Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ruang peralihan sebagai transisi dari ruang luar dan ruang dalam membawa suasana ruang yang bervariasi saat orang melaluinya. Kondisi ini membuat kegiatan yang terjadi di dalam ruang tersebut menjadi lebih bermakna. Dengan mengangkat ruang peralihan sebagai tema, tulisan ini mencoba menggali maknanya lebih dalam melalui Studi literatur dan Studi pengalaman dengan pendekatan fenomenologi pada ruang peralihau bangunau pusat perbelanjaan."

"Entrance merupakan salah satu elemen penting pada sebuah kawasan ataubangunan. Dalam kehidupan sehari-hari kite sering menemukan adanya entrance dengan fenomena bentuk dan komposisi yang bermacam-macam.Perencanaan sebuah entrance dilakukan dengan pertimbangan esensi darisebuah entrance, untuk apa dia hadir, dan bagaimana dia dihadirkan terhadaplingkungannya (kontekstualitas) Apakah terdapat perbedaan mendasar padapembentukan entrance yang disesuaikan dengan fungsi kawasan atau bangunantersebut?Skripsi ini memberikan kajian mengenai entrance ditiniau dari esensi, fungsi, dankaitannya dengan konsep serta fungsi tempat ia dihadirkan Dengan Studi kasus yangIebih spesifik, yakni entrance pada bangunan mal dan kantor komersial, diharapkanmampu memberikan jawaban pertanyaan di atas."

"Selain merupakan tempat dimana dilakukan kegiatan pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan sirkulasi bahan pustaka, perpustakaan iuga berfungsi sebagai tempat, gedung atau ruangan untuk menyimpan dan memelihara koleksi buku serta bahan pustaka lainnya. Kemajuan dunia percetakan yang menyebabkan terjadinya ledakan informasi, baik dalam bentuk tercetak maupun non tercetak, ternyata mempengaruhi setiap perpustakaan. Akibatnya harus ada penyesuaian dan pengaturan yang baik antara ruang perpustakaan dengan jumlah koleksi. Dalam melakukan perencanaan sebuah ruangan perpustakaan perlu diperhatikan aspek-aspek berikut: bentuk ruang, perabotan, warna dan penerangan, ventilasi, dan akustik. Bentuk ruang yang paling baik, bagi ruang perpustakaan adalah bentuk bujur sangkar dan empat persegi panjang. Kedua bentuk ruang ini memiliki kemudahan dalam penataan ruang, sistem penerangan, dan pola transportasi. Berlokasi di lantai 4 Pusat Informasi KOMPAS menempati ruangan seluas 1260 m2 dengan pembagian ruangan utama, yaitu ruang baca, ruang staf, dan ruang koleksi. Dengan berpedoman pada teori tentang kebutuhan luas ruang untuk tiap pemakai, ternyata ruang baca masih memiliki kelebihan ruangan yang cukup luas. Sehingga masih dapat menampung beberapa meja dan kursi tambahan. Demikian pula halnya dengan ruang staf. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, ruang staf masih memiliki ruangan cadangan untuk kira-kira 10 ruang staf lagi. Ruang koleksi Pusat Informasi KOMPAS yang berukuran 30 m x 17 m, menampung koleksi sejumlah 18.258 judul dengan 18.900 eksemplar. Menurut perhitungan yang dilakukan, ruangan ini menampung buku sebanyak 41 eksemplar/m. Angka ini didapat dengan membagi jumlah total koleksi dengan luas ruangan. Dibandingkan dengan angka yang diberikan dalam teori, ternyata ruangan inimasih dapat menampung kira-kira 5.745 eksemplar lagi. Bila diasumsikan pertambahan koleksi per tahun sebanyak 50 dari jumlah total koleksi maka diperkirakan ruangan ini masih dapat menampung penambahan koleksi sampai dengan kira-kira 6 tahun mendatang."

"Pada dasarnya setiap agama di dunia ini memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan penganutnya kepada penciptanya. Salah satunya adalah kegiatan peziarahan. Konsep mengenai ziarah dapat ditemukan dalam semua tradisi agama. Misalkan pada pemeluk agama Islam yang berkewajiban untuk melakukan perjalanan ke Mekah. Juga bagi pemeluk agama Hindu yang melakukan perjalanan ke sungai Gangga untuk berendam di air sungai Gangga yang dianggap suci bagi pemeluk agama Hindu. Kegiatan ziarah ini sebagai salah satu dari kegiatan ritual membutuhkan keberadaan dan pengalaman ruang yang khusus untuk mewadahi kegiatannya. Arsitektur sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji konsep mengenai ruang sangat berkaitan dengan pembentukan ruang-ruang ziarah untuk membuat manusia hanyut ke dalam prosesi perjalanan ziarah yang sampai akhimya menuju ke tempat yang suci sebagai puncak dan akhir dari perjalanan ziarah ini."

