Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari anggapan bahwa adanya ketertiban di suatu pasarumumnya ditunjukkan oleh keteraturan pada pedagang yang berdagang didalam pasar. Disamping itu, ketertiban pasar juga ditunjukkan olehketeraturan parkir kendaraan, dan yang tak kalah penting adalah ditunjukkanoleh rendahnya tingkat tindak kriminalitas.Dalam pada itu kondisi yang tertib dan terkendali di tempat-tempat umummerupakan tanggung jawab kepolisian dalam hal ini Polri. Tidak saja menjaditugas polisi, namun juga kondisi yang tertib akan mempermudah polisi danpihak-pihak yang terkait dalam menjalankan tugasnya. Lebih jauh, denganadanya lingkungan yang teratur Polsek akan dapat melakukan deteksi diniatas kemungkinan gangguan keamanan, mengantisipasi terjadinya berbagaitindak kriminal lalu kemudian mengupayakan pencegahannya.Terciptanya kondisi tertib akan memberikan manfaat bagi masyarakat luasdan lebih khusus bagi akan bermanfaat bagi pedagang informal. PedagangI informal memerlukan kondisi aman, nyaman, dan tentram dalam beraktivitastanpa diliputi perasaan was-was terhadap timbulnya gangguan keamanan.Dalam pada itu Pasar Angso Duo merupakan pasar tradisional terbesar danmerupakan salah satu urat na"dTperekonomian di kota Jambi pada khususnyadan di Propinsi Jambi pada umumnya. Arti penting pasar tersebut menuntutterciptanya kondisi ketertiban sehingga dapat memungkinkanberlangsungnya aktivitas pasar dengan lancar, tertib, dan tidak aman. Akantetapi sejak lama lingkungan pasar ini dikenal kurang aman, dan kurangtertib, meskipun di sana terdapat unit tugas Polsek. Upaya-upaya untuk mengatur ketertiban Pasar Angso Duo oleh pihak yangberwenang (Polsek, Dinas Pasar Angso Duo, dan instansi terkait) yangselama ini dilakukan dinilai tidak berhasil. Hal ini berarti Polsek sebagai salahsatu pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur ketertiban belumdapat menunjukkan perannya secara maksimal, bahkan timbul kesan bahwaPolsek selama ini tidak bekerja semestinya.Untuk mengatasi semakin semrawutnya Pasar Angso Duo, dan terlebih lagiuntuk mengendalikan para pedagang sektor informal, pihak pengelola pasar,pada awal tahun 2000 telah membentuk suatu unit tugas yang diberi namaSatuan Tugas Penertiban Pasar disingkat Satgastibsar. Satgastibsarberanggotakan para pedagang sektor informal dan secara informal berada dibawah pembinaan Pemda dan Polsek setempat. Diluar perkiraan, setelahberoperasinya Satgastibsar, lingkungan pasar menjadi jauh lebih tertib danaman. Para pedagang sektor informal yang selama ini merupakan sumberkesemrawutan justeru dapat dikendalikan dan terbukti mematuhi penempatanmereka di los/kios yang disediakan oleh Pemda.Dari kerangka diatas, maka perlu diketahui dan dipahami bagaimanakahperan Polsek dan kemudian bagaimana pula peran Satgastibsar di dalammewujudkan ketertiban di Pasar Angso Duo. Secara formal pokokpermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Polsek danSatgastibsar dalam perannya masing-masing mengelola dan mengaturketertiban di lingkungan Pasar Angso Duo.Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa kegiatan sektor informalmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas pasar,termasuk pula dalam hal ini di Pasar Angso Duo Jambi. Aktivitas pedaganginformal sebagaimana pada umumnya kerap melanggar aturan danmenganggu kelancaran lalu lintas.Selanjutnya peran polisi, dalam hal ini Polsek Pasar Angso Duo cenderungtidak terlihat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hal, antara lain rendahnyakapasitas unit tugas yang beroperasi dan terbatasnya fasilitas pelaksanaantugas. Hasil survey memperlihatkan bahwa ada indikasi personil PolsekAngso Duo masih belum memenuhi harapan masyarakat khususnyaresponden.Lebih lanjut, adanya peran Satgastibsar yang mengelola kegiatan sektorinformal ini dirasakan oleh banyak pihak. Satu hal yang berpengaruh adalahpartisipasi dan inisiatif pedagang informal untuk menciptakan ketertibanadalah dengan mendaftar dan berperan sebagai petugas Satgastibsar. Kemudian, dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa penga to an ketertibanpedagang informal di Pasar Angso Duo telah terpola secara informal di luarjangkauarr^emantauan^Eols^k,- Dinas^PasaTKota^Jambi, maupun instansilain yang terkait sebagi pengawas Satgastibsar. Sifat pengaturan ketertibanpedagang informal di Pasar Angso Duo pada hakekatnya di tentukan olehadanya satu keinginan, kepentingan, kebutuhan dan__ merupakanjDemberdayaarTstmkTur-struktur sosiaTyang bersifat informaLsepeiinkatah_patron klien, ikatan etnis se-asallian jugaliubungan,pertemanan. Semua inipada ~ciasarnya diluar jangKSuan kapasitas? Polsek Pasar Angso Duo.Sehingga peran pembinaan yang dijalankan oleh Polsek terhadap bekerjanyaSatgastibsar tidak terlihat secara nyata, karenanya keberhasilan dari^Satgastibsar dalam menjalankan tugasnya ditentukan__oleh (a), polahubungan keteraturacLsosial, yang teriadi~antafa. patron dan klien serta (b).adanya hubungan pertemanan antara pedagang informal dengan petugasSatgastibsar. _Secara formal, peran Polsek adalah sebagai pembina tugas Satgastibsar.Namun keseluruhan tugas teknis penertiban sepenuhnya dilakukan olehSatgastibsar. Kemudian, peran Dinas Pasar adalah sebagai pengawasterhadap tugas yang dibebankan kepada Satgastibsar dalam menjalankantugas dalam mengatur ketertiban pedagang informal berada di bawahpembinaan Polsek.Efektifnya Satgastibsar dalam mengatur ketertiban menurut responden dalampenelitian ini telah dirasakan manfaatnya. Baik pedagang informal, pedagangformal, dan juga pengguna pasar lainnya (pembeli/pengunjung). Merekadapat bekerja lebih aman, nyaman, dan leluasa serta terhindar dari perasaanwas-was terhadap timbulnya berbagai macam tindak/gangguan keamanan.Terlibatnya warga masyarakat membantu aparat dalam mewujudkanketertiban pedagang informal Pasar Angso Duo di satu pihak merupakan halyang positif akan tetapi di lain pihak keberhasilan Satgastibsar ini justerumenimbulkan penilaian negatif atas kinerjanya Pospol dan Babinkamtibmas.Satgastibsar menjadi sarana pemberdayaan patron dalam menciptakanpengaturan ketertiban memberikan peluang kepada mereka untukmenetapkkan aturan aturan khususnya yang berkenaan denganpenanggulangan tindak kejahatan."

