Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pantai Anyer sebagai salah satu obyek wisata terkemuka di Kabupaten Serang berperan dalam perkembangan fasilitas wisata seperti hotel di Jalan Raya Anyer. Perkembangan industri pariwisata diharapkan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar destinasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hotel-hotel yang ada di sepanjang Jalan Raya Anyer menyerap angkatan kerja yang berasal dari Kecamatan Anyar serta bagaimana karakteristik angkatan kerja yang bekerja pada hotel. Hotel diklasifikasi berdasarkan jaringan dan non jaringan, kemudian penentuan kelas hotel tinggi atau rendah dilakukan dengan metode pembobotan. Pembagian wilayah berdasarkan administrasi desa dan bentuk medan dilakukan untuk mengasumsikan jarak desa terhadap lokasi hotel. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik hotel dengan karakteristik angkatan kerja lokal. Sehingga dapat diketahui bahwa hotel jaringan memiliki angkatan kerja dengan karakteristik yaitu dari desa-desa yang lebih yang beragam dengan jarak dekat maupun jauh, semakin banyak angkatan kerja yang berumur produktif, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tetapi dominasi penempatan angkatan kerja lokal pada divisi yang rendah. Hotel non jaringan memiliki karakteristik angkatan kerja antara lain berasal dari desa-desa terdekat dengan hotel, dengan umur antara 20-50 tahun, tingkat pendidikan dari SD sampai dengan S1, dan ditempatkan pada seluruh divisi, baik tinggi maupun rendah secara merata. Penyerapan angkatan kerja tertinggi terjadi pada desa-desa yang dilalui Jalan Raya Anyer, terutama pada desa-desa dimana banyak hotel-hotel berdiri.

---

Anyer beach is one of the site attractions at the Serang Regency which development is expected to bring economic impact to the surrounding community. This study aims to determine how the hotels along Anyer Street absorb the labor force coming from Anyar District and how the characteristics of the labor force working in the hotel. The hotels are classified based on the network and nonnetwork, then determination high or low class hotel is done by weighting method. Deliniation area is based on the country territory and relief to assume the distance between location and the hotels.

Descriptive analysis is used to determine the relationship between the characteristics of the hotel with the characteristics of the local labor force. So it can be seen that the characteristics of the labor force in the network hotels were came from countries which near and far distances, with more productive age, higher education level, but the dominance of the local workforce placement is at the lower division. Non network hotels characteristics of the labor were came from countries nearby the hotels, with ages between 20-50 years, levels of education from primary up to bachelor degree, and placed in all divisions, high and low both equally. Highest labor force absorption occurs in the countries passed by Anyer Street, especially in the villages where these hotels exist."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai fenomena implementasi birokrasi di Polres Kota Sukabumi yang berkaitan dengan berbagai aspek struktur dan sosial organisasi, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu kepolisian dan reforrnasi birokrasi Polri. Berbagai karakteristik organisasi birokratik yang dikembangkan oleh Weber (1917), Robbin (1990), dan Pinchott (1993), dijadikan pola pikir untuk mengungkap praktek-praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi dalam melaksanakan pemolisian. Corak masyarakat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pemolisian dan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi juga menjadi fokus yang dieksplorasi dalam penelitian ini.Berbagai teori organisasi modem dan post modern yang mengaitkan pengaruh Iingkungan terhadap struktur organjsasi, organisasi pembelajar sebagai leverage peningkatan kualitas organisasi terutama menempatkan peran dan kualitas SDM di dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi, menjadi landasan teoritik dan pola pikir di dalam melihat fenomena birokrasi di Polres Kota Sukabumi. Berbagai paradigma teori organisasi terkini yang mengungkapkan pergeseran paradigma dari organisasi birokratik yang cenderung mekanistik menuju organjsasi organik yang lebih merespons kompleksitas dan adaptif terhadap tuntutan lingkungan organisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan, dijadikan kerangka bertikir di dalam menganalisis fenomena clan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi (Senge, 1990; Pinchot, 1993; Osbome & Plastrik, 1997; Choo, 1998; Maycunich, 2000, Pettinger, 2002).Penelitian ini dilakukan di Polres Kota Sukabumi sebagai unit analisisnya. Pendekatan kualitatif yang lebih berfokus pada kedalaman mengungkap dan mengeksplorasi berbagai fenomena dan praktek birokrasi di Polres Kota Sukabumi menjadi bagian penting di dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, melalui teknik pengamatan terlibat (complete participant observation) dan wawancara mendalam (indepth-interview) kepada informan kunci, dengan mengandalkan peneliti sebagai instrumen penelitian diharapkan mampu mengeksplorasi kedalaman data yang lebih komprehensif. Triangulasi dan pemaknaan (meaning) terhadap fenornena temuan penelitian merupakan pendekatan yang dikedepankan di dalam melakukan analisis.Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi Polres Kota Sukabumi lebih mencerminkan praktek organisasi birokrasi yang dicirikan dengan organisasi yang hirarkis mulai dari Mabes Polri pada tingkat tertinggi (strategic apex) dan organisasi Polres sebagai organisasi terdepan atau KOD (operating core) dalam melaksanakan tugas  pemolisian. Dalam implementasinya, organisasi yang hirarkis telah menempatkan Kapolres sebagai pejabat dengan otoritas yang sentral sehingga pengambilan keputusan lebih terpusat pada pimpinan puncak organisasi. Hal ini menimbulkan peran pimpinan tertinggi Polres sangat dominan dalam melakukan pengambilan keputusan sehingga kurangnya ?delegation of authority" yang diberikan kepada anggota organisasi dalarn rangka pengambilan keputusan. Praktek organisasi birokratik yang demikian dapat mematahkan kreativitas, inisiatif dan inovasi anggota organjsasi dalam melakukan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Diferensiasi vertikal dalam struktur hirarkis yang menempatkan posisi Polwil diantara Polres dan Polda sebagai pengawas Polres, namun diberi tugas sebagai komando Operasional, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian Polri yang dititikberatkan pada pembagian daerah hukum yang serasi dengan administrasi pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.Kedua, penelitian menemukan bahwa spesialisasi tugas ke dalam fungsi-fungsi organisasi baik yang bersifat ?vertical differentiation? dan ?horizontal differentiation? sebagai karakteristik organisasi birokratik cenderung menimbulkan ego fungsional antar unit organisasi sehingga sulit terciptanya ?teamwork?sebagai bentuk paradigma baru dalam organisasi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pemolisian.Ketiga, dominasi lcepemimpinan sebagai akibat dari struktur organisasi hirarkis telah membentuk budaya organisasi yang lebih merefleksikan budaya militeristik, sehingga perilaku anggota sangat patuh dan menunggu perintah atasan, berorientasi kepada senioritas, lebih reaktif dan terbentuk untuk melaksanakan tugas secara rutin dan statis. Padahal, paradigma pemolisian menuntut perilaku anggota menyesuaikan dengan perubahan rnasyarakat dan perkernbangan lingkungan organisasi yang dinamis.Keempat, salah satu karakteristik organisasi birokrasi yang impersonal menjadi kurang sesuai dan cocok di dalam melaksanakan tugas pmolisian khususnya didalam menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat Sukabumi. Dengan demikian paradigma organisasi yang mengedepankan kpentingan masyarakat dalam pemolisian melalui kemitraan, kolaborasi, bimbingan dan fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosial, merupakan esensi menciptakan organisasi pembelajar (learning organization) di lingkungan Polres Kota Sukabumi.Kelima, penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi sebagai praktek birokrasi di Polres Sukaburni masih belum tercermin secara nyata sebagai ?core value? organisasi sehingga perilaku anggota di lingkungan Polres Sukabumi kurang berorientasi kepada kinerja anggota tetapi lebih berorientasi kepada tugas-tugas rutin yang didasari atas hubungan patron-klien di dalarn organisasi.Keenam, konteks dan lokalitas masyarakat Sukabumi dan kebudayaannya, mempengaruhi corak birokrasi di Polres Kota Sukabumi. Model birokrasi rasional oleh Weber yang impersonal dan otoritas yang legal tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan, khususnya pada masyarakat Sukabumi dalam menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Secara khusus, masyarakat Sukabumi memiliki kebudayaan dominan dan hukum yang hidup untuk memecahkan masalah sosial. Sehingga strategi pemolisian yang mengedepankan fungsi pre-eratif melalui bimbingan, kemitraan dan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, lebih sesuai dan efektif dalam menciptakan keteraturan sosial pada masyarakat Sukabumi.This study is aimed to explore the various phenomena in bureaucratic implementation in Sukabumi City Police station related to various structural and social organizational aspects, to be beneficial for the development of police science and INP bureaucracy reformation. Various characteristics of bureaucratic organization developed by Weber (1917) and Pinchott (1993) is used as the framework to reveal bureaucratic practices in Sukabumi city police station in conducting policing duties. The variety of society influencing the implementation of policing duties and bureaucratic practices in Sukabumi city police station also becomes the focus to be explored in this research.

