Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banjir Kanal Timur merupakan konstruksi penanganan banjir yang akan dibangun di ibukota DKI Jakarta yang dicanangkan pada tanggal 10 Juli 2003. Karena konstruksi ini dibangun untuk kepentingan publik dan dibangun di daerah ibukota, pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat dan masyarakat yang lahannya akan dibebaskan untuk kepentingan pembangunan. Karena memiliki tujuan yang berbeda-beda, setiap pemangku kepentingan tersebut memiliki kemungkinan untuk mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kebijakan ini dan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Dynamic Actor Network Analysis merupakan metode yang memodelkan kebijakan dengan menggunakan cognitive mapping berdasarkan jaringan aktor di dalamnya. Dengan penelitian ini akan dilakukan analisis konflik kepentingan dengan konsep permodelan dan algoritma perhitungan yang didukung oleh software DANA sehingga akan didapatkan rekomendasi terhadap konflik dalam kebijakan ini.

---

Banjir Kanal Timur is a construction issued on July 10th 2003 and made to tackle flood problem in the capital city of DKI Jakarta. Since the construction will be meant for public importance and built in the capital city, the execution of this policy will not only involve the provincial government, but also state government and the public whose land will be used for the construction. For each of their own purpose, every stakeholder has the chance to have different perception of the policy and has the possibilities to use their influence to pursue their goals. Dynamic Actor Network Analysis is a method to model policy using cognitive mapping based on the actor network within the policy. In this research, analysis of conflict of interest will be conducted using the modeling concept and computational algorithm using the support of DANA software to attain the recommendation on the subject of the conflict in this policy."

"Analisis kebijakan adalah suatu proses strategis yang menjadi tahapan awal sebelum dilakukannya pembuatan kebijakan, khususnya dilembaga pemerintahan. Kebijakan yang mengakomodir semua pihak serta memberikan manfaat bagi masyarakat adalah kunci kesuksesan dari dikeluarkannya kebijakan oleh pihak pemerintah. Pembuatan kebijakan dengan multi-aktor adalah suatu perkembangan dari pembuatan kebijakan itu sendiri, ketepatan pengidentifikasian dan analisis awal dari kepentingan multi actor tersebut, dapat mewujdkan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Skripsi ini menggambarkan sebuah pendekatan konseptual untuk memetakan relativitas kepentingan para stakeholder dalam pembuatan kebijakan di DKI Jakarta. Dengan menggunakan serangkaian metode semi kuantitatif Dynamic Actor Network Analysis (DANA). Pemetaan relativitas kepentingan ini dilakukan pada stakeholder yang memiliki pengaruh, peran, serta power dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Skripsi ini mengidentifikasi adanya hubungan antar stakeholder; BAPEDA DKI Jakarta, PT KAI Divisi jabotabek, bank, investor swasta, BLU Trans Jakarta, Biro ekonomi dan administrasi DKI Jakarta dan KWK Hubungan tersebut dapat berupa cooperation, conflict, similariry. Skripsi ini juga merekomendasikan strategi dari tiap stakeholder untuk menciptakan kondisi ideal.

---

Policy analysis is one of the strategic process as the first stage before making a policy, especially in government institution. A policy which could acomodate the interests of the parties and also gives benefits to the public is a successful key of creating policy. Multi actor analysis is a development of policy analysis itself. This research describe a conseptual approachment for mapping the relativity of stakeholder's interest in making policy at DKI Jakarta. By using a semi quantitative method's series Dynamic Actor Network Analysis (DANA). This mapping process targetted to the stakeholders who have influence, role, and power in implementing that policy. This research successfully identify the relation among stakeholders; BAPEDA, PT KAI Jabotabek division, banking institution, private investor, BLU Trans Jakarta, Economic and administration beureau of DKI Jakarta, and KWK. The relation shows the cooperation, conflict, similarity. This research also recomended the strategy of each stakeholder to create an ideal condition."

"ABSTRAKArtikel ini membahas struktur jaringan sosial dan karakteristik yang ada di dalam beragam aktor pada tingkatan yang berbeda dalam keberlangsungan pasar informal yaitu Pasar Banjir Kanal Timur. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa orientasi bisnis menjadi dasar utama bagi strategi keunggulan kompetitif bisnis yang menentukan dari keberlangsungan pasar terutama pedagang, namun argumentasi tersebut menunjukkan bahwa studi tersebut tidak memperhatikan elemen-elemen sosial-tradisional yang justru merupakan sumbangan penting bagi keberlangsungan pasar terutama pada pedagang sebagai aktor utama dalam pasar. Penulis berargumen bahwa jaringan sosial menjadi salah satu elemen tradisional yang menjadi penentu dalam menjaga keberlangsungan ekonomi informal khususnya pada pedagang pasar tradisional. Artikel ini melakukan analisis pembentukan dan proses dari sebuah jaringan sosial yang dibangun dengan mengadopsi kerangka kerja tentang kelekatan dari Granovetter dan dengan dibantu oleh pendekatan analisis jaringan sosial dalam pengolahannya pada Pasar Banjir Kanal Timur, Jakarta.

