Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan penduduk kota telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya permintaan rumah layak huni, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lahan di kota. Keterbatasan lahan di kota mengakibatkan harga lahan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menempati lahan dengan peruntukan bukan untuk permukiman seperti bantaran sungai, rel kereta api dan mengakibatkan kekumuhan pada kawasan perkotaan. Kondisi kumuh terjadi di Kelurahan Kotabaru Kota Serang. Berbagai upaya penanganan permukiman kumuh telah lama dilakukan, namun kenyataannya secara keseluruhan program penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam membantu penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Untuk mengetahui penanganan permukiman kumuh yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan karakteristik lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakatnya; menganalisis tingkat partisipasi masyarakat; dan menyusun konsep penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan partisipasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strata kekumuhan di permukiman Kotabaru terdiri dari kumuh sedang RW 1 dan RW 2 dan kumuh berat RW 3 dan RW 5 . Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kotabaru pada tingkatan sedang dan rendah. Tingkat partisipasi rendah yaitu di RW 5 dan tingkat partisipasi sedang di RW 1,2, dan 3. Tingkat kekumuhan yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula, untuk wilayah kumuh sedang, penanganan melalui peremajaan dengan land sharing. Untuk wilayah kumuh berat penanganan melalui pembangunan rumah susun.

---

ABSTRACTThe increase in the urban population has led to various impacts. One consequence is the increasing demand for appropriate housing, but this increase is not offset by an increase in the amount of land in the city. Limitations of land in the city resulted in land prices high and not affordable by low income people. They occupied the land with the designation not to settlements such as riverbanks, railroad tracks and lead to slums in urban areas. Rundown condition occurs in Sub Kotabaru city of Serang. Various efforts to address the slum has long been done, but in fact the overall program management of slums that have been implemented the results have not shown significant changes in assisting the structuring and slum upgrading. To determine the proper handling of slums it is necessary to identify the level of squalor by environmental characteristics, economic, and social communities analyze the level of public participation and draft handling of slums with community participation approach. This study used a qualitative approach with a mix of methods to collect qualitative and quantitative data. The results of the study explained that the strata of untidiness in Kotabaru consists of slum settlements being RW 1 and RW 2 and seedy weight RW 3 and RW 5 . Community participation in the Village Kotabaru in moderate and low. The participation rate is low on RW 5 and RW participation rate was at 1, 2, and 3. squalor different level requires different handling, anyway, to the slums being, handling through rejuvenation with land sharing. To the slums of heavy handling through the construction of flats. "

"Tatanan spatial di pemukiman informal seperti Kampung Kolong Tol Angke menggambarkan dinamika sosial dan spatial yang rumit. Area abu-abu di bawah kolong Tol Angke menyediakan hunian yang mampu dijangkau tetapi menghadapi masalah seperti isolasi sosial dan dikecualikan dari perencanaan kota formal. Meskipun terdapat masalah tersebut, ikatan sosial yang kuat dan ketahanan komunitas membantu kemajuan sosial dan ekonomi. Organisasi spatial yang organik, meliputi jaringan jalan dan area komunal, memperkuat interaksi sosial dan partisipasi komunitas, menciptakan suasana yang vibrant dan hidup. Mengenali struktur sosial-spatial ini sangat penting untuk para perencana kota untuk dapat memasukkannya dalam perencanaan kota yang formal, meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan. Adanya elemen formal dan informal berdampingan menunjukkan perlunya kebijakan perkotaan yang memperhatikan kebutuhan beragam penduduk, meningkatkan integrasi sosial dan keadilan spatial.

---

The spatial organization in informal settlements like Kampung Kolong Tol Angke illustrates complex social and spatial dynamics. The gray areas beneath the Angke toll bridge provide affordable housing but face issues such as social isolation and exclusion from formal urban planning. Despite these challenges, strong social bonds and community resilience contribute to social and economic progress. The organic spatial organization, including networks of streets and communal areas, enhances social interaction and community participation, creating a vibrant and lively atmosphere. Recognizing this social-spatial structure is crucial for urban planners to incorporate it into formal city planning, enhancing inclusivity and sustainability. The coexistence of formal and informal elements highlights the need for urban policies that consider the diverse needs of all residents, improving social integration and spatial justice."