Various modern and post modern organization pattern relating environmental influence on organization structure, learning organization as the leverage to increase organization quality, mainly by putting the roles and quality of Human Resources in the implementation of organizational tasks, have become the theoretical and thinking pattem in seeing the bureaucratic phenomena in Sukabumi city police station. Various updated organizational theory paradigm which reveals the shifting of paradigm from bureaucratic organization that tends to be mechanistic to a more organic organization that responds better towards the complexity and adaptive towards the demand of organizational environs to increase service quality, is made into thinking pattem in analyzing phenomenon and bureaucratic practices in Sukabumi city police station (Senge, 1990; Pinchot, 1993; Osbome & Plastrik, 1997; Choo, 1998; Maycunich, 2000, Pettinger, 2002).

This research is made with Sukabumi city police station as the analysis unit. The qualitative approach which more focused in the in-depth revelation and exploration of various phenomenon and bureaucratic practices in Sukabumi city police station becomes the important point of this research. Therefore, through complete participant observation and in-depth interview to key informant, by relying on the researcher as research instrument, it is expected that the research can explore the depth of data more comprehensively. Triangulation and meaning on research Ending phenomenon in the approach promoted in conducting the analysis.

First, this research shows that the Sukabumi city police station organization reflect more on the a bureaucratic organization practice characterized by hierarchical organization, starting with Police Headquarter as the highest level (strategic apex) and city police station as the frontline organization or operating core in conducting policing duties.

In its implementation, this hierarchical organization has placed the head of city police as an oliicer with cen1;ralistic authority, so that the decision making is more centralized on the highest leader of the organization. This created a very dominant highest leader of city police in making decision, so that there was a lack of ?delegation of authority? delegated to organizational members in decision making. This kind of bureaucratic organization practice can break creativity, initiative and innovation of organizational members in conducting public services duties. Vertical differentiation in hierarchical structure which placed the position of area police between city police and regional police as the overseer of city police, but with duties as operational command has been contradictory to the INP organizing principles which emphasizes on division of legal jurisdiction in line with regional govemment administration in the region and integrated criminal justice system apparatus.

Second the research found that task specialization into organizational functions, both those with ?vertical differentiation? and ?horizontal differentiation? in nature as characteristic of bureaucratic organization tend to create functional ego among organization units so it is difficult to create a ?teamwork? as form of new organizational paradigm to support effectiveness of policing duties implementation.

Third the domination of leadership as a result of hierarchical organizational structure has fomied organizational culture that reflect more on militaristic culture, so that the behavior of the members are obedient and subservient to the boss, oriented to seniority, more reactive and formed to conduct routine and static duties. Whereas the policing paradigm demands a behavior of members that are adaptive to the changes of society and development ofa more dynamic organization environs.

Fourth, one of the impersonal characteristics of bureaucratic organization becomes not suitable and relevant in conducting policing duties, especially in creating social order in Sukabumi society. Thus, organizational paradigm that promotes community interest in policing through partnership, collaboration, assistance and facilitation in solving social problems, is the essence in creating learning organization in the environments of Sukabumi city police station.

Fifth, the competence based Human Resource management system as bureaucratic practice in the Sukabumi city police station is not really reflected as the core value of organization so that the behavior of members in the Sukabumi city police station oriented less to the performance of members but it oriented more on the routine tasks based on patron-client relationship in the organization.

Sixth, the context and locality of Sukabumi people and their culture influence the bureaucratic pattem in Sukabumi city police station. The rational bureaucratic model by Weber, that is impersonal and with legal authority cannot be fully implemented, especially to the Sukabumi people in creating social order in the community. Specifically, Sukabumi people have dominant culture and living law to solve social problem. Thus, policing strategy to promote pre-emptive function through assistance, partnership and facilitating in solving social problems, is more suitable and effective in creating social order in Sukabumi community."

