Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penanggulangan dan penanganan limbah, baik yang berasal dari pabrik /industri, rumah sakit, rumah tangga, hotel dan perkantoran, dapat digunakan metodeinsinerasi limbah dengan menggunakan insinerator sehagai salah satu alternatif pemusnah limbah seperti telah disebutkan diatas.Secara definitif insinerasi adalah proses pembakaran limbah menjadi abu secaraterkendali dengan emisi gas buang yang aman. Tujuan utama penggunaan metodeinsinerasi adalah pengurangan volume limbah melalui oksidasi thermal dengan persyaratan gas buang yang ditimbulkan dalam prosesnya tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.Keuntungan metode dengan menggunakan insinerator dibandingkandengan cara konvensional seperti penimbunan, dibuat kompos dan sebagainya ialah :* Lebih praktis* Lebih cepat dan mudah prosesnya* Tidak menimbulkan bauInsinerator tersebut menggunakan isolator thermal yang terdiri dari bata api berat,bata api ringan, insulasi castable dan castable refractory. Insinerator ini juga dilengkapidengan alat penyaring gas buang yang berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel yang ikut bersama gas buang; disamping itu proses insinerasi berlangsung pada temperatur tinggi sehingga gas buang yang keluar tidak berbahaya dan tidak menimbulkan bau.Monitoring temperatur serta sistem insinerasi yang dikontrol secara otomatis yangdipasang pada unit insinerator ini amat mempermudah pengoperasiannya.

---

"

"ABSTRAKInsinerator adalah alat pengolah Iimbah Cara pengolahannya dengan membakar Iimbah tersebut. Dalam membakar Iimbah, insinerator harus mengikuti standar kesehatan, agar hasil dari pembakaran tidak membahayakan Iingkungan.Untuk mencapai standar kesehatan tersebut, dalam pengolahannya, insinerator mempunyai cara tersendiri. Gas hasil pembakaran tidak langsung dibuang ke Iingkungan, melainkan diolah dulu di dalam insinerator tersebut.Cara pengolahannya, gas hasil pembakaran tersebut dipanaskan kembali hingga 1000 ° C. Pada suhu ini, senyawa berbahaya yang masih dikandung oleh gas hasil pembakaran diharapkan terurai, sehingga tidak berbahaya Iagi.Setelah dipanaskan hingga 1000 ° C , gas tadi kemudian didinginkan, kemudian dibuang melalui cerobong asap. Di sini kita melihat, bahwa energi yang dikandung gas hasi\ pembakaran tidak dimanfaatkan kembali.Kemudian juga melihat bahwa Iimbah yang rnasuk ke dalam ruang bakar untuk dibakar, tidak mengalami proses apapun_ Seperti pengeringan misalnya.Oleh karena itu dibuat suatu rancangan berupa alat penukar kalor di mana hasil energi tersebut dimanfaatkan untuk pengeringan Iimbah sebelurn masuk ke dalam ruang bakar.Alat penukar kalor dirancang dengan menggunakan tabung_ Di mana di dalam tabung tersebut dialirkan udara Iingkungan, dan di harapkan setelah keluar tabung, udara tersebut menjadi panas dan bisa dimanfaatkan untuk pengeringan

---

"

"Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang merupakan Rumah Sakit Umum type B non pendidikan. Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit telah dilakukan. Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Informasi Kesehatan yang harus dapat menunjang program peningkatan pelayanan rumah sakit.Pengelolaan Sistem Informasi di RSUD Tangerang sejak 1 April 1996 telah menggunakan perangkat komputer, namun pada kenyataannya sistem tersebut di lapangan belum dapat memenuhi kebutuhan manajemen. Dari seluruh luaran sistem informasi RSUD Tangerang, ternyata 86.67% merupakan luaran bagi pemenuhan kebutuhan eksternal (instansi lain), sedangkan hanya 13.33% yang digunakan bagi kepentingan manajemen Rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan analisis deskriptif tentang pengelolaan Sistem Informasi Manajemen RSUD Tangerang. Disamping itu penelitian ini juga merupakan studi kualitatif terhadap Sistem Informasi Manajemen RSUD Tangerang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dan partisipasi observasi peneliti. Data sekunder diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan RSUD Tangerang.Dilihat dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum dikembangkannya struktur organisasi Sistem Informasi di RSUD Tangerang. Selain itu didapatkan bahwa jumlah tenaga pengelola sistem informasi masih kurang. Disamping itu dana pengembangan dan anggaran operasional untuk sistem informasi dianggap mencukupi bagi kebutuhan saat ini.Terdapat dua metoda sistem informasi yang sedang berjalan saat ini yaitu secara komputerisasi dimanfaatkan untuk monitoring pendapatan rumah sakit. Sedangkan luaran informasi cara manual untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal.RSUD Tangerang telah melakukan pengelolaan Sistem Informasi, namun dirasakan perlu pengembangan lebih lanjut. Dari aspek struktur organisasi, sumber daya, luaran informasi dan komitmen (dukungan) yang ada, dapat dikembangkan secara bertahap model sistem informasi yang sedang berjalan di RSUD Tangerang beserta rekomendasinya.

---

Tangerang Regency General Hospital is type B non-teaching hospital. The Management Information System of the Hospital has been installed. The Hospital Information System is one of sub-system of the Health Information System which should be able to support the program to increase the hospital service.

The Management Information System in the RSUD Tangerang (Tangerang Regency General Hospital) have been computerized however, in fact the system have not been able to meet the management needs. Out of the total information system output of the RSUD Tangerang 86.67 % is to met the external needs (other units), while only 13.33 % is used for the internal hospital management.

This research was intended to describe how Information System of the RSUD Tangerang was managed. Research Design was qualitative in native. Primary data were obtained by in depth interview and participative observation. The secondary data were obtained from recording and reporting of the RSUD Tangerang.

The Study found that the organization structure of the Information System had not been developed in the RSUD Tangerang. It was also found that the number of the information system manpower was inadequate. On the other hand, the development fund and operational budget for the information system was considered sufficient for the current needs.

There were two existing information system methods which currently installed, which were computerized and used to monitor the hospital revenue. The output was used to meet the external purposes.

The RSUD Tangerang have managed the Information System, however, it need further development. Recommendation were developed to further improve the system, emphasizing in organization, resources, output and commitment aspects."

"Hospital Nursing Service Hospital nursing service as an integral part of the hospital care service is the essential or the central part of the hospital service. Naming service is given continuously to the clients within 24 hours and the nature of the nurse-client relationship is the closest and the most intense relationship among health professional in the health care system.In other words, if the hospital nursing service is managed well as professional service, it could become the greatest influencing factor in the achievement of the quality of the hospital care service.There are seven component to be considered and standardized in hospital nursing service includes organization, nursing care management, staffing, facilities, policies, staf development and quality control."

"ABSTRAKPenatalaksanaan Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit sebagai subsistem dari pelayanan medis di rumah sakit, secara khusus berfungsi memberikan pelayanan pencegahan, pengobatan, peningkatan dan pemulihan. Melalui Pemeriksaan Radiologi yang optimal diharapkan akan mampu mempersingkat lama perawatan, mempertajam diagnosa dini, yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan rumah sakit.Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pemeriksaan Radiologi yang efektif, efisien, optimal dan aman dari bahaya radiasi, masih banyak kendala yang harus diatasi terutama aspek dasar hukum penggunaan radiasi, perizinan, organisasi dan tata laksana serta aspek Pengawasan Proteksi Radiasi yang sangat prinsipil.Ada dua model penatalaksanaan pemeriksaan radiologi rumah sakit yaitu yang mempunyai model sentralisasi dan model desentralisasi, masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangannya.Dilakukan penelitian yang menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dari 12 rumah sakit sebagai sampel yang dipilih secara purposive, dengan tujuan didapatkan gambaran kebaikan dan kekurangan dad masingmasing model tersebut.Hasil yang didapatkan ialah rumah sakit jangan terlalu terpaku pada salah satu model tetapi mencari pola yang paling cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi rumah sakitnya bila perlu memodifikasi antar model. Disamping itu yang terpenting adalah kesiapan manajemen atas dalam meramalkan jumlah pasien dan macam penyakit yang akan menjadi pelanggannya, karena sangat berpengaruh dalam perencanaan alat dan fasilifas sesuai jenis pemeriksaan dan mengikutsertakan mereka dalam pertemuan dengan para klinisi.Sangat diharapkan dari Departemen Kesehatan adanya standar pelayanan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Model Penatalaksanaan Pemeriksaan Rumah Sakit sebagai subsistem dalam sistem pelayanan paripurna suatu rumah sakit.Daftar Pustaka : 38 (1972 - 1997)

---

ABSTRACTEvaluation of Management Hospital Radiology Examination Models Management of Hospital Radiology Examination as a subsystem of hospital medical services, is especially functioned to a preventive, curative, promotive, and rehabilitave medical care. It will shorten a treatment period and sharpen an early diagnosis through an optimal examination. These improvements play an important role to success of hospital.To achieve such an expected goal, such as an effective, efficient, and optimal radiology examination free from radiation risk, we must solve many existing problems and constraints; there are law aspect of radiation uses, permits and Radition Protection Control Impacts.There are two of radiology examination management models. First, iscalled centralization and the other one is named decentralization model along with strengths and weaknesses following them.This research was completed by using a qualitative-descriptive method consisting of 12 (twelve) hospitals as samples which are purposively selected. Such a research is aimed to identify out their strengths and weaknesses.The results suggest that hospitals should not only focus on one model. It is better for them to search for the most suitable and proper one, if necessary by modifying the both models. Besides, the most important thing to note is the top management readiness. They should prepare to estimate number of patients and kind of diseases. This is required due to a capability of planning relevant radiology equipment and facilities and well technicians and other skilled persons involved.Department of Health is expected to issue a more suitable and proper standard for situation and condition of The Models of Management Hospital Radiology Examination a subsystem in hospital medical services.References : 38 (1972 - 1997)"

"Berdasarkan observasi tentang upaya yang dilakukan berbagai rumah sakit dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberi hasil yang memuaskan. Upaya yang dilakukan lebih bersifat sesaat atau bersifat individu berupa pelatihan, akreditasi atau memberi kesempatan pada tenaga keperawatan untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang yang Iebih tinggi. Namun dalam banyak hal, tenaga keperawatan yang telah dbierikan kesempatan meningkatkan pendidikan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal terutama sarjana keperawatan /Ners, karena belum ada sistem pemanfaatan tenaga keperawatan yang tepat."