"Pembangunan perkotaan yang menekankan pertumbuhan telah meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan memunculkan kebutuhan baru. Tekanan jumlah penduduk terus meningkat dan pemanfaatan lahan hunian warga tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan kehidupan semakin terbatas yang berpengaruh terhadap sifat kekumuhan dan kepadatan hunian (density) yang tinggi membawa implikasi terhadap menurunnya kualitas hidup warganya. Upaya meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mendukung kualitas kehidupan warga dengan menghidupkan modal sosial komunitas yang selama ini terabaikan oleh pembangunan sentralistik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan mewujudkan keberlanjutan kehidupan penghuninya. Penelitian ini akan mengukur pengaruh modal sosial komunitas permukiman kumuh dan padat terhadap daya dukung lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ditemukan modal sosial komunitas berpengaruh sangat rendah terhadap daya dukung lingkungan (r = 0,365). Kehidupan di permukiman kumuh dan padat, mobilitas modal sosial komunitas spasial bergerak secara organik, yakni digerakkan atas program kelurahan. Bentuk modal sosial komunitas ini tumbuh dan bergerak sangat dominan di permukiman kumuh dan padat perkotaan. Upaya menghidupkan dan mengembangkan modal sosial komunitas yang dijalankan bersama-sama antara warga permukiman dengan pihak pemerintahan kelurahan merupakan strategi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

---

The development of urban areas that stressed the growth increased the socio-economic life and showed the new requirement. The pressure of the number of inhabitants continued to increase and the utilisation of the land of the resident's dwelling was not controlled caused carrying capacity of the environment to be increasingly limited that was influential towards the characteristics of the slum and the density of the dwelling that was high brought the implications towards the decline in the quality of the life of his resident. Efforts increased the capacity of an area in supporting the quality of the life of the resident by turning on social capital of the community that uptil now was ignored by the centralistic development. The increase in the quality of the life of the community will bring about the continuity of the life of his occupants.

This research will measure the influence of social capital of the slum and density settlement community on carrying capacity of the environment. By using the quantitative approach was found social capital of the influential community very low towards the power supported the environment (r = 0.365). The life in the slum and density settlement, the mobility of social capital of the spatial community moved organically, that is moved on the district/government program. The form of social capital of this community grew and moved very dominant in the slum and density settlement urban areas. Efforts to turn on and develop social capital of the community that was undertaken together between the resident of the settlement and the government's side of the district were the strategy to maintain life persistence of the environment that better go to the future."

"Permukiman kumuh memiliki karakter yang khas dalam hal interaksi dan kehidupan sosialnya. Kecenderungan masyarakat untuk saling berinteraksi dan berkegiatan di tempat-tempat umum seperti jalanan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pembentukan konsep personal space dan teritori yang terdapat pada mereka.Bagaimana pula perealisasian secara fisik dari rumusan konsep tersebut."

"Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah Metropolitan Jadetabek. Kota Bekasi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki 443 ha permukiman kumuh yang tersebar pada 118 lokasi. Permukiman kumuh pada penelitian ini dibedakan berdasarkan tipologi yaitu daerah komersil, perumahan penduduk, ruang terbuka hijau, sempadan rel kereta api, sempadan sungai, dan dekat TPA. Dari 118 lokasi pemukiman kumuh dilakukan sampling pada 33 titik yang tersebar merata dan mewakili masing-masing tipologi. Penelitian ini menggunakan metode AHP dan spatial multi criteria SMC untuk mengetahui tingkat sensitivitas kebakaran di permukiman kumuh. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis menunjukan bahwa permukiman kumuh dengan tingkat sensitivitas tinggi berada di sekitar wilayah komersil, tingkat sensitivitas sedang cenderung berada di sekitar wilayah komersil, sempadan sungai, dan rel kereta api. Sedangkan tingkat sensitivitas rendah cenderung berada di sekitar wilayah ruang terbuka hijau dan sekitar perumahan.

---

Bekasi City is one of the City that located in Jabodetabek Metropolitan area. Bekasi has a high population density and has 443 ha of slums area that spread in 118 locations. Slum settlements in this study are distinguished by typology of commercial areas, housing complex, green spaces, railway borders, river borders, and near landfill. Out of 118 slum dwellings, 33 samples were scattered and represented each typology. This research uses AHP method and Spatial Multi Criteria SMC to know slum rsquo s sensitivity level agains fires. Based on the results of data processing and analysis shows that slums with high sensitivity is around the commercial area, the medium level of sensitivity are around commercial areas, river borders, and railway lines. While the low sensitivity tends to be around the green space and housing complex."

