Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan ekonomi dunia/global yang begitu cepat, dan semakin terintegrasi, dimana arus barang, arus jasa, modal, teknologi, informasi, arus manusia antar negara semakin intensif, mempunyai dampak langsung terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Sistem perdagangan multilateral yang diawali dengan terbentuknya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1948 hingga berdirinya W WTO (World Trade Organization) pada tahun 1995, pada prinsipnya menghendaki dihilangkannya hambatan dalam perdagangan dunia baik yang berupa tarif dan non tarif (barrier to entry).Pemerintah sebagai penyelenggara negara sekaligus pelaku usaha, dituntut mampu bersikap transparan, jujur, adil dan dapat dipertanggungjawabkan setiap kebijakannya (akuntabilitas). Pemerintah didalam menyelenggarakan fungsi ekonominya, hendaknya berpegang pada pendoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga regulasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan distorsi pasar, atau bertentangan dengan semangat persaingan yang sehat. Untuk menciptakan/menumbuhkan pelaku usaha yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu bersaing dipasar global, maka lahirlah Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) yang bertujuan mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Disamping itu sebagal konsekuensi telah dirativikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Ratifikasi Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization).Lemahnya pelaksanaan Good Governance (tata pemerintahan yang baik) dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pemerintah, berkorelasi terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS). Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu (pemerintah atau swasta), sosialisasi dan penegakkan konsep Good Governance untuk Pemerintah dan Good Corporate Governance untuk Perusahaan Swasta menjadi sangat penting. Praktek budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Birokrasi Pemerintah dan praktek budaya Koneksi, Proteksi dan Relasi (KPR) di lingkungan pelaku usaha menjadi faktor kendala yang cukup dominan dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999, selain hambatan-hambatan substansi, prosedural, dan kelembagaan. Kurangnya sosialisasi Undang-undang nomor 5 tahun 1999 kepada aparat Birokrasi, Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi), Pelaku Usaha dan Masyarakat akan berpotensi menjadi kendala dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.Pelaksanaan dan penegakkan Good Govemance serta Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) merupakan kepentingan Bangsa Indonesia untuk dapat bangkit dari krisis ekonomi, sehingga melahirkan pelaku usaha yang kompetitif (mampu bersaing) baik dipasar nasional maupun global."

"Tindakan pencegahan Covid 19 telah berdampak besar di banyak industri karena arus pelanggan yang tertekan yang biasanya mendukung bisnis. Covid-19 juga berdampak serius pada ekonomi global dan rantai pasokan global, termasuk pengiriman global. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai salah satu rute utama perdagangan dunia. Kondisi strategis Indonesia tidak diimbangi oleh rendahnya efisiensi logistik Indonesia. Makalah ini menghasilkan rekomendasi tentang rute logistik maritim Indonesia dan meningkatkannya untuk lebih mengeluarkan total biaya yang optimal. Perbaikan tersebut dicapai dengan menggunakan kombinasi rute yang belum dipertimbangkan dari penelitian sebelumnya. Masalahnya dimodelkan sebagai program bilangan bulat campuran dan Gurobi Optimization digunakan untuk menghasilkan solusi.

---

Covid 19 precautions have had a major impact in many industries due to the depressed flow of customers who usually support businesses. Covid-19 also seriously impacts the global economy and global supply chains, including global shipping. Indonesia's geographical location flanked by two oceans and two continents makes Indonesia's sea area one of the main routes of world trade. Indonesia's strategic conditions are not offset by Indonesia's low logistics efficiency. This paper produces recommendations on Indonesia's maritime logistics routes and improves them to further incur optimal total costs. Such improvements are achieved using a combination of routes that have not been considered from previsious research. The problem is modeled as a mixed-integer program and Gurobi Optimization is used to generate the solution."

"ABSTRAKPerubahan Struktur Organisasi merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap organisasi. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mendukung tercapainya visi organisasi. Badan Kepegawaian Negara telah mengaiami beberapa kali perubahan; yang terakhir sebagai akibat diundangkannya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut mengatur pemberian kewenangan administrasi kepegawaian kepada daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Pemberian kewenangan ini membawa konsekwensi berkurangnya kewenangan Badan Kepegawaian Negara. Sejalan dengan itu Badan Kepegawaian Negara telah merubah fungsinya dari fungsi administratif menjadi fungsi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Affandi, 1998). Dengan berubahnya fungsi tersebut mengakibatkan perubahan pada Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara. Walaupun perubahan struktur Organisasi disebabkan karena beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor-faktor yang diteliti dibatasi pada berbagai variabel yang mempengaruhi Struktur Organisasi, variabel tersebut meneakup; strategi, besaran organisasi (size), wewenang, teknologi dan teknologi informasi. Dan hasil penelitian diperoleh gambaran, bahwa pada awalnya variabelvariabel tersebut cukup signifikan berpengaruh terhadap struktur organisasi, namun dalam perkembangannya struktur tersebut sudah kurang efektif lagi, karena perubahannya lebih banyak berdasarkan pertimbangan politis dari pada efektifitas organisasi. Oleh karena itu disarankan untuk mengkaji ulang beberapa kebijakan pembentukan Kantor Wilayah Badan Kepegawaian Negara atau peninjauan kembali struktur Badan Kepegawaian Negara yang lebih menitikberatkan pada jabatan fungsional dari pada jabatan struktural.

---

"

"Melihat realita yang berlangsung sekarang ini di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, baik di lingkungan internal organisasi birokrasi, maupun di lingkungan eksternal -lingkungan sosial, politik, dan budaya masyarakat- belum terlihat adanya tanda-tanda kesiapan ke arah perubahan sejalan dengan semangat dan jiwa UU Nomor 22/99.Secara nasional, pemikiran, sikap, tindakan, dan bahkan "jargon-jargon" rerlormasi total terus beriangsung di lingkungan ekstemal birokrasi, namun di lingkungan internal belum ada tanda-tanda dimulainya perubahan dan belum terdorong untuk bergegas mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan sekaligus sebagai tuntutan yang harus dipenuhi. Isyarat terpenting untuk diwujudkan dalam mengaktualisasikan dan mengartikulasikan perubahan secara nasional, demokratis, transparan, efisien, mandiri, berdaya, adil, serta berkemampuan dan bertanggung jawab, juga belum menampakkan gejala ke arah pergeseran nilai dan implementasinya di kedua lingkungan birokrasi tersebut.Tantangan utama yang menghadang Pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan UU Nomor 22/99 adalah tuntutan penyesuaian (daya adaptasi) yang tinggi sesuai dengan kebutuhan nyata birokrasi dan masyarakat berdasarkan kondisi saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menuntut pemecahan di masa datang tersebut adalah: perubahan penampilan dan penerapan kekuasaan, kewenangan yang rasional dan obyektif termasuk pemantapan dan penentuan sejumlah kewenangan, penetapan besaran organisasi, penyederhanaan sistem dan prosedur, pergeseran kultur birokrasi, kemampuan dan integritas birokrat, sumber-sumber keuanganfpendapatan, dukungan sarana dan prasarana, peluang keikutsertaan seluruh komponen lokal, dan lain-lain. Pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.Apa yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini adalah penerapan kekuasaan dan pengelolaan kewenangan yang sentralistis: kendali . pelaksanaan sejumlah urusan organisasi birokrasi dilakukan secara seragam, sistem dan prosedur interaksi yang rumit (complicated) antar-instansi/unit organisasi atau dengan masyarakat sehingga berakibat pada tidak efektifnya organisasi dan tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan, dan pada gilirannya, organisasi pemerintahan tidak mampu mencapai tujuannya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. dengan metode ini, penulis ingin membuat satu deskripsi analisis, yaitu membuat gambaran yang sistematis berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem birokrasi yang dijalankan selama ini."

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."