlambatan, minimalisasi jumlah ungated flights, dan minimalisasi total jarak jalan penumpang. Model ini dibangun menggunakan genetic algorithm dengan output berupa runway and gate assignment order yang optimal. Dari solusi tersebut dapat dilihat bahwa saat simulasi model mampu menampung rata-rata 98% dari total lalu lintas pesawat, serta penurunan rata-rata sebesar 52% untuk total waktu keterlambatan, penurunan rata-rata sebesar 36% untuk jumlah ungated flights, dan penurunan rata-rata sebesar 13% untuk total jarak jalan penumpang. Kedepannya, diperlukan pengembangan penelitian meliputi pengembangan model berbasis real time, penggunaan algoritma stokastik lainnya, serta pembangunan model berdasarkan persepektif maskapai.

---

The growth of the aviation industry has enhanced the increase of airport runway allocation and gate assignment problem. Those problems led to the overcapacity problem and will affect on the level of service of the airport, Terminal 1 Soekarno Hatta International Airport. This research constructed a model formulation of stochastic optimization model, which is basically the combination of runway allocation and gate assignment, with the objectives are to maximize the aircraft traffic, to minimize the flight tardiness, to minimize the number of ungated flights, and to minimize the total passenger travelling distance.

This model was constructed using genetic algorithm, which the model outputs are the optimal runway and gate assignment order. Based on the optimal solution generated, the model was successfully to accommodate in average 98% of total flights and also was contributed to the 52% average decreasing of flight tardiness, 36% average decreasing of ungated flights, and 13% average decreasing of total passenger travelling distance. This research may be developed in the future by constructing real time based model, using another stochastic algorithm, and building the model by the airline perspective."

"Dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana yang telah tertuang di dalam pembukaan undang-undang dasar 1915 alenia ke-4 yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dibutuhkan suatu kondisi yang aman dari segala bentuk ancaman baik dari darat, laut maupun udara. Salah satu, tugas pokok TNI Angkatan Udara adalah menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan unsur kekuatan lainnya.Berkaitan dengan tugas pokok tersebut diatas, maka penggelaran radar yang berfungsi sebagai "mata" dalam sistem pertahanan udara nasional ditujukan untuk dapat mendeteksi setiap ancaman yang datangnya dari wahana udara, baik berawak maupun tidak berawak. Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Penerangan TNI Atgkatan Udara dan Komando Pertahanan Udara Nasional, diperoleh data bahwa belurn seluruhnya wilayah udara nasional dapat diliput oleh radar pertahanan udara maupun radar untuk kepentingan Air Traffic Control (ATC) yang terdiri dari 16 unit radar pertahanan udara dan 22 unit radar sipil.Bila dicermati dari pola penggelaran baik radar hanud maupun radar sipil, maka akan terlihat adanya ketimpangan antara jumlah radar yang ada di wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain: disatu sisi untuk mengantisipasi adanya kemungkinan menjalarnya faham ideologi komunis dari taut Cina selatan, sisi lainnya bahwa prediksi ancaman udara berasal dari negara-negara barat tanpa melintas samudera pasifik.Oleh karena itu agar dapat mengawasi dan mengidentifikasi setiap bentuk ancaman kedaulatan NKRI dari segala arah khususnya melalui wahana udara, penulis beranggapan bahwa dengan mengkaji permasalahan sbb: peranan radar, jumlah radar yang dibutuhkan dan iokasi penempatannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengawasan ruang udara, akan memberikan kontribusi yang sangat positif utamanya dalam rangka mengurangi maraknya penerbangan gelap yang memasuki wilayah udara nasional.

---

In order to achieve the ideal of the Indonesian Independence, as mention in the paragraph fourth in the 1945 Constitution, sale of all part of Indonesia (land, air and ocean) are needed. The main duties of The Indonesian Air Force (TNI-AU) (together with others or not) are to keep and defend the unity of the whole country, especially in the sky.

To do so, spreading radar to all part of Indonesia is required. Studied run by The Information Unit and The National Defenses Air Commando found all part of the Indonesia area could not be covered by the Air Traffic Control (ATC). At the moment, there are 16 ATC for military and 22 for public.

In fact that radar is not distributed equally between West Indonesia and East Indonesia. Reasons for that arc to avoid communism that comes from East China Ocean and to maintain safety of the Pacific Ocean.

