Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor ekonomi dijadikan motor penggerak pada setiap negara untuk mengangkat harkat kehidupan bangsa ke arah modernisasi, oleh karena itu, sebagian besar kegiatan transaksi masyarakat banyak membutuhkan jasa bank, jadi tidak mengherankan jika sektor perbankan mempunyai tempat yang penting dalam suatu bangsa. Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pesatnya perkembangan dalam bidang usaha dan perdagangan pada zaman mutakhir ini menyebabkan orangorang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Cara penyelesaian kewajiban pembayaran lain yang dapat digunakan didasari pada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sepanjang cara yang dipilih oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk penyelesaian suatu kewajiban pembayaran tersebut melalui penggunaan suatu warkat yang berkaitan dengan lembaga perbankan, maka salah satu yang dikenal dalam masyarakat adalah dengan jasa bilyet giro. Pada penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan maka dapat dianalisa beberapa pokok permasalahan dalam pelaksanaan jasa bilyet giro, yaitu Pertama, dalam hal pengaturan pelaksanaan jasa bilyet giro. Pelaksanaan jasa bilyet giro mulai efektif sejak dikeluarkannya SK DIR BI No.28/32/KEP/DIR dan SEBI No.28/32/UPG Tentang Bilyet Giro, sebelumnya pelaksanaan transaksi pembayaran dengan bilyet giro ternyata terdapat banyak penyimpangan karena ketentuan sebelumnya dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum. Kedua, mengenai bentuk perjanjian standar/klausula baku dalam perjanjian pembukaan rekening giro - yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan penggunaan warkat bilyet giro- apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ketiga, yaitu bagaimana praktek perlindungan konsumen pada Bank "X", yaitu salah satu Bank Umum di Indonesia yang menyelenggarakan jasa bilyet giro. Diharapkan dengan pembahasan ini, bank sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang penting dalam masyarakat, dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya sesuai dengan UUPK khususnya dalam penyelenggaraan jasa bilyet giro sehingga nasabah tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di negara kita."

"Cek dan Bilyet Giro saat ini dikenal sebagi surat berharga yang lazim digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang praktis karena dapat dialihkan dari suatu tangan ke tangan yang lain untuk menunjang kelancaran kegiatan bisnis. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, cek merupakan perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening atau nasabah giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu, sedangkan bilyet giro merupakan janji bayar dalam bentuk pemindahbukuan. Namun demikian yang menjadi masalah adalah pada saat diajukan kepada bank ternyata dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan atau sering disebut sebagai cek atau bilyet giro kosong. Akibat dari penggunaan cek dan bilyet giro yang berkembang di dalam masyarakat, bank-bank sebagai penerbit cek dan bilyet giro sering dibuat terikut-ikut dalam permasalahan hukum yang dilakukan oleh nasabahnya. Perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong adalah jaminan hukum berupa hak regres dalam hal tidak ada pembayaran hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Kemudian Bank Indonesia memberikan sanksi administratif kepada penerbit cek atau bilyet giro kosong dengan cara memasukkan data penerbit dalam Daftar Hitam Nasional, namun belum pengaturan yang menegaskan bahwa penggunaan cek atau bilyet giro kosong dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan yang sudah dapat mengkategorikan penggunaan cek atau bilyet giro sebagai jaminan utang yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam kontek pidana.

---

Currently Cheque and Giro are known as securities that commonly used by public as payment tools because it can be transferred from one hand to another to support the continuity of business activities. According to the Circular Letter of Central Bank of Indonesia, cheque is an unconditional order from an account holder or current account customer to the bank to pay a certain amount of money, while bilyet giro means a promise to pay by transferring money from giro account to another account. However the problem is when this cheque or bilyet giro is submitted to bank for disbursing or transferring purposes, evidently the amount in the customer’s account are not sufficient to pay or transfer as its written, then its condition often referred to as blank cheque or blank bilyet giro. As a result of the use of cheque and bilyet giro that has developed in society, banks as the issuer of cheque and bilyet giro are often involved in legal problems committed by their customers. The legal protection for the recipient of a blank cheque is a legal guarantee in the form of regression rights in the absence of payment. A new regression right will arise if the cheque letter holder does not receive payment from the suspect after being requested for payment within 70 days from the date of issue. Then Central Bank of Indonesia will charge the administrative penalty to an Issuer of blank cheque or bilyet giro by entering the issuer to the National Blacklist (DHN), however there is no any regulations that emphasize that the utilizing of black cheque or bilyet giro could be categorized as act against the law in the form of civil law or criminal law. Therefore, it is necessary to create regulation that already categorize the utilizing of cheque or bilyet giro as debts guarantee that cause any legal consequences in the form of civil law as well as criminal law."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa transportasi kereta api dengan sistem pengoperasian tunggal di wilayah Jabodetabek. Penerapan sistem pengoperasian tunggal atau lebih dikenal dengan Commuter Line merupakan salah satu upaya dari PT. KAI Commuter Jabodetabek untuk memperbaiki serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen pengguna jasa kereta api. Namun, pada awal penerapan sistem yang baru ini, terdapat banyak permasalahan di dalam penyelenggaraan perkeretaapian, di antaranya sarana dan prasarana perkeretaapian yang kurang memadai dan pelayanan yang belum maksimal. Oleh karena itu, penegakan peraturan dan kerjasama dari penyelenggara jasa, dan masyarakat sangatlah penting.

