Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika yang bersangkutan diperiksa oleh majelis pengawas notaris. mulai dari tingkat pemeriksaan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah sampai pada tingkat majelis pengawas pusat. Apakah peran advokat dibutuhkan pada tingkat pemeriksaan ini atau tidak, dan dalam hal apa atau dalam situasi yang bagaimanakah seorang notaris membutuhkan pendampingan advokat. Untuk memeberikan informasi tambahan sebagai pembanding dan pembedaan maka dimasukkan juga pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Mengingat rentannya seorang notaris diperhadapkan dengan masalah-masalah hukum terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris, baik menurut tatacara undang-undang perdata maupun hukum pidana, yang tentunya dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lunturnya nilai-nilai profesi notaris sebagai jabatan yang mulia.

---

Guarantee the certainty of legal justice is the need of every citizen without exception. There are no rules to privilege and treat individuals or groups / certain groups that are in a state of "Invulnerability Law", any person as stipulated by the constitution of the Republic of Indonesia, has an equal in rights and duties before the law, including the notary. Writing thesis using the Juridical Normative research intends to put the treatment and the right attitude and by the notary in question when examined by a panel of supervisors notary. starting from the examination council area supervisor, area supervisor assembly to assembly supervisor at the center. Is the role of the advocate is needed at this examination or not, and in what way or in a situation that requires assistance how a notary advocate. For additional release information for comparison and distinction that also included an inspection by the Honorary Board of the Indonesian Notaries Association (INI) to the notary. Given the vulnerability of a notary confronted with legal issues related to the duties and obligations and authority in carrying out his job as a notary, according to both civil procedure law and criminal law, which of course can result in loss of public confidence in the profession of notary and erosion notary profession as a noble occupation."

"ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas tersebut seperti tidak ada gunanya selama perbuatan advokat memenuhi unsur-unsur pasal dalam suatu ketentuan pidana seperti obstruction of justice, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan penerapan hak imunitas advokat sebagai pelaku obstruction of justice, serta praktik penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk obstruction of justice dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah segala perbuatan yang dimaksudkan dengan mencegah, mengganggu, menghalangi, atau menggagalkan proses peradilan. Hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 Undang-Undang Advokat, akan tetapi dalam praktiknya advokat sebagai pelaku obstruction of justice tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya terlepas dari hak imunitas yang dimilikinya. Serta penegakan hukum terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice dalam perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat dari kasus Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof dan Fredrich Yunadi. 

---

ABSTRACT

Eradication of corruption in Indonesia still faces many obstacles, one of them is resistance from various parties in the form of obstruction of justice carried out by advocates. Advocates in carrying out their professional duties have the right to immunity, namely the right not to be prosecuted both in civil or criminal terms. However, in practice the right of immunity is useless as long as an advocate's actions fulfill the elements of the article in a criminal provision such as obstruction of justice, so that it creates legal uncertainty for advocates in carrying out their professional duties. This research is aimed at knowing and understanding forms of obstruction of justice in Indonesian laws and regulations, especially in eradicating criminal acts of corruption, regulation and the application of the rights of immunity of advocates as subject of obstruction of justice, as well as law enforcement practices against lawyers as subject of criminal acts of obstruction of justice in cases of corruption. In this study, the type of research used was normative juridical using a historical, legal and conceptual approach. The results of the study concluded that the form of obstruction of justice in the laws and regulations in Indonesia is all actions intended to prevent, interfere, obstruct, or frustrate the judicial process. The rights of the advocate's immunity are regulated in Article 14 to Article 16 of the Law on Advocates, but in practice advocates as subject of obstruction of justice can still be held accountable regardless of the right of immunity they have. And law enforcement for lawyers as obstruction of justice subject in cases of corruption has been committed in Indonesia, can be seen from the case of Manatap Ambarita, M. Hasan bin Khusi Mohammad, R. Azmi bin Moh. Yusof and Fredrich Yunadi.

"

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga atas perbuatan hukum atau bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada Klien yang dianggap telah merugikan klien. Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diperoleh adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup tanggung jawab Advokat dalam hal klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dari jasa hukum yang telah diberikan. Terdapat produk Asuransi Tanggung Gugat Profesi merupakan sebuah produk asuransi yang melindungi gugatan balik dari klien yang merasa tidak puas atau dirugikan dan hal tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang bahwa advokat harus memilikinya. Dengan demikian, pentingnya Asuransi Tanggung Gugat Profesi bagi Advokat di Indonesia dan di negara lain menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai kewajiban Advokat untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang berpraktek di Indonesia guna memberikan perlindungan bagi Advokat dalam hal adanya gugatan dari klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan.

---

This thesis discusses the problems faced by Advocates in Indonesia related to accountability to the client as a third party for legal acts or legal assistance provided by the Advocate to the Client which is deemed to have harmed the client.

This research is a normative juridical study. The type of data obtained is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from library studies. The discussion in this thesis involves the Advocate 39 s responsibility in the case of a client who is not satisfied or feels aggrieved by the legal services provided.

There is a Professional Indemnity Insurance product that is an insurance product that protects a counter claim from a client who is unsatisfied or harmed and is not required by law that an advocate should have it. Thus, the importance of Professional Liability Insurance for Advocates in Indonesia and other country became the problem formulation in this study.

The results of the study indicate that there is a need to regulate the obligation of an Advocate to have a Professional Indemnity Insurance that practices in Indonesia in order to provide protection for the Advocate in the event of a lawsuit from a client who is dissatisfied or feels aggrieved."

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."

"Tesis ini membahas laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas rangkap jabatan notaris sebagai advokat, pencegahan terjadinya rangkap jabatan notaris sebagai advokat dan pertanggungjawaban Notaris yang telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat dan tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris perlu dibina dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan hasil data deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen bidang hukum kenotariatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan terhadap notaris sehingga terdapat pelanggaran rangkap jabatan dan bagaimana pertanggungjawaban notaris tersebut atas pelanggaran tersebut. Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pasal 17 tersebut antara lain pemberhentian sementara atau pemberhentian secara tidak hormat sebagai seorang notaris.Dalam tesis ini juga dibahas kasus nyata seorang Notaris di Surabaya yang telah terbukti melakukan rangkap jabatan notaris dan advokat sesuai dengan putusan MPPN Nomor 15/B/MPPN/XII/2017. Dalam menjalankan profesi sebagai advokat, HS melakukan penipuan terhadap kliennya sendiri. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619K/PID/2016. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya diadakan perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris seharusnya bertindak lebih pro aktif antara lain diberikan wewenang untuk memutus suatu perkara.

---

The focus of this study is about a report of people who feel disadvantages over dual position of notary as advocates in Surabaya, prevention of dual positions of notaries as an advocate and responsibility of Notary who has dual positions as advocates, criminal acts of fraud committed. Therefore, in carrying out his duties the notary needs to be fostered and supervised by the Supervisory Council for Notary. This research is juridical normative with result of analytical descriptive data. The data were collected by means of deep study of document literature especially in notary law.The purpose of this study is to understand the cause of less optimal supervision and guidance for notary, violation of dual position of notary as an advocate regulation and their responsibility. The prohibition of dual position of notaries as advocates has been regulated in Article 17 of Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 of 2014 on Amendment Law of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public. The sanctions imposed for violation of Article 17 include dismissal or dishonorable discharge of a notary public.In this thesis is also discussed the real case of a Notary in Surabaya which has been proven to dual position of notary as an advocate in accordance with decision of MPPN Number 15 B MPPN XII 2017. In running the profession as an advocate, HS committed fraud against his own clients. The case has a permanent legal effect with Supreme Court Decision Number 619K PID 2016. The results of the study suggest that there should be a change in the Law of Notary Public, especially on the authority of the Regional Supervisory Council for Notary. The Regional Supervisory Council for Notary as the spearhead of the supervision and guidance of a Notary by the Notary Supervisory Council should be more pro active, among others, to be authorized to decide upon a case."

"Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan kewajiban pelaporan advokat kepada PPATK terhadap klien dengan indikasi transaksi keuangan mencurigakan, kedudukan advokat dalam posisinya sebagai pelapor sekaligus menjaga kerahasiaan klien, serta bagaimana seharusnya pengaturan pelaporan advokat terhadap PPATK. Peneletian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian tesis ini yaitu pengaturan kewajiban advokat kepada PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021. Profesi advokat tidak ditegaskan dalam Undang-Undang TPPU, melainkan pada Peraturan Pemerintah. Sementara itu, kedudukan advokat dari segi etika harus mengesampingkan kode etik advokat dalam perkara TPPU. Dari segi peraturan perundang-undangan, kedudukan advokat dapat melakukan pelaporan terhadap kliennya dengan didasari keyakinan kuat bahwa aset milik kliennya diperoleh dengan cara ilegal. Seharusnya, dalam pengaturan kewajiban pelaporan advokat dalam perkara TPPU dicantumkan dalam aturan setingkat undang-undang serta juga ditegaskan pengecualian atau pengkhususan atas kode etik profesinya sehingga menjadi jelas batas-batasnya.

---

The problems in this study include the regulation of the obligation to report advocates to PPATK against clients with indications of suspicious financial transactions, the position of advocates in their position as reporters while maintaining client confidentiality, and how should the arrangement of reporting advocates to PPATK. This research uses the juridical-normative method by looking at the legal norms contained in the legislation, especially the Law on Advocates, and the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. The result of this thesis research is that the regulation of the obligation of advocates to PPATK is regulated in Law Number 18 of 2010 in conjunction with Government Regulation Number 61 of 2021. The profession of advocate is not defined in the Money Laundering Law, but in a Government Regulation. Meanwhile, the position of an advocate in terms of ethics must override the code of ethics for advocates in Money Laundering cases. In terms of laws and regulations, the position of an advocate can report to his client based on a strong belief that his client's assets were obtained illegally. Supposedly, in the regulation of the obligation to report advocates in money laundering offenses cases, it should be included in the rules at the level of the law and also emphasized the exceptions or specializations of the professional code of ethics so that the boundaries are clear."