"ABSTRAKKegagalan dalam pembentukan karakter ruang perkotaan menghasilkan kekurangan makna yang dapat memberikan kesan sebagai daya tarik masyarakat terhadap ruang perkotaan. Perubahan cenderung menggambarkan kemajuan, yang mencerimkan modernitas dalam mengedepankan inovasi perencanaan. Penelitian ini berkontribusi memberikan gambaran perkembangan perkotaan yang di pengaruhi oleh Sungai Batanghari di Jambi. Perkembangan perkotaan pada awalnya di pengaruhi oleh pendatang dengan menggunakan transportasi air di Jambi. Pendatang tersebut kemudian tinggal dan berdagang di Daerah Aliran Sungai Batanghari. Para pendatang ini secara tidak langsung membentuk pertumbuhan permukiman di sekitar Sungai Batanghari. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kini kehidupan di sekitar Sungai Batanghari tidak lagi mencerminkan kehidupan masyarakat yang bergantung dengan Sungai Batanghari. Hal ini terlihat dari orientasi pembangunan membelakangi Sungai Batanghari. Penelitian ini memerlukan tahapan identifikasi wawancara yang tahapannya tidak dapat dinyatakan secara numerik. Naratif masyarakat menjadi kunci dalam proses penelitian ini, terhadap fenomena sosial di ruang jalur perbelanjaan di Jambi. Hasil penelitian ini menemukan pada kawasan perdagangan belum dapat menciptakan narasi yang di pengaruhi oleh kebudayaan setempat pada ruang perkotaan. Perkembangan kawasan perdagangan di sekitar Sungai Batanghari yang cepat menyebabkan ruang perbelanjaan di perkotaan bertransformasi mulai dari bentuk fisik dan pola kebiasaan masyarakat. Transformasi ini, menyebabkan kenangan masyarakat terhadap ruang perkotaan yang hidup dan bergantung pada Sungai Batanghari mulai berkurang. Oleh karena itu, mengembalikan kebiasaan yang berbudaya untuk mengaktifkan kembali minat masyarakat terhadap ruang perkotaan menjadi suatu hal yang penting. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara merancang kawasan perbelanjaan yang dapat mengembalikan memori kolektif masyarakat Jambi pada ruang perkotaan?

---

ABSTRACTFailure in the formation of urban space character results in a lack of meaning that can give the impression that could attract people to an urban space. Change usually describes progress which reflects modernity in promoting innovation in planning. This study aimed to provide an overview of urban developments that are affected by the Batanghari River in Jambi. Urban development was initially influenced by newcomers who used water transportation in Jambi. The newcomer then lived and traded in the Batanghari River Basin. These newcomers indirectly shaped the growth of settlements around the Batanghari River. Along with the development of society, nowadays the life of the people around the Batanghari River no longer depends on it. This can be seen from the orientation of the buildings that turn their back towards the Batanghari River. This study required an interview identification stage that cannot be expressed numerically. Community narratives are the key in this research process in regard to social phenomena that occur on the shopping street in Jambi. The results of this study found that the trading area has not been able to create narratives that are influenced by local culture in urban space. The rapid development of the trading area around the Batanghari River has caused urban shopping spaces to transform from the physical form to the habits of the people thus diminishing the memories of the people about the urban space that lives and depends on the Batanghari River. Therefore, rebuilding the cultural habit to re engage people 39 s interest in urban space becomes an important subject. The question asked in this study was how to design a shopping area that can restore the collective memory of the Jambi rsquo s people in urban space "

"Tesis ini membahas mengenai sense of place sebagai dasar dalam membentuk ruang kota yang unik dengan mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Dalam kehidupan manusia terdapat legenda dan cerita rakyat yang menjadi salah satu bentuk pemahaman manusia terhadap lingkungannya. Tesis ini menelusuri keterkaitan antara sense of place di perkotaan dengan legenda dan cerita rakyat. Dengan melihat bagaimana suatu legenda atau cerita rakyat mempengaruhi ruang-ruang di sekitarnya menggunakan metode Evidance-Based Approach, hubungan antara legenda dan sense of place ini akan dianalisis dari segi literatur dan contoh nyata yang terjadi. Dimana temuan dari analisis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang kawasan untuk memiliki sense of place berdasarkan legenda dan atau cerita rakyatnya.

---

This thesis discusses the sense of place as the basis for forming a unique urban space by trying to see it from a different side. In human life, there are legends and folklore which are a form of human understanding of the environment. This thesis explores the relationship between the sense of place in urban areas with legends and folklore. By looking at how a legend or folklore affects the surrounding spaces using the EvidanceBased Aproach method, the relationship between legend and sense of place will be analyzed in terms of literature and real examples that occurred. Where the findings from this analysis can be taken into consideration in designing the area to have a sense of place based on legends and or folklore."

"Perkembangan pemukiman dipengaruhi oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah (dalam bentuk kebijakan tata ruang, program, dan peraturan) dan aspek sosial ekonomi masyarakat. Rumah merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia dan merupakan elemen penting dalam agenda pembangunan nasional, seperti kesehatan dan pendidikan. Persoalan perkotaan antara lain adanya kesenjangan antara permintaan dan penyediaan perumahan dan permukiman permukiman. Analisis ini bersifat deskriptif, dilakukan melalui peta overlay. Peta pemukiman pada tahun 2000 overlay dengan pemukiman pada tahun 2010, penyelesaian akan menghasilkan tingkat pertumbuhan riil. Perlembangan luas lahan Pemukiman di Kota Jambi dalam kurun waktu 10 tahun 2000-2010 adalah ± 3.154,75 ha. lahan pemukiman pada tahun 2000 adalah 2.719,66 ha sedangkan pada tahun 2010 adalah 5.874,41 ha. Faktor pendorong perkembanhan permukiman di Kota Jambi adalah faktor faktor fisisk dan non fisisk, faktor fisik yaitu letak geografis Kota Jambi yang strategis dan masih tersedianya lahan untuk penyelenggaraan pembangunannya. faktor non fisik adalah laju perumbuhan penduduk yang tinggi , serta di dorong oleh pertumbuhan perekonomian penduduk , harga tanah, jarak dari pusat pemerintahan, aksesibilitas. Alasan utama bagi pengembang untuk memilih lokasi yang ada akses transportasi.

---

Residential development is influenced by various aspects of the high rate of population growth, the policy (in the form of spatial policy, program and regulatory) and socio-economic aspects of society. herefore the house is a basic need of human life and is an important element in the national development agenda, such as health and education. Urban problems such as the gap between demand and supply of housing and residential settlements. This descriptive analysis, carried out through a map overlay. Map overlayed settlement in 2000 with the settlement in 2010, the settlement will result in real growth rates. Residential land development in the City of Edinburgh in the period 2000-2010 was 10 ± 3154.75 ha. residential land in 2000 was 2719.66 ha while in 2010 was 5874.41 ha. Factors driving the development of settlements in the city of Jambi is a factor and non physic physic factors, physical factors are geographically strategic city of Jambi and still land available for construction administration. non-physical factor is the high rate of population perumbuhan, as well as the economy is driven by population growth, land prices, the distance from the center of government, accessibility. The main reason for developers to choose the location of the existing transportation access."

"Batik Jambi merupakan salah satu industri batik yang masuk kedalam pasar industri batik di Indonesia. Namun, terdapat beberapa rintangan dalam pertumbuhan industri batik Jambi, salah satunya disebabkan oleh minimnya pengetahuan dalam saluran distribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola Saluran Distribusi Industri Batik Jambi di Kota Jambi yang kemudian dikaitkan dengan karakteristik lokasi. Variabel yang digunakan adalah asal bahan baku, tenaga kerja, modal, jaringan jalan dan penggunaan lahan. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis spasial. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa saluran distribusi yang digunakan oleh produsen batik Jambi di dominasi oleh saluran distribusi Produsen - Konsumen dan Produsen-Pemerintah (Lembaga Pengumpul)-Konsumen. Saluran distribusi tersebut mengelompok di Kota Jambi bagian utara yang merupakan daerah wisata dan cagar budaya. Namun, tidak ada hubungan antara saluran distribusi dengan karakteristik lokasi, hal ini dikarenakan saluran distribusi yang digunakan oleh industri batik Jambi relatif sama.

---

Batik Jambi is one of batik industry in the Indonesian Batik market. However, there are several obstacles in Batik Jambi industry development. One of them is caused by lack of knowledge in distribution channel for Batik Jambi. The main purpose of this research is to find the pattern of Batik Jambi industry distribution channel associated with the characteristics of Jambi City. Variables used in this study consist of ; the origin of raw materials, labor, capital, road networks and land use. The methods used in this research is descriptive analytical and spatial analytical.

The results are implying that the distribution channels used by Batik Jambi manufacturers mostly were dominated by Manufacturers - Consumers and Producers-Government (Collecting Society)-consumer distribution channel. The distribution channels are clustered in the northern of Jambi city which is a place for Jambinese traditional heritage. However, there is no connection between the distribution channels with the location charateristics, because distribution channels used by Batik Jambi industry is the same."

"ABSTRAKPenelitian mengenai komunitas epifit telah dilakukan pada cuplikan seluas satu ha di Hutan Kota Muhammad Sabki (HKMS), Kota Jambi. Data diambil pada bulan Januari sampai Februari 2012. Jumlah seluruh pohon 489 individu, 25 individu yang terdiri atas 10 spesies menjadi inang epifit. Pohon inang yang paling banyak dijumpai adalah Hevea brasilliensis, ada 6 individu. Permukaan kulit Hevea brasiliensis memiliki karakteristik yang kasar dan banyak lekukan atau celah, banyak ditumbuhi epifit dengan jumlah 5 spesies. Epifit yang ditemukan terdiri atas Orchidaceae dan 4 suku tumbuhan paku-pakuan (Polypodiaceae, Aspleniaceae, Nephrolepidaceae dan Davalliaceae). Pyrrosia angustata, Microsorum superficiale, Lecanopteris sinuosa dan Drynaria sparsisora.merupakan spesies yang tercatat dari Polypodiaceae. Sementara itu suku lainnya hanya terdiri atas 1 spesies yaitu Aspleniaceae (Asplenium nidus), Nephrolepidaceae (Nephrolepis biserrata), Davalliaceae (Davallia divaricata) dan Orchidaceae (Dendrobium crumenatum). Spesies yang paling banyak tersebar pada petak pengamatan adalah Asplenium nidus, Pyrrosia angustata, Nephrolepis biserrata, Leconopteris sinuosa, Drynaria sparsisora, Dendrobium crumenatum dan Davallia divaricata. Selain terdapat di 7 petak pengamatan, Asplenium nidus juga menempati 7 spesies spesies pohon inang. Epifit yang memiliki Nilai Unggulan tertinggi adalah Lecanopteris sinuosa. Lima spesies epifit masing-masing terdapat di pangkal batang dan batang, dan empat spesies tercatat pada tajuk pohon.

---

AbstractResearch on the epiphytic community was performed on a one-hectare sample in Hutan Kota Muhammad Sabki (HKMS), Kota Jambi. The data were collected on January to February 2012. A total of 489 individual trees was recorded, of which 25 individuals of 10 species were hosts of the epiphytes. The most common host tree was rubber tree, Hevea brasilliensis, totalling 6 individuals. The barks of Hevea brasiliensis trees have rough surfaces with many loopholes, overgrown by epiphytes totalling 5 species. The epiphytes recorded consist of Orchidaceae and four fern families (Polypodiaceae, Aspleniaceae, Nephrolepidaceae and Davalliaceae). Pyrrosia angustata, Microsorum superficiale, Lecanopteris sinuosa and Drynaria sparsisora are the species of Polypodiaceae recorded. Meanwhile, the other families each consists of only one species, i.e., Aspleniaceae (Asplenium nidus), Nephrolepidaceae (Nephrolepis biserrata), Davalliaceae (Davallia divaricata) and Orchidaceae (Dendrobium crumenatum). The species that are distributed in most quadrats are Asplenium nidus, Pyrrosia angustata, Nephrolepis biserrata, Leconopteris sinuosa, Drynaria sparsisora, Dendrobium crumenatum and Davallia divaricata. In addition to its occurrence in seven quadrats, Asplenium nidus inhabited also seven of the ten host-tree species. The epiphyte having the highest Prevalence Value was Lecopteris sinuosa. Five species of epiphytes, respectively, occurred on the bases of trees and tree, and only four species was recorded in the tree crowns."

"Usaha perdagangan kakilima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini. Di Jakarta khususnya di Pasar Minggu usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Jakarta tetapi juga banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan berjualan sebagai pedagang kakilima. Mereka menempati suatu lokasi tertentu ditempat umum membentuk sebuah lingkungan pasar kakilima, yang didalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesuku bangsaannya. Kemajemukan jenis kegiatan usaha ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya yang juga merupakan pengelompokan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa yang memiliki seorang Ketua Kelompok Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa tersebut sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua Kelompok dengan warga dalam kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron - klien yang bersifat hubungan bapak - anak. Dalam kehidupan kelompok tersebut timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh Ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya tersebut maka para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasar kakilima tersebut. Salah satu sifat pedagang kakilima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi di tempat-tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempat tersebut melanggar Peraturan Pemda DKI No.11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, menimbulkan sampah yang mengganggu kebersihan dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang demikian ini khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang disebut dengan Koordinator Pedagang yang secara tidak resmi ditunjuk oleh aparat setempat untuk mengelola pedagang kakilima. Sebagai Koordinator maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kakilima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang, pembayaran cukai dan sebagai perantara ( brokerage ) bila ada masalah antara pedagang dengan aparat. Hubungan yang terjadi antara pedagang kakilima dengan Koordinator pedagang ini merupakan hubungan patron-klien dimana sebagai klien maka para pedagang merasa tergantung kepada patron mengenai kegiatan usahanya tersebut. Sebagai timbal balik atas jasa patron ini maka para pedagang membayar uang cukai kepada Koordinator pedagang ini. Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk tersebut baik yang bersumber dari kesepakatan dalam kehidupan kelompok suku bangsa maupun aturan yang diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kakilima. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kakilima di Pasar kota pasar Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baik Koordinator Pedagang maupun ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang kakilima sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perlindungan agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan hal ini mereka dapatkan dengan adanya perlindungan dari Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin kelancaran usaha dan menghindari persaingan yang tidak sehat serta meningkatkan kesejahteraan dan bantuan modal, mereka peroleh dari kegiatan Kelompok Suku Bangsa yang dpimpin oleh Ketua Kelompok Suku bangsa. Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terjadinya konflik antar suku bangsa dalam lingkungan pasar kakilima karena adanya kesadaran untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku umum dan lokal serta menekan kemenonjolan identitas suku bangsanya. Corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya dengan kata lain setiap masyarakat memiliki corak keteraturan sosial masing-masing. Dengan demikian dalam upaya pembinaan kamtibmas yang dilakukan oleh Polri tidak bisa memberlakukan pola yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak dapat menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Markas Besar Polri yang berlaku seragam secara nasional tetapi harus dijabarkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta corak keteraturan sosial yang berlaku dalam masyarakat yang dibina. Sehingga upaya pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien dan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi baik sumber daya manusianya, dukungan materiil dan anggaran yang cukup."