Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBeberapa tahun belakangan ini peranan pajak sebagai sumber pembiyaan dalam negeri sudah menjadi andalan yang utama. Pajak sudah menjadi salah satu sumber utama untuk mengisi angka-angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan pun harus bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan yang sudah ditetapkan setiap tahunnya dalam angka-angka APBN tersebut. Salah satu langkah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua adalah dengan meningkatkan penagihan terhadap para penanggung pajak yang masih mempunyai utang pajak agar rencana penerimaan pajak bisa tercapai setiap tahunnya.Pembahasan dalam tesis ini dibatasi pada suatu tinjauan pelaksanaan penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua dalam menghimpun penerimaan pajak dari utang-utang pajak yang belum dilunasi oleh para wajib pajak serta kendala-kendalanya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dan empiris. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi bahan-bahan pustaka dan emperis dilakukan wawancara terutama dari pejabat/petugas pajak yang menangani utang-utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua untuk selanjutnya dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif-kualitatif.Berdasarkan hasil pembahasan bahwa penagihan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua dapat membantu pengurangan utang pajak yang masih tertunggak walaupun setiap tahunnya utang pajak terus bertambah. Pelaksanaan penagihan melalui Surat Tegoran, Paksa, Sita dan Lelang masih banyak mengalami hambatan termasuk hambatan pelaksanaan di lapangan dan juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu masih diperlukan adanya pengaturan administrasi perpajakan melalui peraturan perundangundangan yang berlaku agar upaya penagihan pajak dapat lebih efektif dan lancar sehingga utang pajak dapat semakin berkurang setiap tahunnya."

"Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

---

This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue."

"Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas yang unik yaitu bertugas melakukan Collection (Budgetair) mengisi kas negara, namun disisi lain juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari sisi pemungutan pajak itu sendiri dibutuhkan kekuasaan, namun disisi lain harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baik waktu menunggu Wajib Pajak saat melaporkan kewajiban perpajakan perlu diperhatikan. Semakin singkat waktu menunggu adalah semakin baik. Untuk mengetahui waktu tunggu yang lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya diperlukan suatu analisis model antrean.Penelitian ini adalah menggambarkan tentang model antrean yang sedang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang sedang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi Dua. Untuk mengetahui tingkat kesibukan dan waktu menunggu yang lebih singkat diperlukan suatu solusi alternatif model yang optimal.Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian evaluasi. Metode tersebut dapat menggambaran tingkat kesibukan dan waktu menunggu dari model antrean yang sedang diterapkan. Dengan metode itu pula, model antrean alternatif yang lebih optimal dapat ditemukan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

---

DJP have unique duties, that is, to collect money for treasury and have to delivery service, at the other side. From the collection function side, it is need power, but from the other side, it is must to be deliver excellent service.In order to delivery excellent service, it is important to consider taxpayer?s waiting time in reporting their tax obligations. The less time to be spent is the better. It is needs an analysis to know how short the time that to be spent in compare with another. This study is a description on queuing model that have been applying by KPP Jakarta Setiabudi Dua. The purpose of the study is to find the level of occupied time and waiting time that being happen in KPP Jakarta Setiabudi Dua. The queuing model is necessary to find the sorter service and waiting time as an optimal alternative solution.The research method is quantitative description using the evaluation method approach. The method can describe the level of occupied time and waiting time of applying queuing model. Using the method too, it can be discover a more optimal alternative solution to improve service quality. Calculation using the alternative queuing model, finds the same occupied time or constant. Employee?s workload, therefore, is still the same. From time perspective, the calculation finds the sorter waiting time. Base on time that can be save, the effectiveness of the alternative model is higher at peak report period than dip report period. The calculation result is shows, that at dip report period (expired report date), waiting time can be save about 6 second, but at peak period (on terminate date), the sum waiting time that can be save near to 0,555 hour or 33 minutes and 18 seconds.Finally, the improvement of service quality basically not need to spend more additional cost, such as adding the sum of officer, adding the service line, or extending of timework. Unlikely, the improvement of service quality can be achieve by altering the queuing model, that is, the old model by tax line must to be replaced by multiple tax line. In addition, the change that has to be done is decrease of the sum of officer on period after expired reporting date."

"Modernisasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua merupakan upaya untuk terus mengembangkan dirinya menjadi kantor pelayanan pajak masa depan yang lebih baik, yang dapat dipandang sebagai learning organization. Namun penerapan learning organization terutama di organisasi publik bukanlah suatu hal mudah. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diantisipasi yakni hambatan pada level organisasi dan level individu.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membahas penerapan Learning Organization, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Berdasarkan program-program modernisasi yang diaplikasikan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, maka penelitian ini menggunakan dasar teori yang relevan dengan aplikasi koseptual dari Learning Organization menurut M.J. Marquardt (1996).Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat deskriptif, dengan survei menggunakan instrument learning organization profile dan perhitungan menurut skor M.J. Marquardt. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan terhadap nilai rata-rata organisasi didunia menurut hasil penelitian M.J. Marquardt. Analisis hasil penelitian dilihat dari 2 sisi, yaitu persepsi seluruh karyawan sebagai responden serta persepsi 3 kelompok responden secara proposional berdasarkan kategori jabatan yaitu Pimpinan, Account Representatif/Fungsional dan Pelaksana.Populasi penelitian adalah seluruh karyawan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner secara lengkap telah memenuhi syarat minimum tabel Krejcie.Hasil analisis dengan metode kuantitatif sebelumnya kemudian dilakukan pembahasan melalui Focus Group Discussion dengan para pimpinan, petugas AR dan pelaksana di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tujuan dilakukan FGD adalah untuk memperkuat validitas hasil penelitian mengenai kenyataan tingkat LO, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta saran-saran yang diberikan untuk lebih meningkatkan penerapan LO di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.Hasil penelitian berdasarkan jawaban seluruh responden adalah bahwa tingkat penerapan aspek dinamika pembelajaran diperoleh nilai rata-rata 22,51, aspek transformasi organisasi 23,26, dan aspek teknologi diperoleh 23,71. ehingga nilai ratarata ketiga aspek tersebut berada didalam range nilai rata-rata organisasi dunia menurut hasil penelitian Marquardt. Sedangkan nilai rata-rata kedua aspek lain yaitu aspek pemberdayaan manusia adalah 21,01, dan aspek pengelolaan pengetahuan adalah 19,89, yang keduanya berada dibawah range nilai rata-rata penelitian Marquardt. Secara keseluruhan, kelima aspek LO telah diterapkan cukup baik di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Tingkat penerapan Learning Organization di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua berdasarkan hasil analisis jawaban 3 level jabatan yaitu pimpinan, AR/Fungsional dan Pelaksana, adalah bahwa dilevel pimpinan, tingkat penerapan kelima aspek LO telah baik diterapkan dan tidak ada hambatan yang berarti. Dilevel AR/Fungsional diperoleh hasil bahwa hanya aspek pengelolaan pengetahuan dan pemberdayaan manusia dikategorikan cukup, sedangkan ketiga aspek LO lainnya dikategorikan telah baik diterapkan. Sedikit hambatan pada aspek pemberdayaan manusia ditunjukkan pada kurangnya reward system, dan pada aspek pengelolaan pengetahuan ditunjukkan pada kurang terselenggara acquisition knowledge akibat fungsi seksi PDI belum berjalan dengan baik, serta transfer and utilization knowledge yang terhambat akibat kurangnya koordinasi antar AR dengan fungsional pemeriksa.Hal yang perlu mendapat perhatian pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil persepsi responden di level pelaksana diketahui bahwa tingkat penerapan kelima aspek LO berada dibawah nilai rata-rata. Dan berdasarkan klasifikasi Marquardt hanya aspek transformasi organisasi dan teknologi yang cukup diterapkan, sedangkan ketiga aspek lainnya dikategorikan buruk. Kenyataan dilapangan dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan keahlian pegawai yang belum merata, kurangnya motivasi dalam bentuk reward system, kurangnya keseimbangan antara kebutuhan individu dan organisasi, sistem promosi dan mutasi yang kurang memotivasi, kurangnya scanning imperative, kurang kesesuaian antara diklat yang diadakan dengan keahlian yang dibutuhkan, serta kurangnya peran pimpinan sebagai transformational leader.Faktor-faktor yang mendorong KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai LO dari sisi organisasional yaitu modernisasi yang dilakukan dalam bentuk perubahan struktur menjadi lebih fleksibel dan sesuai fungsi, adanya jabatan AR dengan SDM yang berkualitas, perubahan remuneration system yang memotivasi, penerapan kode etik yang mendukung budaya perbaikan citra aparat, serta pengaplikasian SI DJP dengan teknologi tinggi. Sedangkan dari sisi individual adalah tacit yang mendukung pembelajaran, keinginan untuk mengembangkan kapasitas diri serta adanya sikap mau bekerjasama secara tim.Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization telah cukup baik menerapkan kelima aspek LO, meskipun di sisi pemberdayaan manusia masih belum diterapkan reward system yang baik, dan di sisi pengelolaan pengetahuan belum terselenggara acquisition serta transfer and utilization knowledge dengan baik. Sedangkan untuk tingkat pelaksana, penerapan LO masih dirasakan kurang dari ketiga aspek selain aspek transformasi organisasi dan teknologi. Sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan agar KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai Learning Organization mampu mencapai tujuan organisasi yaitu pelayanan yang optimal, peningkatan kinerja serta peningkatan penerimaan pajak, serta dapat mewujudkan visi untuk menjadi public service yang berstandar internasional, baik dari sisi kualitas aparat maupun manajemennya.

