Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional merupakan faktor penting bagi setiap negara menuju era global yang makin kompetitif. Kehadiran World Trade Organization (WTO) diharapkan dapat mewujudukan ketertiban dan keadilan dalam perdagangan internasional. Salah-satu elemennya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang telah diatur oleh WTO dalam Perjanjian TRIPS. Merek sebagai bagian HKI yang bernilai aktual dan signifikan dalam bisnis. Pengaturan merek, termasuk hak pemilik merek, menjadi problem krusial ketika terjadi pembatasan atas penggunaan (Right-to-Use) dalam perdagangan internasional, karena diprioritaskannya kepentingan umum. Contohnya adalah kasus gugatan Indonesia pada 2015 atas kebijakan kemasan polos rokok (tobacco plain packaging) di Australia telah kandas dalam putusan WTO pada 2018. Terdapat juga kasus-kasus lain yang dipicu kebijakan pembatasan Right-to-Use merek oleh negara yang mewarnai perdagangan internasional. Isyu ini menarik, karena secara yuridis terjadi perdebatan pro dan kontra atas tindakan sepihak negara tersebut. Dalam skripsi ini, penulis berkeinginan untuk mempelajari bagaimana terjadi benturan kepentingan antara pengaturan dan pembatasan Right-to-Use dalam perspektif Perjanjian TRIPS, dengan juga melihat peraturan nasional dan praktik yang berkembang. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan pengumpulan data sekunder untuk mencari norma hukum dalam perjanjian internasional, doktrin ahli hukum, dan putusan lembaga. Bagaimana interpretasi peraturan, apa kaitan dengan pendaftaran, apa kategori hak, bagaimana justifikasi pembatasan, sebagai fokus akhir. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan kesehatan masyarakat memang sudah seharusnya menang. Kebijakan pembatasan Right-to-Use merek dalam bingkai ini menjadi rekomendasi bagi Indonesia dan negara lain yang ingin menciptakan perdagangan internasional yang tertib dan adil.

---

International trade is an important factor for every country towards an increasingly competitive global era. The presence of the World Trade Organization (WTO) is expected to realize order and justice in international trade. One of the elements is Intellectual Property Rights (IPR), which have been regulated by the WTO in the TRIPS Agreement. Trademark as part of IPR that have actual and significant value in business. Trademark regulation, including the Right-to-Use of trademark owners, becomes a crucial problem when there are restrictions on Right-to-Use in international trade, because the public interest is prioritized. As an example is the Indonesian lawsuit case in 2015 over the tobacco plain packaging policy in Australia which had failed in the WTO ruling in 2018. There were also other cases triggered by the states Right-to-Use of trademark restriction policy that colored international trade. This issus is interesting, because juridically there is a pro and counter debate over the unilateral actions of the country. In this paper, the author intends to study how there is a conflict of interest between the regulation and limitation of Right-to-Use in the perspective of the TRIPS Agreement, by also looking at national regulations and developing practices. By using normative legal research methods, secondary data collection is carried out to find legal norms in international agreements, legal experts doctrines, and institutional decisions. What is the interpretation of regulations, what is the connection with registration, what category of rights, how is the justification of restrictions, as the final focus. The results of the analysis show that the public interest including the interests of public health is indeed supposed to win. The Right-to-Use limitation policy in this frame is a recommendation for Indonesia and other countries that want to create orderly and fair international trade. "

"Perkembangan perdagangan yang meningkat pesat telah meningkatkan nilai suatu Merek bagi Para pelaku usaha. Merek bukan sekadar alat pembeda namun telah menjadi aset yang berharga. Untuk itu perlindungan hukum terhadap Merek bagi pelaku usaha sangat penting. Upaya mendapatkan perlindungan tersebut dilakukan dengan melakukan pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Namun tidak semua pendaftaran dapat diterima karena ketentuan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Untuk memberikan upaya hukum yang maksimal maka dapat dilakukan banding terhadap penolakan pendaftaran Merek melalui Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek diatur berdasarkan Pasal 33 Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 Tentang Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek. Dalam ketentuan tersebut, Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen namun dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya terlepas dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Komisi Banding Merek ditinjau dari fungsi dan tugasnya, temyata bertugas layaknya pengadilan sehingga Komisi Banding Merek dapat dikategorikan sebagai peradilan semu, yaitu tidak seratus persen merupakan badan peradilan murni yang termasuk kekuasaan Kehakiman, tetapi juga tidak seratus persen merupakan organ administratif sebab memiliki tugas untuk menyelesaikan suatu sengketa Komisi Banding Merek ini secara struktural organisatoris masih merupakan bagian dalam unsur pemerintah, sehingga putusan yang diambil oleh Komisi Banding Merek masih dapat digugat dalam suatu Peradilan murni. Dalam kaitannya dengan good governance, Komisi Banding Merek harus dilaksanakan sama dengan tuntutan terhadap Pengadilan pada umumnya yaitu berdasarkan pada asas peradilan yang babas, mandiri atau independen, tidak memihak (imparsial), memiliki akuntabilitas, kompeten (berkualitas), cepat dan sederhana. Untuk mewujudkan hal tersebut maka mereka yang akan ditempatkan sebagai anggota dari Komisi Banding Merek harus memiliki sumber daya manusia yang baik sehingga anggota Komisi Banding Merek dapat bersikap profesional."

"Dalam era informasi sekarang ini, hak kekayaan intelektual (HaKI) menjadi komoditas yang menguntungkan dalam dunia bisnis, bahkan menjadi faktor yang diutamakan dalam aspek perdagangan Internasional. Ditetapkannya Perjanjian TRIPS sebagai aturan multilateral mencerminkan kenyataan ini. Sebagai badan dunia yang mengatur standar-standar internasional HaKI, WIPO sangat berperan dalam menentukan seberapa jauh tingkat perlindungan HaKI diberikan.Bagi negara-negara berkembang, adanya kewajiban untuk menerapkan Perjanjian TRIPS merupakan suatu beban (cost) yang berat dan sulit dilakukan mengingat infrastruktur hukumnya yang belum canggih dan keadaan perkonomiannya yang belum semaju negara-negara industri. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa TRIPS membuat mereka semakin sulit untuk memperoleh alih teknologi yang mereka butuhkan dari negara-negara maju. Pandangan seperti ini semakin diperkuat oleh peranan WIPO yang, dalam pandangan negara-negara berkembang, juga mendukung aturan perlindungan HaKI yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, menurut negara-negara berkembang,peranan WIPO harus berubah.Penulisan pada tesis ini menggunakan konsep persepsi sebagai kerangka teori untuk menjelaskan mengapa negara-negara berkembang melihat perlu adanya perubahan dalam peranan WIPO. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi telah mendorong negara-negara berkembang untuk menuntut adanya dimensi pembangunan dalam arah dan kegiatan WIPO."