Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan hukum ini menggunakan metode penulisanYuridis- Normatif, dengan sumber-sumber dari peraturanperundang-undangan, buku-buku, dan makalah. Penulisan inibertujuan untuk melihat efektivitas dan peran pidana dendadalam PJN jika dibandingkan dengan perkembangan yangterjadi saat ini. Latar belakang penulisan ini karenaNotaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untukmembuat suatu akta atau perjanjian yang mempunyai kekuatanhukum. Sifat dari akta atau perjanjian yang dibuat olehatau dihadapan notaris adalah kuat. Selain mempunyaikewenangan yang besar untuk membuat akta otentik, jugamempunyai tanggung jawab yang besar. Hal ini dikarenakanperan notaris adalah untuk memberikan pelayanan umum kepadamasyarakat. Besarnya tanggung jawab notaris menjadikannotaris harus berhati-hati dan seksama dalam membuat suatuakta. Hal ini tidak luput dari perhatian pembuat UndangUndang.Peraturan yang mengatur tentang notaris adalahPeraturan Jabatan Notaris(PJN), didalamnya terdapat sanksiyang akan dijatuhkan jika terjadi pelanggaran oleh notaris.Salah satunya adalah sanksi denda, yang juga merupakansanksi pidana pokok dalam Hukum Pidana. Sanksi pidana dalamPJN sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan oleh kurangefektifnya pengawasan oleh Pengadilan Negeri kepadanotaris, dan kurang pentingnya kedudukan pidana denda dimasyarakat karena dianggap tidak dapat memenuhi rasakeadilan. Perkembangan yang terjadi adalah pidana dendamulai dilirik sebagai pidana yang dapat memberikan suatuhukuman kepada pelanggar peraturan, dengan ketentuanbesarnya denda disesuaikan dengan perkembangan perekonomianmasyarakat Indonesia. Hal ini akan berpengaruh pada PJN,PJN diharapkan akan dapat menyesuaikan dengan perkembanganyang terjadi."

"Pidana denda adalah jenis pidana yang tergolong tua dalam pelaksanaannya di berbagai negara, dan secara umum bermula dari hubungan keperdataan, yakni berupa ganti kerugian, seterusnya ikut campurnya pemerintah dalam hal ganti kerugian itu. Dalam perkembangannya, sekurangnya ada empat fase sejarah pertumbuhannya yakni pada awal abad pertengahan hingga akhir abad pertengahan. Pada tahun 1600 sampai abad kedelapan belas dengan ditandai berkembangnya aliran klasik.Perubahan pemikiran dalam hukum pidana diwarnai oleh berbagai aliran, terutama aliran klasik, aliran modern dan aliran kontrol sosial, dan perkembangan yang terakhir ini ialah, memandang hukum pidana sebagai suatu konsep pengendalian sosial. Sehubungan dengan tujuan dari pelaksanaan pemidanaan maka pidana penjara mendapatkan sorotan, terutama oleh gerakan Abolisionis yakni suatu gerakan yang berkeinginan untuk menghapuskan pidana penjara dengan suatu alternatif baru dari pidana perampasan kemerdekaan.Salah satu alternatif perampasan kemerdekaan itu ialah penggunaan lebih maksimal dari pidana denda dengan tujuan pemidanaannya, melalui pemikiran atau prinsip menghukum menjadi membina dan menjadikan terpidana sebagai subjek dari manusia seutuhnya. Perkembangan pemikiran ini dibarengi pula oleh pembaharuan hukum pidana kita dewasa ini melalui serangkaian politik kriminal, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pelaksanaan dan sistem peradilan pidana Indonesia dewasa ini.Kecenderungan dan perkembangan pidana denda mengalami kemajuan pesat, melalui serangkaian Undang-Undang di bidang Administratif dimana rumusan pidana dendanya sangat tinggi, hingga mencapai lima belas milyar rupiah, dalam Undang-Undang Pasar Modal. Namun demikian dalam hal penerapannya perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam sistem penerapan serta batas waktu pembayaran denda, demikian pula mengenai tindakan paksaan serta pedoman atau kriteria penjatuhan pidana denda tersebut. Antisipasi terhadap ini, telah dilakukan oleh Tim Rancangan KUM Pidana dengan rumusan sistem pemidanaan melalui pedoman, yakni mencantumkan pidana mati sebagai pidana khusus dan lebih banyak menggunakan pidana denda dengan sistem kategori serta membatasi dan mengganti ancaman pidana jangka pendek dengan pidana denda."

"Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 141/PID/2017/PT.DKI, dimana Notaris melakukan penggelapan sertipikat rumah milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh Notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan prefentif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh Notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta High Court Decision No. 141 PID 2017 PT.DKI. The case is about a Notary who has embezzled his client rsquo s home certificate to get advantages. His action has violated criminal law. Furthermore his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis conclude that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity."