Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola trafik kedatangan pada ATM mempunyai karakteristik kumpulan dari berbagai macam sumber, Bentuk pemodelan yang dapat mewakili pola trafik ATM salah satunya adalah MMPP (Markov Modulated Poisson Process), Model antrian dengan pola kedatangan trafik yang bercirikan MMPP, mempunyai bentuk transition rate matrix (Q) yang diperoleh dari proses Markov dengan state antrian diskrit dan waktu yang kontinyu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai unjuk kerja model antrian MMPP/M/l/K sebagai model switch jaringan ATM dalarn skala kecil Parameter model sumber MMPP referensi digunakan sebagai masukan utama pada model antrian MMPP/M/I/K ini Parameter unjuk kerja yang akan dibabas adalah probabilitas panjang antrian stasioner (1t) model antrian,: jumlah rata-rata sel dalam sistem (Lw), jumlah rata-rata sel dalam antrian (LQJ, waktu sel rata-rata di dalam sistern (Tw), waktu sel rata-rata di dalarn antrian (TQ) serta utilisasi server (p). Pengaruh proses superposisi dianalisa dengan menggunakan 2 dan 3 buah model sumber trafik 2-state MMPP yang sama sebagai masukan model antrian MMPP/M/l/K, Proses pembangkitan matriks Q, perhitungan distribusi probabilitas panjang antrian serta perhitungan parameter unjuk kerja dilakukan dengan bantuan program Matlab versi 5, l. "

"Dalam psikologi ekonomi, prinsip Dual Entitlement menyatakan bahwa pembeli berhak atas harga patokan dan penjual berhak atas laba patokan. Penjual tidak diperkenankan untuk menaikkan harga semata-mata untuk menambah keuntungan karena tindakan tersebut akan dipersepsikan pembeli sebagai perilaku tidak adil. Lalu bagaimana jika ongkos produksi atau operasional penjual membengkak dan laba patokan terancam? Pembeli dapat memahami tindakan penjual menaikkan harga hanya jika hal tersebut bertujuan untuk melindungi laba patokan. Studi terdahulu mengenai persepsi keadilan pembeli terhadap strategi melindungi laba berfokus pada menaikkan harga sebagai strategi utama penjual. Bagaimana dengan alternatif strategi mengurangi jumlah refund yang dikembalikan pada pembeli? Selain itu, apakah cara penjual menyajikan informasi harga secara total ataupun rinci berpengaruh pada persepsi keadilan? Eksperimen ini menggunakan desain 2 (strategi melindung laba: menaikkan harga vs. penurunan refund) X 2 (penyajian informasi harga: total vs. harga rinci) dan melibatkan 207 partisipan (rentang usia 18-23 tahun; Median usia = 19; 81% perempuan) untuk menguji persepsi keadilan pembeli terhadap strategi melindungi laba yang dilakukan oleh maskapai penerbangan. Hasilnya, baik menaikkan harga maupun pengurangan refund dengan cara penyampaian informasi harga total maupun rinci dipersepsikan sama adilnya oleh partisipan, bahkan setelah mempertimbangkan persepsi terhadap pricing practice penjual di Indonesia yang tidak adil. Namun, ketika mempertimbangkan bagaimana informasi harga disajikan, menaikkan harga dengan informasi rinci dipersepsikan lebih adil dibandingkan secara total. Menariknya, pengurangan refund secara rinci justru dipersepsikan tidak lebih adil dibandingkan secara total. Implikasi dan saran studi lanjutan dibahas dalam penelitian ini.

---

In economic psychology, the principle of Dual Entitlement asserts that buyers are entitled to reference price and sellers are entitled to reference profit. Sellers are not permitted to increase their price solely to increase their profit because such action would be deemed unfair by buyers. But what if the cost of production or operation rises, putting the reference profit at risk? Buyers will understand the sellers’ decision to increase their price only if it is aimed to protect their reference profit. Previous studies on consumer perception of fairness and profit protection have focused on price increases as sellers’ strategy to protect their reference profit. What about an alternative strategy of reducing the amount of refunds given to buyers? Does price framing, consolidated versus disaggregated, affect consumer’s fairness perception? The current experimental study utilized a 2 (profit protect strategy: price increase vs. refund reduction) X 2 (price information: consolidated vs. disaggregated price) design involving 207 participants (age range 18-23 years; Median age = 19; 81% female) to examine consumer perception of fairness towards the airline’s profit protection strategy. The result showed that both increasing prices and reducing refunds were considered equally fair by participants even after controlling their perception of Indonesian sellers’ pricing practices. However, when taking price information into consideration, the disaggregated price increase were considered more fair compared to the consolidated one. Interestingly, the case wasn’t the same with refund reduction as participants perceived disaggregated price disclosure less fair than consolidated one. Implications and suggestions for further research are discussed."

"Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui apakah jabatan sebagai Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui alasan hukum (Ratio Legis) mengenai pendapat bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum tidak dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU2.UM.01.01-369 Tertanggal 22 Desember 2010 Perihal Notaris Sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan disertai dengan Surat Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.5-HM.02.03-110.455 tertanggal 27 Desember 2010 perihal Konsultan HKI.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Tesis ini membahas mengenai apakah jabatan Notaris dapat dirangkap sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum Tata Usaha Negara petunjuk (Regelingen) dan keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking). Namun, produk hukum Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum karena dibuat tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Pejabat Tata Usaha Negara.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya professional lebih fokus terhadap kewenangan dan/atau kewajiban masing-masing, dan karena berhubungan dengan suatu produk hukum Tata Usaha Negara maka sebaiknya Pejabat Tata Usaha Negara lebih cermat dalam menerapkan hukum demi tegaknya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

Objective of this thesis was to determine whether the position as a Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights Consultant, as well as to find out the reasons of law (ratio legis) of the opinion that the Notary as Acting General can`t concurrently as Intellectual Property Rights in line with the issuance of the Director of Civil Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU2.UM.01.01-369 22nd of December, 2010 regarding Notary As Intellectual Property Rights and accompanied by a letter of the Director of Cooperation and Development of the Directorate General of Intellectual Property Rights No. HKI.5- HM.02.03-110.455 27th of December, 2010 regarding IPR Consultant.The method used in this research is a normative juridical research, which can be obtained from the source material library and study documents, as well as the authors conducted an interview to the informant or informants to add information for this study. This thesis discusses about whether the office of Notary may be concurrently as Intellectual Property Rights laws in line with the release of the State Administrative instructions (Regelingen) and the decision of the State Administration (Beschiking). However, the laws of the State Administration legally flawed because it was not made under the provisions of applicable law and is a form of arbitrariness Administrative Officer.Results of the study suggest that there should be professional focus towards authority and / or obligations of each, and because it deals with a legal product Administrative then you should Officers Administrative more careful in applying the law in order to uphold the purpose of the law is fairness, certainty and expediency."