"Tesis ini membahas persiapan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menghadapi peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pasca ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009. Peralihan PBB berdampak negatif terhadap keuangan negara karena mengurangi penerimaan perpajakan dan menambah defisit; berdampak negatif bagi provinsi karena menyebabkan penerimaan semua provinsi berkurang (kecuali bagi DKI Jakarta); berdampak negatif bagi 75% kabupaten/ kota karena menyebabkan defisit pada APBD; namun berdampak positif terhadap 25% kabupaten/kota lainnya karena mengalami surplus APBD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melihat strategi kebijakan yang dianggap paling penting dalam pemungutan PBB oleh Pemda. Strategi yang digunakan antara lain kemampuan dan kemauan politik, penilaian, penetapan tarif, pemungutan/ penagihan, kemampuan administrasi, pengawasan, dan sosialisasi. Adapun strategi kebijakan yang dianggap paling penting oleh responden adalah penilaian.Hasil penelitian menyarankan agar dalam hal penilaian, Pemda masih harus banyak dibantu Pusat, mengingat penilaian diperlukan untuk menentukan NJOP yang digunakan dalam menentukan pajak terutang. Persiapan lebih lanjut yang harus disiapkan Pemda adalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta pengadaan sarana/prasarana. Dengan segala permasalahan yang dihadapi, Pemda berharap hasil pungutan PBB yang dilakukan sendiri, jumlahnya tidak lebih kecil dari sebelum peralihan.

---

This thesis discusses the preparation government (central and regional governments) of transition land and property tax (PBB) from central tax to local tax after post Law 28/2009. Impact of transitional PBB is negative to central budget because it reduces tax acceptance and increasing the deficit; negative impact to the province because reduced acceptance of all provinces (except for DKI Jakarta); negative impact to 75% district/city for causing a deficit in the regional budget; but positive impact to 25% other district/cities for causing surplus in their regional budget. These research is qualitative descriptive design.Analythical Hierarchy Process (AHP) method is used to look at strategic policy that are most important in the collection PBB by the local government. The strategies used are ability and willingness of politic, valuation, tariff setting, collection/addiction, the ability of administration, supervision, and socialization. As for the strategic policies that are considered most important by respondents was evaluated.Research results suggest that in the case of the assessment, local governments still have a lot of help from central government, because the assessment is needed to determine NJOP that used in determining the tax. More preparation to be completed by the local government in enhancing the quality and quantity of human resources and procurement facilities/infrastructure. With all the problems faced, the local government hopes that PBB with own collection, the amount not less than before the transition."

"Pusat perbelanjaan merupakan ruang tertutup publik berkepemilikan privat yang memiliki beragam program dan rupa ruang. Tidak hanya itu, keberagaman ini juga dapat dilihat dari segi penggunanya. Dengan terdapatnya keberagaman tersebut, menemukan ruang yang berada di dalam pusat perbelanjaan bukan hal yang mudah. Saat dihadapkan pada situasi yang menuntut kecepatan dalam menemukan ruang, proses ini dapat menjadi menyita waktu. Dalam hal demikian, ingatan akan posisi ruang terhadap pusat perbelanjaan dan juga kognisi spasial yang didapat dari pengalaman masa lampau menjadi penting. Keterkaitan antara ingatan dan kognisi spasial dalam proses menemukan ruang dalam ruang akan dianalisis secara kualitatif dari hasil simulasi. Analisis tersebut dilakukan mengacu kepada teori mengenai ingatan, kognisi spasial, dan juga merujuk pada teori menemukan ruang yang kemudian diolah sesuai dengan lingkup pembahasan. Berdasarkan analisis terhadap simulasi, dalam proses penemuan kembali, peran ingatan dan kognisi spasial didukung oleh beberapa faktor yang terdapat pada lingkungan. Faktor tersebut berupa tipe bangunan, tampilan toko, kualitas distrik, hubungan dengan ruang luar, dan keberadaan pengguna lain.

---

Shopping center is an indoor public space occupied by private sector that has a diverse spatial programme and form. This diversity can also be viewed in terms of users. With the presence of such diversity, finding space within the shopping center is not easy. When user faced by a situation that demands speed in finding space, this process can be wasting time. In such case, the memory of the certain location towards shopping center space and spatial cognition derived from past experience is important. The link between memory and spatial cognition in the process of finding space within space will be qualitatively analized by doing wayfinding simulation. The analysis is carried out referring to the theory of memory, spatial cognition, as well as the theory of finding space, which will be processed according to the scope of study. Based on the analysis of the simulation, in the process of refinding space within shopping center, the role of memory and spatial cognition is supported by several factors on the environment. These factors are the type of building, store display, the quality of district, the spatial relation between inside and out, and the presence of others."