"ABSTRAKPariwisata merupakan salah satu industri jasa yang sangat berperan sebagai sumber penghasil devisa bagi banyak negara, termasuk Indonesia dan mempunyai potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah. Ditunjang dengan kekayaan alam dan keindahan alam serta keramahan masyarakatnya, maka Indonesia semakin giat memajukan sektor pariwisatanya. Pengusaha pariwisata mengembangkan bisnis yang memanfaatkan sumber daya tadi satu di antaranya adalah industri resor. Resor Bandung Giri Gahana memanfaatkan daya tarik alam tadi dengan membangun resor yang dilengkapi lapangan golf. Krisis moneter tahun 1997 yang menyeret Indonesia pada ketidakstabilan ekonomi, politik dan sosial yang berkepanjangan, menyebabkan banyak perubahan yang signifikan. Dalam dunia pariwisata khususnya keadaan ini sangat berpengaruh karena daya beli masyarakat yang sebagian besar menurun. Oleh karena itu, resor Bandung Giri Gahana harus mengidentifikasi posisi bersaing perusahaan dalam pasar industri, identifikasi posisi harus berdasarkan persaingan antar perusahaan, potensi masuknya kompetitor baru, ancaman produk subtitusi, kekuatan tawar menawar pemasok, dan kekuatan pelanggan, agar dalam perumusan strategi nantinya memang berpijak pada realitas, berdasarkan analisis yang nyata dan dukungan data / informasi yang valid, maka penyusunan dan pemilihan strategi bersaing dan strategi pemasaran akan tepat sasaran dan dicapai. Dengan menggunakan kerangka perencanaan pemasaran strategik, penilitian diawali dengan menggunakan matrix GE (General Electric). Guna menentukan derajat kepentingannya penelitian ini menggunakan metode Proses Hierarki Analisis (PHA) dan dibantu alat pemrosesan data "expert choice". Dari penelitian yang dilakukan hasil yang diperoleh adalah bahwa posisi perusahaan pada GE Matrix terletak pada sal IV dengan strategi "tumbuh selektif". Berdasarkan posisi bersaing pada kekuatan bisnis tinggi dan daya tarik industri sedang, maka strategi perusahaan adalah investasi besar di segmen yang paling menarik, bangun kekuatan hadapi pesaing, dan tingkatkan laba dengan produktivitas yang ada. Kemudian berdasarkan pada posisi bersaing perusahaan dan strategi yang diambil perusahaan, maka agar selaras dengan tujuan strategi bauran pemasaran harus mengacu pada strategi besar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

---

"

"Disertasi ini membahas dinamika hubungan-hubungan sosial yang terjalin antara polisi dan masyarakat dalam proses pertukaran sosial, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian resor Depok. Lebih khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungan polisi dan masyarakat tersebut memberi penjelasan terhadap proses kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan, dan relasi kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis yang bersifat deskriptif, sebagai upaya peneliti dalam mengembangkan jenis teori berdasarkan data empirik di lapangan. Masalah-masalah yang muncul dari tindakan para polisi yang bertugas di bagian terdepan (para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara menjelaskan refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi dengan masyarakat yang terdiri dari pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum, dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yang melibatkan peran polisi dan mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan proses pertukaran sosial berupa interaksi timbal balik di antara para pelaku yang menjalankan peran masing-masing sesuai dengan corak hubungan serta struktur kekuasaan yang ada di tempat kerja atau di lapangan. Temuan dari penelitian ini memberi penjelasan bahwa semakin besar peluang seorang pelaku untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar pula kekuasaan pelaku tersebut, sehingga peluang pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut ditandai oleh adanya para pelaku yang berinteraksi satu sama lain sekaligus menjalankan strategi kekuasaan dengan cara mensiasati hukum, aturan, dan kebijakan yang secara terus-menerus diinterpretasi, diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melegalkan pertukaran di antara mereka. Kesimpulan penelitian ini menyarankan kepada para pelaku di kepolisian agar memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang bukan sekedar slogan, tetapi dengan menyadari bahwa penekanan yang lebih kongkrit dari tindakan mereka adalah terletak pada bagaimana mereka mengatur pengelolaan uang pajak yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya.

---

This dissertation discusses on dynamic social relations between police officer and the public in the process of social exchange, primarily in providing public service and law enforcement activity at Depok Police Administrative District. Simply put, this research is about how the reality of the relation between police officer and the public gives explanation to the process of policy-making by the street-level bureaucracy, and also how it could point out the power relation among parties involved.

This research is a qualitative one and its analysis design is descriptive, as an effort of researcher to develop theory based on empirical data in the field. Some others issues arise as effects of police action by the police officer that placed in front of public (policy-implementer and policy-maker in the field, as focus), studied in this dissertation by explaining the reflection of their action in law enforcement and providing service to the public that is interaction with the public, such as police?s service users, reporters, street users, and law breakers, in which this relation is in the context of policy and power that become wrapped around the role of police officers an their partnership from other department or sourced from the public.

The results of this research indicates the public service is a process of social exchange like reciprocal interaction among parties involved in rules performing according to the types of relation and the structures of power occurred in the workplace or in the field. This research findings shows that the more opportunity to bribe the more powerful the persons or the actors, and this opportunity is directly related to policy-making process and power structure. This can be found the actors or performers interacts one another and showing their power strategy to manipulate law, rules, and policy which is continuously interpreted, adapted, and disseminated in daily live to legalize exchange between them.

This research recommends to any actors in the police department to focus on improving service quality and law enforcement that is not just enough slogans, but realizing that concrete stressing of their actions is how to manage tax income paid by the public to the government carefully."