Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinansti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, pertama krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. Kedua, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye Aam Aadmi atau orang awam menjelang Pemilu 2004. Ketiga, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, pertama perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. Kedua, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif. Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India. Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi prapemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposrionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatanjabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui.

---

The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore.

The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar.

The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. Second, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan 'Aam Aadmi' or common people towards the 2004 election. Third, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. Second, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive.

The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic. The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai proses perumusan RUU American Clean Energy and Security Act tahun 2009 RUU yang diajukan dalam Kongres Amerika Serikat ke 111 ini gagal menjadi UU karena tidak lolos dalam tahap pembahasan di tingkat Kongres. Penulis menemukan bahwa pengaruh pengaruh dari kelompok korporasi dan partai politik yang diduga sebagai pendorong utama atas kegagalan tersebut. Kepentingan kapitalis mereka telah mengalahkan kebutuhan atas perubahan kebijakan lingkungan dan energi Amerika Serikat. Dengan metode penelitian kualitatif teori kapitalisme oleh Bruce R Scott teori perwakilan politik oleh Gilbert Abcarian dan teori kebijakan publik yang disampaikan oleh Charles Lindblom dan Edward Woodhouse dipergunakan dalam karya ini untuk menganalisis kasus tersebut.

---

This paper discusses a bill's formulation process of the American Clean Energy and Security Act of 2009 The bill that had been proposed in the US 111th Congress failed to become a law because of it didn't pass the discussion phase in the Congress I find that the influences from corporate groups and political parties are suspected as the main cause for this failure. Their capitalist interests have defeated the need of changes in the environmental and energy policy in the United States. This research used a qualitative method. Capitalism theory from Bruce R Scott political representative theory from Gilbert Abcarian and public policy theory from Charles Lindblom Edward Woodhouse were used in this paper to analyze this case."

"Artikel ini membahas propaganda yang disampaikan oleh Front National, partai ekstrem kanan Prancis, mengenai kaum imigran di Prancis. Propaganda tersebut disampaikan melalui pernyataan lisan dan dokumen cetak Front National yang diwakilkan oleh pemimpinnya, Marine le Pen dan kelompok pendukungnya. Propaganda tersebut dilakukan dengan tujuan membentuk atau mengubah opini masyarakat dan mendorong mereka untuk memberi dukungan terhadap Front National dan Marine le Pen menjelang Pemilihan Presiden Prancis tahun 2017. Analisis propaganda akan dilakukan menggunakan teori tujuh teknik propaganda dari Institute for Propaganda Analysis dan skema komunikasi Jakobson. Propaganda dalam situasi ini melibatkan penyebaran informasi mengenai imigran yang tidak akurat, dan memposisikan imigran sebagai pihak yang merugikan Prancis.

---

This article discusses the propaganda delivered by Front National, France’s far-right party, about immigrants in France through statements and written documents presented by their leader, Marine le Pen or their support groups. The propaganda aims to shape or transform the public opinion of French citizens and encourage them to give their support to Front National and Marine le Pen in the 2017 presidential election. The analysis for the propaganda will be based on the the seven techniques of propaganda theory founded by the Institute for Propaganda Analysis dan Jakobson’s model of communication. The propaganda in this case will involve the spread of innacurate informations which portrays immigrants as a group that is harming France."

"ABSTRAKNU merupakan organisasi yang dalam perjalannnya selalu dirundung konflik. Muktamar, sebagai forum permusyawaratan tertinggi, menjadi arena konflik dan pertarungan kepentingan para elite NU. Dalam konteks ini Muktamar ke-32 NU di Makassar juga menjadi ajang pergulatan berbagai kepentingan, baik kepentingan elite NU, maupun kepentingan partai politik, politisi dan penguasa. Penelitian ini memfokuskan pada 3 (tiga) pertanyaan penelitian: (1) Dinamika dan konfigurasi politik di arena Muktamar; (2) faktor-faktor konflik dan kontestasi politik pada Muktamar; dan (3) implikasi konflik politik yang terjadi pada Muktamar Makassar.Penelitian ini dilakukan dengan model kualitatif. Dalam penelitian ini data-data primer berupa data lapangan digali menggunakan metode observasi. Sedangkan data penuturan pelaku dan kesaksian pengamat dikumpulkan melalui wawancara. Adapun sumber data berupa dokumen dilakukan riset dokumentasi. Untuk data-data sekunder dilakukan library research terhadap buku literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis melalui tahapan: penyederhanaan, penyajian, dan verifikasi data. Sebagai pisau analisis, digunakan beberapa teori, yaitu teori patron-klien, teori elite, teori konflik politik, teori fragmentasi, dan teori rational choice.Melalui analisis tersebut penelitian ini sampai pada beberapa temuan penting. Pertama, Muktamar Makassar diwarnai dengan dinamika perilaku elite NU dan pergeseran nilai yang serius dalam bentuk: (1) terjadi perebutan jabatan Rais Aam PBNU; (2) kontestasi memperebutkan jabatan Ketua Umum PBNU terjadi sangat terbuka; dan (3) adanya praktik money politis. Muktamar Makassar juga mencatat kontestasi kepentingan politik yang cukup keras. Hal ini dapat dilihat dari adanya polarisasi kepentingan elite NU yang kompleks ke dalam berbagai faksi di mana semua faksi mengusung khittah namun sekaligus menjadi tunggangan politik. Di samping itu intervensi penguasa juga membuat eskalasi konflik semakin keras.Kedua, fenomena pergulatan politik yang terjadi dalam Muktamar Makassar terjadi karena beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari perbedaan nilai, persaingan kepentingan, dan pemaknaan kepentingan umum, yaitu tafsir terhadap Khittah NU. Sementara itu faktor eksternal adalah adanya kepentingan partai politik, kepentingan para elite politik persolan, dan kepentingan penguasa. Ketiga, konflik elite dan pergulatan kepentingan politik pada Muktamar berdampak pada terjadinya: (1) konflik kepengurusan PBNU masa khidmat 2010-2015; (2) fragmentasi elite NU pasca-Muktamar; dan (3) disorientasi gerakan NU.[]