---

ABSTRACTThis article discusses the structure of social networks and characteristics that exist within a variety of actors at different levels in the sustainability of the informal market, Banjir Kanal Timur Market. Previous studies have shown that business orientation is the main basis for a decisive business competitive advantage strategy of market sustainability, especially traders, but the argument shows that the study did not pay attention to social-traditional elements which were an important contribution to market sustainability, especially to traders as actors main in the market. The author argues that social networks are one of the traditional elements that are decisive in maintaining the sustainability of the informal economy, especially in traditional market traders. This article analyzes the formation and process of a social network built by adopting a framework on the attachment of Granovetter and assisted by an approach to analyzing social networks in its processing in the Banjir Kanal Timur Market, Jakarta."

"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.

---

The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.

The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance."

"ABSTRAKKanal Banjir Timur tidak hanya menjadi instrumen pengendali banjir, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendapat perhatian dari masyarakat dan berpotensi menjadi icon baru bagi Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi dari manajemen ruang publik dalam pengelolaan Kanal Banjir Timur sebagai ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan menjadikandimensi-dimensi manajemen ruang publik, yaitu regulation, maintenance, investment dan coordination, sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh melalui field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan manajemen ruang publik dalam pengelolaan Kanal Banjir Timur sudahterdapat upaya untuk membuat suatu pengelolaan terpadu yang dilaksanakan oleh UP BKT, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan dari sudut pandang dimensi-dimensi manajemen ruang publik.

---

ABSTRACTKanal Banjir Timur is not only an instrument of flood control, but also as a public space that gets the attention of the public and potentially become a new icon for Jakarta. This study discusses the application of public space management in the management of Kanal Banjir Timur as a public space. This study used a positivist approach by making the dimensions of public space management, ie regulation,maintenance, investment and coordination, as a basis for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study of literature. The results of this study showed that the application of public space management in the management of Kanal Banjir Timur have an integrated management conducted by UP BKT, but the implementation face avariety problems from the point of view of the dimensions of public space management."

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"[ABSTRAKSudetan Kali Ciliwung - KBT berbentuk terowongan bawah tanah (Shortcut Tunnel) direncanakan sebagai pengendali banjir kali Ciliwung, dimana Sudetan bisa mengurangi daerah rawan genangan khususnya di wilayah Jakarta Timur dan umumnya daerah hilir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Sudetan direncanakan mampu mengalirkan debit sebesar 60 m3/dt sepanjang ± 1200 m dengan 2 buah diameter pipa beton 3,5 m berat 100 ton berdasarkan kontrak sebesar Rp. 492 Milyar. Risiko yang telah diketahui (known risks) adalah yang telah diidentifikasi dan dianalisa, dengan menggunakan tool berupa matriks probabilitas dan dampak (Probabilistic Impact and Matrix) didapatkan pengklasifikasian risiko menjadi risiko rendah/sedang/tinggi, dari setiap kategori risiko dicari yang tertinggi (High Risk) di tiap kategori untuk direncanakan respon terhadap risiko yaitu berupa perencanaan tindahan pencegahan (preventif) dan perbaikan (corrective) terhadap risiko yang telah teridentifikasi.