---

Modernization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two (STO of Jakarta Gambir Two) is a sustainable effort to develop and become better tax office service in the future, that will be perceived as a learning organization. However, to implement learning organization particularly in public organization is not an easy effort. There are several obstacles to encounter, obstacles in the organization level and in the individual level.The research purpose is to know and to explain the implementation of Learning Organization, the factors those encourage as well as inhibit Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Based on modernization programs application in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, therefore this research is applying relevant basic theory and concept of Learning Organization according to M.J.Marquardt (1996).The research method is descriptive quantitative method, which the survey is using instrument learning organization profile and calculation score according to M.J.Marquardt. This research result further will be evaluated by comparing with the average value of organizations worldwide according to M.J.Marquardt research result itself. Analysis of research result will be identified from 2 sides, perception of the whole employees as the respondent and perception of 3 groups of respondent proportionally based on occupation category i.e. the Leader (manager level), Account Representative/Functional level and lower level of employee. Research population is the entire staffs of Small Tax Office of Jakarta Gambir Two, with the number of respondent answering questionnaires completely has qualified the minimum requirement of Krejcie Table.Furthermore, the analysis result from the previous quantitative method will be discussed in a Focus Group Discussion (FGD) consist of the leader, AR/Functional Officer, and the lower level employee in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. FGD purpose is to strengthen the research result validity regarding LO level, determinant factor, and recommendation in order to enhance the implementation of LO in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two. Research result indicated that implementation level of learning dynamic aspect has the mean score 22.51, organization transformation aspect 23,26 and technology aspect 23.71. Therefore the mean scores of those three aspects are within the range of the mean scores of organizations worldwide according to Marquardt research result.However, the mean scores of the other two aspects i.e. people empowerment aspect 21.01 and knowledge management aspect 19.89 are below the range of Marquardt research?s mean scores. However the entire five aspects of L O have been implemented quite well in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two.The Implementation level of Learning Organization in Small Tax Office of Jakarta Gambir Two based on analysis result of the answers of 3 level respondent, is on the Leader level, implementation level of learning dynamic aspect, organization transformation aspect and people empowerment aspect, are above the average level, however, knowledge management aspect and technology aspect are on the average level. Those are indicating that the Leader level of perception toward five aspects of LO is implemented well without any significant obstacle. However on AR/Functional level, it was found that only knowledge management and people empowerment aspect is on the average value of organizations worldwide, the other three LO aspects are above the average value. A little bit obstacles are indicating by not sufficient in reward system from people empowerment aspect, and not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge from knowledge management aspect.The factor to be highlighted in this research that based on respondent perception result on the lower level employee, the implementation of entire five aspects of LO are below the average value and based on Marquardt classification, only organization transformation aspect and technology aspect are sufficiently implemented (fair), the three other aspects are categorized as poor. The fact that knowledge level and employee skill are not equally distributed, lack of motivation due to the reward system, lack of balance between organization need and individual need, promotion and transfer system that is not encouraging motivation, lack of scanning imperative, not match between the employee training and the skill required, and lack of leader role as a transformation leader.The factors that are encouraging Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as Learning Organization from the organizational perspective are modernization that performed in the changing structural form to become more flexible and functional, AR position with highly qualified human resources, remuneration system change to encourage motivation, code of ethics implementation(code of conduct in working) which will increase public image, and the implementation of high technology information system (Information System of Directorate General of Taxation). Besides, from individual perspectives are tacit (individual knowledge) which is motivated learning process, self development and better team work attitude.Finally, to conclude that Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization has quite well implemented five aspects of Learning Organization, however from people empowerment aspect, not sufficiently implementing good reward system, and from knowledge management aspect, not sufficiently implementing the acquisition, transfer and utilization of knowledge. Regarding the lower level employee, LO implementation is not sufficient on the three aspects instead of organization transformation and technology aspect. Therefore, Small Tax Office of Jakarta Gambir Two as a Learning Organization needs some improvement in order to achieve its organization goal i.e. optimum service, performance increase and tax revenue increase, and also in order to realize its vision to become internationally standard public service agency, whether its fiscus quality as well as its management quality."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.

---

This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."