---

This thesis studied about legal protection for consumers as passengers of railways transportation with single operation system at Jabodetabek. The implementation of this system, which is better known as Commuter Line, is an effort from PT. KAI Commuter Jabodetabek to improve their service quality for railways passengers. However, at the beginning of the implementation of this system, there are a lot of problems such as inadequate facilities and infrastructure, and poor service. Therefore, enforcement of consumer law protection and cooperation between the consumer, and services operator are very important."

"Skripsi ini membahas tentang aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa internet PT. First Media, Tbk. Penelitian ini menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. First Media, Tbk. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap PT. First Media, Tbk. Sanksi yang dapat diberikan bagi PT. First Media, Tbk selaku perusahaan penyedia jasa internet yang melanggar hak konsumen ini terdapat dalam UUPK pada Pasal 60 dan 62.This Bachelor thesis discussed an issue concerning the aspects of consumer protection law on internet service user of PT. First Media, Tbk. This research found some problem concerning the services of PT. First Media, Tbk. More over, PT. First Media have infringed the law. This bachelor thesis also discussed about the penalty that can be applied to PT. First Media, Tbk that have infringed consumers? right. This penalty is stated in Consumer Protection Act Article 60 and 62."

"Transparansi bank merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance dalam dunia perbankan. Prinsip ini mewajibkan setiap bank untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai seluk beluk bank tersebut. Lebih lanjut, bank juga diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan di surat kabar sebagai bentuk transparansi. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan transparansi bank dalam rangka perlindungan terhadap pengguna jasa perbankan dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih bank. Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kepustakaan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai transparansi bank tertuang dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia. Dalam memilih bank, masyarakat membutuhkan informasi tentang penampilan perusahaan misalnya laporan keuangan dan informasi mengenai seluk beluk produk jasa perbankan termasuk resiko yang mungkin timbul dari produk jasa perbankan tersebut."

"Jasa telekomunikasi sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dunia usaha untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas (Trade Liberalization) dengan beraneka ragam barang dan jasa. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa dan termasuk sebagai Negara sedang berkembang, yang kebanyakan penduduknya belum mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum di bidang jasa telekomunikasi dan perlindungan konsumen. The UN Guidelines for Consumer Protection melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen hanya dapat diterima sebagai pedoman. Pemerintah dengan berbagai negara sepakat untuk menfasilitasi dan mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sangat tergantung pada sikap lembaga Legislative, Eksekutif, Pengusaha, dan Konsumen serta Institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden BJ Habibie tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru hubungan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) dalam menyongsong milenium baru yang sudah diambang pintu. Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengamanatkan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen (BPKN). Keanggotaan BPKN (pasal 36 UUPK) terdiri dari unsur-unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20. Revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan telekomunikasi. Kerjasama dalam berbagai bidang yang luas sebagaimana tersebut diatas, melibatkan beberapa alat sebagai sarana dan prasarana yang juga dalam penggunaannya terdapat beberapa pihak, antara lain konsumen, penyelenggara dan pemerintah serta produsen industri alat. Yang penting ditonjolkan adalah pemahaman dan penghayatan terhadap asas-asas dari peraturan yang terkait dalam rangka perlindungan konsumen jasa telekomunikasi telepon. Peraturan perundang-undangan yang ada saling terkait. Sinkronisasi pengertian dan penafsiran dalam rangka penerapannya sangat diperlukan. Penerapan kedua peraturan tersebut di atas sudah barang tentu mengkaitkan beberapa peraturan lainnya sehingga tidak teijadi tumpang tindih {overlapping). Mengkaji lebih jauh tentang penerapan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diperlukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun beberapa studi kasus yang ditemukan dalam praktek."

"Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Agar kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga maka perlu dilakukan suatu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Kejahatan pembobolan ATM yang terjadi baru-baru ini mengingatkan akan pentingnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa ATM. Pentingnya transparansi informasi suatu produk Bank diperlukan untuk memberikan gambaran maupun pengetahuan mengenai manfaat sekaligus risiko yang mungkin dapat merugikan bagi nasabah bank yang bersangkutan.

---

Banking is institution that reliable society trust as their good repute. Without any trust from society, therefore banking could not able to run well their business. In order to keep trusted from the society, therefore it must be done a protection to the society interest, especially for banking customer itself. The stealing of ATM which happened likely remembered us how important to protect banking customer that used ATM. Information of banking product is needed to descript or even to give knowledge about the advantage and also risk that might be caused suffer to the banking customer itself."