Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Atas dasar ketentuan ini, Pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan agar warga negaranya dapat mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk kepentingan ini, Pemerintah harus dapat menyediakan lapangan kerja yang mencukupi jumlahnya dan memadai kualitasnya. Penyediaan lapangan kerja ini merupakan masalah yang berat karena besarnya pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang melebihi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Sebagai contoh, dalam masa Pelita V, diperkirakan akan terjadi pengangguran sejumlah 2,3 juta orang. Sehubungan dengan hal tersebut maka, GBHN TAP MPR No.n/1988 telah menggariskan perluasan lapangan kerja serta pemerataan kesempatan kerja, penyebaran, dan pendayagunaan tenaga kerja. Lima bidang penting bagi perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, penyebaran, dan pendayagunaan tenaga kerja adalah wajib lowongan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, wajib kerja sarjana, pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, dan penempatan tenaga kerja asing. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk kepentingan ini adalah upaya di bidang hukum atau peraturan perundang-undangan. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan pada lima bidang tersebut di atas, ternyata kurang efektif. Pertama, peraturan perundang-undangan wajib lapor lowongan pekeijaan, kurang ditaati oleh perusahaan sehingga efektifitasnya hanya 7,5 %. Ke dua, peraturan perundang-undangan wajib kerja sarjana hanya efektif untuk dokter, dokter gigi, dan apoteker saja. Ke tiga, peraturan perundang-undangan pelatihan tenaga kerja, banyak yang belum efektif, sehingga pembinaan lembaga pelatihan belum dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke empat peraturan perundang-undangan di bidang pengerahan tenaga kerja ke luar negeri, masih terdapat beberapa bagiannya yang belum ditaati, sehingga efektivitasnya belum tinggi. Ke lima, peraturan perundang-undangan di bidang penempatan tenaga kerja asing, belum tinggi efektivitasnya, karena tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia semakin banyak dan jabatan yang didudukinya banyak yang jabatan rendah. Kekurangefektifan peraturan perundang-undangan tersebut adalah karena terdapatnya banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi yuridis-normatif maupun dari segi praktek-penerapan. Kekurangan dan kelemahan dari segi yuridisnormatif meliputi tingkatnya, kekurangan luas lingkupnya, kelemahan dari segi bahasa, dan kelemahan dari segi asas hukum. Kelemahan dari segi praktek penerapan, meliputi kelemahan dari segi organisiasi, sarana, pengawasan, dan penerapan sanksi. Atas dasar kekurangan dan kelemahan ini, dirumuskan upaya penyempurnaannya yang meliputi penyempurnaan dari segi yuridis-normatif dan praktek penerapan. Upaya penyempurnaan dari segi yuridis-normatif meliputi penyempurnaan bahasa, tata urut, tingkat peraturan perundang-undangan, dan asas hukum. Sedang upaya penyempurnaan dari segi praktek-penerapan meliputi penyempurnaan kelembagaan, sarana, anggaran, pengawasan serta pengendalian, dan penerapan sanksi.Dengan upaya ini dimaksudkan dapat ditingkatkan efektifitas terapan atas lima bidang ketenagakerjaan tersebut di atas. Dengan demikian maka dapat diharapkan peraturan perundang- undangan tersebut dapat berperan secara layak dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan."

"Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara, dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka pembangaunan masyarakat Indonesia. Kenyataannya tidak demikian? mengapa? tidak lain karena kolusi - korupsi oleh birokrat pada direktorat jendral pajak dan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan membuktikan sebaliknya, sehingga penerimaan keuangan negara menjadi tidak maksimal, dan cita-cita menyejahterakan dan memakmurkan rakyat jauh dari harapan. Terobosan harus dilakukan dan langkahnya adalah memperkuat dan menyederhanakan kinerja yang berhubungan dengan adminstrasi melalui amandemen peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan reformasi birokrasi terhadap organisasi yang mengelola perpajakan dengan membentuk institusi baru; badan pajak dan bea cukai yang berkedudukan langsung di bawah presiden."