"Perkembangan Kota Semarang sebagai kota metropolitan, memiliki luas wilayah 373,67 km2, dengan kualitas infrastruktur perkotaan yang semakin baik menjadi daya tarik urbanisasi timbulnya kawasan kampung kota hingga meliputi 42 titik. Kondisi ini memerlukan penanganan dari berbagai sektor diantaranya aspek perizinan. Permasalahan perizinan disebabkan oleh birokrasi, waktu penyelesaian dan biaya yang murah. Adapun permasalahan kawasan kumuh karena faktor pertambahan penduduk dan urbanisasi akibat migran ke kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, juga pembiaran dari pemerintah daerah akibat pengendalian bidang perizinan masih kurang teraplikasikan dengan baik. Metode penelitian secara deskriptif, analisiskualitatif melalui pendekatan metode yuridis empirik atau sociolegal, yaitu kajian peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan reformasi perizinan dalam bentuk pelayanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), meliputi 23 jenis. Dampak penerapan reformasi perizinan 68% berpengaruh terhadap pengendalian permukiman kumuh, hal ini dibuktikan dengan penertiban yang dilaksanakan pemerintah Kota Semarang dalam mendukung program pemerintah melalui ketegasan Penertiban bangunan liar, sehingga lokasi kumuh kondisi tahun 2015 berkurang 14% menjadi 28 titik kekumuhan."

"The urban slum area was interesting to be investigated based on three reasons: physical, socio-economy, and moral dimension. Seen from health description only physical condition and social economic condition. Physical condition describes the real type of the slum settlement zone. It can be seen in the zoning settlement pattern, the layout of the inside house as if the guest room, sleeping room and kitchen are in one room. And social economic condition describes how real the systems of relationship based on kinship and similar origin region system, firendship or neighbourhood system, mutual cooperation, mutual aid in the happiness, and mutual aid in the mourning situation are. Economic condition describes the results of the adaptive process to their physical and social environment, in order that they are still alive, they work as becak drivers, man bag building workers, and sell for a living? Data were obtained through collection obserapsi, in depth interviews and documentation. The type of research is qualitative descriptive, by way of determination and decision by the informants was purposive manner in which the informant was deliberately retrieved and determined based on data needs. The conclusion can be drawn from this paper is that the behavior of people in slums settlement in Kelurahan Pampang in relation to social, cultural and economic conditions can be described in the pattern of relationship between kinship, the friends relationships, neighborly relations, mutual cooperation, mutual help in terms of joy and sorrow, pattern of the relationship of competition and conflict, and solidarity in the Islamic religious holiday and the National, as well as their adaptation patterns in relation to economic needs."

"Penelitian mengenai implementasi kebijakan. di Indonesia masih jarang dilakukan. Studi implementasi sendiri mulai nampak pada awal tahun 1970-an. Sampai akhir Repelita V penelitian mengenai Implementasi kebijakan, khususnya permukiman kumuh masih terbilang langka. Permukiman kumuh di kota-kota besar disebabkan oleh besarnya laju urbanisasi yang tinggi. Laju urbanisasi Kotamadya Ujung Pandang 1,8 %, angka tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Kotamadya Ujung Pandang yakni 1,7 %. Penanggulangan masyarakat yang bermukim pada wilayah-wilayah kumuh belum mempuayai suatu model implementasi yang baku. Sistem yang mengatur mengenai proyek dan program yang diimplementasikan belum memadai, terutama menyangkut komunikasi (Communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (disposition or attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari pemikiran di atas penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan permukiman Kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dalam penelitian im dikaji mengenai (1) sejauh mana implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (2) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dilakukan oleh beberapa departemen, instansi, dan organisasi kemasyarakatan. Departemen yang terkait antara lain: Depattemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum, masing-masing pada tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kotamadya), Dinas Kesehatan bekerja sama BKKBN. Semua Departemen dan Dinas tersebut bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kotamadya antara lain: Bappeda Tingkat II, Bangdes, Kecamatan dan kelurahan serta lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peranan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan permukiman kumuh tersebut. Pengaruh implementasi kebijakan publik terutama menyangkut sistem komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh antara lain faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ini terakumulasi menjadi satu ke dalam sistem kehidupan masyarakat kumuh di Kotamadya Dati II Ujungpandang. "