So that, in order to keep and to identify all form of introducers who want to enter to Indonesia are needed. Hence, evaluating and exploring of radar in related to roles and sum that are needed to maintain safety: Besides that all factors (positive and negative) is also be evaluated."

"ABSTRAKDi Indonesia, salah satu penyebab tingginya biaya BBM adalah adanya tindak pencuriandan penyelewengan BBM yang sering kali terjadi di tengah lautan. Hal ini bisa terjadikarena pada saat di tengah lautan, segala kegiatan kapal tersebut tidak bisa dipantau olehpusat operasional manajemen kapal. Selain upaya hukum, upaya pengawasan kapalmelalui teknologi terbaru juga terus dilakukan, salah satunya adalah teknologi VesselMonitoring System (VMS) berbasis Machine to machine (M2M). Perkembanganteknologi VMS dan telemetri telah memungkinkan pengawasan kondisi mesin danpemakaian BBM kapal yang sedang berlayar secara online dan real time. Denganmenambah perangkat pengukuran pemakaian bahan bakar tersebut, diharapkanmeningkatkan kecepatan koordinasi dan penanganan di lapangan saat terjadiketidakwajaran pemakaian BBM. Kecepatan dalam mengetahui adanya ketidakwajaranini sangat penting, karena proses pencurian minyak sering kali dilakukan dalam waktusingkat. Pencurian minyak dengan modus ilegal tapping di darat hanya memerlukanwaktu 15 menit untuk 2000 liter (2 ton) BBM, sementara di laut diperlukan sekitar 5 jamuntuk memindahkan 12 ton BBM, atau sekitar 2.4 ton per jam untuk sebuah kapal saja.Masalahnya untuk mengetahui ketidakwajaran tersebut masih tergantung pada analisatenaga ahli yang memerlukan waktu yang lama untuk melakukan analisa berbagaiparameter telemetri yang ada. Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini melakukananalisis statistik terhadap data telemetri terutama data pergerakan kapal dan aktivitasmesin untuk menentukan koefisien pergerakan kapal, lalu merancang sistempengklasifikasi kewajaran pemakaian BBM dengan metode Naive Bayes dan LogisticRegression. Metode ini dipilih karena bisa memberikan hasil yang baik untuk prediksidata-­data numerik maupun diskrit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data telemetridari sistem VMS dapat digunakan untuk mendeteksi adanya ketidakwajaran pemakaianBBM. Untuk kebutuhan klasifikasi kewajaran pemakaian BBM pada data telemetri kapal,algoritma pengklasifikasi Naive Bayes memiliki akurasi hingga 92% pada data sampeldan Logistic Regression mampu mendeteksi dengan akurasi hingga 96% pada datasampel.

---

ABSTRACTIn Indonesia, one of the causes of high fuel costs is the occurrence of theft and misuse offuel which often occurs in the middle of the ocean. This can happen because when in themiddle of the ocean, all the activities of the ship cannot be monitored by the shipmanagement operational center. In addition to legal efforts, efforts to monitor shipsthrough the latest technology are also being carried out, one of which is the Machine toMachine (M2M) Vessel Monitoring System (VMS) technology. The development ofVMS and telemetry technology has enabled monitoring of engine conditions and fuelconsumption of ships that are sailing online and real time. By adding the fuel consumptionmeasurement device, it is expected to increase the speed of coordination and handling inthe field when there is an irregularity in the use of fuel. Speed in knowing the existenceof this irregularity is very important, because the process of oil theft is often done in ashort time. Theft of oil by illegal tapping on land only takes 15 minutes for 2000 liters (2tons) of fuel, while at sea it takes around 5 hours to move 12 tons of fuel, or around 2.4tons per hour for a ship. The problem is to find out the irregularities that still depend onthe analysis of experts who need a long time to analyze various parameters of existingtelemetry. Based on the above conditions, this study conducted a statistical analysis oftelemetry data, especially ship movement data and machine activity to determine thecoefficient of ship movements, then designed the fuel usage irregularity classificationsystem with the Naive Bayes and Logistics Regression. This method was chosen becauseit can provide good results for predicting numerical and discrete data. The results of thisstudy indicate that telemetry data from the VMS system can be used to detect anyirregularities in using BBM. For the needs of the fairness classification of BBM usage onship telemetry data, the Naive Bayes classification algorithm has an accuracy of up to92% in sample data and Logistic Regression is able to detect with accuracy up to 96% insample data."