Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah mempunyai fungsi penting bagi eksistensi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan tanah merupakan media kehidupan dimana manusia beserta seluruh unsur penunjang kehidupan manusia (makhluk hidup selain manusia, serta unsur-unsur lain yang bersifat material) bernaung. Meski berfungsi sebagai media penyangga kehidupan manusia, namun secara kuantitas maupun kualitas keberadaan tanah tersebut tidak pernah mengalami peningkatan. Tanah tidak dapat secara langsung menyajikan kemakmuran, melainkan kegiatan usaha di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian seharusnya dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan nasional, khususnya pembangunan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan usaha mandiri dengan memanfaatkan segala daya dukung dari kekayaan alam yang dimiliki, dengan menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Penggunaan tanah untuk pengembangan perkebunan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan nasional dan daerah. Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU sesungguhnya diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi/perusahaan.Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern disatu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal disisi yang lain. Hal tersebut yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji apakah kebijakan pemberian Hak Guna Usaha kepada penanam modal telah sejalan dengan kebijakan di bidang perkebunan dan penanaman modal yang bertujuan agar tanah dapat difungsikan secara maksimal bagi kemakmuran rakyat.

---

Land has an important function for the existence of human life; this is because land constitutes the media of life in which human being together with the entire human supporting elements (living things other than human being, as well as other material elements) take shelter. Even though functioning as human life supporting media, however, quantitatively and qualitatively the existence of the land has never experienced any improvement. Land cannot directly provide prosperity, instead of business activities on such land. This then becomes the priority in the framework of national development, especially economic development. The objective is in order to materialize independent business activities by exploiting any carrying capacity of natural resources being possessed, by setting the prosperity of the people as the main objective. The exploitation of land for the development of plantation is expected to be capable of giving contribution for the improvement of prosperity of the people, and the increase of national and regional income.

Plantation business activity constitutes a business requiring extensive land area, therefore, it is not unanticipated if plantation business in the terminology of agrarian law included in the category of utilization over land with the characteristic of Right of Exploitation. In the general elucidation and elucidation for article per article of the Basic Agrarian Law, Right of Exploitation is actually allocated for collective cooperation owned by the people, instead of those owned by corporations/companies. This is the plan of Basic Agrarian Law in order to bring an end to dualistic economic form deriving from colonialism. This dualistic form can be seen from the presence of modern plantation on one side standing side by side with sub-system plantation and feudal people's plantation on the other side. This is the background basis for the Writer to review whether the policy of granting Right of Exploitation to investor has already been inline with the policy in plantation and capital investment sectors having the objective in order that the land can be functionalized in an optimum manner for the prosperity of the people."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."

"Dengan semakin ditinggalkannya perekonomian berbasis sektor ekstraktif, kini pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi alternatif mengingat Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah pun gencar melakukan usaha pengembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih dalam dan mendetil bagaimana peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Indonesia menggunakan analisis Model Input-Output dengan data I-O nasional tahun 1995, 2000, 2005, dan 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki angka keterkaitan dan pengganda yang relatif tinggi. Dengan kata lain, permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor ini, terutama restoran, hotel dan angkutan darat akan menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

---

With the abandonment of the extractive sector-based economy, tourism has now become one of the sectors that have a great opportunity to be a new source of economic growth since Indonesia has many tourism potentials. Government at central and regional levels are now start intensively developing the tourism sector. Therefore, this study aimed to analyze more deeply how does the tourism sector affect Indonesia‟s economy using Input-Output model.

The research concludes that in general, tourism sector has an important role in the Indonesian economy because it has a relatively high linkages and multiplier. In other words, the demand for goods and services produced by this sector, especially restaurants, hotels and land transportation will drive the overall economy."

"ABSTRAKPenelitian yang berjudul Peranan Dewan Tourisme Indonesia dalam MenunjangPariwisata Indonesia (1957-1965), membahas mengenai perkembangan pariwisata diIndonesia sejak jaman kolonial Belanda hingga terbentuknya Dewan TourismeIndonesia atau DTI. Alasan pemilihan pariwisata sebagai judul penelitian ini adalahkarena pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian dansumber penerimaan devisa negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmemaparkan peranan dari Dewan Tourisme Indonesia dalam mengembangkanpariwisata Indonesia, khususnya pada masa Orde Lama. Metode penelitian yangdigunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik,Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaDewan Tourisme Indonesia telah menjadi badan atau organisasi kepariwisataanpertama di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengembangkanpariwisata di Indonesia. Peran Dewan Tourisme Indonesia dalam mengembangkanpariwisata Indonesia diawali dengan masuknya Indonesia dalam organisasikepariwisataan dunia seperti PATA dan IUOTO hingga menyelenggarakanIndonesian Floating Fair 1961, 12th PATA Conference 1963 dan ikut dalam NewYork World?s Fair 1964-1965 di Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThe study, entitled The Role of Indonesian Council for Tourism in Supporting

