Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang melanda banyak negara di Asia mempunyai dampak besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia terutama pada sektor perbankan. Banyak bank-bank nasional yang mengalami kesulitan. Sektor perbankan nasional telah kehilangan kepercayaan nasabahnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, kepercayaan merupakan modal penting bagi sektor perbankan. Keadaan yang makin memburuk ini menyebabkan Pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Karena bantuan ini merupakan suatu pinjaman antara kreditur dan debitor maka bantuan ini harus dikembalikan sepenuhnya. BPPN sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani BLBI ini telah membuat beberapa bentuk perjanjian dengan para debitor yang terangkum dalam PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Yang dituangkan dalam tiga bentuk perjanjian, yaitu MSAA, MRA dan APU. Masalah yang ditemukan dalam penelitian tesis ini adalah mengenai pemberian jaminan asset yang dijadikan jaminan pelunasan BLBI. Penulisan tesis ini menggunakan rnetode penelitian normatif. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan hasil dari masalah tersebut diatas. Sehingga dapat diperoleh pengetahuan hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembalian BLBI. Upaya-upaya Pemerintah melalui BPPN dalam pengembalian BLBI belum maksimal, karena banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam asset yang diserahkan tersebut."

"Women's ability has not met an adequate respect in Catholic Church. The Church structure does not fully involve women in it. This is, actually. different from Jesus' teachings and the tradition of the early Church. In New Testament, we easily find the relation between Jesus and many women. Jesus accepted and respected them, although this attitude was not in accordance with his tradition. Moreover, Jesus made them involved in the sharing of His good news even to His disciples which generated them as Apostola Apostolarum. In the early Church, women also took part in Christian communities as teachers and leaders. However, these have not been taken seriously by the Catholic Church as authoritative indications of women's role in the church. I truly believe that giving opportunity to women in the church will significantly improve the progress of the church. To acquire it is requiring the shift of its male dominated structure and even culture."

"Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan di atas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan dan bagaimana seharusnya penyelesaian utang pajak atas perusahaan yang pailit. Pokok permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan peraturan di bidang perpajakan dan peraturan di bidang kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak yang memiliki hak mendahulu pada pelunasan utang pajak atas perusahaan yang pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini juga menjelaskan pengaturan utang pajak atas kepailitan yang diterapkan di Jepang dan Singapura. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang perpajakan, dan undang-undang kepailitan, utang pajak harus didahulukan karena memiliki hak mendahulu dan penyelesaiannya tunduk dengan yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

---

Tax debt has specialties that make it different with commercial debt. Tax debt contains privilege to be fulfilled first than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about the position of tax debt in insolvency case and how it supposed to be settlement by the law. The issues would be analyzed with tax regulations and bankruptcy regulations. The purpose of this research is to know about tax debt position that has privilege in winding up process. Research method that is being used is juridical normative method, which means the research is based on regulation and library research that used secondary data. This research also explain the position of tax claims in Japan and Singapore. Based on the research of civil law, tax regulations, and bankruptcy regulations, tax debt must be fulfilled first because his privilege and winding up procedures based on process in tax regulation."

"Utang piutang merupakan hal yang biasa dalam praktekperekonomian terutama dalam menunjang pertumbuhan ekonominegara. Kreditor yang memberikan pinjaman pasti menuntutkepastian bahwa debitor akan mengembalikan uangnya dan salahsatu kepastian yang diberikan hukum adalah dengan memberikanhak atas kebendaan tertentu milik debitor untuk menjadi jaminanpelunasan utangnya. Kreditor jenis ini disebut kreditorpemegang hak jaminan atau kreditor separatis. Mereka mempunyaikedudukan yang cukup aman dalam memperoleh pelunasan piutangnyasecara utuh karena mempunyai benda tertentu yang setiap saatdapat dieksekusi sendiri bila debitor wanprestasi dan mempunyaikedudukan yang didahulukan. Dalam praktek jaminan seperti inisangat disukai. Kepailitan merupakan salah satu prosespembagian harta debitor pada para kreditor termasuk kreditorseparatis. Dalam undang-undang kepailitan (UUK) pasal 56Adiatur mengenai penangguhan dimana selama jangka waktu 90 harikreditor separatis tidak boleh mengeksekusi benda jaminannya.Selain itu UUK juga memberikan kewenangan pada curator untukmengunakan benda jaminan kreditor separatis dan bahkanmenjualnya, karena itu dalam penelitian ini akan dikajibagaimana UUK mengatur kedudukan kreditor separatis dalammemperoleh pelunasan atas piutangnya."

"Berdasarkan praktek di lapangan dan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan kredit bank mensyaratkan adanya jaminan, dimana Salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitor untuk menjamin pelunasan hutang atas kreditor adalah fidusia sebagaimana ternyata dalam Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia yang lahir dan berkembang melalui yurisprudensi di Indonesia sangat terasa dibutuhkan dikarenakan adanya kekurangan dari lembaga gadai ataupun hipotik versi KUH Perdata ataupun undang-undang.Adanya tingkat persaingan antar bank yang semakin tinggi, membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia, dimana dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan pengikatan jaminan dilakukan selain mengacu pada Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga melibatkan pertimbangan bisnis tertentu yang menyebabkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dilaksanakan tidak secara konsisten."