---

ABSTRACTCiliwung River to East Flood Canals shortcut is an Tunnel that is planned as a Ciliwung River flood control to reduce flooding, especially in East Jakarta and downstream regions generally bypassed by the Ciliwung River. This Tunnel shortcut is planned discharge flow of 60 m3/sec along ± 1200 m with 2 pieces of 3.5 m diameter concrete pipe weighing 100 tonnes under the contract of Rp. 492 billion. Risk is already known (known risks) is that it has identified and analyzed, using tools such as probability and impact matrix obtained the classification of risk into low risk / medium / high, from each sought the highest risk category (high risk) in each category for a planned response to the risk in the form of planning preventive action and repair (corrective) action to the risks that have been identified.;Sudetan Kali Ciliwung – KBT berbentuk terowongan bawah tanah (Shortcut Tunnel) direncanakan sebagai pengendali banjir kali Ciliwung, dimana Sudetan bisa mengurangi daerah rawan genangan khususnya di wilayah Jakarta Timur dan umumnya daerah hilir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Sudetan direncanakan mampu mengalirkan debit sebesar 60 m3/dt sepanjang ± 1200 m dengan 2 buah diameter pipa beton 3,5 m berat 100 ton berdasarkan kontrak sebesar Rp. 492 Milyar. Risiko yang telah diketahui (known risks) adalah yang telah diidentifikasi dan dianalisa, dengan menggunakan tool berupa matriks probabilitas dan dampak (Probabilistic Impact and Matrix) didapatkan pengklasifikasian risiko menjadi risiko rendah/sedang/tinggi, dari setiap kategori risiko dicari yang tertinggi (High Risk) di tiap kategori untuk direncanakan respon terhadap risiko yaitu berupa perencanaan tindahan pencegahan (preventif) dan perbaikan (corrective) terhadap risiko yang telah teridentifikasi, Sudetan Kali Ciliwung – KBT berbentuk terowongan bawah tanah (Shortcut Tunnel) direncanakan sebagai pengendali banjir kali Ciliwung, dimana Sudetan bisa mengurangi daerah rawan genangan khususnya di wilayah Jakarta Timur dan umumnya daerah hilir yang dilewati oleh Kali Ciliwung. Sudetan direncanakan mampu mengalirkan debit sebesar 60 m3/dt sepanjang ± 1200 m dengan 2 buah diameter pipa beton 3,5 m berat 100 ton berdasarkan kontrak sebesar Rp. 492 Milyar. Risiko yang telah diketahui (known risks) adalah yang telah diidentifikasi dan dianalisa, dengan menggunakan tool berupa matriks probabilitas dan dampak (Probabilistic Impact and Matrix) didapatkan pengklasifikasian risiko menjadi risiko rendah/sedang/tinggi, dari setiap kategori risiko dicari yang tertinggi (High Risk) di tiap kategori untuk direncanakan respon terhadap risiko yaitu berupa perencanaan tindahan pencegahan (preventif) dan perbaikan (corrective) terhadap risiko yang telah teridentifikasi]"

"Eskalasi biaya proyek mempunyai dampak yang cukup besar pada kinerja biaya proyek, maka semestinya perhitungan penyesuaian harga yang dilakukan dengan maksud untuk mengatasi eskalasi ini dapat memberikan nilai yang sesuai dengan eskalasi yang sebenarnya terjadi. Pada proyek Banjir Kanal Timur yang merupakan proyek milik pemerintah dan mendapat kebijakan tentang penyesuaian harga, kontraktor menggunakan cara perhitungan harga menurut kontrak proyek yang mengacu terhadap Keperes 80/2003 sebagai dasarnya. Namun dalam pelaksanaan proyek keluar surat edar No.4/SE/PA/2009 dari Departemen Pekerjaan Umum mengenai tata cara perhitungan penyesuaian harga. Surat edaran No.4/SE/PA/2009 mengatur lebih detail tentang tata cara pengambilan indeks harga yang telah ada pada Kepres 80/2003, sehingga perbedaan perhitungan penyesuaian harga ini disebabkan oleh perbedaan cara pengambilan indeks harga. Penelitian bertujuan untuk mengetahui besar perbedaan nilai penyesuaian harga sebelum dan sesudah keluarnya surat edaran serta kelompok indeks harga yang paling berpengaruh menyebabkan perbedaan. Tujuan pertama dicapai dengan analisa arsip dan tujuan kedua dengan survei. Hasil penelitian menunjukkan nilai penyesuaian harga sesudah keluarnya surat edaran untuk ketiga paket proyek adalah lebih rendah dengan prosentase >20% dari pada sebelum keluarnya surat edaran dan tiga faktor yang paling berpengaruh adalah indeks harga ready mix, indeks harga sektor industri barang mineral bukan logam, dan indeks harga jenis konstruksi pekerjaan umum di bidang pertanian.

---

Escalation have big enough impact at performance of project expense, then calculation of price adjustment that conducted with a view to overcome this escalation can assign value matching with escalation that actually happened. At project of Banjir Kanal Timur that is government owned and get policy about price adjustment, contractor uses way of project contract price calculation that relate to Kepres 80/2003 as elementary its. Nevertheless in project execution, Departemen Pekerjaan umum release circular letter No.4/SE/MR./2009 that hit procedures of price adjustment calculation.

The Circular Letter No.4/SE/MR./2009 arrange more detail about procedures of price index intake that has been on Kepres 80/2003, until this difference of price adjustment calculation is caused by difference of price index intake way. The research intends to know how big the difference of the price adjustment amount before and after the release of the circulars letter is and which the group of index price that is hardest affected to make the difference is. The first purpose was reached by archives analysis and the second purpose was reached by doing a survey.

The result shows that for the three parts of the project the amount of price adjustment after the release of the letter is >20% lower than before respectively and the three dominant factors are the price index of ready mix, the price index of nonmetal mineral goods industrial sector, and the price index of general work construction in agriculture sector."

"ABSTRAKBanjir telah menjadi masalah bagi Jakarta sejak kota ini masih bernama Batavia pada masa penjajahan Belanda. Untuk meminimalisasikan dampak banjir itu pada tahun 1918 pemerintah kolonial membuat rancangan, yang dikenal sebagai Rencana van Breen, pembangunan duo bush kanal yang berfungsi mengalihkan aliran air sungai ke sisi barat dan timur kota, sehingga Batavia terhindar dari banjir. Kanal di wilayah barat selesai dibangun pada tahun 1920, tetapi kanal di wilayah timur belum terealisasi, bahkan berpuluh tahun kemudian setelah Indonesia merdeka di tahun 1945.Ketika telah menjadi ibu kota Republik Indonesia, pada puncak musim hujan Jakarta kerap dilanda banjir. Pada tahun 1965 Presiden Soekarno membentuk Kornando Proyek Pencegahan Banjir di DKI Jakarta yang bertanggungjawab untuk pengendalian banjir di Ibu Kota. Kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dengan Netherlands Engineering Consultants (Nedeco), konsultan dari Negeri Belanda, pada 1973, menghasilkan Rencana Induk Pengendalian Banjir. Salah satu rekomendasinya adalah merealisasikan rencana van Breen: pembangunan kanal banjir di wilayah timur Jakarta. Ketiadaan dana mengakibatkan pembangunan kanal - yang lazim disebut sebagai Banjir Kanal Timur (BKT) - itu tertunda.Perkembangan kota Jakarta beserta wilayah pendukung di sekitarnya - Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi - mengakibatkan dampak banjir makin buruk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 Jakarta kembali dilanda banjir. Setahun sesudah itu (2003) pembangunan BKT yang direncanakan 30 tahun yang lampau akhirnya dicanangkan. Meski demikian, realisasi pembangunan BKT tetap tersendat-sendat. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2007 membuat pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat komitmen merealisasikan pembangunan BKT.Penelitian tentang "Upaya Pengendalian Banjir di DKI Jakarta: Realisasi dan Rencana Pembangunan Banjir Kanal Timur" adalah penelitian tentang permasalahan yang rumit yang terkait dengan sejarah, kebijakan dan manajemen yang memerlukan pendekatan kualitatif dengan grounded theory. Penelitian bertujuan mengungkapkan apa daya upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang telah dilaksanakan, dan apa kendala yang dihadapi ketika pembangunan BKT mulai dilaksanakan.Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber dan perighimpunan data lewat dokumen pemerintah. Seluruh informasi yang diperoleh dikelompokkan, dilakukan pengkodean, dan dianalisis.Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta tidak disertai oleh komitmen yang kuat, bail( dari pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketidakjelasan realisasi pembangunan BKT, mengakibatkan daerah yang pada tahun 1973 sudah direncanakan akan digunakan sebagai trace BKT berkembang menjadi permukiman penduduk yang pada gilirannya menimbulkan kesulitan penyediaan tanah untuk trace kanal tersebut.Hasil penelitian ini memberi kejelasan tentang upaya pengendalian banjir di DKI Jakarta yang pernah dan sedang dilakukan. Implikasi dari penelitian ini adalah perbaikan pada kinerja pemerintah kota terutarna yang menyangkut tats rung kota yang terkait dengan kondisi geografis DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

Flood was and is a problem with Jakarta since the time when it was called Batavia in the Dutch colonial times. To minimize its impact, in 1918 Dutch colonial government drafted a plan, known as van Breen Plan, to construct two canals to divert Ciliwung river flow to the east and west of the city, in order to save the city from its overflow. The canal on the west side was completed in 1920, but the canal on the east side of the city was never realized during the colonial period and even after tens of years after Indonesia's independence in 1945.

After becoming the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta was often hit by flood during the peak period of each year's rainy season. In 1965 President Sukarno established a "Command Centre for Flood Control Project" in Jakarta bearing the responsibility to control the flood in the capital. The collaboration between the then Department of Public Works and Electricity and the Netherlands Engineering Consultants, NEDECO, in 1973 produced a Master Plan for Flood Control. One of its recommendations was to re-implement the van Breen Plan: construction of flood canal on the eastern fringe of Jakarta. Lack of funds, however, impeded the completion of the construction of what is popularly called the "Eastern Flood Canal."

The growth of Jakarta and its hinterland - Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi made the impacts of flood even worse over the years. In 2002 Jakarta was again heavily inundated. The year after, 2003, the construction of Eastern Flood Canal that had been still on plan for more than 30 years was eventually kicked off ground, if far from being a smooth one. In the beginning of 2007 another devastating flood prompted both the central and Jakarta Special District governments to yet revive and strengthen their commitment to build the Eastern Flood Canal.

The present thesis, "Flood Control in Jakarta: Plan and Realization of Eastern Flood Canal", having the complexity of history, policies, and management as backdrop, is a qualitative study taking grounded theory as its approach. It aims to uncover what efforts have been made, and which part of the plan has been implemented, and what sort of constraints that have grown out to impede the completion of the construction of the Eastern Flood Canal.

This study is based on interviews with a number of resourceful persons and the collection of official documents. All information is then put into categories, and analysis is made accordingly.

This study discovered that flood control efforts in Jakarta had not been based on strong commitment from either national government or local Jakarta government. The construction of Eastern Flood Canal was then put into further uncertainty when the areas designated for the canal's ground-plan was converted into people's settlement which further complicated the expropriation of the very land required for the construction of the canal.

This study sheds light on past and current flood control efforts in Jakarta. It implies that there is a need to improve the performance of the city's government, especially in the areas related to urban development planning in its relation to Jakarta's specific geographical conditions."

"ABSTRAKMeningkatnya jumlah kebutuhan air baku bagi masyarakat di DKI Jakarta disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Upaya meningkatkan sumber air baku salah satunya dengan memanfaatkan kanal banjir timur (KBT). Masalah dalam penelitian ini adalah kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, pengetahuan dan sikap disekitar KBT menjadi salah satu faktor sumber pencemar, sehingga dari segi kelayakan ekonomi dan lingkungan masyarakat kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sumber pencemar di KBT, menganalisis nilai kelayakan ekonomi di KBT sebagai pemanfaatan air baku. Metode uji kualitas air dilakukan di laboratorium, dan kelayakan ekonomi dilakukan perhitungan Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Hasil dari pengaruh kualitas air KBT yang melebihi baku mutu terdapat delapan parameter yaitu TSS, besi, mangan, ammonia, angka permanganat, BOD5, COD, total coliform. Nilai kelayakan ekonomi menunjukkan bahwa hal ini layak untuk digunakan sebagai pemanfaatan air baku di KBT, karena menunjukkan indikator kelayakan positif NPV, nilai IRR 20,3% dan BEP 13,5. Kanal Banjir Timur (KBT) memiliki pasokan air baku yang direncanakan hingga 1.000 L/detik dapat melayani 347.267 Jiwa. Kesimpulan analisis ekonomi dan kelayakan lingkungan adalah bahwa KBT layak untuk digunakan sebagai sumber air baku yang berkelanjutan dan dapat digunakan sebagai air baku tambahan bagi masyarakat di DKI Jakarta

---

ABSTRACTThe increasing number of raw water demands for people in DKI Jakarta is caused by population growth, so there is a need to increase the daily needs of raw water. One of the efforts to increase raw water sources is by utilizing the East Flood Canal (KBT). The problems in this research is the quality, quantity, and continuity, as well as the social community (knowledge, attitude) around KBT to be one of the pollutant source factors, so in terms of economic and environmental feasibility the community lacks clean water for daily needs consumptions. This study aims to analyze pollutant source factors at KBT, analyze the economic and environmental feasibility of KBT as utilization for raw water demands. Water quality test methods are carried out in the laboratory, and economic feasibility is calculated by Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), and Internal Rate of Return (IRR). The results of the influence of KBT water quality that exceeds the quality standard are eight parameters, namely TSS, iron, manganese, ammonia, permanganate number, BOD5, COD, total coliform. The results of the economic viability value indicates that it is feasible to be utilizes raw water in the KBT, because it shows an indicator of positive NPV feasibility, an IRR value of 20.3% and BEP 13.5. East Flood Canal (KBT) has planned a raw water supply of up to 1,400 L/s and can serve 347.267 people. The conclusion of economic analysis and environmental feasibility is that the KBT is feasible to be used as a sustainable source of raw water and can be used as an additional raw water for the community in DKI Jakarta."