Tourism in Indonesia from 1957 to 1965, discusses to the development of Indonesia

tourism since the Dutch colonial era until the establishment of Indonesia Council for

Tourism or DTI. This title is selected because tourism in Indonesia is an important

component of the Indonesia economy as well as a significant source of its foreign

exchange revenue. The purpose of this study is to describe the role of the Indonesia

Council for Tourism in developing tourism in Indonesia, due to the Orde Lama era.

This study uses historical method as its research method, which consists of four steps:

Heuristics, Source Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this

study indicate that the Indonesia Council for Tourism had became the first tourism

board or organizations in Indonesia which was showed directly by the government to

developed tourism in Indonesia. The role of Indonesia Council for Tourism in

developing Indonesia tourism was began with entering Indonesia became a part of

world tourism organizations such as PATA and IUOTO. Moreover, Indonesia also

presented the Indonesian Floating Fair 1961, the 12th PATA Conference 1963 and

joined to the New York World's Fair 1964-1965 in the United States."

"ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengawasan dan regulasi yang lemah menjadikan sektor kehutanan rentan terhadap korupsi. Pemberian izin oleh pemerintah dalam rangka alih fungsi lahan serta hak guna usaha yang bermasalah memperlihatkan adanya sebuah hubungan timbal balik antara korporasi dan pemerintah dalam penerbitan izin. Pemberian izin yang mudah dengan cara ilegal tersebut kemudian berkontribusi atas penghancuran hutan. Penghancuran hutan tersebut merupakan salah satu langkah untuk membuka lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan permasalahan tersebut dalam kerangka pemikiran state-corporate crime untuk menemukan hubungan antara korupsi dan deforestasi.

---

ABSTRACT

This paper is dedicated for high rates of deforestation in Indonesia, particularly in Buol District, Sulawesi Tengah Province. Weak supervision and regulation makes the forestry sector vulnerable to corruption. The granting of permits by the government in the context of land conversion and the issue of cultivation rights shows a reciprocal relationship between the company and the government in issuing permits. Ease of licensing illegally contributes to forest destruction. Destroying the forest is one step to clear land that was originally a forest area into an oil palm plantation. This paper will try to explain the problem in the framework of the state-corporate crime thinking to find a relationship between corruption and deforestation.

"

"Kota Bandung telah terpilih menjadi proyek percontohan Kota kreatif se- Asia Pasifik pada tahun 2007. Hingga saat ini potensi ekonomi kreatif terus berkembang di Kota Bandung, sehingga memerlukan analisis secara cermat, bagaimana peranan dari masing-masing sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Bandung. Tabel Input-Output, dipilih sebagai alat analisis untuk dapat mengetahui keterkaitan antar sektor, analisis sektor kunci, dan analisis pengganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sektor ekonomi kreatif tidak termasuk sektor kunci dalam perekonomian Kota Bandung. Secara umum apabila dilihat menurut karakteristik produknya, sektor ekonomi kreatif ini lebih banyak digunakan sebagai permintaan akhir. Adapun sektor dengan nilai indeks total keterkaitan ke belakang terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Musik; Desain; Periklanan; dan Kerajinan. Sementara sektor dengan indeks total keterkaitan ke belakang dan indeks total keterkaitan ke depan terkecil, yaitu Permainan Interaktif; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Riset dan Pengembangan; Arsitektur; Seni Pertunjukan; Kuliner (Restoran); Fesyen; dan Pasar Barang Seni. Sedangkan sektor ekonomi kreatif, dengan nilai pengganda output, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja dan pengganda nilai tambah bruto terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Seni Pertunjukan; dan Pasar Barang Seni.

---

Bandung City has been chosen as a pilot project on creative economy among cities in Asia Pacific 2007. The potential of creative economy in Bandung City grows continuously and thus requires thorough analysis on the role of each creative economy sectors in the regional economy of the city. This study constructs a creative economy Input-Output Table and investigates the linkages between the sectors, key sectors, and multipliers. Interestingly, the analysis shows that creative economy is not a key sector in the regional economy of Bandung City. This could be linked to the nature of the products in this sector that are widely used as final demand. The sectors with the biggest total backward linkages index value are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Music; Design; Advertising ; and Crafts. While sectors with the smallest total backward linkages index and total forward linkages index are Interactive Games; Computer Services and Software; Research and Development; Architecture; Performing Arts; Culinary (Restaurant); Fashion; and Art Goods Market. Furthermore, the creative economy sector with the largest output multiplier, income multiplier, labor multiplier and gross value added multiplier, are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Performing Arts; and Art Goods Market."

"Pertumbuhan ekonomi membutuhkan infrastruktur yang memadai, dan inilah mengapa Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sumber daya finansial yang besar di bangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi sekitar 6 persen per tahun , investasi di infratruktur masih jauh dari cukup, yaitu sekitar 3.5 persen dari GDP. Melihat kondisi ini, penelitian ini ditujukan untuk : 1 menjelaskan hubungan antara sektor konstruksi dan sektor lainnya di dalam perekonomian dan 2 menganalisa dampak dari investasi di sektor konstruksi, melalui investasi domestik dan melalui skema Kerja Sama Pemerintah Swasta KPS bagi perekonomian nasional. Secara metodologi, penelitian ini menggunakan tabel Input-Output sektor konstruksi tahun 2010 dan analisa yang dilakukan: deskriptif, linkage, dan multiplier.Hasil analisa meliputi: 1 sektor konstruksi berkontribusi 15 untuk total ouput ekonomi di Indonesia, 2 diantara sub sektor di dalam sektor konstruksi, bangunan rumah memiliki kontribusi terbesar untuk output, 3 .labor multiplier pengganda pekerja cukup tinggi, dimana apabila ada peningkatan permintaan akhir sektor konstruksi Rp 100 Milyar, akan meningkatkan jumlah pekerja sebanyak 32 pekerja sektor konstruksi, 4 dampak peningkatan investasi di sektor konstruksi dengan skema KPS lebih besar daripada investasi domestik. Investasi KPS akan meningkatkan total output sebesar 1.11 , total pendapatan sebesar 0.92 , total pekerja 0.68 dan total value added 0.93 dimana perubahan persentase ini cukup kecil untuk investasi domestik.

---

Economic growth requires adequate infrastructure, which is why the Indonesian government has been allocating many resources on building infrastructure. Although Indonesia rsquo s economy grows relatively high around 6 percent annually , the infrastructure investment is still far from sufficient, which is only about 3.5 percent of GDP. Given this situation, this paper seeks to 1 describe the connections between the construction sector and the other sectors in the economy and 2 analyze the impacts of investments in the construction sector ndash by the domestic private actors and through the Public Private Partnership scheme ndash on the country rsquo s economy. Methodologically, the paper uses the input output IO table of the construction sector in 2010 and performs three sets of analyses descriptive, linkage, and multiplier.

Major findings include 1 the construction sector accounts for as much as 15 of the total economic output in Indonesia. 2 Among subsectors within the construction sector, House Building has the largest contribution to the output. 3 The labor multiplier is relatively high, with an increase in the final demand by Rp.100 Billion in the construction sector leading to an increase in the employment by 32 workers in the construction sector. 4 The impact of an increase in the investment in the construction sector is greater for PPP investments than domestic investments. The PPP investments led to increases in the total output by 1.11 , total income by 0.92 , total labor by 0.68 , and total value added by 0.93 , while the percentage changes were much smaller for domestic investments."

"Tesis ini membahas tentang prospek permodalan koperasi dalam bentuk penyertaan modal oleh para anggota koperasi berupa hak atas tanah, khususnya pada koperasi-koperasi perkebunan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, eksplanatoris dan evaluatif. Hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan saran terhadap pembaharuan hukum perkoperasian dan hukum pertanahan terutama pemahaman atas cara-cara pemupukan modal koperasi dan inbreng hak atas tanah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepemilikan hak atas tanah dari kelompok masyarakat yang termaijinalkan yakni para petani.

---

This thesis discusses the prospects of Capital in the form of cooperative Capital participation by the members of the cooperative form of land rights, especially in the plantation cooperatives. This research is descriptive research, explanatoris and evaluatif. Results of research intended to provide legal advice to the renewal of Cooperative and land law, especially on the ways of enhancement and cooperative capital by investment of land rights, which aims to provide protection of ownership rights to the land from community groups, namely the farmers."