Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TIdak dapat dipungkiri jika setiap hari warga kota dihadapkan dengan rutinitas dan kesibukan yang sama. Hal ini tentu saja menimbulkan kejenuhan, kebosanan, bahkan tidak jarang mengakibatkan stress. Mereka membutuhkan sarana hiburan dan rekreasi untuk sejenak keluar dari rutinitas sehari-hari dengan memanfaatkan waktu senggang atau waktu libur yang ada. Ruang terbuka kota merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan masyarakatnya untuk mewadahi aktivitas rekreasinya. Namun sayangnya, keberadaan ruang terbuka seperti taman hijau yang terdapat di tengah kota sudah semakin minim. Jika pun ada, kualitas ruang publik kota ini seringkali sangat memprihatinkan sehingga tidak semua warga kota merasa nyaman dan aman berada di tempat tersebut. Adanya perbedaan kelas sosial dan meningkatnya taraf sosial-ekonomi seseorang akan menentukan pemilihan tempat dan jenis aktivitas kesenggangan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehadiran sesamanya. Mereka membutuhkan ruang untuk mewadahi aktivitas sosialnya dalam suatu kehidupan publik. Perubahan faktor demografis, sosial, dan ekonomi ini mempengaruhi bentuk pusat perbelanjaan yang ada dan menuntut pusat perbelanjaan tersebut agar mampu menangkap kecenderungan yang hidup di masyarakat dan menterjemahkannya ke dalam bentuk-bentuk pelayanan yang diinginkan. City walk hadir untuk menjawab kebutuhan akan ruang terbuka kota dan mewadahi gaya hidup masyarakatnya. Pusat-pusat perbelanjaan yang hadir dengan konsep city walk ini diharapkan dapat menjadi alternatif ruang publik yang nyaman dan aman untuk sekedar melepas lelah, berekreasi dan bersosialisasi.Melalui penulisan ini, saya akan meninjau karakteristik city walk yang saat ini banyak diterapkan pada pusat perbelanjaan kota. Selain itu, gaya hidup masyarakat perkotaan akan ditinjau dari aktivitas pengunjung yang datang maupun jenis fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam sebuah pusat perbelanjaan. Tinjauan dilengkapi dengan kajian teori yang diperoleh dari studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan survei langsung ke lapangan terhadap tiga pusat perbelanjaan kota. Dari keseluruhan tinjauan, akan diperoleh peran city walk dalam pembentukan ruang publik kota dan hubungannya dengan gaya hidup masyarakat kota.

---

In an increasingly competitive business environment, many people are facing with the increasing workloads and monotonous work rhythm. As a consequence, the increasing number of boredom and stresses cannot be avoided. Recreational centre is usually seen as an ideal place to release the boredom during their spare time or holiday. However, the discussion within this thesis will be focused on the city open public spaces as another mean to facilitate their recreational need. In reality, we only can find a few numbers of open public spaces, such as parks. If there is some, there are in a poor condition which makes some citizen feel reluctant to be there. Furthermore, it is found that the increasing number of income and quality of life have caused individual to choose a place and types of leisure activities that has being a part of urban life-style.Human characteristics as a social being also caused the emergence of social communities. Moreover, the demographic, social, and economic changes have influenced the form of current shopping centers and assert them to catch the inclination within the community to translate them into the wanted service. City walk concept emerges to answering the need of open space in the city as well as the urban life-style. The shopping center that comes within this concept can be seen as an alternative public space to fill the need of safe and comfortable open space among their citizens for relaxing, recreation, and socialization.Within this thesis, I will discuss and analyze the city walk characteristics that are being implemented in many city shopping centers. Then, the urban life-style will also be analyzed from the customers that come to the shopping centers as well as from the stores within those shopping centers. The analysis will be based on theory from literature studies, continue with the field trip from three shopping centers. From the overall discussion, we will get the city walk characteristics in shaping the public space and the relationship with the urban life-style."

"Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keahdiran sesamanya. Mereka membutuhkan ruang untuk mewadahi aktivitas sosialnya dalam suatu kehidupan publik. Keberadaan ruang terbuka seperti taman hujau yang terdapat di tengah kota sudah semakin minim. Jika pun ada, kualitas ruang publik kota ini seringkali sangat memprihatinkan atau telah berubah fungsi sehingga tidak semua warga kota merasa nyaman dan aman berada di tempat tersebut. Perubahan faktor demografis, sosial, dan ekonomi ikut mempengaruhi bentuk pusat perbelanjaan yang ada dan menuntut pusat perbelanjaan tersebut agar mampu menangkap kecenderungan yang hidup di masyarakat dan menterjemahkannya ke dalam bentuk-bentuk pelayanan yang diinginkan. City walk hadir untuk menjawab kebutuhan akan ruang terbuka kota yang nyaman dan aman serta mewadahi gaya hidup masyarakat. Melalui penulisan ini, saya akan meninjau karakteristik city walk yang saat ini banyak diterapkan pada pusat perbelanjaan kota. Tinjauan dilengkapi dengan kajian teori yang diperoleh dari studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan survei langsung ke lapangan terhadap tiga pusat perbelanjaan di kota. Dari keseluruhan tinjauan, akan diperoleh peran city walk dalam pembentukan ruang publik kota dan hubungannya dengan gaya hidup masyarakat kota."

"

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan. Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik fungsi dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.

---

The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekasi City. By Analyze implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally, this is because there are still many shopping centers that don’t have a Certificate of Appropriateness and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an impact on the results of the supervision report.

"

"Bangunan dengan pusat perbelanjaan di tengah-tengah kota di kota-kota besar, seakan-akan menjadi kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat kota pergi ke pusat perbelanjaan atau lebih populer dengan nama mal, Mega mal, Super mal dan entah apa lagi namanya nanti, untuk membeli segala bentuk keperluan sehari-hari, baik sandang maupun pagan. Meningkatnya taraf sosial ekononu masyarakat dan perbedaan kelas sosial, merubah gays hidup masyarakat, khususnya masyarakat kota. Perubahan gays hidup tersebut mempengaruhi cara berbelanja masyarakat, dulu motivasi masyarakat pergi berbelanja adalah membeli segala kebutuhannya, namun sekarang hampir semua individu menikmati berbelanja untuk tujuan rekreasi dan sosialisasi di samping kegiatan untuk membeli kebutuhan. Masyarakat membutuhkan sebuah tempat yang mudah dan gampang mereka kunjungi untuk memenuhi segala kebutuhan, tidak seperti dulu, harus pergi ke beberapa tempat untuk membeli segala kebutuhannya. Perubahan faktor demografis, sosial dan ekonomi mempengaruhi bentuk pusat perbelanjaan, menuntut pusat perbelanjaan agar mampu menangkap kecenderungan yang hidup di masyarakat dan menterjemahkannya dalam bentuk-bentuk pelayanan yang d inginkan. Sebuah pusat perbelanjaan tidaklah lepas dari proses kreatif dan inovatif."

"Bangunan pusat perbelanjaan merupakan fasilitas umum (komersial), tempat berkumpul masyarakat dengan berbagai jenis, kepentingan dan perilaku. Desain penataan fungsilkegiatan di dalam bangunan pusat perbelanjaan seringkali terlalu menekankan tuntutan bisnis. Akibatnya kepentingan keselamatanl keamanan dan kenyamanan pengunjung terabaikan.Untuk memberikan keamanan dan keselamatan jiwa dari bahaya kebakaran pada bangunan pusat perbelanjaan, maka perlu adanya pemenuhan standar desain sistem evakuasi kebakaran berupa pintu kebakaran, tangga kebakaran, ruang penyelamatan sementara dan jalur keluar. Disamping itu perlu adanya pemenuhan sistem proteksi kebakaran yang terdiri dari sistem proteksi aktif, pasif dan tire safety management.Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan Eksperimental, bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan dengan tujuan mengukur tingkat keandalan dan keamanan bangunan serta tingkat risiko penghuni terhadap bahaya kebakaran. Untuk penilaian parameter keandalan bangunan digunakan standar National Fire Protection Association (NFPA) 101 life safety code (evaluation for business occupancy), untuk penilaian keamanan bangunan menggunakan Standar National Indonesia (SNI) dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) sedangkan penilaian tingkat risiko penghuni bangunan _digunakan rancangan model kebakaran dan standar American Society for Testing and Materials (ASTM) Fire Test Standard E 931 (Standard Practice for Assessment of Fire Risk by Occupancy Classification).Penilaian keamanana melalui dua Cara yaitu penilaian keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran berstandar NFPA 101 dan teori- teori sesuai dengan prosedur penilaian pada evaluasi bangunan peruntukan bisnis dan Penilaian keamanan bangunan terhadap bahaya kebakaran berdasarkan standar SNI dan Kepmen PU menggunakan metode scoring dari sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana evakuasi dan akses pemadam kebakaran serta, fire safety management. sedangkan penilaian tingkat risiko penghuni terhadap bahaya kebakaran dibagi dalam tiga kelompok penilaian, yaitu: kelompok kematian dan terluka, kelompok kehilangan isi bangunan, dan kelompok potensi kebakaran. Selain itu juga menggunakan simulasi CFAST untuk memprediksi kejadian kebakaran dan tingkat bahaya akibat produk kebakaran.Hasil penelitian dengan menggunakan dua metode penilaian menunjukkan bahwa Senayan City sudah menerapkan Standarlpersyaratan keamanan bangunan yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kategori aman terhadap bahaya kebakaran.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan-pandangan yang berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perancangan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana evakuasi dan akses pemadam kebakaran serta, fire safety management dalam bangunan pusat perbelanjaan maupun yang lainnya. Sebagai suatu penelitian ilmiah, basil studi ini terbuka untuk dilanjutkan dan dikembangkan untuk penelitian yang, Iebih spesifik ataupun dikaitkan dengan bidang, keilmuan lainnya.

---

Shopping center is one of commercial facility for assembled the peoples from several kinds, interests, and behaviors. Planning a shopping center often times emphasize on business demand. As a consequence, visitors freshness, safety, and security was ignored.To give the building of shopping center safety and security from danger of fire, it's necessary to accomplish fire evacuation system guidelines i.e. fire door, emergency stair, area of refuge, and exit way. Otherwise, it's necessary too to accomplish fire protection system consists of active fire protection, passive fire protection, and fire safety management.Type of this research is descriptive and experimental research; has a qualitative and a quantitative characteristic. It has the building's safety and security assessment and the visitors risk assessment from a danger of fire as a purpose. For the building's safety assessment is use National Fire Protection Association (NFPA) Standard No. 101: Life Safety Code (Evaluation for Business Occupancy). For the building's security assessment of building safety by using Indonesia National Standart (SN1) and Decree Decree of Ministry trial public Work (Kepmen PU) . While, for building visitors risk assessment is use Fire Model Plan and American Society for Testing and Materials (ASTM) standard: Fire Test Standard E 931 (Standard Practice for Assessment of Fire Risk by Occupancy Classification).Fire security assessment has two ways: assessment of NFPA 101 standard's buildings and use related theories to evaluation for business occupancy procedures. For safety assessment is use boring method for active fire protection, passive fire protection, and fire safety management from case study's building. Each system is use quality of ranks of its part of system. For building visitors risk assessment consists of three groups: injured and death group, loss of everything in the building group, and fire potential group. Otherwise, it's also use CFAST simulation to predict the fire phenomena and danger level of fire product.The result of two scoring method showed The Senayan City Mall have applied fire safety standard. And counted as "safety category" of building's danger of fire.This results is expect to give a view as opinion of designing an active fire protection, passive fire protection, and fire safety management on shopping center buildings and other buildings. As scientific research, this result is open for continuing and expansion for more specific research or linking with other disciplines."

"Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan.

---

The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program PKHP oleh lembaga kursus tata rias pengantin dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi capaian program PKHP oleh lembaga kursus tata rias pengantin di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-desember 2015 di Kecamatan Serpong Utara dan Pamulang dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Pendekatan penelitian adalah Kuantitatif dengan mengunakan metode Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan capaian berhasil dengan menunjukkan nilai 95% untuk Kota Tangerang Selatan. Sedangkan keberhasilan TRP berdasarkan SKL mencapai 73.3% Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian program PKHP oleh lembaga kursus tata rias pengantin di Kota Tangerang Selatan antara lain meliputi SKL (Standar Kompetensi Lulusan) Tata Rias Pengantin Yunior dan proses belajar mengajar Pendidikan Nonformal oleh PKH yang meliputi: teori, praktik dan pendidikan karakter.

---

This study aimed to evaluate the achievements of the Urban Life Skills Education program by course institutions bridal makeup and analyze the factors that affect achievement Urban Life Skills Education program by institutions bridal makeup courses in South Tangerang city administration. This research was conducted in October-December 2015 in the District of North Serpong and Pamulang with a total sample of 60 respondents. Quantitative research approach is by using chi-square method.

Results showed successful achievement by demonstrating the value of 95% for South Tangerang City. While the success of Makeup Bridal based Graduates Competency Standards reached 73.3% Factors that affect the achievement of program Life Skills Education Urban by course institutions bridal makeup in South Tangerang City among others Competency Standards Graduates Makeup Bride Junior and teaching and learning Non-formal Education by Life Kecakapn education that includes: theory, practice and education of characte."

"Indonesia adalah negara dengan panjang pantai terpanjang kedua di dunia 54,716 km dan memiliki wilayah pesisir yang luas yang perlu dikelola. Salah satu cara untuk mengelola wilayah pesisir adalah dengan menggunakan system pengawasan, akan tetapi masih belum ada sistem pengawasan wilayah pesisir yang telah diterapkan dengan efektif di Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan sistem pengawasan pesisir menggunakan indikator. Terdapat 105 indikator terpilih dari berbagai sumber. Setiap indikator diseleksi kembali menggunakan metode skoring dan kemudian diproses menggunakan PLS-SEM yang akhirnya menghasilkan 9 indikator dan model pengawasan pembangunan berkelanjutan. Pesisir kota Jakarta Utara dipilih menjadi wilayah untuk menerapkan model yang telah dibuat karena wilayah tersebut dimanis dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan model, pesisir Jakarta Utara memiliki kondisi ekonomi yang baik 62,2, kondisi sosial yang cukup 46,7, dan kondisi lingkungan hidup yang buruk 38. Pembangunan berkelanjutan cukup terimplementasi di area ini karena nilai keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup area ini berada pada kategori cukup 52,79 dan seimbang. Dengan menggunakan SIG dapat dilihat bahwa pembangunan yang terjadi di wilayah barat wilayah penelitian lebih baik dari wilayah timur.

---

Indonesia is the the second longest coastline country in the world 54,716 km and containing a huge coastal area need to be managed. One way to manage coastal area is using monitoring systems, yet none of them has been effectively implemented in Indonesia. This research attempts to develop monitoring system using indicators. There were 105 indicators that chosen from references. Each of the indicators were filtered by scoring method and then be processed using PLS SEM resulting 9 indicators and sustainability development monitoring model. Coastal Area of North Jakarta has been chosen as area to implementing the model since that area are dynamics and growing rapidly. Based on the model, coastal area of North Jakarta has good economic condition 62.2, medium social condition 46.7, and bad natural environment condition 38. Sustainable development seems quite implemented in this area since the balance of Economic Social Natural Environment was on the medium 52,79 and balanced category. Using GIS can be seen that the development that occurred in west side study area are better than middle or east side."

"ABSTRAK

Abstrak

Seiring pembagian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah, yang membutuhkan sumber pendanaan guna menjalankan roda pemerintahan maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipilih sebagai salah satu jenis pajak yang diserahkan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.Adapun studi kajian dilakukan di Kota Pematangsiantar dimana telah ditetapkan Perda No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam Pengalihan tersebut dijumpai beberapa masalah yaitu bagaimana pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagaimana mekanisme dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB P2 di Kota Pematangsiantar yang memenuhi asas kepastian, Bagaimana upaya hukum Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk dapat menagih PBB P2 yang terutang sebelumnya dikelola pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ketika terjadi Pengalihan.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal dan pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research) dan Wawancara pada Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar yang digunakan untuk memperoleh data.

Dengan diterbitkannya Peraturan daerah Kota Pematangsiantar No.6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka telah beralih pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Nilai Jual Objek Pajak Kota Pematangsiantar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang diperbaharui tiap tahun guna memenuhi asas kepastian hukum dan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam upaya penagihan utang pajak baik sebelum dialihkan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar maupun sesudah dikelola pemungutannya oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar diberikan kewenangan untuk dapat menagih dengan paksa sesuai dengan UU No.19 Tahun 2000, sampai saat ini Pemerintah Kota Pematangsiantar menggunakan upaya dengan cara teguran guna memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Nilai Jual Objek Pajak.

---

ABSTRACT

---

Abstract

As the distribution of power to the Regional Government, which requires funding sources to run the government, the Land and Rural and Urban Building Taxes (PBB P2) are selected as one type of tax that is levied to the Regional Government based on Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution. The study was carried out in Pematangsiantar City where Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning Regional Taxes was established. In the transition found several problems, namely how to collect PBB P2 from the Central Government to the Regional Government before and after the enactment of Law No.28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, How is the mechanism in determining the Selling Value of PBB P2 Tax Objects in Pematangsiantar City that meets the principle certainty, How is the legal effort of the Pematangsiantar City Government to be able to collect the PBB P2 owed previously managed by the central government to the regional government when the transition occurs.

The research method used is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library (library research) and Interviews at the Regional Office of Revenue, Financial and Asset Management of Pematangsiantar City which are used to obtain data.

With the issuance of Pematangsiantar City Regional Regulation No.6 of 2011 concerning Regional Taxes, it has switched the collection of Land and Rural and Urban Taxes from the Central Government to the Pematangsiantar City Government. The Pematangsiantar City Tax Object Selling Value is determined based on the Mayor's Decree renewed annually to fulfill the principle of legal certainty and the Pematangsiantar City Government in the effort to collect tax debt before being transferred to Pematangsiantar City Government or after being managed by Pematangsiantar City Government is given the authority to be able to collect Forcibly in accordance with Law No.19 of 2000, until now the Pematangsiantar City Government uses efforts by means of reprimand to provide awareness for taxpayers to make payments for Land and Rural and Urban Taxes.

"

"Urban Sketching merupakan aktivitas membuat sketsa secara langsung di lokasi. Dalam proses melakukan urban sketching, sketchers menjadi pengamat yang mengamati ruang urban dan karakteristik visual pemandangan perkotaan yang ada. Saat membuat sketsa secara langsung, banyak faktor yang mempengaruhi prosesnya, salah satunya adalah townscape yang ada di ruang urban. Townscape menerangkan pentingnya elemen-elemen visual dalam menciptakan pengalaman visual yang memuaskan. Saat suatu kelompok urban sketcher berada dalam satu kawasan yang sama, pemandangan yang ditangkap ke dalam sketsa dapat berbeda, hal itu dapat terjadi karena cerita personal yang ingin dituangkan ke dalam sketsa saat mengamati ruang, cerita tersebut selalu memiliki komponen townscape pada ruang urban yang dapat dieksplorasi dan dituangkan dengan berbagai cara berbeda ke dalam bentuk sketsa. Pada skripsi ini dilakukan studi kasus di area semi outdoor untuk pejalan kaki, yaitu Gading Walk, dan membandingkan elemen townscape yang ada di setiap sketsa.

---

Urban Sketching is an activity to make sketches directly on location. In the process of urban sketching, sketchers become observers who observe urban space and the visual characteristics of existing urban scenery. When sketching directly on the location, many factors influence the process, one of which is the townscape of urban spaces. Townscape explains the importance of visual elements in creating a satisfying visual experience. When a group of urban sketchers are in the same area, the scenery captured in the sketches can be different, this can happen because of the personal story that they want to put into the sketch when observing spaces, the story always has townscape components in urban space which can be explored and poured in many different ways into sketches. In this thesis, a case study is carried out in a semi-outdoor pedestrian area, namely Gading Walk, and compares the townscape elements in each sketch."