Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 144050 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Letty Yusniar Wahab
"ABSTRAK
Sebagai pelaksana Program Penjaminan terhadap
Kewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lain
melaksanakan restrukturisasi asset serta menjual
asset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank di
likuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukan
nasabah penyimpan dana yang telah dibayarkan
kewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yang
belum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagai
pihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalam
penyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahulu
haknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu),
dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnya
telah habis, sehingga kedudukan Pihak
Terkait yang bukan pemilik/pemegang saham bank
menjadi tidak terlindungi (dirugikan). Permasalahan
dalam tulisan ini, apakah kreditur-Kreditur yang
termasuk pihak terkait mendapatkan perlindungan hukum
terhadap jaminan pembayaran piutang-piutangnya ?
bagaimanakah posisi BPPN pada saat likuidasi sebagai
Lembaga Pelaksana Penjaminan yang mengambil alih hak tagih bagi bank-bank penerima BLBI ? Untuk menjawab
permasalahan tersebut dilakukan penelitian melalui
metode kepustakaan dengan mencari data-data yang
bersumber dari bahan-bahan hukum primer, hukum
sekunder dan hukum tertier, serta melalui metode
pendekatan analisis, sehingga mendapatkan hasil
penelitian, bahwa terdapat dualisme dalam proses
likuidasi bank, di satu pihak berdasarkan kewenangan
BPPN, di lain pihak berdasarkan ketentuan PP No. 25
Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran
Dan Likuidasi Bank; Yang menyebabkan para pemegang
saham bank (Pesero) kedudukannya menjadi tidak
terlindungi akibat adanya ketentuan yang diatur dalam
program penjaminan pemerintah dihubungkan dengan
proses penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN."
2003
T37733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aad Rusyad Nurdin
"ABSTRAK
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan
tahun 1997 merupakan penyebab utama memburuknya kondisi
sektor perbankan nasional. Krisis yang terparah dalam sejarah
perbankan Indonesia menyebabkan banyak bank dicabut izin
usahanya, dibekukan kegiatan usahanya dan dimerjer antar
bank. Dampak ikutan dari penutupan bank-bank tersebut terjadi
rush secara besar-besaran sehingga mengakibatkan kepercayaan
masyarakat pada perbankan nasional mencapai titik terendah.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut berbagai
upaya penyehatan perbankan digulirkan Pemerintah antara lain
dengan pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional, program
restrukturisasi perbankan dan pemberlakuan Program Penjaminan
Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Blanket Guarantee). Dengan
latar belakang permasalahan tersebut dirasa perlu meneliti
bagaimana pelaksanaan Program Penjaminan Bank Umum ini.
Dengan pendekatan penelitian normatif yang bersifat
deskriptif analitis didapat hasil penelitian sebagai berikut.
Tujuan dari diberlakukannya Program Penjaminan Bank Umum ini telah mencapai apa yang diharapkan yaitu dapat memulihkan
kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.
Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terus
meningkatnya dana pihak ketiga pada perbankan nasi.onal. Saat
ini Program Penjaminan Bank Umum telah berlangsung lebih dari
5 tahun, seiring dengan telah pulihnya kepercayaan masyarakat
dan amanat Undang-Undang Perbankan tentang pembentukan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta persaingan usaha yang
sehat maka dipandang perlu untuk meninjau kembali cakupan
dari Program Penjaminan ini dari jaminan yang sangat luas
(blanket guarantee) menjadi jaminan yang terbatas (limited
guarantee) dan secara bertahap akan digantikan dengan LPS."
2003
T36631
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2001
S22770
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1998
S23347
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1998
S23224
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Hestiningsih
"Penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan antara lain dilaksanakan dengan Ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam ketentuan ini diatur tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Negara sebagai upaya penyelesaian utang pajak termasuk pelaksanaan dari hak mendahulu negara untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Beberapa tindakan tersebut ternyata berhadapan dengan kepentingan Bank selaku Kreditur. Hal ini terjadi dalam hal upaya memperoleh pelunasan utang pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang juga debitur atau penjamin kredit. Atas kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan normatif emphiris, dan analisa atas data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan, dengan didukung data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada. Dari Penelitian tersebut diketahui bahwa ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa potensial menimbulkan resiko yang merugikan Bank apabila untuk pelunasan atas utang pajak, Negara mengupayakan dari harta penanggung pajak yang merupakan agunan kredit dan atau dilaksanakan dengan penyanderaan terhadap penanggung pajak debitur."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T16288
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prihatin
"Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan upaya penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Prosedur yang ditempuh setelah pencabutan izin usaha bank adalah likuidasi bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi dengan masa kerja selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 180 hari.
Dikarenakan berbagai kendala, hingga berakhirnya masa kerja dari Tim Likuidasi, masih terdapat aset BDL yang belum dicairkan dan kewajiban kepada Pemerintah yang belum dilunasi. Dalam rangka meminimalkan kerugian negara, pemerintah dalam kedudukannya sebagai kreditur mayoritas mengambil alternatif penyelesaian likuidasi dengan menerima penyerahan sisa aset BDL dari pihak Tim Likuidasi. Sebagai tindak lanjut dari serah terima sisa aset BDL, mengingat hampir keseluruhan BDL nilai asetnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban BLBI-nya, Pemerintah seyogyanya menempuh upaya-upaya lain yang efektif dan efisien guna memaksimalkan pengembalian BLBI yang telah dikeluarkan.
Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan meminta pertanggungjawaban dari organ BDL, khususnya pemegang saham BDL, yang sesuai doktrin piercing the corporate veil, pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (perdata) maupun pidana, dalam hal terbukti turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal ini terdapat dua jalur yang bisa ditempuh oleh Pemerintah, yaitu jalur perdata dan pidana. Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penulisan tesis ini juga meneliti mengenai apakah dengan telah terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menjamin permasalahan yang terjadi pada BDL tidak akan terulang lagi.

In mid 1997 Indonesia was hit by a monetary crisis where one of the sectors worst affected was the banking sector. To overcome this crisis, one of the policies that was done by the government was to revoke the business license of 16 private banks, which is known as Bank Dalam Likuidasi (BDL) or Liquidated Banks, which was followed by the Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) or Liquidity Aim of Bank Indonesia policy. The procedure after revoking the business license is bank liquidation. Bank Liquidation is carried out by Liquidators with a working period of 5 years which can be extended for 180 days. Because of various constraints, hitherto the end of the Liquidators working period, there remains BDL assets that have not been able to be liquidated and liabilities to the government that have not been settled.
In order to minimize state losses, the government acting as the major creditor took alternative liquidation settlement by receiving the rest of the remaining BDL assets from the Liquidators. To follow up the transfer of BDL?s remaining assets, considering almost all BDL?s asset value is by far smaller than it?s BLBI liability, the Government should use other efforts that are efficient and effective to obtain maximal returns from BLBI that has been given.
One effort that can be undertaken is to ask for the responsibility from BDL organs, especially from owners of BDL, which is in accordance with "piercing the corporate veil" doctrin, owners, directors, and commissioners can be held personally (privately) and publicly responsible, if proven to be personally involved in causing financial difficulty that was faced by their banks or is the culprits of the banks to be default. In this case there are two alternatives that can be taken by the Government, that is privately and publicly. Moreover, this thesis examines whether if through Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) or Indonesia Deposit Insurance Corporation, has been able to guarantee that the problems caused like the BDL case will not occur in the future.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28055
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Irma Sukardi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
S23734
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>