Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jumlah Notaris di seluruh Indonesia lebih kurang 6.200 orang. Hukum positif yang mengatur tentang keberadaan Notaris di Indonesia diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad tahun 1860 Nomor 3. Notaris yang beragama Islam dalam menghadapi rakyat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hendaknya melaksanakan ajaran dan syariat agama dalam melakukan mu'amalah atau bisnis dalam kehidupan sehari-.hari, baik antara sesama umat Islam sendiri maupun dengan non Islam seperti telah digariskan dengan jelas dalam Surat Al Baqarah ayat 282. Menurut pasal 24 data. Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang wajibnya Notaris mengenal para penghadap atau para penghadap diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi pengenal, pengenalan mana hanya dapat ada jika memang ada kehadiran para penghadap, dan pasal 28 yang mengatur tentang kewajiban pembacaan akta itu kepada para penghadap dan saksi-saksi oleh Notaris. Pasal 24 dan 28 yang saling berkaitan tersebut apa akibatnya apabila dilanggar oleh Notaris, khususnya dalam kasus yang sampai di Pengadilan. Berkaitan dengan pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh Notaris apa akibat hukum karena melanggar pasal 24 dan 28; setelah membedah kasus dalam tesis ini akibat hukumnya ialah bahwa Akta tidak punya daya bukti formal sehingga akta a quo tidak memiliki kekuatan eksekutorial eks pasal 224 HIR dan konsekuensi yuridis : akta tersebut batal demi hukum. Dengan tidak punya daya bukti, formal maka akibatnya akta tersebut tidak berarti lagi bagi klien yang tentu saja sangat dirugikan. Akibat lain dengan tidak punya bukti formal bagi Para pihak, maka berdasarkan pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris, notarisnya yang membuat akta tersebut dapat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan."

"Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPerdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undangundang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

---

Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.

The result of the research related to the case is about nonauthorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firmed and create chary effect for Notary in Indonesia."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang akan diberikan kepada seorang notaris atas tindakan adanya suatu dugaan pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan sebagai pendukung digunakan juga studi lapangan untuk memperoleh data primer, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya dengan melakukan pemalsuan terhadap akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal keotentikannya suatu akta terhadap masyarakat yang memerlukan jasa notaris pemerintah akan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan notaris melalui Majelis Pengawas guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris didalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust from the public, runs most of the state power to create an authentic written evidence in the field of civil law. The purpose of this study is to determine how far the legal consequences arising for authentic deeds made by the notary who violates its authority as prescribed by the Notary Public Office Act. To find out how sanctions will be given to a notary public for the actions of an alleged fraudulent deed. This study uses juridical normative, analytical and descriptive type with a literature study in order to obtain secondary data and also used as support to field studies to obtain primary data, the data can be analyzed qualitatively. If the notary in carrying out his position was known to make mistakes or omissions that cause harm to his client by making forgery of certificate as stipulated in Article 48 of Law Title Deed, the notary is obliged by law to account for his actions. In terms of authenticity of a certificate of notary public who need the services the government will always monitor the notary work through Supervisory Board to ensure the safety of the public interest against the public notary office in the running task."

"Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana erlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

---

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary`s protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator`s obligation to asking permission a compulsion or not, is notary`s obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator`s obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary`s obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators."

"Penelitian ini membahas tentang kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam hal pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris melainkan oleh pegawai kantornya kepada para penghadap dan ketidakhadiran saksi pada saat penandatanganan akta. Sehingga perbuatan notaris tersebut mengakibatkan ketidaktahuan akan isi akta yang ditandatanganinya dan berujung pada perkara perdata. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai dampak hukum terhadap Notaris yang membuat akta tidak sesuai dengan tata cara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya serta keabsahan Akta Pengakuan Hutang yang proses pembuatannya pembuatannya tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kasus dengan tipologi penelitian eksplanatori, metode analisis data kualitatif dengan membandingkan kasus-kasus yang memiliki unsur masalah yang sama mengenai akta yang belum dibaca dan hasil penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Notaris yang tidak membacakan akta yang dibuatnya kepada para penghadap telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak diberikan penyuluhan hukum dalam proses pembuatannya. akta tersebut telah melanggar Pasal 15 ayat 2 huruf (e) UUJN dan karena perbuatannya Notaris dapat dijerat sebagai turut tergugat dan dapat dipidana pemberhentian sementara dan atas pelanggaran yang dilakukannya, kekuatan pembuktian akta pengakuan utang yang dibuat Notaris tidak sempurna dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan hilangnya kekuasaan pelaksana atas akta tersebut karena tidak dipenuhinya persyaratan mengenai pembacaan akta dan kehadiran saksi. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi perkara perdata atas produk hukum yang dihasilkannya.

---

This study discusses the violations committed by the Notary in terms of reading the deed which was carried out not by the Notary but by his office employees to the appearers and the absence of witnesses at the time of signing the deed. So that the notary's actions lead to ignorance of the face of the contents of the deed he signed and lead to civil cases. The problem that is taken is regarding the legal impact on the Notary which makes the deed not in accordance with the procedures in the Law on Notary Positions and the validity of the Deed of Recognition of Debt which the process of making is not in accordance with the Notary Position Act. To answer these two problems, a normative juridical research method with an explanatory research typology was used, and a qualitative data analysis method with descriptive analysis research results. The result of this research is that the Notary who does not read the deed he made to the appearers has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter (m) of the Notary Position Act and because of his actions the Notary can be sanctioned and for the violation he has committed, the power of proof of the deed Authentic that he made was not perfect and was degraded into a deed under the hand. Notary in carrying out his position must apply the precautionary principle, so that there are no civil cases for the legal products they produces."

"Perkembangan ekonomi yang tidak merata menimbulkan masalah kemiskinan di kota-kota besar, terutama Jakarta pada umumnya dan Kotamadya Jakarta Barat pada khususnya. Notaris di Kotamadya Jakarta Barat dihadapkan pada permasalahan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan penyuluhan hukum maupun bantuan dibidang jasa kenotariatan. Bantuan tersebut direalisasikan dengan pemberian layanan secara cuma-cuma yang menjadi tujuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Penelitian ini mencoba mengetahui hubungan antara pengetahuan Notaris terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan sikap Notaris sendiri. Penelitian yuridis normatif melalui penelitian lapangan dengan penyebaran kuesioner dan kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan analisa kuantitatif tentang hubungan tersebut. Penelitian menghasilkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan sikap Notaris terhadap Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris karena ada beberapa faktor yang melandasinya."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode Notaris. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris tersebut harus dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary should firmly hold to Notary Professional Law and Notary Ethical Code to comply responsibility to professional execution that provided to him during performing his position. In the lately growing reality, a duty synchronization with the application on field has not entirely yet completed. But it can be proved by the fact that there are still Notary avoid his responsibility to professional obligation and Notary ethics. In the professional violation and Notary ethical code that conducted by Notary, therefore Notary shall responsible either to common law, criminal law, the Notary Professional Law, or Notary Ethical Code against the truth of deed material that they composed. Sanction is given by Notary House of Supervisor to Notary which had been committed a professional break off and Notary Ethical Code shall be done on House trial`s verdict with a fairly decisions in order to give a learn effect to Notary as responsibility against Notary that break off an authorization and obligation during performing their duty professional."

"ABSTRAKPerjanjian dibuat dengan maksud untuk mencegah atau meminimalisir permasalahan yang mungkin akan terjadi. Suatu perjanjian pada dasarnya haruslah dilandasi dengan win-win attitude, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak serta dapat memberikan keuntungan secara timbal balik. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk bawah tangan ataupun dalam bentuk akta otentik. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata digolongkan dalam unsur subyektif dan unsur obyektif. Tidak terpenuhinya unsur subyektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya unsur obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Pembatalan perjanjian dapat pula terjadi walaupun telah memenuhi syarat-syarat subyektif dan obyektif, jika para pihak wanprestasi, sepanjang pembatalan perjanjian diajukan oleh para pihak dalam perjanjian ke hadapan pengadilan yang berwenang. Dari beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan pembatalan perjanjian, dapatlah diambil contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 November 2001 Nomor 3248.KIPdt/2000. Putusan inilah yang dijadikan analisis yuridis didalam penelitian ini dengan pokok permasalahan: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak kreditur akibat dibatalkannya perjanjian kredit oleh Majelis Hakim? 2. Apakah Putusan Majelis Hakim Agung yang membatalkan akta tersebut telah menerapkan hukum secara tepat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan normatif, mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan penelitian bersifat deskriptif, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang sifat-sifat hubungan hukum, keadaan atau gejala-gejala tertentu dalam melakukan suatu perjanjian. Dalam penelitian ini, dianalisa suatu kasus mengenai pembatalan perjanjian yang disebabkan para pihaknya melakukan wanprestasi, namun pembatalan perjanjian tersebut tidak dimohonkan oleh para pihak melainkan diputus berdasarkan putusan Majelis Hakim yang dilandasi petitum subsidair (ex aequo et bona). Berdasarkan kasus tersebut, dikaitkan dengan teori yang ada, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim mengenai pembatalan perjanjian menjadikan posisi kreditur lemah dan menimbulkan kerugian bagi kreditur. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hendaknya cermat dan teliti, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kepastian hukum.

---

ABSTRAK

An agreement made with a purpose to prevent and minimize any possible problem in the future. An agreement has to be based on a win-win attitude, and performs to protect every interested party so they could deliver many advantages one another as an interaction. Agreements could be done in two different forms, underhanded and authentic document. To fulfill the legal terms of the agreement, Kitab Undang-undang Hukum Perdata has required subjective substances and objective substances. The unfulfilled of subjective substances would cause the agreement abrogated, while the unfulfilled of objective substances would cause revocation by law. Despite it has fulfilled both substances, the abrogation of an agreement can also happen if the parties disobey the provision contained in the agreement, as long as the abrogation is propose by the party to the court that have the jurisdiction and authority to abrogate the agreement. From some cases happens concerning about the agreements' abrogation, we can take an example The Sentence of The Supreme Court Republic of Indonesia dated November 16th, 2001 No. 3248.K/Pdt/2000. It is the subject matter to the juridical analysis in this research, with main question: 1. How is the juridical protection against the creditor as the consequences of abrogation of the credit agreement by the Court of Justice? 2. Does this sentence in which contains the abrogation of agreement have applied law correctly? This research has a normative approach using a secondary data obtained by literature study, and has a descriptive character, because it aims to give a specific data about characteristic of law-connected relations, conditions or any certain indications in making an agreement. In this research, there is a case analysis about the abrogation of an agreement caused by violation of the agreement by the parties, however, the abrogation itself didn't requested by the parties and has sentenced by the Court of Justice based on the subsidiary petition (ex aequo et bono). Based on that case connecting to the existing theory, we can conclude that the abrogation of the agreement by the Court of Justice has weakened the position of the creditor and bring about loss to them. In investigating and deciding a case, the judge has to examine in detail and very careful and accurate, so it will produce a fair and definite decision."