Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya perkawinan antar-agama yang terjadi mengundang polemik di tengah masyarakat. Persoalan perkawinan antar-agama sampai saat ini tidak di atur secara tegas dalam undang-undang perkawinan. Undangundang Perkawinan menafsirkan perkawinan beda agama secara gramatikal dalam salah satu pasalnya, yaitu bahwa perkawinan dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama calon suami dan istri yang bersangkutan, meskipun pelaksanaannya tidak semudah penafsirannya. Undang-undang ini tidak mau campur tangan dalam menyikapi masalah perkawinan antar-agama, melainkan hanya mengembalikan pengaturan perkawinan semacam itu kepada masing-masing agama. Akibatnya, peraturan lama sebelum undang-undang perkawinan ini masih digunakan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, pengaturan secara tegas mengenai boleh atau tidaknya dilakukan, prosedur dan hal lain yang mendukung masalah perkawinan antar-agama harus segera diupayakan agar tercipta kepastian hukum. Dalam rangka mengupayakan pengaturan masalah perkawinan antar-agama, terdapat berbagai kendala, antara lain larangan untuk melakukan perkawinan antar-agama oleh agama-agama tertentu. Kendala lain, jika perkawinan semacam ini di izinkan pelaksanaannya dan diatur secara tegas, hal ini sama saja dengan menurunkan martabat bangsa sebagai bangsa yang ber-keTuhanan. Namun segala rintangan yang ada sepatutnya tidak dijadikan alasan dalam upaya pengaturan ini, agar tidak terjadi kekosongan hukum. Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sebagai kesimpulan, sikap peradilan yang menjunjung tinggi diperbolehkannya perkawinan antar-agama sepatutnya dijadikan contoh dalam upaya pengaturan masalah perkawinan antar-agama."

"Penegakan hukum terutama hukum pidana merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi individu, masyarakat dan negara. Saat ini telah terjadi pergeseran sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif menjadi restoratif dan rehabilitatif atau berorientasi pada pemulihan. Pendekatan penegakan hukum tersebut berfokus pada pemulihan baik terhadap korban dan pelaku serta kerusakan lain sebagai dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sejumlah dukungan kebijakan terutama anggaran di bidang hukum. Pembentukan dana khusus pemulihan merupakan sebuah gagasan untuk mengatasi persoalan dana bantuan korban atau dana pemulihan yang kerap kali mengalami kekurangan dan hambatan lainnya. Melalui dana tersebut, negara dapat memberikan kompensasi terhadap korban tindak pidana untuk pemulihan serta di sisi lain untuk tindak pidana lingkungan dapat mengatasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari terjadinya tindak pidana oleh korporasi. Studi ini berbasis pada literatur, analisis peraturan perundang-undangan dan reviu anggaran bidang penegakan hukum. Kajian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pembentukan dana khusus pemulihan di bidang hukum sebagai sebuah terobosan dalam penegakan hukum dan keuangan negara demi terwujudnya penegakan hukum yang lebih responsif dan restoratif."

"Dalam paradigma baru sistem pemerintahan daerah di Indonesia, DPRD mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD telah berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana pemberdayaan untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. DPRD melakukan agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat yang diwakilinya, merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan fungsi sebagai wakil rakyat. Berhasil tidaknya pemberdayaan DPRD sebagai lembaga tergantung dari berhasil tidaknya DPRD melaksanakan fungsinya.Sedangkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, pemerintah belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) di lapangan masih kurang professional. Karena itu, perlu adanya pembenahan aparat penegak hukum.Untuk mewujudkan demokrasi dan tertib hukum di tataran lokal dibutuhkan lembaga perwakilan rakyat daerah dan aparat penegak hukum lokal yang berdaya dan profesional agar berpengaruh terhadap terwujudnya ketahanan daerah sebagai bagian integral ketahanan nasional.Penelitian ini mengkaji pengaruh variabel pemberdayaan DPRD (X1) dengan variabel ketahanan daerah (Y), variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) serta variabel pemberdayaan DPRD (Xl) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) secara bersama-sama terhadap variabel ketahanan daerah (Y).Berdasarkan perhitungan statistik berkorelasi dan analisa jalur dapat dikatakan bahwa pengaruh pemberdayaan DPRD dan pembenahan aparat penegak hukum terhadap ketahanan daerah kota Surabaya sangat signifikan setelah diuji statistik inferensial sehingga dapat diambil kesimpulan:1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,077.2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 4,213.3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pemberdayaan DPRD (X1) dan variabel pembenahan aparat penegak hukum (X2) terhadap variabel ketahanan daerah (Y) dengan besar koefisien korelasi = 2,961.Dengan demikian dapat dikatakan sebagai akhir dari penelitian ini bahwa ketiga variabel tersebut diatas telah terbukti memiliki korelasi secara positif dan signifikan.

---

In new paradigm of local government system in Indonesia, local house of representatives or local legislative as an institution of people's representative in territory is a vehicle toward making empowerment to realize the democracy based on Pancasila. Local House of Representatives is independent institution and to stand on his own feet, not as a part of local government anymore. The local House of Representatives ability in doing an aggregation and an articulation of interest of the represented people is a measured quality of the operation of its function as a people representative. Local House of Representatives success or failure as an institution depends on the success of its members to realize the function.

So, in performed to law enforcement, the government not to give justice feel and law certainty yet. The law enforcement officers (police, district attorney, judge and lawyer) in the field do not professional yet. Because that, to improvement the law enforcement officers it's very necessary.

To achieve democracy and law order in local level to need House of Representatives people and officers law enforcement local of strongly or empowerment and professional in order to achieve region resilience as part by national resilience integral.

In this research recite the influence of variable local House of Representatives empowerment (X1) with variable region reliance (Y), variable improvement the law enforcement officer (X2) with variable region reliance (Y) and variable local House of Representatives empowerment (X1) and variable improvement the law enforcement officer (X2) together with variable region reliance (Y).

Based on the procedure of correlation statistic counting and the stripe analytic it is taken the conclusion as below:

1. The correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,077.

2. The correlation coefficient of positive and significance between variable improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 4,213.

3. Both correlation coefficient of positive and significance between variable local house of representatives empowerment (X1) and improvement the law enforcement officer (X2) in front of variable region reliance (Y) with coefficient of correlation 2,961.

So, let's say that as the end of this research those the three variable have been proved process a positive correlation and significantly."

"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipandang sebagai pewarisan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi banga Indonesia guna mempertahankan Negaxa Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar karena diyakini dengan Pancasila sebagaj falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.Dalam dunia pendidikan, substansi yang terkandung pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibagi kepada jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan setiap pembagian dalam jenjang tersebut masih dijabarkan lagi kepada beberapa segmen namun tetap berorientasi kepada tujuan yang same. yakni dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk konkrlt dari keterlibatan masyarakat dalam pembelaan negara adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.Sebab dengan adanya suasana yang kondusif tersebut memungkinkan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik disegala aspek kehidupan sehingga tercapai tujuan nasional yang berarti pula dapat tercipta Ketahanan Nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa rnasih banyak tindakan masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu penulis memilih judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka Penegakkan Hukum ( Studi kasus di SMUN 22 dan 30 Jakarta dalam Perspelctif Ketahanan Nasional ) Penulis ingin mengetahui sejauh mana pelajaran tersebut membentuk perilaku siswa, meskipun disadari bahwa perilaku siswa tidaklah berdiri sendiri melainkan sangat terpengaruh dengan suasana dan perilaku masyarakat disekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.Dari aspek proses pembelajaran PPK11 kesan yang ditangkap dari para siswa lcurang menguntungkan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara ]ain :a. Materi pelajaran masih teljadi tumpang tindih antara satu jenjang dengan jenjang lairmya, padahal pesan yang diterima dari kedua jenjang tersebut tidak jauh berbeda.b. Media pengajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran PPKn masih bersifat konvensional.c. Siswa seringkali merasa bosan dengan pembelajaran PPKn.Meskipun demildan tingkat pengetahuan mereka terhadap substansi PPKn sangat baik, hal ini dapat dilihat dari dua aspek :a. Nilai atau hasil ujian mata pelajaran PPKn yang dituangkan dalam buku rapor rata-rata 7.b. Pengetahuan terhadap politik dan ketatanegaraan cukup baik.

---

The studies of Pancasila and Civilization is to be viewed as inheritance values of culture the New Age of Indonesian generation, in preserving the Unity of Indonesia Republic against internal and external intimidation, since it is believed that Pancasila as the basic foundation and ideology to keep the national unity.In an education system, the substantial line which lies in the Chapter 30 Verse (1) UUD 1945, dividing the level from the Elementary to Further Education, and the each section of the group will be then separated into several segments, nevertheless the orientation of the overall goal is resting in the favor of national interest. A concrete model of community involvements in building national awareness is the establishment of moderate social security. The creation of encouraging situation would enhance a better future development in all aspects of life achieving national aims and promptly create National Safety.However, the reality shows that there are many community actions which against national legitimate regulation. Therefore, the writer chooses a title of ?The Study of Pancasila and Civilization for Law Enforcement" (case study at the SMUN 22 and 30 Jakarta, National Safety Perspective). The starting point is writer wishes to obtain such idea to what extent it reflects student behavior, as though they were aware of their conducts is not merely depends on their own, instead it develops through social interaction with the community.The standing point of learning process of PPKn implicitly drives a negative output, which due to several factors as follows:a. Study material considered irrelevant with other related subjects, although the main concern of such studies are not so far in different.b. Teaching media used as guidelines in the learning process of PPKn is exceedingly conventional.c. Most of the times students are reluctant in learning PPKn.However, the level of student knowledge towards the substantial of PPKn is consider advanced, and can be viewed within two measure aspects such as;a. Result of evaluation each subject of PPKn in Student Report Book shows score at point 7 (seven)-b. Political and States knowledge proves to an optimal level."