Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebutuhan masyarakat akan produk yang berkualitasinternasional dan kebutuhan pengusaha dalam mencarimetode pemasaran produk dan jasa secara internasionaltelah mendorong timbulnya konstruksi bisnis usahawaralaba. Konstruksi bisnis waralaba umumnya adalahkonsep bisnis yang memberikan izin penggunaan merekdagang milik pihak asing sebagai pemberi waralaba kepadapenerima waralaba sebagai mitra lokal dengan menawarkansuatu paket usaha yang terstandarisasi dan terformatbaku. Banyaknya bisnis restoran dan café bermerekinternasional yang dijalankan dalam bentuk waralaba asingdewasa ini menimbulkan pemikiran apakah konstruksi bisniswaralaba asing ini sama dengan penanaman modal asing ?Bagaimanakah aturan perpajakan melihat konsep bisniswaralaba? Dalam usaha waralaba ini bentuk modal yangdiinvestasikan oleh pihak asing bukan sebagai pemasukansaham atau finansial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1Tahun 1967 tentang PMA, tetapi berupa Hak atas KekayaanIntelektual. Berkaitan dengan adanya daftar negatifinvestasi yang masih membatasi jenis usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal asing, maka seringkali lembagawaralaba ini dijadikan pintu belakang masuknya modalasing. Dari sudut perpajakannya, permasalahan pembayaranroyalti yang melalui lintas negara akan mendapatperlakuan khusus dengan adanya ketentuan dalam PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda. Sedangkan dalam rangkapenggalian potensi perpajakan pihak asing yang bertindaksebagai pemberi waralaba, pengenaan pajaknya dapatdisamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri karena memenuhikriteria memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka,dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepadapihak yang terkait."

"Salah satu bentuk dari kegiatan perekonomian khususnya dibidang perdagangan adalah keagenan, dalam hal ini keagenan adalah salah satu bentuk perikatan khusus dibidang perdagangan. Masalah-masalah yang biasa atau mungkin timbul didalam praktek keagenan khususnya di Indonesia juga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keagenan di Indonesia, Bentuk hubungan keagenan umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian keagenan yang dibuat antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Perjanjian keagenan tersebut mengandung berbagai aspek hukum."

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."

"Bond is a special form of contract. A bond is written or printed evidence of debt owed by a corporation or a government. It is usually issued for the purpose of borrowing money A bond bears the statement that the issuer promises to return to the bondholder the principal, or the sum borrowed, when the bond matures, or becomes due, at some future date. Most bonds pay interest at regular intervals Bonds allow a corporation or governments to borrow money without having to take in any new partners like IMF, JICA ,and etc. The person who buys a bond does not become a stockholder, but is merely a creditor. The savings bonds issued by the United States government are widely popular among small investors because of their low purchase price and great safety. A $50 savings bond, the lowest denomination issued costs $25. A buyer can cash it for at least twice the purchase price after 17 years, when the bond matures (comes due). The interest rates on most savings bonds are based on the interest rates earned on certain other federal securities. Most savings bonds can be cashed after six months. State and local governments issue securities called municipal bonds. Municipal bonds is the modern system of raising money to finance local government services and activities. Governments at all levels-local and state require people and businesses to buy municipal bonds. Governments use the municipal bonds revenue to pay the cost of police and fire protection, health programs, schools, roads, bridges or public transportation, and many other public services. Transportation is the act of moving people or goods from one place to another. Transportation takes people where they need or want to go, and it brings them the goods they need or want. Without transportation, there could be no trade. Without trade, there could be no towns and cities. Towns and cities are traditionally the centers of civilization. Therefore, transportation helps make civilization possible."

"Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang juga dapat terjadi di negara maju, seperti Jepang. Penelitian ini berfokus pada salah satu bentuk kemiskinan di Jepang pada masa kontemporer, yaitu homeless. Sebelum tahun 1990¬an, fenomena homeless tidak tampak ke permukaan karena jumlahnya terhitung sangat sedikit. Akan tetapi, sejak pecahnya gelembung ekonomi pada awal tahun 1990¬an, jumlah homeless semakin bertambah dan telah tampak ke permukaan seiring dengan masa resesi ekonomi yang berkepanjangan. Homeless ini berasal dari tiga komunitas besar, yaitu homeless yang berasal dari kaum buruh harian di yoseba, pekerja reguler, dan non reguler. Melalui studi literatur, skripsi ini menganalisa bagaimana struktur ekonomi dan non ekonomi mempengaruhi munculnya homeless dari ketiga komunitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya homeless dari ketiga komunitas tersebut dipengaruhi oleh struktur industri, struktur kesempatan kerja dalam industri sekunder, dan perubahan sistem tenaga kerja dalam perusahaan Jepang. Skripsi ini menyimpulkan bahwa munculnya homeless di Jepang merupakan salah satu bentuk kemiskinan struktural.

---

One of the social problems which also occurred in developed country such as Japan was poverty. This research is focused on ?homeless?, one of the poverty forms. Before 1990s, the phenomenon of homelessness did not emerge because of its small number. However, since the bubble economy and prolonged recession in the beginning of 1990s, the homelessness had appeared on the surface because of the increasing number of homeless people. Currently, homeless people come from three communities, such as daily labors at yoseba, regular and irregular workers. Through literature study, this thesis analyzed how economic structure and non economic structure influenced the occurrence of homelessness from those three communities. This research showed that homelessness of such communities was influenced by industry structure, work opportunities in secondary industry, and transformation of manpower system in Japanese company. This thesis concluded that homelessness in Japan is one of the structural poverty."