Hasil Pencarian

Ditemukan 47402 dokumen yang sesuai dengan query

Ayni Suwarni

Penyelesaian gugatan wanprestasi melalui mediasi (analisis yuridis akta perdamaian No.539/PDT.G/2003/PN.JKT.PST)

"ABSTRAK

Mediasi pada hakikatnya merupakan suatu proses

negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar

tidak berpihak atau netral dan tidak bekerjasama dengan

para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna

mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang

memuaskan. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 disebutkan,

bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan

tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan

melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediasi pada

prinsipnya merupakan salah satu proses penyelesaian

sengketa yang lebih cepat dan lebih murah, serta dapat

memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk

memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.

Masalah yang dibahas dalam Penulisan tesis ini adalah

kasus gugatan perkara No. 539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst yang

diselesaikan melalui proses mediasi (Akta Perdamaian No.

539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst) . Penulisan tesis ini

menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan

alat pengumpulan data kepustakaan atau data sekunder yang

terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tertier. Data sekunder tersebut juga didukung

oleh wawancara yang dilakukan oleh nara sumber selaku

mediator yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

di Jakarta. Dalam tesis ini akan diteliti upaya

penyelesaian damai melalui mediasi di mana pihak yang

bersengketa adalah PT Petrowidada melawan PT. Perjahl

berdasarkan Surat Gugatan No. 539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.

Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalah

bagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa

melalui mediasi dan mengapa para pihak yang bersengketa

bersedia menyelesaikan perselisihannya melalui jalur

mediasi. Tujuan proses mediasi adalah suatu kesepakatan

yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa, melalui

proses identifikasi kepentingan dan perumusan opsi serta

alternatif yang sesuai dengan kepentingan para pihak."

2005

T37746

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Faisal Alhaq

Penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi = Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit

"Skripsi ini membahas tentang penyelesaian utang piutang melalui permohonan pernyataan pailit, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan gugatan wanprestasi. Disamping itu, Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan membahas mengenai urgensi pengaturan dan penerapan insolvency test di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan dalam meneruskan kegiatan usahanya dan proses penyelesaian utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan cara studi kepustakaan didukung dengan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Pembuktian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya tidak hanya pembuktian formil saja, tetapi juga pembuktian materiil. Insolvency test adalah alternatif yang tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak. Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga merupakan alternatif dalam penyelesaian utang piutang yang lebih cepat daripada melalui gugatan wanprestasi di pengadilan negeri karena waktu penyelesaian perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dibatasi oleh undang-undang. Upaya hukum kepailitan hanya tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.

This thesis discusses debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy, suspension of obligation for payment of debts, and breach of contracts lawsuit. In addition, this thesis discusses there are facts or circumstances summarily proving that the conditions for a declaration of bankruptcy based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts and discusses the urgency of regulation and implementation of insolvency tests in Indonesia. The monetary crisis in Indonesia brings adverse impact on national economy, causing difficulties in continuing its business activities and the process of debt settlement. This research is normative judicial research which some of data based on the related literatures and interviews. the petition for a declaration of bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts should not only be formal proof, but also material evidence. Insolvency test is the right alternative to replace simple evidence in determining whether the debtor can be declared bankrupt or not. Debt settlement through the petition for a declaration of bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts in commercial courts is an alternative debt settlement solution that is faster than a default claim in a district court because the time of settlement of the case for bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts. Bankruptcy The legal remedies are only the first level, cassation, and judicial review, while there are no legal actions could be taken against the decision on suspension of obligation for payment of debt."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Intan Kusuma Ambarsari