---

ABSTRACTNU is an organization that has always dogged by conflict. Congress, as the highest deliberative forums, become an conflict arena and interests fight of the elite in NU. In this context, the 32nd NU?s Congress in Makassar also be a melee range of interests, both NU elite interests, or the interests of political parties, politicians and regim of goverment. This study focuses on three (3) research questions: (1) dynamics and the political configuration in the arena of Congress, (2) the factors of conflict and political contestation in Congress, and (3) the implications of the political conflict that occurred in Makassar Congress.This research was conducted by qualitative model. In this research, the primary data in the form of field data extracted using by the observation method. While, the data of doer perpetrator and observer witness collected through interviews. Related on the data sources in form of documents obtained by documentation research. For secondary data conducted library research of the relevant book literature. The data obtained than analyzed critically through phases: simplification, presentation, and data verification. As the ?tool?of analysis, used to some theories such as patron-client theory, elite theory, political conflict theory, fragmentation theory, and of rational choice theory.Through the analysis of this study up on some important result. First, Makassar Congress stained by dynamics of NU elite behavior and serious shift in the value of the form: (1) the struggle for Rais Aam PBNU position, (2) the contestation of the candidate of General Chairman of the PBNU happen very open, and (3) the practice of money politic. Makassar Congress also noted that political contestation hard enough. It can be seen from the complex polarization of NU elite interests into various factions In addition, the intervention of the regim of goverment also makes the conflict escalation harder.Second, the phenomenon of the political struggles that occur in Makassar Congress occurs due to several factors, both internal and external. Internal factors consist of differences in values, competing interests, and the meaning of public interest, namely the interpretation of Khittah NU. Meanwhile, the external factor is the presence of political party interests, the interests of the political personal elite, and the interests of the goverment. Third, elite conflicts and political struggles in Congress have an impact on the occurrence of: (1) conflict on formation of personel board of PBNU period 2010-2015, (2) NU elite fragmentation of post-Congress, and (3) disorientation of NU movement.[]"

"ABSTRAK
Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan Golkar tahun 1985 bertolak dari asumsi bahwa kehidupan politik kepartaian akan berjalan lebih stabil jika semua parpol telah mendasarkan diri pada asas/ideologi politik yang sama. Perbedaan-perbedaan ideologi politik di antara parpol diharapkan tidak lagi akan menjadi penyebab timbulnya konflik-konflik ideologi antar parpol seperti terjadi pada masa lalu. Adanya Pancasila satu-satunya asas juga berarti program-program kampanye parpol berorientasi pada masalah-masalah nyata kemasyarakatkan dan kenegaraan sebagai sumber program mereka dan tidak lagi berorientasi pada ideologi ciri masing-masing parpol, seperti agama, demokrasi dan nasionalisme. Kepentingan politik yang cukup mendasar dari penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah munculnya perubahan sikap dan perilaku politik PPP dan PDI agar tidak lagi menggunakan asas/ciri ideologi politik lain selain Pancasila sebagai preferensi dalam penyusunan program-program politik, ekonomi dan sosial budaya selama kampanye pemilu pasca 1985. Dengan mendasarkan pada program politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang selama kampanye pemilu 1982 dan 1987, dalam penelitian ini nampak bahwa pada dasarnya sikap penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak cukup menghasilkan pengaruhnya terhadap pergeseran dan perbedaan program-program politik, ekonomi dan sosial budaya PPP dan PDI di antara kedua periode kampanye pemilu itu. Artinya, program-program PPP dan PDI pada kampanye 1987 cenderung merupakan pengulangan dari program-program kampanye 1982. Hal ini nampak dari adanya persamaan substansi program-program politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang selama kampanye 1982 dengan 1987. Misalnya, baik PPP maupun PDI pada kedua periode kampanye 1982 dan 1987 cenderung mengembangkan program politik, ekonomi dan sosial budaya yang relatif sama. Untuk program politik, tema aktual yang umumnya berkembang di dua kontestan ini sekitar masalah kebebasan politik bagi PNS dan mahasiswa, penghapusan massa mengambang, asas Luber dalam pemilu dan pemulihan hak-hak politik rakyat. Untuk program ekonomi, tema aktual umumnya sekitar pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat kecil (wang cilik menurut bahasa PDI). Sedangkan untuk program sosial budaya, pengulangan dan persamaannya terletak pada masalah pendidikan dengan isu menonjol penghapusan SPP dan kebebasan kampus. Akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa pengaruh penerimaan asas Pancasila terhadap pergeseran program-program kampanye pemilu PPP dan PDI kurang menonjol. Justru perubahan atau pergeseran yang cukup menonjol sebagai hasil penerimaan asas Pancasila adalah munculnya sikap dan perilaku juru kampanye PPP dan PDI untuk membatasi diri dan tidak lagi mengemukakan isu-isu politik keagamaaan (PPP) dan marhaenisme (PDI). Akhirnya, terdapat satu hal yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini, yakni terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku politik juru kampanye kedua kontestan, dari yang semula mereka menonjolkan aspek primordial dan ideologi ciri menjadi bergeser ke arah sikap politik yang lebih pragmatic dalam penyampaian program-program kampanye pemilu. Program PPP dan PDI Selama Kampanye Pemilu Tahun 1982 ?1987 (Studi pergeseran program kampanye)."