Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema pemikiran Islam sebagai ideologi politik, dalam konteks wilayah dan kurun waktu yang tak terbatas, merupakan bagian dari pergulatan wacana gerakan kebangkitan Islam. Ketika gerakan Islam itu sendiri telah berwujud kedalam sebuah kekuatan praksis politik, maka nilai-nilai politis dalam dimensi keagamaan dengan sendirinya pula menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara sederhana, pergulatan "wacana hegemonik" dan "nilai-nilai fundamental" dalam faham keislaman terus beradu dalam praksis gerakan Islam di dua wilayah: "Negara" dan "Agama" Di satu sisi, negara seringkali memperkuat struktur yang deskriminatif dan melegitimasi ketidakadilan terhadap realitas pergerakan. Di sisi lain, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks normatif keagamaan menjadi sebuah keharusan untuk diterjemahkan dalam tataran praksis aplikatif.Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian "deskriptif-analitik". Dalam perspektif historis, peneliti mencoba untuk memahami secara komprehensif mengenai fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan kontrabudaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. Peneliti berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksis gerakan Hizbut Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksis gerakan Islam-politik Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan yang menjadi objek penelitian di sini.Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi yang berwujud intervensi negara terhadap praksis gerakan Islam-politik, merupakan faktor penghambat yang turut diteliti dalam aktualisasi gerakan Islam Hizbut Tahrir semenjak kelahirannya di Timur Tengah. Jika dicermati lebih mendalam, tampaknya pola eksperimentasi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep "Negara Kebangsaan" dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pergulatan hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut.Pola pergerakan Islam-politik ini pada gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis. Pergulatan pemikiran dalam penelitian ini merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, yang bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan.

---

The Reality of Hizbut Tahrir Movement in Indonesia: Hegemonic Discourse and Ideological Praxis (A Study of Middle Eastern Islamic Thinking within the Political Islamic Fundamentalist Movement in Indonesia)

The theme of Islamic thinking as political ideology, in an unlimited territorial context and period of time, represent a part of the discourse of the Islamic Revivalism Movement. When the Islamic Movement became a political force, political and religious values became inseparable. In other words, the "hegemonic discourse" and "fundamental values" of Islam, continue to crop up in the Islamic movement in two areas: "State" and "Religion". On one hand, the state strengthens a discriminative structure and legitimizes injustice against the movement. On the other hand, understanding of an interpretation of normative texts has become a necessity to be translated into applicative practical level.

This research is a qualitative phenomenological study, using the descriptive-analytical technique of the political Islam ideology of the Hizbut Tahrir Islamic movement. In a historical perspective, the researcher will try to comprehend Islamic fundamentalism as a political ideology with the existence of the Hizbut Tahrir movement as a part of its political-ideological reality. This Research begins with the phenomenon of spread of the Hizbut Tahrir movement actions as a "counter-hegemony" and "counter-culture" movement, which trying to apply its concept of Islam to Indonesia. The researcher will attempt to detail the ideological reality and Islamic traditions in the Hizbut Tahrir movement, which has shown itself, to be unique within their dynamics pattern. So, the Hizbut Tahrir political Islam movement is a reality, which is the subject of the research.

Widely held negative views from the community as well as state intervention towards the political Islam movement as obstacles will to the actualization of the Hizbut Tahrir Islamic movement since its birth in the Middle East, will be researched. If further examined, it seems that the experimental model of the Indonesian Hizbut Tahrir movement raises questions about the concept of "the Nation State" and "the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)". However, hegemonic struggle can not be avoided because Hizbut Tahrir's political view includes an attempt to alter the current system.

In turn, the model of the political Islam movement has drawn a response from the movement's activist in Indonesia, regarding the shift of Islamic discourse from religious-theological issues to political-ideological ones. The ideological polemic in the research has stimulated various interpretations of the struggle for the implementation of Sharia Law in Indonesia, which for Hizbut Tahrir, must begin with the reestablishment of an Islamic Caliphate systems, as the basic doctrine of their struggle."

"Pembaruan pemikiran Islam merupakan hal yang niscaya Secara spesifik, pembaruan pemikiran Islam yang terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh pemikiran dari Timur Tengah, terutama pemikiran Wahabiah yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi, hal terpensing dalam pembaruan yang perlu dipertegas dan pembaruan pembaruan pemikiran Islam yaitu adanya ruang terbuka dalam al-Quran dan al-Hadits untuk terus-menerus diinterpretasikan dan direalisasikan dalam berbagai konseks serta ruang dan waktu.Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi pemikiran Ahmad Wahib, dengan terlebih dahulu rnengetahui gagasan-gagasan pembaruannya, serta memetakan pemikirannya, yang pada akhirnya akan diketahui dan diidentifikasi kontribusi pemikirannya terhadap pembaruan pemikiran Islam di Indonesia Sehingga penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk memberikan kontribusi akademik tentang permikiran Islam di Indonesia.Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah teori pembaruan, sebagaimana ditawarkan oleh Fazlur Rahman yang menganalisis sekaligus membagi dialektika pemikiran Islam ke dalam empat pemikiran, yaitu ; revivalisme pra-moderns, modernisme klasik, neo-revivalisme dan neomodernisme. Teori ini digunakan, karena mampu mengakomodasi gerakan pembaruan, baik dalam kerangka revivalisme maupun modernisme. Dan pemikiran Ahmad Wahib, akan dianalisis berdasarkan teori pembaruan yang ditawarkan Fazlur Rahman ini.Penelitian ini akan dibatasi dengan menjadikan pemikiran Ahmad sebagai obyek penelitian, sementara karakteristik datanya adalah data teks. Data teks yang dimaksud adalah buku 'Pergolakan Pemikiran Islam', 'Catatan Harlan Ahmad Wahib', yang disunting oleh Djohan Effendi dan Ismed Natsir. Dan buku ini dijadikan sebagai dasar primer. Adapun data sekunder diperoleh dan buku-buku dan tulisan-tulisan yang membahas pemikiran Ahmad Wahib, serta buku-buku yang secara umum membahas pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.Dengan menggunakan teori dan metodologi Peneltian yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa gagasan Ahmad Wahib mengenai pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, yaitu; kebebasan berpikir, Mencari eksistensi, pentingnya Sekularisasi, pentingnya ijtihad kontekstual, dan sejarah nabi sebagai sumber ajaran Islam. Gagasan inilah, yang merupakan kontribusi Ahmad Wahib terhadap pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.

---

Modernization of thought in Islam is inevitable. Specifically, modernization of Islamic thought occurred early in 20th century, influenced by Middle East thought, particularly. Wahabiyah's thought was developed by Muhammad Bin Abdul Wahab. However, the most main point in modernization needs to be firmed within modernization of Islamic thought is the open space within al-Qur'an and hadist to be interpreted and realized continuously in any context, time, and space.

The objective of this research is to explore Ahmad Wahib's thought, initially by recognizing his ideas of modernization, mapping his thought as well. Finally, his thought contribution toward Islamic thought in Indonesia will be recognized and identified. So, this research is supposed to be beneficial for academic purposes on Islamic thought in Indonesia.

In this research the theory will be utilized is modernization theory, as offered by Fazlur Rahman shat analyzed and divided the thought dialectique into four short of thought, i.e.: pre-modemist revivalism, classical modernism, neorevivalism, and neo-modernism. Then Wahib's thought will be analyzed based on modernization theory offerred by Fazlur Rahman.

This research will be restricted by considering Ahmad's thought as object of the research, meanwhile its characteristic is textual data. The textual data meant is Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harlan Muhammad Wahib', that is edited by Djohan Effendi and Ismed Natsir. This book is considered as primary data. Meanwhile, the secondary data is gained from many related books and writings on Wahib's thought, also many books generally discussing on Islamic thought modernization in Indonesia.

The method utilized in this research is hermeneutic method, i.e., interpretation of the object having meaning for the purpose of reaching the possible objective understanding. This method can be implemented in three steps: study on the essence of the text, the process of appreciation, and the process of interpretation. The data for this research are gained by collecting text document. Meanwhile, to analyze data, discourse analysis is utilized.

By making use of the theory and methodology of the research illustrated above, the ideas of Ahmad Wahib on modernization of Islamic thought in Indonesia can be concluded, i.e., freedom of thought, searching the existence, the significance of secularization, the importance of contextual iftihad, and the history of the prophet as the source of Islamic teaching. This is the idea of Ahmad Wahib as his contribution to the modernization of Islamic thought in Indonesia."

"Wayang map of Indonesia"

"Abdurrahman Wahid adalah figur yang menarik dan pemikirannya tentang hubungan Islam dan negara yang disertai argumen-argumen dan praksis yang sering kontroversial, telah menjadi salah satu arus besar dalam khasanah intelektual dan perpolitikan kontemporer di Indonesia. Dalam hal ini, selain mempunyai implikasi secara normatif-substansial, Abdurrahman Wahid secara empirik-prosedural memainkan peran yang lebih besar dan berimplikasi luas dalam realitas politik. Hal ini dikarenakan Abdurrahman Wahid dalam aktivitasnya lebih kuat warna politiknya daripada warna akademisnya. Hal ini kemudian yang menyulitkannya untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru bangsa, yang dapat berdiri di atas semua golongan dan kelompok kepentingan.Penelitian yang dititikberatkan pada library research ini dimaksudkan untuk memetakan, menggambarkan dan menganalisis penolakan Abdurrahman Wahid terhadap negara Islam di Indonesia. Dari pemetaan ditemukan bahwa penolakan Abdurrahman Wahid tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam satu pemahaman, 'secara normatif-substansial atau secara empirik-prosedural; karena pemikiran Abdurrahman Wahid secara normatif dan empirik, ditemukan butir-butir pemikirannya yang berkelindan satu sama lain.Penerimaan Abdurrahman Wahid terhadap Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk finalitas negara bangsa di Indonesia, dan masyarakat Indonesia demokratis yang dicita-citakannya; adalah wujud dari penolakannya terhadap gagasan masyarakat atau negara Islam di Indonesia dari kalangan Islam modernis.Walaupun secara umum, praktek politik Abdurrahman Wahid liberal dan sekuler, tetapi gagasannya tentang negara berakar dan dielaborasi dari keyakinan Abdurrahman Wahid terhadap Islam, baik Islam sebagai nilai-nilai ajaran maupun Islam sejarah. Sikap Abdurrahman Wahid yang moderat, inklusif, dan eklektis pada dasarnya adalah pengaruh ke-NU-annya yang sangat diwarnai oleh tradisi Sunni."

"ABSTRAKDi negara hukum. hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Dengan kata lain semua orang wajib tunduk kepada hukum. Dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kahancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi.Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu:(1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma. hukum,(2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten,(3) Adanya sarana penegakan hukum yang memadai, dan(4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum.Refomasi yang terjadi di lndonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini dirasakan adanya kecendrungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi di bidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapang an hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam kepada yang berhak dan berkewajiban. untuk manjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam menjalankan hukum Islam di tanah nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam.Demikian seterusnva pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah, hukum Islam masih berjalan sebagaimana; mestinya. Hanya pada diakhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam- itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya."