Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah-masalah mengenai keterangan akan rentan muncul di masa mendatang sebagai dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan itu berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Ahli yang memberi keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana idealnya memiliki kualifikasi yang layak dan sikap obyektif.Tesis ini membahas bagaimana kualifikasi ahli untuk dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana serta bagaimana hakim dan penegak hukum lainnya mempertimbangkan obyektivitas ahli. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber.Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap hakim, penuntut umum, pengacara, dan ahli hukum pidana. Pada umumnya kualifikasi ahli ditentukan berdasarkan pendidikan formal, rentang waktu pengalaman ahli, serta relevansi keahliannya dengan perkara. KUHAP tidak membatasi ilmu pengetahuan yang diperlukan, sehingga prinsip keterangan ahli hukum pidana dapat juga menjadi alat bukti. Prinsip ius curia novit tidak seharusnya ditafsirkan secara kaku dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak ahli hukum pidana. Dalam meminta keterangan ahli, penegak hukum seharusnya memperhitungan obyektivitas ahli.Meskipun keberpihakan ahli merupakan hal yang wajar karena kehadiran ahli tidak bisa dilepaskan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh ahli maupun pihak yang menghadirkannya, namun hal itu dapat menjadi suatu masalah dalam upaya mendapatkan kebenaran materiil. Hal itu disebabkan karena keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang dapat menghukum atau membebaskan seseorang. Seorang ahli seharusnya memiliki sikap obyektif berupa konsistensi dan netralitas pendapat dengan berpegang pada argumen ilmiah sebagaimana yang diyakini ahli tersebut, bukan karena pengaruh dari pihak yang menghadirkannya.

---

The expert testimony is a potential problem in the future because of the impact of the advancement of science and technology. These advancements have an impact on the quality of the crime method, so it must be balanced with improving the quality and method of evidence evaluation that requires knowledge and expertise. Experts who provide testimony for the criminal case investigation should ideally have the proper qualifications and objective in stating the testimony.This research answers the question of how the qualification of experts who give testimony in a criminal case investigation and how the judges consider the expert objectivity. This research is descriptive analytic using normative juridical literature and empiric data.This research uses the primary data through guided in-depth interview to the judges, public prosecutors, lawyers, and criminal law expert. This research also use secondary data collected from literature and mass media reviews. In general, expert qualifications are determined based on formal education, professional experiences, and the relevance of his expertise with the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not restrict the necessary knowledge, so that the expert testimony about criminal law can also become evidence. The principle of ius curia novit should not be interpreted strictly and should not be a reason for rejecting criminal law expert. In asking the expert for a testimony, law enforcers should take the expert objectivity as a consideration.Although expert's partiality is a fair matter, the presence of an expert cannot be separated from the goals to be achieved by both parties who are summoning the expert, but it would become a problem in an effort to obtain the material truth. That is because expert testimony is one of the evidence that can punish or liberate someone. A testimony stated by an expert should be neutral and objective. This objectivity should be based on scientific arguments which are believed by the experts, not based on the interests of the party who summoned him/her."

"Teknik berpikir vertikal melakukan penelusuran pohon basis pengetahuan secara pre-order, yaitu penelusuran yang dimulai dari kunjungan ke simpul awal (akar), kemudian diteruskan dengan mengunjungi simpul anak kiri. Jika simpul tersebut ditemukan atau kunjungan berhasil, maka kunjungan dilanjutkan ke simpul anak kiri yang lebih dalam. Demikianlah seterusnya, berhasilnya kunjungan pada sebuah simpul akan diteruskan ke simpul anak kiri yang lebih dalam lagi. Sebaliknya jika terjadi kegagalan dalam kunjungan pada suatu simpul, maka kunjungan dialihkan ke simpul anak kanan pada kedalaman yang sama. Kegagalan dalam suatu kunjungan pada suatu simpul akan mengakibatkan penelusuran diarahkan ke simpul anak kanan pada kedalaman yang sama. Proses penelusuran ini dapat berjalan dengan cepat karena jalurnya sudah tertentu. Tetapi proses penelusuran ini dapat mengalami kegagalan jika dalam penelusuran tidak ditemukan lagi simpul anak kanan, padahal tujuan yang ingin dicapai yaitu simpul paling ujung belum dikunjungi. Ditinjau dari segi dialog antara pemakai dengan komputer, teknik ini bersifat monoton dan membosankan, sebab jawaban yang diberikan oleh pemakai sangat terbatas, sehingga para pemakai tidak dapat mengembangkan jawabannya. Berbeda dengan teknik penalaran vertikal, teknik penalaran lateral bersifat lebih luwes. Di dalam teknik ini diperbolehkan terjadi lompatan-lompatan di dalam pohon basis pengetahuan guns, memperoleh berbagai macam alternatif. Penelusuran dalam pohon basis pengetahuan tidak mengikuti aturan tertentu, tetapi sesuai dengan permintaan pemakai. Teknik ini tidak menekankan pada pencapaian tujuan, tetapi lebih cenderung pada proses pencarran jalan alternatif dan pengembangan ide-ide baru dari pemakai, sehingga prosesnya berjalan lambat. Dialog antara pemakai dan komputer lebih bersifat manusiawi, karena pemakai dapat menggunakan bahasa alami. Gabungan kedua teknik penalaran tersebut di atas akan dapat menghasilkan teknik penalaran yang lebih canggih dan handal. Kegagalan dalam penelusuran dapat dihindari, dialog antara pemakai dengan komputer menjadi lebih bersifat manusiawi dan pemakai dapat mengembangkan ide-idenya dalam bahasa alami. "

"Perkemhangan Internet telah memberi pengaruh besar terhadap peranan sistem informasi dalam suatu organisasi. lnternet menjadi sebuah fondasi dasar untuk pemodelan sistem informasi baru yang serba dijital dan berbasis web. Model sistem informasi baru ini dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan akademis di universitas. SIPKOM bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan Praktikum Dasar Komputer dan mengatasi berbagai masalah yung dihadapi oleh asisum dan praktikan. Perancangan SIPKOM dibuat dengan DFD dun flowchart. Sistem ini dapat digunakan oleh asisten dan praktikan dengan kemampuan akses yang berbeda, SIPKOM memberikan berbagai fasilitas seperti penyediaan materi, pengaturan bobot soal. penyediaan jawaban daftar absen dan nilai praktikum bagi praktikan yang sewakw-waktu dapat diubah oleh asisten. Selain itu, sistem ini juga memberikan fasilitas penyimpanan file secara otomatis ke server bagi praktikan untuk menghindari kesalahan penamaan file."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap aktivitas akuisisi, termasuk pengaruh siklus hidup perusahaan acquirer terhadap kondisi wealth dari akuisisi, persentase saham yang diakuisisi, dan metode pembayaran dalam akuisisi. Data penelitian ini berjumlah 32 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan akuisisi pada periode 2000-2011. Analisis data menggunakan metode regresi logit dan metode regresi linier berganda. Pada penelitian ini terdapat empat model penelitian. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan tidak signifikan mempengaruhi probabilita perusahaan melakukan akuisisi. Hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan yang melakukan akuisisi (acquirer) berpengaruh negatif dan signifikan pada kondisi wealth pemegang saham perusahaan. Hasil penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan acquirer berpengaruh tidak signifikan pada persentase saham yang diakuisisi. Hasil penelitian yang keempat menunjukkan bahwa siklus hidup perusahaan acquirer berpengaruh positif dan signifikan pada metode pembayaran dalam akuisisi.

---

This study aims to analyze corporate life cycle influence to acquisition activities, including acquirer corporate?s life cycle influence to shareholders wealth, percentage of shares acquired, and payment method in acquisition. Sample data represents 32 sample which are companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) which perform acquisition in period 2000-2011. Data analysis is conducted using logit regression method and double linear regression method. This study consist of four models. The first model result showed that corporate life cycle has no significant relationship with acquisition. The second model result showed that acquirer corporate?s life cycle has negative and significant relationship with shareholders wealth. The third model result showed that acquirer corporate?s life cycle has no significant relationship with percentage of shares acquired. The fourth model result showed that acquirer corporate`s life cycle has positive and significant relationship with payment method in acquisition."

"Arah pengembangan penerapan komputer untuk mendukung aktivitas manajemen dimulal dengan penerapan sistem pengolahan data (PD), disusul dengan pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen (SIM) dan kemudian pengembangan dan penerapan sistem pendukung keputusan (SPK). Di sisi lain yaitu dan laboratorium komputer arah pengembangan dan penera pan komputer yang paling mutakhir adalah penerapan kecerdasan buatan di mana salah satu sub bidangnya adalah sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang untuk meniru perilaku seorang pakar di dalam proses berfikir dan bernalar untuk menyelesikan suatu masalah. Di dalam sistem pakar tidak dipergunakan pendekatan deterministik atau yang biasa dikenal sebagai algoritma akan tetapi dipergunakan penalaran intiristik dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan itu sendiri sebenarnya terdiri dari sejumlah aturan yang menggambarkan bagaimana seorang pakar menyelesaikan suatu masalah di dalam suatu lingkup kegiatan atau domain tertentu. Di Amerika Serikat penerapan sistem pakar telah demikian maju dan tidak hanya terpusat pada satu bidang saja bahkan telah memasuki pula dunia usaha atau bisnis yang semula didominasi dengan pengembangan dan penera pan PD, SIM dan SPK. Ketertarikan dunia usaha untuk mempergunakan sistem pakar ini disebabkan oleh; pertama di dalam dunia usaha keberadaan sistem pakar ini tidaklah dimaksudkan untuk mengganti kedudukan seorang manajer di dalam mengambil keputusan akan tetapi justru untuk mendukung seorang manajer untuk mengambil keputusan dengan lebih efektif. Kedua, jika sistern pakar dikembangkan dan diterapkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan usaha maka sistem pakar dapat memberikan keunggulan bersaing di dalam usaha. Sejak deregulasi perbankan yang kedua dilaksanakan maka pertumbuhan industri perbankan di Indonesia telah berlangsung dengan cepat sekali. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, telah dilaksanakan pula investasi yang cukup besar di dalam teknologi informatika, telekomunikasi dan otomasi untuk perbankan. Semua investasi tersebut semula ditujukan untuk mening katkan efisiensi dan daya saing dan bank-bank yang memepergunakan tekno logi-teknologi tersebut. Akan tetapi ternyata bahwa penggunaan teknologi informatika, telekomunikasi dan otomasi sampai saat ini hanya meningkatkan efisiensi dan para pemakainya sedangkan daya saingnya sangat rendah karena hampir semua bank mempunyai akses yang mudah untuk mendapatkan teknologi-teknologi tersebut. Melihat keberhasilan penerapan sistem pakar di Amerika Serikat di dalam dunia usaha, menimbulkan suatu gagasan apakah sistem pakar dapat pula diterapkan di Indonesia khususnya di dalam industri perbankan. Berdasarkan identifikasi yang telah dilaksanakan di dalam penelitian ini terlihat adanya potensi untuk pengembangan dan penerapan sistem pakar di industri perban kan yaitu antara lain untuk penggunaan analisis otorisasi kartu kredit, peren canaan keuangan nasabah, analisis pinjaman, dan ekstraksi pembuatan EIS. Untuk mendapatkan manfaat yang optimum terhadap penerapan sistem pakar ¡ni maka pengembangan sistem pakar harus dilaksanakan dengan bertahap dan konsisten."

"Latar Belakang: Kasus kejahatan susila perkosaan pada korban hidup masih sangat tinggi. Pembuktian yang sulit pada kasus perkosaan karena minimnya bukti dan tidak adanya saksi. Sehingga pengumpulan bukti sangat penting untuk membuat terang suatu perkara. Salah satunya adalah Visum et Repertum, dimana penyidik akan meminta bantuan ahli yakni dokter spesialis Forensik dan Medikolegal atau dokter dalam memeriksa korban ataupun pelaku serta membuatkan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan upaya untuk menggali informasi tentang kebutuhan para penegak hukum dalam hal ini penyidik, terhadap hasil Visum et Repertum kasus forensik klinik perkosaan.Tujuan: Untuk mengetahui kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan, sehingga Visum et Repertum kasus perkosaan pada korban hidup dapat memenuhi kebutuhan penyidik serta meningkatkan nilai Visum et Repertum sebagai alat bukti yang dapat membantu menyelesaikan kasus perkosaan.Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang berupa in-depth interview untuk mengeksplorasi pendapat, persepsi, dan kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan.Hasil: Terdapat tiga tema utama terkait kebutuhan penyidik yaitu, kebutuhan secara teknis, kebutuhan terkait isi Visum et Repertum, dan kebutuhan terkait berita acara pemeriksaan ahli. Secara teknis terdapat kebutuhan koordinasi, kecepatan, biaya, dan kebutuhan terkait resume medis. Terkait isi Visum et Repertum pada masing-masing bagian yakni bagian pendahuluan, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, konsultasi, dan kesimpulan. Kebutuhan terkait berita acara pemeriksaan ahli yakni pembuktian, pendapat, serta administrasi.Kesimpulan: Kebutuhan penyidik terhadap Visum et Repertum kasus perkosaan korban hidup dimulai dari awal penyidik merujuk kasus ke rumah sakit hingga hasil Visum et Repertum, dimana isi Visum et Repertum serta pendapat dokter terkait kasus tersebut sangat penting untuk membuat terang suatu perkara.

---

Background: The incidence of sexual violence rates are quite high. Lack of evidences and absence of witnesses are some of the challenges found in investigation of those cases. Therefore, collection of evidences is crucial in order to prove the case. One of valid evidences is Visum et Repertum, of which investigators seek experts, either Forensic and Medicolegal Specialist or general practitioner, regarding examination of victims or perpetrators and result report of the examinations that has been carried out. According to this phenomenon, a profound information on subjects needed by the investigators from the Visum et Repertum, must be collectec.

Aims: The aim of this article is to understand subjects needed by the investigators from Visum et Repertum of sexual violence cases. Therefore, Visum et Repertum in sexual violence cases will be more valuable as valid evidences.

Method: This study uses a qualitative phenomenological method in the form of in-depth interviews to explore the opinions, perceptions, and needs of investigators on the Visum et Repertum of rape cases.

Result: There are three main themes related to the needs of investigators, technical needs, needs related to the contents of Visum et Repertum, and needs related to the police investigation report. Technically there are coordination, celerity, cost, and technical related to medical resume. Related to the contents of Visum et Repertum in each section, preliminary, anamnesis, physical examination, laboratory examination, consultation, and conclusion. Needs related to the police examination report are proof, opinion, and administration.

Conclusion: The need of Investigators in Visum et Repertum of Sexual Violence starts from the beginning of the investigators, refer the case to the hospital until the results of Visum et Repertum, where the contents of the Visum et Repertum and the opinion of the expert related to the case are very important to make a case clear."