Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akses terhadap informasi rahasia perlu diatur dan dibatasi supaya tidak jatuh kepada pihak yang tidak berkepentingan. Salah satu metode yang mengatur akses tersebut adalah skema pembagian rahasia. Skema pembagian rahasia merupakan suatu skema dimana hanya anggota kelompok (partisipan) dengan kualifikasi tertentu saja yang dapat merekonstruksi informasi rahasia. Koleksi dari subset partisipan yang berkualifikasi disebut struktur akses. Skema pembagain rahasia yang dapat direpresentasikan dengan graf disebut sebagai skema pembagian rahasia graphical. Skema ini dapat diperluas dengan menggunakan hipergraf, yang merupakan bentuk lebih umum dari graf. Skema yang direpresentasikan dengan hipergraf adalah salah satu bentuk dari skema pembagian rahasia nongraphical. Tesis ini akan membahas mengenai perbandingan dari skema pembagian rahasia yang berdasarkan struktur akses Γ dan srtuktur terlarang ∆ pada hipergraf 3-uniform serta information rate dari kedua konstruksi skema pembagian rahasia.

---

Access for secret information shall be limited and arranged that not be accepted to not important people. One of the method to arranged this access is secret sharing scheme. Secret sharing scheme is a method which allow a secret to be share among a set of participants in such a way that only qualified subsets or participant can recover the secret. The collection of qualified subsets is called access structure. The scheme that can be represented by graph is called graphical secret sharing scheme. More general from graph, represented by hypergraph, is one of the scheme called non graphical secret sharing scheme. In this thesis will presents the comparison analysis of secret sharing scheme between access structure Γ and prohibited structure ∆ based on 3-uniform hypergraph, including the information rate of that schemes."

"Keamanan data terhadap informasi rahasia (secret) smerupakan hal yang sangat penting, sehingga tidak setiap orang berhak mengakses informasi rahasia tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengatur siapa saja yang berhak mengakses rahasia tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah skema pembagian rahasia. Skema pembagian rahasia adalah suatu metode untuk membagikan potongan-potongan rahasia kepada partisipan sedemikian sehingga hanya subhimpunan-subhimpunan dari himpunan partisipan yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat merekonstruksi rahasia. Dalam skema pembagian rahasia terdapat skema yang berdasarkan Struktur Akses dan Struktur Terlarang. Struktur Akses adalah kumpulan dari subhimpunan-subhimpunan partisipan yang dapat merekonstruksi rahasia. Sedangkan Struktur Terlarang adalah kumpulan dari subhimpunan-subhimpunan partisipan yang tidak dapat merekonstruksi rahasia. Dalam tulisan ini dibandingkan dua jenis skema tersebut yang berbentuk graf, dilihat dari cara membangun share dan information ratenya. Berdasarkan graf yang digunakan, tahapan konstruksi pada skema dengan Struktur Akses lebih sederhana jika dibandingkan dengan skema dengan Struktur Terlarang. Berdasarkan konstruksi skema maka dapat disimpulkan kedua skema tersebut bukan skema yang saling komplemen meskipun representasi grafnya saling komplemen.

---

Data security of confidential information is something that is very important, so not everyone has access to such confidential information. Therefore we need a method that can be used to regulate anyone who has access the secret. One method that can be used is a secret sharing scheme. Secret sharing scheme is a method to distribute pieces of the secret to the participants such that only qualified subsets of the participants that can reconstruct the secret.

In secret sharing schemes are schemes based on Access Structure and Prohibited Structure. Access Structure is a collection of subsets of participants that can reconstruct the secret. While the Prohibited Structure is a collection of subsets of participants who can not reconstruct the secret.

In this paper we compare two types of such schemes based on graphs, and we see from the process of building the share and from the information rate. Based on the graph is used, the stages of construction on the scheme with access structure is simpler than the scheme with access structure. The two schemes are not complement to each other, even the graph representations are complement each other."

"Rahasia dagang merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang semakin populer di kalangan pengusaha. Rahasia dagang dapat diberikan perlindungan sepanjang informasi tersebut terjaga kerahasiaannya dan tidak diungkapkan ke publik. Walaupun begitu, dalam kenyataannya pemilik rahasia dagang mau tidak mau harus mengungkapkan informasi kepada karyawan untuk menunjang kegiatan usaha. Biasanya, dalam suatu perjanjian kerja akan disertakan klausula non-disclosure dan non-competition. Namun, masih terdapat kasus di mana terjadi dugaan penyalahgunaan rahasia dagang oleh mantan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan rahasia dagang dan efektivitas klausula non-competition dalam kasus dugaan penyalahgunaan informasi oleh mantan karyawan perusahaan kosmetik di Indonesia dan Amerika Serikat. Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Tinjauan ini ditujukan untuk membahas isu hukum yang ada dalam rahasia dagang serta pentingnya perlindungan hukum terhadapnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya beban pembuktian dalam proses persidangan serta klausula non-competition dinilai hanya efektif dalam jangka waktu tertentu saja. Klausula ini hanya merupakan upaya dan tidak bisa menjamin terjaganya aspek kerahasiaan. Sedangkan, mantan karyawan akan selalu membawa pengetahuan tersebut dan bisa kapan saja mengungkapkan informasi tersebut. Namun, hendaknya perjanjian disepakati dengan asas berkeadilan untuk menjamin kesejahteraan karyawan agar tidak melanggar hak untuk bekerja.

---

Trade secrets are an increasingly popular form of intellectual property among entrepreneurs, providing protection as long as the information remains confidential. However, business operations often necessitate the disclosure of such information to employees, typically managed through non-disclosure and non-competition clauses in employment agreements. Despite these measures, there are still instances where former employees are accused of misusing trade secrets. This study aims to analyze the protection of trade secrets and the effectiveness of non-competition clauses in cases of alleged misuse by former employees in cosmetic companies in Indonesia and the United States. Using doctrinal research methods, this study examines the legal issues surrounding trade secrets and underscores the importance of robust legal protections. The findings highlight the critical role of the burden of proof in court proceedings and reveal that non-competition clauses are only effective for a limited time. These clauses are only efforts to maintain confidentiality but do not guarantee it, as former employees may still disclose the information. However, agreements should be made based on the principle of fairness to ensure employee welfare and prevent violations of the right to work."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas knowledge management system (KMS), self-efficacy para pekerja mengenai penggunaan KMS, sikap akan pembagian pengetahuan dan iklim organisasi yang terdiri dari tiga variabel first-order (keadilan, inovasi, dan afiliasi) terhadap intensi pembagian pengetahuan di PT Telkom Jakarta. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dari 150 sampel pekerja di PT Telkom Jakarta yang pernah menggunakan KMS. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software PLS 2.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas KMS, self-efficacy, sikap akan pembagian pengetahuan, dan iklim organisasi berpengaruh secara positif terhadap intensi pembagian pengetahuan.

---

The aim of this research is to study the impact of knowledge management system (KMS) quality, workers‟ self-efficacy for using KMS, attitude toward knowledge sharing, and organizational climate which consist of three first order variables (fairness, innovativeness, and affiliation) toward knowledge sharing intention in PT Telkom Jakarta. The Data were collected using quesionnaire from 150 sample of PT Telkom Jakarta‟s workers who ever using KMS. The data were proceed using PLS 2.0 software. The results show that KMS quality, self-efficacy, attitude toward knowledge sharing, and organizational climate are positively effected knowledge sharing intention."

"Dewasa ini semakin menjamur saja buku terjemahan bahasa Indonesia dari karya-karya asing. Hal tentu sangat menggembirakan karena khazanah bacaan kita semakin kaya akan karya-karya bermutu dari seluruh penjuru dunia yang mungkin tak akan dapat dinikmati masyarakat banyak jika tidak pernah diterjemahkan. Buku-buku yang diterjemahkan itu terdiri atas berbagai karya ilmiah maupun beragam buku fiksi, baik fiksi populer maupun buku-buku sastra. Khusus mengenai terjemahan karya fiksi, penulis melihat bahwa buku-buku terjemahan di bidang ini yang didominasi terbitan PT Gramedia lebih banyak mengeluarkan terjemahan novel-novel populer karya pengarang-pengarang seperti Agatha Christie, Sidney Sheld ataupun Frederick Forsyth yang kurang bobot sastranya. Memang ada penerbit-penerbit seperti Pustaka Jaya yang masih setia menerbitkan terjemahan karya pengarang-pengarang legendaris seperti Dumas, Gogol, Hemingway dan sebagainya; juga Yayasan Obor yang belakangan ini banyak memunculkan karya sastrawan dunia yang kurang populer di. Indonesia. Namun persentase keberadaan buku-buku sastra ini masih sangat sedikit dibanding novel-novel populer yang disebut di atas. Kenyataan di atas tidak terlihat pada dunia buku terjemahan anak-_anak. Meski juga dipadati buku-buku populer seperti serial Lima Sekawarv clan Trio Detektif, buku-buku terjemahan untuk anak-anak juga mencakup terjemahan karya-karya klasik seperti Huckleberry Finn dan Tom Sawyer karangan Mark Twain, Robinson Crusoe karya Daniel. Defoe, ataupun Gulliver's Travels ciptaan Jonathan Swift. Rupanya penerjemah buku untuk anak-anak Indonesia lebih sadar untuk menerjemahkan buku-buku klasik bermutu dibanding penerjemah buku cerita untuk orang dewasa. Tetapi bukan hal itu yang mendorong penulis untuk membuat skripsi ini. Penulis tertarik akan adanya sejumlah karya yang tidak saja diterjemahkan oleh seorang penerjemah, tapi oleh beberapa penerjemah dan diterbitkan oleh penerbit berlainan. Contohnya The Three Musketeers karangan Dumas yang paling sedikit sudah muncul dalam dua versi Indonesia: Tiga Pengawal dan Tiga Pendekar. Sebut juga Emil and the Detectives karangan Erich Kastner yang tahun 1979 diterbitkan Gramedia sebagai Emil Jo-di Detektif. Kini sudah muncul lagi Erich dan Para Detektif Cilik. Contoh lain adalah buku klasik karangan Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden, yang penulis jadikan korpus skripsi ini. Dalam jangka waktu relatif singkat, dua versi terjemahan dari buku tersebut diedarkan dua penerbit berbeda, yakni Kebun Rahasia yang diterbitkan Gramedia dan Taman Rahasia yang diterbitkan Dian Rakyat. Fenomena ini sebenarnya tidak berlaku hanya pada terjemahan buku anak-anak saja, melainkan. juga pada sejumlah karya sastra klasik umum. Beberapa tahun lalu, harian Kompas pernah memuat cerita pendek terkenal karya Hernando Tellez, Just Lather, That's All yang diterjemahkan sebagai Aku Hanya Tukang Cukur. Karya ini juga pernah diterjemahkan penerjemah lain dengan judul yang lebih harfiah: Hanya Busa, itu Saja."

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Potensi Sumberdaya batubara Indonesia saat ini diketahui sebesar 38,6 milyar ton, yang 70% dari jumlah tersebut merupakan batubara bermutu rendah dengan nilai kalori pada umumnya rendah serta kadar air, kadar sulfur maupun kadar abu yang tinggi dan belum diusahakan secara optimal.Dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), besarnya bagian untuk Pemerintah adalah 13,5% dari hasil produksi batubara tanpa mempertimbangkan faktor nilai kalori yang terkandung di dalam batubara. Batubara dengan nilai kalori rendah mempunyai harga jual yang rendah pula, sehingga dengan menerapkan bagian Pemerintah sebesar 13,5% mengakibatkan kurangnya minat investor untuk mengusahakannya disebabkan karena akan mengalami kerugian. Dalam rangka mendorong minat para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan batubara, besarnya bagian Pemerintah perlu disesuaikan menurut nilai kalori batubara yang diusahakan sehingga dapat diperoleh tingkat pembagian yang wajar dan optimum bagi pemerintah maupun pengusaha. Dalam menganalisis penentuan bagian Pemerintah yang sesuai dan wajar, dilakukan perhitungan keekonomian lapangan batubara tambang terbuka dengan nilai kalori 5000 kkal/kg melalui program simulasi Microsoft Excel terhadap beberapa skonario bagian Pemerintah mulai dari 13,5% sampai 8%. Disamping itu juga dilakukan validasi atas faktor-faktor teknis yang terpenting dalam menilai kelayakan suatu proyek pertambangan batubara dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process.Hasil dari proses dan analisis masalah pada penelitian ini diperoleh faktor terpenting dalam penentuan bagian Pemerintah adalah nilai kalori dengan indeks inkonsistensi keseluruhan 0,07. Tingkat bagi basil untuk Pemerintah yang sesuai adalah 8,5% dengan NPV = US$.1.380.000 dan IRR = 21,61% pada tingkat MARR 20%. Dengan cara intrapolasi diperoleh besarnya bagian Pemerintah pada tambang terbuka berdasarkan nilai kalori batubara adalah 13,5% untuk batubara dengan nilai kalori di atas 6100 kkal/kg, 11% untuk batubara dengan nilai kalori antara 5100 sampai dengan 6100 kkal/kg, dan 8,5% untuk batubara yang bernilai kalori di bawah 5100 kkal/kg.Dengan diterapkannya tingkat bagi hasil yang berbeda berdasarkan nilai kalori batubara pada tambang terbuka diharapkan dapat menarik para investor (penanam modal) untuk mengembangkan sumberdaya batubara nasional. Untuk penentuan tingkat bagi hasil yang sesuai pada tambang bawah tanah diperlukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode yang sama."

"ABSTRAKRezim Hak Kekayaan Intelektual mulai berlaku di Indonesia sejak diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu bidang HKI ialah Rahasia dagang yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bidang HKI lainnya, rahasia dagang memiliki nilai ekonomi karena tetap dijaganya kerahasiaan mengenai suatu informasi dan tetap mendapat perlindungan selama kerahasiaannya dijaga. Dalam perkembangannya rahasia dagang mulai banyak dikaji mengenai kegunaannya sebagai benda jaminan kredit. Para ahli mengatakan bahwa rahasia dagang merupakan HKI non-tradisional dengan HKI lainnya dapat digunakan sebagai benda jaminan kredit. Di Amerika Serikat dan Thailand rahasia dagang sudah digunakan sebagai benda jaminan dalam transaksi berjaminan bersama-sama dengan HKI lainnya. Dalam tulisan ini penulis mengkaji rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit di Indonesia berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku saat ini. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan untuk mendukung analisa hukum yang lebih komprehensif dan akurat penulis menggunakan juga pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis dimana penulis menjelaskan asas-asas hukum yang berkaitan dengan rahasia dagang, benda jaminan kredit, dan perbankan. Kesimpulan yang didapat yakni bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap konstruksi hukum di Indonesia rahasia dagang dapat dijadikan benda jaminan kredit namun dalam penerapannya dalam bidang perbankan dibutuhkan perangkat hukum yang secara tegas mengatur rahasia dagang sebagai benda jaminan kredit dan prosedur pelaksanaannya."