Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aparatur lebih didasarkan pada pemerataan kuantitas pada setiap unit organisasi tanpa memperhatikan prioritas unit organisasi mana yang lebih membutuhkan. Disamping itu penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian pegawai. Dalam hal pengembangan aparatur, Pemerintah Kota Depok belum menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi dana pengembangan SDM (aparatur), sehingga Pemerintah Kota Depok kurang memberikan kesmpatan kepada pegawai untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan upaya-upaya yang serius dalam hal pemberdayaan aparatur.Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan di Kota Depok belum akan berjalan sebagaimana mestinya, bila tidak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam hal pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Depok.

---

This research was focused its attention on the effort of the City Administration of Depok to anticipate the regional autonomy. This research is conducted by examining the how the City Administration of Depok empower its apparatus, the empowerment of local government and its development.

To answer the research problem, this study examine the placement of local government apparatus that cover: suitability of placement /position of civil servant with their educational background, skill, and the suitability of the civil servants with their work load, and the apparatus development through formal and non formal education.

The type of research employed in this study is descriptive-quantitative. The number of samples in this research was 97 persons. The technique ofthe sampling is stratified random sampling. Data collection was conducted using questioner as its main instrument completed with interview and library study. Then, qualitative data were gained and processed with analysis technique of descriptive-quantitative and presented in the table.

Results of the research indicated that the apparatus placement is more based on the quantity distribution ofeach organization unit regardless the priority of which organization unit that more needs them. In addition, the civil servant placement is less suitable with their educational background and skill. In the case of apparatus development, the Administration City of Depok has yet to show a serious commitment. Is was seen from the little fund allocation for the human resources of the apparatus so that the City Administration of Depok less pay attention to opportunity to continue / take formal and non formal. Hence, it can be concluded that the City Administration of Depok has yet to make a serious effort in developing its apparatus.

This implied that the implementation of regional autonomy of Depok in the future will have not run as it is expected, when a systematic effort of apparatus development of the Administration City of Depok is not conducted."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintahmerasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengancara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan haktanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif danefisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan HakTanggungan dengan sistem elektronik terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dalam layanan Hak Tanggungan, selain itu tesis ini juga akan membahas mengenai kesiapanpemerintah dalam penyelenggaraan layanan Hak Tanggungan berbasis sistem elektronikterutama dalam hal pengamanan dokumen elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yangbersifat yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisismaka pemberlakuan layanan Hak Tanggungan ini menyebabkan prosedur penyampaian AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan menjadi dapatdilakukan melalui sistem elektronik serta adanya pemisahan yang lebih tegas antara prosespenyampaian APHT dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan. Kesiapan pemerintah dalampenyelenggaraan sistem elektronik wajib memenuhi syarat minimum yang diatur oleh undangundangtermasuk syarat keamanan terutama pada pengamanan dokumen elektronik yangditerbitkan, dan hal ini terlihat dengan adanya kewajiban pemberian tanda tangan elektronik padadokumen elektronik yang diterbitkan oleh sistem layanan Hak Tanggungan secara elektronik.

---

ABSTRACTThe development of science and technology in society made the government feel the need toaccommodate the law development in facing the digital era by implementing and utilizinginformation technology within mortgage service procedure so that it can be integratedelectronically to become more effective and efficient. This thesis will analyze the legalimplication of the implementation of mortgage service with electronic system to PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)s role in mortgage service, in addition this thesis will also discussthe governments readiness in implementing the electronic system-based mortgage serviceprocedure, especially in terms of securing the electronic documents. This is a normative legalresearch with an analytical descriptive research type. Based on the analysis result, theimplementation of this new mortgage service procedure causes the act of submitting the AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) by PPAT to the Land Administration Office can be madethrough the electronic system and a more assertive separation between the act of submittingAPHT with the registration process. Governments readiness in implementing electronic systemmust meet the minimum requirement stipulated by law including the security related requirement,especially security concerning the electronic documents, and this is evident by the obligation toprovide digital signatures on electronic documents issued by the electronic system-basedmortgage service procedure."

"Skripsi ini membahas peran mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di bidang lingkungan hidup serta peran mediator dalam proses mediasi. Di dalamnya akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan mediasi dalam Undang-Undang Lingkungan Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, selain itu juga akan dibahas mengenai peran BPLHD (instansi pemerintah) sebagai mediator lingkungan. Untuk lebih memahami pembahasan yang ada, akan dianalisa sebuah proses mediasi atas sengketa lingkungan yang terjadi antara warga desa Giriasih dengan beberapa industri tekstil di daerah Bandung Barat.Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan guna memperoleh gambaran secara kualitatif mengenai bagaimana berlangsungnya suatu proses mediasi.

---

The focus of this study is the role of mediation as an Alternative Dispute Resolution in Environmental Law and the skills of mediator. This study will discuss about how the regulations of mediation in Environmental Act No. 23 Tahun 1997 and in PP No. 54 Tahun 2000 give an access to justice to the society in Indonesia, and also will be discuss about the role of BPLHD (a government civil administration authority) as an environmental mediator. To make this study more contextual, the study will be applied in a mediation case analyses, which was happened between the villager of Giriasih and some textile industries in west Bandung.This is a juridical - normative research which means that this research is more emphasize to the secondary data, specially the primary material law, such as the regulations. This is also a descriptive research which held to have a qualitative description about how a mediation process works. "

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.

Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions."

"ABSTRAKPendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastianhukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan* Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanahdilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakankegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantuantara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagaimitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian inidilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan PejabatPembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai MitraKerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapioleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pelaksanaanpendaftaran tanah di kota Padang.iii)Usaha yang dilakukanPejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi kendalatersebutPengumpulan data dilakukan dengan mengkaji datayang ada dalam peraturan Perundang-undangan dan melakukanwawancara berdasarkan daftar pertanyaan langsung kepadapejabat yang terkait.Diperoleh hasil bahwa:i)Dalampendaftaran tanah untuk pertama kali Pejabat Pembuat AktaTanah berperan secara tidak langsung.Pejabat Pembuat AktaTanah hanya membantu sebagian kegiatan pendaftarantanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara langsungdalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, ii)Kendala yangdihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah:a)Tidak semua anggotakaum menyetujui peralihan hak.b)Belum sepakatnya mengenaiuang jasa PPAT dengan pemilik tanah, c)Pemilik tanah belummemenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.d)Belumseragamnya penafsiran mengenai peraturan dibidangpendaftaran tanah.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat PembuatAkta Tanah: a)Menyerahkan kepada anggota kaum untukmenyelesaikan sengketa yang terjadi setelah itu barudilakukan peralihan hak atas tanah.b)Musyawarah antaraPejabat Pembuat Akta Tanah dengan pemilik tanah mengenaiuang jasa PPAT. c) Memberi tahukan kepada para pihak untukmemenuhi kewajiban masing-masing.d)Diperlukan pendekatandan kerja sama yang baik antar lembaga terkait demikelancaran proses pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat AktaTanah sebagai pejabat umum yang berwenang- membuat aktapemindahan dan pembebanan hak atas tanah.Pejabat PembuatAkta Tanah membantu Kepala Kantor Pertanahan dengan membuat akta yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan."