"Rencana Umum Tata Ruang merupakan suatu pedoman yang diciptakan guna memberikan arahan tentang wilayah-wilayah pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pedoman ini sangat penting untuk membagi suatu wilayah, dengan tujuan pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan dampak sosial serta lingkungan yang terjadi di masyarakat. Rencana Umum Tata Ruang ini diperbaharui secara berkala oleh pemerintah guna mengikuti perkembangan, sehingga dapat terus menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Rencana Umum Tata Ruang, selain harus sesuai dengan hak atas tanah yang dimiliki, juga perlu penyesuaian dengan peruntukkan pemanfaatan tanah oleh subjek hukum pemilik tanah tersebut. Perubahan ini dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar tidak menimbulkan suatu ketidaksesuaian antara peraturan dengan fakta di masyarakat, dengan tujuan agar tetap mengedepankan kepastian hukum. Dalam proses pra-peralihan hak atas tanah, perlu kesesuian antara peruntukkan dalam Rencana Umum Tata Ruang dengan tujuan pemanfaatan lahan yang akan dilakukan. Perubahan peruntukkan ini tanpa memperhatikan kondisi lapangan dengan cermat dapat menimbulkan suatu inkonsistensi dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Inkonsistensi ini juga menimbulkan suatu ketidakpastian dalam hukum, sehingga tidak memberikan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan yang baik di masyarakat. Pentingnya penyesuaian ini untuk menentukan apakah suatu tanah dapat digunakan bagi tujuan yang dimaksudkan oleh subjek hukum yang bersangkutan.

---

The General Spatial Plan is a guideline created by the government to provide direction regarding development areas that can be carried out by the community. These guidelines are very important for dividing an area, with the aim of equitable development while taking into account the social and environmental impacts that occur in the community. This General Spatial Plan is updated periodically by the government to keep abreast of developments, so that it can continue to adjust to the needs of the community. The General Spatial Plan, apart from having to be in accordance with the rights to the land owned, also needs to be adjusted to the allotment of land use by the legal subject of the land owner. This change can be made while taking into account the real conditions in the field so as not to cause a discrepancy between regulations and facts in society, with the aim of continuing to prioritize legal certainty. In the pre-transfer process of land rights, it is necessary to match the designations in the General Spatial Plan with the intended use of the land. Changes to this designation without careful attention to field conditions can lead to an inconsistency in carrying out a legal action. This inconsistency also creates an uncertainty in the law, so that it does not provide a guideline that can be used as a good reference in society. This needs to be given special attention to solve it, in order to provide the best solution for the interests of various parties by providing legal certainty as a basis for carrying out legal actions that will be carried out. The importance of this adjustment is to determine whether a land can be used for the purpose intended by the legal subject related. "

"Tesis ini merupakan laporan hasil kajian tentang peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ditinjau dalam perspektif ketahanan nasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi, penelitian ini mencoba mengeksplorasi sejauh mana peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di samping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dari peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Dan terakhir penelitian ini juga ingin mengkaji peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang dalam perspektif ketahanan nasional.Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini meliputi : (1) peran serta masyarakat Kabupaten Bekasi dalam penataan ruang (mulai tahap perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang) masih sangat terbatas; hal itu disebabkan oleh kekurangpahaman (yang pada akhirnya menyebabkan ketidak pedulian) masyarakat, disamping karena kurangnya kamauan aparat pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan; (2) ada kekuatan (strengs) dan peluang (opportunity) yang berpotensi dapat lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang, diantaranya: berkembangnya kesadaran berdemokrasi, dan munculnya berbagai LSM (kekuatan), serta berkembangnya freedom of expression - termasuk kebebasan pers, digulirkannya kebijakan otonomi daerah, dan munculnya isu global tentang pentingnya HAM dan peran serta masyarakat; (3) namun ada juga kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) yang menghambat peran serta masyarakat dalam penataan kegiatan ruang, yaitu antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata ruang, terbatasnya LSM yang mempunyai perhatian (concern) terhadap masalah tata ruang, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi tentang tata ruang, dan kelemahan masyarakat dalam beroganisasi (weakness), serta peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai, produk tata ruang yang sangat teknis dan ilmiah sehingga sulit dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas, dan lemahnya sistem informasi dan pengelolaan sumber daya aparat (threats) ; dan (4) dilihat dari perspektif politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang mencerminkan sekaligus memperkuat ketahanan nasional."