"Tingginya biaya pengobatan dan perawatan membuat sebagian orang tidak mampu membayar biaya pengobatan dan perawatan secara keseluruhan, akibatnya pasien menjadi debitur bagi rumah sakit karena utang tersebut. Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai salah satu rumah sakit yang menyelenggarakan fasilitas bagi pasien umum dan keluarga miskin ikut terkena dampaknya berupa banyaknya tagihan piutang kepada pasien. Kebijakan rumah sakit untuk membuat perjanjian dan pengikatan jaminan merupakan Salah satu upaya agar terdapat kepastian hukum dalam pembayaran serta adanya jaminan bagi pelunasan utangnya. Untuk menganalisa perjanjian utang pasien yang dibuat RS Haji Jakarta penulis melakukan penelitian dan observasi terhadap formulir yang digunakan serta menanyakan langsung kepada pejabat/ pegawai terkait mengenai kebijakan yang diambil dalam pelaksanaannya. Bahwa dari hasil pengamatan dan penelitian tersebut peran pembuatan perjanjian pengakuan utang, penjaminan dan kuasa penjualan cukup efektif dalam penagihan karena dengan dibuatnya formulir tersebut menyadarkan pasien atau penjaminnya ada akibat hukum yang harus ditanggung setidaknya benda jaminan bisa terjual jika utang tidak dilunasi, dibanding saat sebelum dibuatnya perjanjian pengakuan utang dimana upaya penagihan tanpa pengetahuan hukum dan ikatan tertulis antara rumah sakit dan pasien. Namun demikian beberapa hal pokok dalam pengikatan perjanjian tetap mesti dicantumkan seperti pernyataan persetujuan dari teman kawin atau ahli waris dan pelepasan hak sebagai penjamin untuk meminta agar harta debitur disita dan dijual lebih dahulu untuk melunasi utangnya."

"Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah No. 51 tahun 2009 menyatakan bahwa tenaga kesehatan harus mempunyai kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Studi kualitatif secara potong lintang pada tahun 2010 untuk mengidentifikasi kualifikasi apoteker rumah sakit dalam memenuhi persyaratan tersebut di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam terhadap 10 orang apoteker dari enam rumah sakit dan empat orang direktur/wakil direktur rumah sakit, masing-masing satu orang apoteker dari enam perguruan tinggi farmasi, tiga pengurus Ikatan Apoteker Indonesia, tiga dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Observasi praktek kefarmasian dengan menggunakan daftar tilik dilakukan pada tiap rumah sakit dan data sekunder terkait dokumentasi pemantauan dan evaluasi obat, kepuasan pasien, standar operasional prosedur dan kurikulum perguruan tinggi farmasi juga dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan metode triangulasi dan hasil menunjukkan bahwa pengelolaan obat dalam hal pengadaan, distribusi dan penyimpanan dilaksanakan dengan baik oleh apoteker rumah sakit. Praktek farmasi klinik dan keselamatan pasien masih sangat terbatas karena alasan sumber daya manusia dan dokumentasi yang memadai. Informasi obat dan konseling kadang dilakukan tanpa fasilitas yang cukup dan apoteker juga terlibat dalam berbagai tim di rumah sakit seperti penanggulangan infeksi nosokomial dan komite farmasi dan terapi.

---

The Indonesian Health Law No. 36 in 2009 and the Government Regulation No. 51 in 2009 state that health-care providers, including pharmacist, shall have minimum qualification set by the government. A qualitative cross sectional was conducted to to identify hospital pharmacist qualification as health care professionals in meeting the requirements was done in 2010 in Bandung, Yogyakarta and Surabaya. Data were collected through indepth Kajian Praktik Kefarmasian Apoteker pada Tatanan Rumah Sakit Analysis of Pharmacy Practice by Pharmacist in Hospital Setting Max Joseph Herman* Rini Sasanti Handayani* Selma Arsit Siahaan***Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, **Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia interviews with pharmacists involving ten hospital pharmacists and four hospital directors/vice directors, six pharmacy colleges, three regional pharmacist associations, three provincial health offices and district health offices and observation of pharmacy practices using check list in each hospital was also conducted. Secondary data concerning documentation of drug monitoring and evaluation, patient satisfaction, standard operating procedure and pharmacy college curricula were collected too. Qualitative analysis was done descriptively using triangulation method. The study shows that drug procurement, distribution and storage, was well-managed by pharmacist.Practice in clinical pharmacy and patient safety was still limited for the reason of human resources and appropriate documentation. Drug information and counseling was sometimes conducted without adequate facilities and pharmacist was involved in various hospital teams like nosocomial infection control and pharmacy and therapy committee."