Penyelesaian sengketa transaksi keuangan melalui mediasi perbankan

"ABSTRAK

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perbankan, sering kali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan balk sehingga menimbulkan friksi antara Nasabah dan Bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan Nasabah selama ini menyebabkan sengketa antara Nasabah dan Bank cenderung berlarut-larut. Antara lain ditunjukkan dengan cukup maraknya keluhan-keluhan Nasabah di berbagai media, hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan dan berakibat pada reputasi jangka panjang bank tersebut. Bank Indonesia dalam Arsitektur Perbankan Indonesia menyatakan akan mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Perlindungan terhadap Nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, tantangan untuk menciptakan standar yang jelas dan mudah dipahami dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa transaksi keuangan Nasabah menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian dibentuklah Mediasi Perbankan yang saat ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dengan dibentuknya Mediasi Perbankan ini nasabah dilindungi dari dominasi bank dalam menyelesaikan sengketa, khususnya bagi nasabah kecil yang sulit mendapatkan akses hukum karena keterbatasannya. Sesuai dengan amanat PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, fungsi Mediasi Perbankan ini akan dilaksanakan oleh asosiasi perbankan. Tetapi yang berkembang asosiasi perbankan saat ini dirasakan kurang cocok untuk melaksanakan fungsi ini karena ditakutkan akan muncul esprit de corps,apalagi bank sebagai pihak yang bersengketa. Menurut penulis, dalam suatu kondisi yang ideal dengan menjunjung independensi mediasi, sebaiknya fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga independen yang mediatornya dipilih dari seleksi umum. Tetapi dengan keterbatasan pendanaan, sarana, dan cakupan wilayah, fungsi ini dapat terus dilaksanakan Bank Indonesia dengan melakukan pengembangan dan perbaikan aturan agar mediasi ini dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang handal dan memberikan hasil positif bagi nasabah dan bank."

2007

T18896

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Takdir Rahmadi

Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

303.69 TAK m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Salomo Sahap PM

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi dan pemanfaatan lembaga jaminan kebendaan dalam kesepakatan perdamaian bagi kepastian hukum para pihak

"Skripsi ini membahas penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Sengketa bisnis memiliki karakter yang agak berbeda dengan sengketa pada umumnya, sehingga memerlukan cara penyelesaian yang berbeda pula. Komunikasi yang terputus menyulitkan para pihak untuk sepakat memilih penyelesaian melalui mediasi, khususnya mediasi di luar pengadilan. Pembahasan proses mediasi yang dilakukan penulis dalam menyelesaikan beberapa sengketa bisnis, memberikan gambaran yang jelas mengenai karakter sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya. Mediator tipe vested interest mediator yang penulis terapkan ternyata dapat membantu para pihak untuk mengungkap dan menyelesaikan sengketa bisnis melalui mediasi. Vested interest mediator menyimpangi asas impartial, namun efektif untuk penyelesaian sengketa bisnis. Kesepakatan Perdamaian sebagai hasil akhir dari mediasi yang berhasil, dapat digugat menjadi Akta Perdamaian sehingga mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan pada tingkat penghabisan. Wanprestasi terhadap Kesepakatan Perdamaian mungkin saja terjadi jika masih ada prestasi yang harus dipenuhi. Penggunaan lembaga jaminan kebendaan dalam Kesepakatan Perdamaian diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum.

This thesis disseminates mediation as a means of settling business disputes in Indonesia. Business disputes are slightly different from disputes in general and for that reason a different approach and style of settlement needs to be applied. Where communication has ceased to exist between the disputing parties, it could be difficult to apply mediation, especially in cases where such disputes are not brought before the court of law. The mediation process to settle some business disputes done by the writer gives clear picture of business dispute character and settlement. Obviously, vested interest mediator that the writer applied to the cases can be very helpful in settling business disputes through mediation. Vested interest mediator deviating from impartial principle, but it works effectively for the settlement of business disputes. A settlement agreement resulting from a successful mediation process can be broungt before court of law to be legalizaed by the court of law as an Akta Perdamaian. It is final and binding, has the force of law, and consequently can be enforced with the assistance of the court in the event that one of the parties does not satisfy his obligation pursuant to the settlement agreement. I would therefore recommend the use of some kind of collateral to ensure that any and all obligation pursuant to the settlement agreement can be enforced accordingly."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S24756

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dwiana Anugrahwati

Upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui proses mediasi dan arbitrase

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T28529

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Alternatif penyelesaian sengketa malpraktek medis melalui mekanisme mediasi

Universitas Indonesia, 2002

S22040

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Andhika Perdana

Perbandingan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi perbankan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan

"ABSTRAK

Tesis ini membahas perbandingan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank melalui mediasi perbankan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. Adanya sengketa antara nasabah dengan bank tidak harus diselesaikan melalui pengadilan melainkan dapat diselesaikan melalui suatu mediasi perbankan yang diajukan oleh salah satu pihak (Bank atau Nasabah). Dalam mediasi perbankan, Bank Indonesia bertindak sebagai penengah. Mediasi perbankan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam suatu penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dan bank karena pengajuannya tidak melalui prosedur gugatan seperti prosedur mediasi di pengadilan yang cenderung rumit dan memakan waktu yang lama Hasil dari mediasi perbankan merupakan kesepakatan bersama para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menyarankan agar jika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, mediasi perbankan merupakan pilihan yang efektif karena selain mempersingkat waktu juga hasil mediasi dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

ABSTRACT

The focus of this study is a comparison between the customer dispute resolution through mediation with the bank with the banking dispute resolution through mediation in the courts. The existence of disputes between customers and banks do not have to be settled through the courts but can be resolved through a mediation banks filed by one party (the Bank or the Customer). In mediation banking, Bank Indonesia acting as a mediator. Mediation can facilitate banking and shorten the time in a banking dispute resolution between the customer and the bank because the request was not in a procedure such as a lawsuit in court mediation procedures which tend to complex and time consuming results of banking mediation is an agreement with the parties that have binding force. This research using normative methods. The results suggest that in the event of disputes between customers and banks, banking mediation is an effective option because in addition to shortening the results of mediation can be implemented by both parties."

2009

T26699

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Liza Roihanah

Wanprestasi dan penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui Internet Business to Consumer (B2C) / Liza Roihanah

"ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya menjadi

alternatif untuk melakukan kegiatan bisnis dalam sistem komunikasi elektroniki

global yang sekarang dikenal dan disebut dengan electronic commerce (e-commerce)

atau perdagangan elektronik. Lintas batas negara sekarang ini bukan lagi menjadi

hambatan seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis atau transaksi perdagangan.

Media yang digunakan untuk mengatasi perbedaan negara tersebut adalah internet.

Internet dapat memfasilitasi suatu perikatan tanpa para pihak bertemu secara fisik

dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam e-commerce, suatu peijanjian dapat dibuat

secara online. Perjanjian perdagangan secara online terdiri dari penawaran dan

penerimaan sebagaimana perdagangan secara konvensional. Pembentukan kontrak

dagang harus juga menyepakati tentang penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi

kemungkinan dari para pihak melakukan wanprestasi yang dapat ditempuh melalui

jalur litigasi atau non litigasi. Ketentuan mengenai komunikasi elektronik dan

penyelesaian sengketa harus mepiperhatikan dan mencakup mengenai perlindungan

konsumen.

Bagaimana ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa internasional dan

nasional mengenai kebebasan para pihak (party autonomy) untuk menentukan pilihan

hukum ((choice o f forum) dan pilihan forum (choice o f forum). Bagaimana ketentuan

hukum yang melindungi konsumen dalam penggunaan komunikasi elektronik untuk

kontrak dagang internasional antara Business to Consumer (B2C). Bagaimanakah

proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum di Indonesia mengenai

perdagangan internasional melalui internet Business to Consumer (B2C). Penelitian

ini menggunakan metodologi yuridis normatif. Pada umumnya, penelitian yuridis

normatif merupakan studi dokumentasi dengan menggunakan data sekunder. Data

sekunder tersebut dapat dikualifikasi sebagai bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.

Prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang adalah suatu

kesepakatan kedua belah pihak yang dicantumkan ke dalam kontrak dagang dengan

menentukan choice oflaw dan choice o f forum melalui jalur litigasi (pengadilan) atau

non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Masing-masing sistem hukum common

law dan civil law mengakui adanya suatu transaksi e-commerce dengan membuat

ketentuan dan peraturaan yang mengaturnya dan juga memuat mengenai upaya

perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Penyelesaian sengketa ecommerce

yang akhir-akhir ini melalui dipraktekkan secara online (

resolution) bisa dijadikan suatu alternatif berdasarkan kesepakatan para pihak untuk

menggunakan jalur tersebut. Penyelesaian sengketa di Indonesia tidak boleh

melanggar ketertiban umum yaitu mengenai perlindungan konsumen, hendaknya

dilakukan dengan proses cepat, adil dan mudah dilakukan.

ABSTRACT

Development of technology information at full speed becomes an alternative

to conduct business to activity in global electronic communication system nowadays

known as and named with electronic commerce (e-commerce). Cross-border country

now not becomes inhibiting people to conduct business or trade transaction anymore.

The use of medium to overcome the distinction country is internet. Internet can

facilitated an agreement without each parties meet in one time and one dimensions

physically. On the e-commerce, an agreement can be formed by online. Online trade

transactions agreement comprising with offer and acceptance as the conventional

trade transaction. Formation of trade contract must also form with an agreement of

dispute resolution for the anticipation feasibility of the party whose breach the

contract to go trough of litigation and non litigation. The provision of electronic

communication and the settlement of dispute resolution shall have concern and

provide with consumer protection.

How the provision of law about international and national dispute resolution

specifically concern with party autonomy to establish choice of law and choice of

forum. How the provision of law to protect the consumer which is use electronic

communication for the international trade contract between businesses to consumer

(B2C). How the legal action (process) of dispute resolution according with

Indonesian law concern with international trade by means o f internet business to

consumer (B2C). This research uses the normative juridical methodology. In general,

normative juridical research constitute with study documentation which is use

secondary data. The secondary data can be qualified in primary law material,

secondary law material and tertiary law material.

Mechanism of dispute resolution in the trade contract is an agreement

between the party included in their trade contract determining with choice of law and

choice of forum through of litigation (by court) and non litigation (alternative dispute

resolution). Each of common law and civil law system recognizing of e-commerce

transaction with make the provision and rules of e-commerce and also provision of

consumer protection in e-commerce. Recently, online dispute resolution adjusting in

the settlement of e-commerce dispute resolution, it can be an alternative if based on

agreement between the parties. In Indonesia, dispute resolution should conducted

with expressly, fair, easy to be done and not against of public policy in Indonesia

relating with consumer protection."

2008

T36842

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sitorus, Winner

Aspek-aspek hukum penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa

"Menjelang dan memasuki abad ke-21 atau era globalisasi batas-batas antara negara yang satu dengan yang lain menjadi tidak jelas, dunia telah menjadi suatu perkampungan global dengan satu sistem perekonomian. Konsekuensi dunia bisnis sebagai suatu perkampungan global dalam kesatuan ekonomi tanpa batas, dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah bisnis global, perdagangan bebas, dan persaingan bebas. Intensitas hubungan perdagangan dan investasi antara masyarakat bisnis, baik domestik maupun internasional, semakin meningkat. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi itu tidak hanya akan menimbulkan dinamika ekonomi yang makin tinggi, tetapi juga akan meningkat pula intensitas konflik-konflik (sengketa) di antara mereka. Menghadapi kondisi yang seperti ini, diperkirakan sistem peradilan, baik domestik maupun asing, tidak akan mampu memenuhi kebutahan masyarakat bisnis yang semakin kompleks. Penyelesaian melalui pengadilan kurang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional karena waktunya lama, memakan tenaga, memerlukan biaya tinggi, dan sering putusannya kurang memuaskan. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan. Dewasa ini di negara-negara lain telah dikembangkan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan dan arbitrase, seperti : mediasi, konsiliasi, minitrial, dan lain-lain. Arbitrase yang semula sangat efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis telah menjadi sangat formal dan kurang efektif. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang cult-up pesat negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan lain-lain. Mediasi dipilih dan dikembangkan karena waktunya singkat, biaya retatif lebih ringan, hasilnya memuaskan para pihak (win-win solution). Di negara-negara itu mediasi telah melembaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Secara internasional mediasi juga telah digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis internasional, seperti : American Arbitration Association (AAA), International Chamber of Commerce (ICC), UNCITRAL, World Intellectual Property Organization (WIPO), dan Commercial Arbitration and Mediation Centre for Americas (CAMCA). Mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis meliputi : peraturan perundang-undangan, prosedur pendayagunaan, sumber daya manusia, penyedia jasa mediasi, sumber dana, dan pemasyarakatan. Oleh karena itu pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia harus secara kelembagaan."

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian