Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2644 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Franz Von Magnis
"Buku ini ditulis sebagai pengantar ke dalam ilmu etika pada tingkat permasalahannya dewasa ini. Sesudah uraian singkat mengenai metode etika, von Magnis mengupas unsur-unsur penting dalam kesadaran moral manusia secara fenomenologis Perhatian khusus diberikan kepada fenomena suara batin dan kebebasan. Kemudian diutarakan posisi-posisi pokok etika normatif. Sekaligus masalah-masalah terpenting dari metaetika ikut diperbincangkan. Von Magnis menyajikan uraiannya dalam bahasa yang juga dapat dimengerti oleh orang yang belum ahli. Daftar nama dan masalah serta petunjuk-petunjuk khusus untuk studi selanjutnya menambah manfaat buku ini sebagai alat orientasi terhadap keseluruhan problematika etika zaman ini."
Yogyakarta: Kanisius, 1975
170 FRA e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Franz Von Magnis
Yogyakarta: Kanisius, 1979
170 FRA e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Franz Magnis-Suseno
Yogyakarta: Kanisius, 1990
170 FRA e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Franz Magnis-Suseno
Yogyakarta: Kanisius, 1987
170 FRA e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Franz Magnis-Suseno
Yogyakarta: Kanisius , 1989
170 FRA e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Franz Magnis-Suseno
Yogyakarta: Kanisus, 1987
170 FRA e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Armaidy Armawi
"ABSTRAK
Dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia sudah menjadi tradisi, Presiden -- sebagai Kepala Negara -- menyampaikan pidato kenegaraan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Pidato Presiden ini senantiasa mendapat tanggapan dari anggota Dewan dan kalangan tokoh masyarakat.
Pancasila bukan agama. Pancasila tidak akan dan tidak mungkin menggantikan agama. Pancasila tidak akan diagamakan juga agama tidak mungkin di Pancasilakan. Tidak ada sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama. Dan tidak ada satu agamapun yang ajarannya memberi tanda-tanda larangan terhadap pengamalan dan sila-sila dalam Pancasila. karena itu walaupun fungsi dan peranan Pancasila dan agama berbeda namun dalam negara Pancasila ini kita dapat menjadi pengamal agama yang taat sekaligus pengamal Pancasila yang baik. Dalam negara Pancasila ini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu jangan sekali-kali ada yang mempertentangkan agama dan Pancasila, karena memang kedua-duanya tidak bertentangan.
Pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1983 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut di atas mendapat tanggapan dari Soenawar Soekowati yang pada waktu itu kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Tanggapan Soenawar Soekowati dikemukakan dalam rapat intern Fraksi Partai Demokrasi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat khusus mempelajari pidato kenegaraan Presiden Soeharto. Menurut Soenawar Soekowati :
Negara Republik Indonesia tidak mencampuradukkan masalah ketatanegaraan dengan masalah keagamaan. Karena itu dalam negara yang berfalsafah Pancasila ini, tidak boleh ada yang alergi untuk menyebut negara Republik Indonesia menganut faham sekularisme. Faham sekularisme yang memisahkan masalah keagamaan dengan masalah kenegaraan dapat ditemui dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto. Kepala negara secara tegas menyatakan Pancasila bukan agama. Untuk ini Partai Demokrasi Indonesia harus berani menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah 'Secular State'?.
Reaksi terhadap pernyataan pendapat Soenawar Soekowati datang dari berbagai tokoh masyarakat. Krissantono, wakil sekretaris Karya Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberi tanggapannya :
Tidak tepat kalau dikatakan negara Republik Indonesia adalah negara sekuler, karena ini bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam UUD '45. Negara Republik Indonesia adalah negara Pancasila. Dan yang penting dalam negara Pancasila itu harus dapat dijaga secara lurus dan proporsional, jangan sampai arah pemerintahannya menjurus ke negara sekular maupun negara agama... Saya menghargai pendapat Pak Soenawar Soekowati bahwa Republik Indonesia negara sekular atau secular state, meskipun saya belum mendengar dengan lengkap apa yang dinyatakannya itu. Tapi dari apa yang saya baca dari beberapa koran, sebenarnya pernyataan tersebut mengandung ?contradictio interminis?.
Sementara itu, juru bicara pimpinan Pusat Muhammadiyah Lukman Hann menyatakan:
Pendapat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut paham sekular adalah bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45. Pada Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan bukti dalam Pancasila tidak ada pemisahan antara negara dan agama?.
Ketua tim Penasehat Presiden tentang Pelaksanaan P-4 (Tim P-7) Roeslan Abdulgani mengatakan,bahwa tidak melihat dan merasakan adanya nilai atau unsur sekularisme di dalam pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983. Ia mengatakan bahwa sekularisme mengandung pemisahan antara agama dan pemerintahan. Pemerintah tidak mencampuri bahkan dikatakan mengabaikan atau tidak mengurus agama. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggaakan : pengertian sekularisme sebagai ideologi negara dengan negara sekular tak bisa dipisahkan. Keterangan Ketua Umum Partai Dernokrasi Indonesia Soenawar Soekowati akan dijajaki kebenarannya."
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roosi Rusmawati
"Timbul gelombang protes yang meluas, baik dari masyarakat Prancis maupun dari masyarakat di berbagai belahan dunia, ketika pada tanggal 17 Desember 2003, Presiden Prancis Jacques Chirac mengeluarkan pengumuman bahwa di Prancis akan diberlakukan Undang-Undang Laїcité, sebuah undang-undang tentang pelarangan pemakaian simbol-simbol keagamaan di sekolah negeri di Prancis.
Meskipun begitu Pemerintah Prancis tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Laїcité yang diajukan oleh Menteri Urusan Pemuda, Pendidikan Nasional dan Penelitian, Luc Ferry tersebut, menjadi Undang-Undang Laїcité pada tanggal 15 Maret 2004. Tujuan Pemerintah Prancis memberlakukan Undang-Undang Laїcité 2004 adalah menegakkan budaya dan ideologi sekuler yang dianut oleh Prancis. Dengan tegaknya prinsip sekuler maka akan terwujud integrasi nasional dan kerukunan hidup bersama antara penduduk Prancis yang semakin heterogen. Keheterogenan penduduk di Prancis disebabkan oleh banyaknya pendatang dari berbagai negeri di dunia, yang datang dan menetap di Prancis. Pendatang atau orang asing tersebut datang ke Prancis dengan membawa ideologi dan budaya mereka masing-masing.
Latar belakang Pemerintah Prancis memberlakukan Undang-Undang Laїcité 2004 adalah pertama, sudah sejak lama Prancis menganut ideologi sekuler, dan ideologi yang telah menjadi budaya Prancis tersebut diperoleh melalui sejarah yang panjang dan tidak mudah; kedua, telah terjadi friksi ideologi dan budaya antara penduduk asli dan pendatang dan antara pendatang itu sendiri.
Salah satu pendatang yang makin lama makin banyak jumlah populasinya adalah pendatang yang berasal dari negeri-negeri Maghribi. Pendatang tersebut dinilai masih belum bisa beradaptasi. Mereka masih cenderung memegang dan melaksanakan budaya asli mereka yaitu Arab-Islam. Manfaat lain dari diberlakukannya Undang-Undang Laїcité 2004 adalah membantu pendatang asal negeri-negeri Maghribi untuk menyesuaikan diri dengan budaya sekuler Prancis, sebab sekolah negeri dapat memberikan "kekuatan akulturasi yang besar" pada anak-anak imigran.
Penelitian ini ditinjau dari dua sudut pandang, sudut pandang politik menggunakan teori Kepentingan Nasional dan sudut pandang budaya menggunakan teori Adaptasi Lintas Budaya."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T16842
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Azriel Lilo Timothy
"Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa skeptisisme sains dipengaruhi oleh berbagai hal seperti konservatisme politik, religiusitas, literasi sains, dan kepercayaan terhadap sains. Namun, pengaruh kepercayaan sekuler masih belum banyak diteliti dan penelitian yang ada memperlakukan kepercayaan sekuler sebagai kebalikan dari religiusitas. Disamping itu, mekanisme dari hubungan kedua variabel itu belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat pengaruh kepercayaan sekuler terhadap skeptisisme sains dengan mediasi literasi sains dan kepercayaan terhadap sains. Partisipan merupakan 202 warga negara Indonesia (95 laki-laki, 101 perempuan, 6 memilih tidak menjawab; M=32,25 tahun, SD=11,823). Penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan terhadap sains memediasi pengaruh ketiga dimensi kepercayaan sekuler terhadap skeptisisme sains, yaitu dimensi pertama (b=0,289, p=0,005; b=-0,287, p=0,000), dimensi kedua (b=0,378, p=0,000; b=-0,258, p=0,000), dan dimensi ketiga (b=0,440, p=0,000; b=-0,306, p=0,041). Sementara itu, literasi sains hanya memediasi dimensi ketiga (b=-0,041, p=0,005; b=-0,444, p=0,044). Artinya, pengaruh kepercayaan sekuler terhadap skeptisisme sains lebih kuat dimediasi oleh kepercayaan terhadap sains, dibandingkan dengan literasi sains.

Previous studies have found that scientific skepticism is influenced by various things such as political conservatism, religiosity, scientific literacy, and belief in science. However, the effect of secular belief has not been studied much and the existing research treats secular belief as the opposite of religiosity. In addition, the mechanism of the relationship between the two variables is not yet known. Therefore, this research was conducted with the aim of looking at the effect of secular belief as a predictor of scientific skepticism with the mediation of scientific literacy and belief in science. Participants were 202 Indonesian citizens (95 males, 101 females, 6 chose not to answer; M=32.25 years, SD=11.823). This study found that belief in science mediates the effect of the three dimensions of secular belief on scientific skepticism, namely the first dimension (b=0.289, p=0.005; b=-0.287, p=0.000), the second dimension (b=0.378, p=0.000; b=-0.258, p=0.000), and the third dimension (b=0.440, p=0.000; b=-0.306, p=0.041). Meanwhile, scientific literacy only mediated the third dimension (b=-0.041, p=0.005; b=-0.444, p=0.044). This means that the influence of secular belief on scientific skepticism is more strongly mediated by belief in science, compared to scientific literacy."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Theresa Serafim Nafiria
"Penelitian ini menganalisis gerakan Ni Putes Ni Soumises (NPNS) yang bertahan dari 2003 hingga 2020 melalui kacamata ideologi gender dan sekularisme. NPNS merupakan gerakan berbasis ideologi gender yang berumur panjang dalam memperjuangkan kepentingan politik perempuan migran melawan ideologi fundamentalis yang represif di komunitas banlieue. Selama lebih dari satu dekade, NPNS telah menjadi gerakan yang signifikan dalam lanskap sekularisme Prancis. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin mengungkap alasan perkembangan dan kebertahanan NPNS sebagai gerakan ideologi gender yang signifikan di Prancis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, penelitian ini menerapkan teori Butler dan Lauretis tentang ideologi gender, serta konsep Aparatus Negara (State Apparatuses) milik Althusser, untuk menganalisis dinamika NPNS melalui tiga periode: kebangkitan, kejayaan, dan masa bertahan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebertahanan NPNS disebabkan oleh dukungan negara secara politis dan materi melalui penentangan gerakan terhadap dominasi budaya patriarki laki-laki Muslim banlieue, yang sejalan dengan ideologi sekuler Prancis. Selain itu, peran signifikan NPNS sebagai ruang aman bagi perempuan migran yang menjadi korban kekerasan berbasis gender memicu dukungan dari masyarakat yang turut berkontribusi atas bertahannya NPNS.

This research analyzes the Ni Putes Ni Soumises (NPNS) movement that lasted from 2003 to 2020 through the lens of gender ideology and secularism. NPNS is a long-term gender ideology-based movement that fights for migrant women's political interests against repressive fundamentalist ideologies in banlieue communities. For more than a decade, the NPNS has been a significant movement in the French secularism landscape. Therefore, this study aims to uncover the reasons for the development and survival of the NPNS as a significant gender ideology movement in France. Using qualitative approach with literature studies methodology, this research applies Butler and Lauretis' theories on gender ideology, as well as Althusser's concept of State Apparatuses, to analyze the dynamics of NPNS through three periods: the rise, the triumph, and the defensive stage. This research findings show that the longevity of the NPNS is due to political and material state support through the stance of the movement against the dominance of the banlieue's Muslim male patriarchal culture, which is aligned with French secular ideology. In addition, the significant role of NPNS as a safe space for migrant women who are victims of gender-based violence triggers support from the community, which contributes to the longevity of NPNS."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>