"Pelunasan Hutang dan Penunaian Wasiat Dalam Sistim Kewarisan Islam, skripsi Juli, 1990. Hukum kewarisan Islam merupakan bagian Hukum Kekeluargaan yang memegang peranan penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistim dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan Hukum Kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia yaitu bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia, dan akan menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang diatur menurut hukum kewarisan, karena hukum kewarisan merupakan himpunan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia oleh ahli hukum atau badan hukum lainnya. Hukum Kewarisan Islam juga merupakan hukum yang sangat penting karena hukum kewarisan mengatur masalah-masalah yang timbul setelah seseorang meninggal dunia yaitu mengenai harta peninggalan sipewaris, cara pembagian harta peninggalan tersebut dengan menghitung bagian-bagiannya secara tepat, sehingga hukum kewarisan itu digolongkan sebagai Fardhu Kifayah. Seperti yang terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya "Pelajarilah Faraa"id dan ajarkanlah kepada manusia karena merupakan dari separuh ilmu yang bermanfaat dan ia akan dilupakan, yaitu ilmu yang pertama tercabut dari umatku " Di dalam Faraa'id diatur hal-hal yang berkenaan dengan warisan (harta pusaka), ahli waris, ketentuan-ketentuan pembagian ahli waris dan pelaksanaan pembagiannya. Sebelum dilaksanakan pemabagian harta warisan kepada ahli waris maka harus terlebih dahulu dilunasi hutang-hutang si pewaris dan tunaikan segala wasiatnya. Setelah hal-hal tersebut dilaksanakan barulah harta warisan itu dibagi kepada para ahli warisnya."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran secara lengkap dan menyeluruh tentang penggadaian saham sebagai jaminan kredit di PT Bank BNI Persero. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas. Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Bank BNI dan Ruang Arsip Bagian Hukum Bank BNI. Sedangkan wawancara dilaksanakan dengan pihak Bank BNI di Kantor Pusat Bank BNI di jalan Jenderal Sudirman. Di dalam praktek perbankan di Indonesia dewasa ini, bentuk-bentuk benda yang dapat dijadikan jaminan kredit terus berkembang. Saham, baik saham atas nama (op naam), saham atas unjuk/blangko (aan toonder) maupun saham sebagai efek (saham dari Perseroan Terbatas yang sudah 'go publik', dan diperjualbelikan di Bursa Efek), adalah salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit di bank. Berdasarkan pasal 511 KUH Perdata, saham dari suatu Perseroan Terbatas adalah termasuk ke dalam golongan banda bergerak yang tidak berwujud, dan karenanya saham dapat dijadikan jaminan kredit. Di dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah-nasabahnya, Bank BNI akan meminta jaminan kredit pada nasabah tersebut. Hal ini untuk menjamin kedudukan Bank BNI sebagai kreditur agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan akibat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Jaminan kredit itu dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Dalam prakteknya di Bank BNI saham hanya dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan. Subyek yang dapat menerima fasilitas kredit Bank BNI dengan saham sebagai jaminan tambahan adalah terbatas pada Perseroan Terbatas yang membtuhkan kredit modal kerja, dalam rangka ekspansi dan akuisisi. Bagi Perseroan Terbatas yang tertutup, saham yang dijadikan jaminan kredit haruslah saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas (debitur) itu sendiri. Bagi Perseroan Terbatas yang telah 'go public' saham yang dijadikan jaminan tidak harus dari saham yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut. Pengaturan mengenai hal ini terdapat di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/68/KEP/DIR tanggal 7 September 1993 Tentang saham sebagai agunan tambahan kredit. Karena saham adalah tergolong ke dalam benda bergerak yang tidak berwujud, maka pengikatan saham sebagai jaminan kredit adalah dengan gadai. Gadai adalah lembaga jaminan kebendaan untuk benda bergerak. Dalam prakteknya di Bank BNI terdapat perbedaan tata cara penggadaian, waktu lahirnya hak gadai dan tata cara eksekusi (apabila debitur wanprestasi) dalam hal penggadaian saham atas nama, saham atas unjuk/blangko dan saham sebagai efek, sebagai jaminan kredit di Bank BNI. Perbedaan ini timbul karena adanya karakter yang khas dari masing-masing jenis saham. Bank BNI memiliki kebijaksanaan kredit (credit policy) yang konservatif dan ideal dalam menerima dan menentukan nilai saham yang dijadikan jaminan kredit Apabila dengan adanya fluktuasi harga saham akhir akhir ini, tentu penilaian atas saham yang dijadikan jaminan kredit akan seteliti mungkin, sehingga Bank BNI dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan di kemudian hari."