Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan kebocoran data pribadi milik konsumen sebagai pengguna dalamplatform e-commerce milik Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronikkerap terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Pelaku Usaha PerdaganganMelalui Sistem Elektronik sebagai pengemban amanat perlindungan data pribadimemiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan data pribadi yang diperolehnyadari konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Denganminimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungandata pribadi menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap permasalahanmengenai perlindungan data pribadi. Hal tersebut yang menjadikan kegagalanLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Putusan nomor235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. dalam menggugat Pelaku Usaha Perdagangan MelaluiSistem Elektronik. Namun terlepas dari kegagalan tersebut, perkara a quo menjadiawal mula kepastian hukum dalam ranah perlindungan data pribadi, sebab darisekian banyak permasalahan kebocoran data pribadi, perkara tersebut yang pertamakali masuk ke jalur pengadilan. Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen,Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memegang peran pentingdalam melakukan advokasi kepada konsumen terhadap pelanggaran-pelanggaranatau kelalaian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui SistemElektronik dalam melindungi data pribadi konsumen yang mereka peroleh. Denganmetode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikedudukan hukum serta peran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan kebocoran datapribadi pengguna platform e-commerce sebagai bentuk Perlindungan Konsumen.

---

The problem of leakage of personal data belonging to consumers as users of ecommerce

platforms owned by Trading Business Actors through Electronic

Systems has often occurred in the past few years. Trading Business Actors through

Electronic Systems as the bearers of the mandate for protecting personal data have

the obligation to protect personal data obtained from consumers according to

existing laws and regulations. With the lack of laws and regulations governing

personal data protection, it creates legal uncertainty regarding problems regarding

personal data protection. This has led to the failure of the Non-Governmental

Organization for Consumer Protection in case number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

in suing Trading Business Actors through Electronic Systems. However, despite

this failure, the said case was the beginning of legal certainty in the realm of

personal data protection, because of the many problems of personal data leakage,

this case was the first to go to court. In conducting consumer protection, the Non-

Governmental Organization for Consumer Protection plays an important role in

advocating for consumers against violations or negligence committed by Trading

Business Actors through Electronic Systems in protecting consumer personal data

they obtain. With the juridical-normative research method, this study aims to

determine the legal position and role of the Non-Governmental Consumer

Protection Institution in advocating for the problem of leaking personal data of ecommerce

platform users as a form of consumer protection."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection.

In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"Penelitian ini telah dilakukan di dua tempat yaitu di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada bulan Maret-April 2007. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang hal-hal yang dianggap dapat menjadi faktor munculnya _multitasking_ bagi profesi pustakawan di LSM, memberikan pemahaman tentang kendala atau permasalahan yang dihadapi pustakawan tersebut di dalam dunia kerja, menjelaskan tentang solusi terbaik yang dapat dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan tugas rangkap tersebut, dan menjelaskan tentang pengaruh dan dampaknya terhadap lembaga yang menaunginya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pustakawan yang memiliki "multitasking" serta pimpinan pustakawan agar hasil penelitian dapat lebih obyektif serta mengadakan pengamatan atau observasi dan melakukan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya _multitasking_ di dalam profesi pustakawan LSM mencakup faktor internal maupun eksternal. Motivasi utamanya adalah pengembangan diri (self improvement), anggapan bahwa pekerjaan perpustakaan adalah pekerjaan yang membosankan dan tidak berkembang masih menjadi alasan utama. Pengakuan lembaga terhadap profesi pustakawan juga menjadi salah satu motivasi para informan. Faktor kurangnya sumber daya manusia dan dana yang terbatas menjadi dua alasan utama lembaga. Waktu menjadi permasalahan utama kedua pustakawan tersebut. Banyaknya pekerjaan yang harus segera diselesaikan membuat waktu yang dimiliki semakin terbatas untuk dapat mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin. Solusi yang dilakukan pustakawan untuk menyeimbangkan kedua jabatan adalah berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memprioritaskan pekerjaan yang sifatnya mendesak. Pustakawan "multitasking' membawa pengaruh yang besar terhadap lembaga, sejauh ini prestasi kerja kedua pustakawan diakui sangat memuaskan bahkan hasil kerja mereka mendapatkan pengakuan dari internal lembaga maupun eksternal lembaga."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant CARE. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan menjadikan tenaga kerja Indonesia banyak bekerja di bidang informal di luar negeri. Banyaknya permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum sebagaimana terdapat dalam peraturan perundangundangan. Didalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Keberadaan LSM sebagai bagian dari civil society membuktikan adanya pihak lain yang turut serta dalam menyeimbangkan kekuatan negara. Disinilah peran Migrant CARE sebagai LSM yang menyatakan diri sebagai pembela buruh migran (TKI) dapat dibuktikan.

---

The following undergraduate thesis is to discuss the protection for Indonesian Migrant Workers by Non-Government Organization (NGO) Migrant CARE. Lack of education and lack of skills of Indonesian workers had contributed to the fact that many of these workers work in the field of informal overseas. The many problems faced by Migrant Workers needs the role of the various layers of society. In this undergraduate thesis, the author basically using normative methods, which is a normative legal research which refers to the rule of law as in this legislation system.

In this research, it refers to Act No. 39 of 2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers. The existence of NGO as part of civil society proves the existence of others who participate in balancing the power of the State. This is where the role of the "Migrant CARE" as the NGO declared themselves as defenders of migrant workers can be proven."