Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia. Belum ditemukan studi ekonomi yang menganalisis secara komprehensif determinan dari kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia yaitu dengan menggunakan data pembuktian, waktu penyelesaian sengketa pajak, nilai awal, jenis pajak, jenis kelamin hakim, jumlah anggota kepaniteraan, keterbukaan perusahaan, kehadiran Wajib Pajak, perwakilan Wajib Pajak, dan jumlah Fiskus yang hadir di persidangan. Dalam penentuan determinan dan tingkat signifikansi masing-masing indikator terhadap probabilitas kekalahan DJP, penelitian ini menggunakan 2 (dua) model estimasi yakni persamaan regresi logistik dan linier probability model (LPM). Hasil estimasi menunjukan bahwa bukti yang diserahkan Wajib Pajak di pemeriksaan/keberatan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kekalahan DJP, bukti yang diserahkan Wajib Pajak di persidangan berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, jenis pajak berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, dan jumlah Fiskus berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa pada putusan banding yang mana Wajib Pajak menyerahkan bukti di pemeriksaan dan keberatan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP.

---

This study aims at finding the factors that become the reason for tax administration's loss in Court Indonesian Tax. There has not been found an economic study that analyzes comprehensively the determinants of the loss of the DGT in the Indonesian Tax Court, namely by using evidence data, tax dispute settlement time, initial value, type of tax, gender of judge, number of clerks, company disclosure, presence of taxpayers, representatives Taxpayers, and the number of Fiskus present at the trial. In determining the determinants and significance level of each indicator on the probability of DGT's loss, this study uses 2 (two) estimation models, namely the logistic regression equation and the linear probability model (LPM). The estimation results show that the evidence submitted by the Taxpayer at the audit/objection indirectly has a negative effect on the loss of the DGT, the evidence submitted by the Taxpayer at the trial has a positive effect on the loss of the DGT, the type of tax has a positive effect on the loss of the DGT, and the number of tax authorities has a positive effect on the loss of the DGT. The estimation results also show that the dispute resolution time in the appeal decision in which the Taxpayer submits evidence at the audit and objections indirectly has a positive effect the loss of the DGT."

"Trend jumlah sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak meningkat setiap tahun. Peningkatan salah satunya disebabkan oleh sengketa berulang sejenis yang sebelumnya sudah terdapat Putusan Pengadilan Pajak. Sengketa berulang ini merugikan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak dari segi waktu dan biaya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran kondisi harmonisasi atas sengketa berulang sejenis, peraturan yang belum dilakukan harmonisasi, dan pengaruh disharmonisasi peraturan.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Pajak tahun 2017 s.d 2019 sebanyak 1858 putusan dan wawancara kepada Praktisi Pajak dan DJP. Pengolahan data menggunakan analisis konten dan deskriptif. Hasil analisis konten putusan menunjukkan terdapat sengketa akibat disharmonisasi peraturan, yaitu: sengketa kegiatan usaha terpadu (Integrated), sengketa penerbitan Surat Ketetapan Pajak hasil Verifikasi, sengketa Tanggal Pemberitahuan Faktur Pajak Mendahului Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), dan sengketa penjualan barang jaminan gadai. Dari keempat sengketa tersebut merupakan sengketa berulang dan sudah ada Putusan Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali.Hasil analisis pengolahan data dan wawancara diketahui disharmonisasi peraturan disebabkan kurangnya pemahaman mengenai filosofi perpajakan dan orientasi kepada peningkatan penerimaan. Fakta lainnya, harmonisasi peraturan baru dilakuan apabila sudah terbit Putusan Uji Materiil. Selain itu, ada peningkatan peningkatan jumlah sengketa, biaya, dan waktu akibat tidak dilakukannya harmonisasi peraturan atas sengketa berulang sejenis.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan Putusan Pengadilan Pajak belum dijadikan dasar untuk melakukan harmonisasi peraturan, begitu juga yang sudah diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali. Subdirektorat Harmonisasi Peraturan belum melakukan perbaikan peraturan yang menjadi sengketa berulang sejenis. Terakhir, disharmonisasi peraturan merugikan Otoritas Pajak dan Wajib Pajak dari segi peningkatan jumlah sengketa, biaya, dan waktu.

---

The trend of the number of tax disputes submitted to the Tax Court is increasing every year. One of the increases was caused by recurring disputes of the same type for which there had previously been a Tax Court Decision. This recurring dispute is detrimental to the Tax Authorities and Taxpayers in terms of time and cost. The purpose of this study is to provide an overview of the harmonization conditions for recurring disputes of the same type, regulations that have not been harmonized, and the effect of regulatory disharmony.

This research is a case study using qualitative methods. The data used are 1858 decisions and interviews with Tax Practitioners and DGT for 2017 to 2019. Data processing using content analysis and descriptive. The results of the analysis of the content of the verdict show that there are disputes due to regulatory disharmony, namely integrated business activity disputes, disputes on the issuance of Verification Tax Assessment, disputes on Tax Invoice Notification Date Preceding Tax Invoice Serial Number (NSFP), and disputes on the sale of pledged collateral. Of the four disputes are recurring disputes, and there are already Tax Court Decisions and Judgment on Reconsideration.

Data processing analysis and interviews show that regulatory disharmony is due to a lack of understanding of taxation philosophy and orientation towards increasing revenue. Another fact is that the harmonization of new regulations takes effect when a Judicial Review Decision has been issued. Besides, there is an increase in the number of disputes, costs, and time due to not harmonizing the regulations on recurring disputes of this kind.

From the discussion results, it is concluded that the Tax Court Decision has not been used as a basis for harmonizing regulations, as has been strengthened by the Judgment on Reconsideration. The Sub-directorate of Regulatory Harmonization has not made any improvements to regulations that become recurring disputes of the same type. Finally, disharmony of regulations is detrimental to the Tax Authorities and Taxpayers in increasing the number of disputes, costs, and time"

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perbedaan implementasi kebijakan penyanderaan gijzeling dalam Hukum Pajak dan Hukum Perdata. Adapun parameter yang digunakan diambil dari Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan sumber kebijakan komunikasi antar organisasi terkait ciri ciri atau sifat instansi pelaksana sikap para pelaksana dan lingkungan ekonomi sosial dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa implementasi penyanderaan dalam hukum pajak maupun dalam hukum perdata sudah cukup baik jika dinilai dari parameter yang digunakan Van Meter dan Van Horn Meskipun demikian terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah sarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan penyanderaan gijzeling yaitu sarana yang digunakan dalam hukum pajak belum sepenuhnya sesuai dengan Undang Undang.

---

This research isaimed to examinethe differences between implementation of gijzeling policy in Tax Law and in Civil Law. This research uses the parameters of Implementation Policy Theory from Van Meter and Van Horn which is standards and purpouse of policy source of policy communication between related organization charateristic of implementor behaviour of impolementor and economic social and politic environtment. This is a descriptive research with quantitative method. The result of this research is the implementaionof the policy both in the tax law and in civil law is good viewed from Van Meter and Van Horn parameter. Eventhough there are several differences between both policy such as facilities that used in the implementation process The facilities used in Tax Policy is has not been entirely in accordance with the Tax Law."

"Pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar dalam penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan dengan mengutamakan terjadinya pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menggunakan variabel dari Grindle (1980) dan memberikan alternatif kebijakan untuk mendorong pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU HPP telah memenuhi semua indikator yang ada di dalam content of policy, yaitu kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, dan pelaksana dan sumber daya kebijakan. Namun, untuk variabel context of implementation, kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara belum terpenuhi di semua indikator yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik institusi, dan kepatuhan atau daya tanggap. Ketiga indikator tidak terpenuhi karena kepentingan implementor yang belum padu, masih terjadi disparitas di antara implementor, dan daya tanggap dan kepatuhan implementor yang masih kurang. Alternatif kebijakan dalam mendorong pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah pemberlakuan putusan pidana penjara kepada para pelanggar pidana pajak dan eksekusi pidana denda diubah menjadi denda administrasi dan pemberlakuan kembali kebijakan Pasal 13 ayat (5) dan/atau Pasal 15 ayat (4) UU KUP untuk menagih denda pidana hasil putusan pidana pajak. 

---

The restorative justice approach is the basis for law enforcement on tax violations by prioritizing recovery of losses in state revenue. This study aims to analyse the implementation of loss recovery policy on state revenue after the enactment of Law 7/2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) using variables from Grindle (1980) and provide policy alternatives to encourage loss recovery on state revenue. This study used a qualitative approach with a descriptive research type which was obtained through a literature study and in-depth interviews with informants. The results of the study show that the policy for recovering losses on state revenue after the enactment of the UU HPP has fulfilled all the indicators contained in the content of the policy, namely the affected, the types of benefit, extent of change envision, site of decision making, and policy implementors and resources. However, for the context of implementation, loss recovery policy on state revenue have not been fulfilled in all indicators, namely power, interests, and strategy, institution characteristics, and compliance or responsiveness. The three indicators were not fulfilled because the implementor's interests were not yet integrated, there were still disparities among implementors, and the implementor's responsiveness and compliance were still lacking. Policy alternatives in encouraging recovery of losses on state revenue are the imposition of prison sentences on tax offenders and the execution of fines changed to administrative fines and the reintroduction of the policy of Article 13 paragraph (5) and/or Article 15 paragraph (4) of the UU KUP to collect criminal fines resulting from tax criminal decisions."