"Penelitian ini mengkaji tentang peran assosiasi lokal di daerah tingkat II dalam mendukung Pemerintah Dearah menyelenggarakan otonomi daerah. Pengkajian ini di dasari oleh pendekatan teoritis yang melihat assosiasi lokal sebagai salah satu dimensi dari otonomi daerah: Dimensi Lingkages. Hasil akhir penelitian ini tidak saja diharapkan untuk mengetahui peran assosiasi lokal tersebut tetapi juga untuk mengembangkan suatu model penyelenggaraan otonomi daerah (melalui penyelenggaraan urusan yang didesentralisasikan) yang didalamnya terdapat ruang bagi peran serta assosiasi lokal. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap (tahun) tahap pertama dilakukan studi eksplorasi dengan menggunakan tekhnis survey kepada berbagai jenis aslok di daerah. Dengan menggunakan kuesioner dan diskusi kelompok terarah (FGD) dikumpulkan berbagai informasi tentang profil aslok, Profit pemda di mata aslok, dan pola hubungan yang berkembang. 8 daerah tingkat 11 baik kabupaten percontohan otonomi daerah dan kodya dijadikan daerah penelitian. Mereka terletak di dalam dan luar jawa. Hasil penelitian tahap satu menjadi dasar bagi penelitian tahap 2 yang lebih banyak dilakukan dengan penelitian tindakan dan metode Snow ball untuk menghasilkan suatu model dan sekaligus modul sebagai bentuk kongkrit dari model tersebut. Karena sifat yang lebih banyak operasional dan praktis, maka pemusatan studi pada satu bidang yang dalam hal ini adalah sektor ketenagakerjaan. Disamping itu, karena sebagian besar dana digunakan untuk proses produksi modul dan penyertaan masyarakat dan pemda dalam proses penelitian, maka penelitian tahap dua ini dilakukan di satu daerah tingkat II, yaitu Kodya Surakarta, yang menjadi daerah persiapan percontohan Otonomi Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompleksitas penerapan otonomi daerah meyakinkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah sendiri tidak bukanlah pendekatan yang efesien. Dalam hal ini diperlukan pelibatan peran Aslok di daerah. Namun demikian, karena sifat dan sikap Aslok dan Pemda dalam hubungan kedua-nya selama ini kurang harmonis, maka diperlukan pengembangan lain dari dimensi lingkungan yaitu agen yang bisa memprakarsai pengembangan potensi lingkages yang sudah ada di daerah dalam rangka mendukung pencapaian otonomi yang sesungguhnya."

"Sertipikat adalah tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, diberi sampul dan dijilid menjadi satu, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan alat bukti yang kepemilikan tanah yang kuat bagi pemegang haknya. Sertipikat cacat hukum merupakan sertipikat yang diterbitkan secara keliru. Sertipikat palsu dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: sertipikat palsu, sertipikat asli tapi palsu dan sertipikat ganda. Keberadaan sertipikat palsu umumnya baru diketahui ketika terjadi sengketa atas tanah yang bersangkutan. Terbitnya sertipikat cacat hukum ini membuka peluang terjadinya sengketa. Sengketa pertanahan adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak yang berlawanan dalam hal penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang harus diselesaikan baik melalui cara musyawarah maupun melalui pengadilan. Dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi rakyat serta untuk memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, maka Badan Pertanahan Nasional selaku satu-satunya lembaga negara penyelenggara pendaftaran tanah wajib berperan aktif dalam meningkatkan pelayanannya serta secara aktif menghilangkan praktek penerbitan sertipikat cacat hukum dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat terbitnya sertifikat cacat hukum ini.

---

Certificate is proof of right to a copy of the book consists of measuring the land and letters, were given a cover and bound together, issued by the National Land Board. A certificate of Land Rights is evidence that land ownership is robust to the right holder. Illegitimate certificate is a certificate issued erroneously. Illegitimate certificates can be classified into 3 (three), namely: false certificates, real or fake certificates and doubled certificates. The existence of illegitimate certificate is generally known when a dispute over land in question. Issuance of illegitimate certificate opens the possibility of dispute. Land disputes are disputes between two or more parties who feel aggrieved parties or the opposite in terms of usage and control rights over the land, which must be resolved either through consensus or through a court. With a view to ensuring legal certainty for the people and to provide protection for holders of land rights, the National Land Board as the only institution of compulsory land registration, the host country plays an active role in improving service and actively eliminate the practice of issuance of illegitimate certificates and resolve disputes arising from the issuance of the illegitimate certificates."