Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPutusan Arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini didasarkan padafakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang merupakanhukum internasional tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri.Peneliti menulis pelaksaaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia, studi mengenaiputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui halyang melatarbelakangi perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958.Disamping itu, untuk mengetahui syarat-syarat putusan arbitrase luar negeri dapatdilaksanakan di Indonesia maupun alasan-alasan penolakan permohonan pelaksanaanputusan arbitrase luar negeri. Yang pada akhirnya mempelajari sikap yang mendasariputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai eksekusi putusan arbitrase luarnegeri di Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, dilakukan penelitian yuridisnormatif. Oleh karena itu, dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri di Indonesia yang menghasilkan saran untukkemajuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehubungan dengan topik penelitianini, maka akan di tarik sample putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenaieksekusi putusan arbitrase luar negeri pasca diratifikasinya Konvensi New York 1958.Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal yang melatarbelakangi perlunya pengaturanpelaksanaan putusan arbitrase luar negeri adalah untuk menghilangkan keragu-raguanmengenai pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diadakan di luar negen. karenasebelumnya terdapat keragu-raguan putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakanatau tidak. Hal yang menjadi syarat agar putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakandi Indoensia adalah, putusan arbitrase tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelisarbitrase di suatu negara yang terikat pada peijanjian internasional mengenaipelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dengan Indonesia. Putusan arbitrase tersebutdalam ruang lingkup hukum perdagangan dan tidak betentangan dengan ketertibanumum di Indonesia. Apabila hal-hal tersebut telah dipenuhi maka putusan tersebut dapatdiajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekuatur.Keterlibatan pengadilan dalam hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemaksaan atasputusan hanya bisa dilakukan oleh pengadilan dalam untuk penetapan eksekusi.Terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Republik Indonesiadapat dilaksanakan setelah mendapat eksekuatur dari Mahkamah Agung RepublikIndonesia. Dalam pelaksanaan atas putusan arbitrase luar negen. Mahkamah AgungRepublik Indonesia dapat memberikan putusan berupa, pengakuan dan eksekusi putusanarbitrase luar negeri, penolakan terhadap putusan arbitrase luar negen, dan pembatalanterhadap putusan arbitrase luar negeri. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa putusanarbitrase luar negeri senngkali gagal untuk mendapatkan eksekuatur dan yang dijadikanalasan untuk menolak pelaksanaan putsuan arbitrase luar negen adalah, putusanarbitrase luar negeri tersebut karena pemberitahuan yang tidak lazim tentang akan atausedang berlangsungnya proses arbitrase kepada pihak yang berkepentingan bertentangandengan ketertiban umum di Indonesia."

"Latar belakang penyusunan tesis ini adalah munculnya perbedaan pendapat mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam negeri yaitu apakah penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dan mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri. Tesis ini juga akan membahas sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia atas masalah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang mengkaji aspek yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan dan sikap Mahkamah Agung adalah menghormati kompetensi absolute arbitrase dengan membatalkan putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri. Demikian juga bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial) dan sikap Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri adalah badan berwenang di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (Lex Arbiiri).Hasil penelitian ini menyarankan agar memperjelas aturan hukum pembatalan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terjadi pencampuradukan diantara keduanya.

---

The background of this study is the existence of difference opinion regarding annulment o f domestic arbitral award whether the application of annulment reason in the article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and related to annulment of foreign arbitral award is whether Central Jakarta district court has authority to annul the foreign arbitral award. This study shall also discuss the stand of Republic Indonesia Supreme Court to such issues.This research is juridical normative research with the qualitative analysis that discuss the juridical normative aspect and case approach. The result o f the research is that the application of annulment reason article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and the stand of Supreme Court is respecting the absolute competency of arbitration by annulling the district court decision which annulled the domestic arbitral award. It also that the annulment legal recourse as stipulated in Law No. 30 year of 1999 only applied to the arbitral award which is made in the Republic Indonesia jurisdiction (territorial principle) and stand of Republic Indonesia Supreme Court contend that the authority to annul the foreign arbitral award is the authority institution in the state where such arbitral award is made {Lex Arbitri).Result of the research suggests to make clear the applicable law for annulment either domestic or foreign arbitral award in order to avoid the mix both of it."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh MA? Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayal (1) yang memuat asas kebebasan berkontrak atau asas paeta sunt servanda ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) untuk mengadili sengketa yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip paeta sunt servanda yang terlihat pada saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase, oleh karena itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase.

---

The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the data source. The problem is whether the judge can review a contract that contains the arbitration clause related to the principle of freedom of contract if there is a dispute between them, whether the remedy which can be done to apply the annulment of the award which had been cut 'by BANI, and how the implementation of the annulment of the award BANI which had been cut by the Supreme Court? Under article 1320 and Article 1338 Civil KUH point (1) which includes the principle of freedom of contract or pacta sunt servanda principle of this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his position (ex officio) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does not depend on the presence or absence of the defendant's demurrer on not authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been settled by BANI, is regulated as limitatif in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 is. Of some cases of cancellation of the award that has been decided by the Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court adopted the principle of pacta sunt servanda is visible at the time of review and decide upon appeal from a contract dispute that included the arbitration clause, therefore the court does not automatically can judge a dispute, if it had been agreed in previous contracts o f their business arbitration clause that the parties will resolve their dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the arbitration clause, misunderstandings and wrong interpretations, the parties have been revoked or canceled the arbitration clause."

"ABSTRAKPengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri mempunyai hubungan yang erat dengan Penanaman Modal Asing dan Penyelesaian Perselisihan mengenai Penanaman Modal. Diundangkannya UU Penanaman Modal Asing dan UU mengenai berlakunya Konvensi Washington secara berturut-turut pada tahun 1961 dan 1968 merupakan alasan bagi Indonesia untuk ikut serta menjadi anggota pada Konvensi New York 1958 dengan aksesi melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 pada tanggal 5 Agustus 1981. Aksesi ini didaftar di Sekretariat Jendral PBB pada tanggal 7 Oktober 1981.Dengan demikian kepada investor dan pedagang asing pada umumnya diberikan jaminan hukum bahwa putusan arbitrase yang telah ditetapkan di luar negeri yang telah diperolehnya dengan mengeluarkan biaya yang tidak ringan dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.Dengan diberlakukan UU Penanaman Modal Asing, maka terjadilah banyak perubahan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk dapat mencapai suatu partisipasi yang lebih kuat dalam perdagangan internasional. Tidak saja diusahakan penarikan modal asing ke Indonesia, baik dalam bentuk susunan joint venture atau lain akan tetapi pada waktu yang bersamaan juga ikut serta masuk cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase luar negeri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi-transaksi internasional di bidang investasi dan perdagangan luar negeri.Pertimbangan utama untuk melakukan investasi adalah adanya jaminan hukum yang memadai yang menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri terhadap kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman modal.Investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk melepaskan diri dari peradilan negara berkembang karena merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya sendiri Selanjutnya ada keragu-raguan bahwa peradilan setempat akan bersikap tidak objektif dalam memeriksa perkara yang melibatkan unsur asing, dan sebagai alasan ketiga pihak asing juga ragu apakah peradilan setempat ada kemampuan untuk memeriksa perkara perdagangan internasional dan alih teknologi yang demikian rumit.Melalui UU tentang Penyelesaian Perselisihan mengenai Penanaman Modal keinginan investor asing seperti tersebut di atas telah terpenuhi karena yang bersangkutan dapat melepaskan diri dari kekuasaan dan pengaruh pengadilan lokal untuk beracara di luar negeri di hadapan ICSID, yang merupakan suatu pusat arbitrase internasional. Dengan ikut sertanya Indonesia pada ktonvensi New York 1958, maka investor asing telah mendapat jaminan dan perlindungan hukum bahwa putusan arbitrase yang telah diperolehnya di luar negeri dapat dilaksanakan terhadap debitur yang assetnya berada di Indonesia?"

"Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat tanah sesuai keadaan sebenarnya. Adanya cacad yuridis memiliki implikasi hukum sertipikat dapat dibatalkan sedang kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat dikenakan gugatan karena tidak milakukan fungsi kewenangannya sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB). Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai proses tata cara penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah menggunakan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembatalan sertipikat tanah merupakan salah sate bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah, dengan memberikan kesempatan kepada penggarap yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya mendapat prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, sebagai wujud pemenuhan kepastian hukum dan kepastian hak bagi penggarap yang telah menguasai secara fisik atas tanah selama bertahun-tahun.

---

A certificate is a strong and authentic proof. The strength of certificate forms a guarantee of legal certainty for the holder of certificate as a perfect proof as long as there is no any other party who proves otherwise. In practice, the holder of certificate without specified period of time can loss his/her right due to suit of certificate cancellation because of juridical defect because the absence of investigation of land history in accordance with the real condition. A juridical defect has legal implication, the certificate can be cancelled while to the Head of Land Affair Office issuing the certificate can be sued because he didn't carry out function of his authority in accordance with Good Governance Generally Accepted Principles (AAtPB).

Research Method to be applied is a library research method to obtain secondary data. The Role of the Administrative Court within the framework of implementation in process of certificate issuance procedures in which its evaluation used the prevailing statutory regulations by discovering, following, understanding legal values and sense of justice existing in society. Cancellation of certificate is one of types of dispute settlement of land right by giving an opportunity to the cultivator whose according to the statutory regulation should obtain a priority to submit an application for land right, as realization of compliance of legal certainty and right certainty for the cultivator who has controlled physically the land for the years."

"Penerbitan surat utang/obligasi paling diminati sebagai sumber pendanaan perusahaan, karena jumlahnya besar, biaya kecil dan jangka waktu panjang. Didorong akan kebutuhan mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat, maka perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung menerbitkan obligasi/bonds mata uang asing di luar wilayah Indonesia. Struktur transaksi yang digunakan yaitu dengan cara (i) mendirikan special purpose vehicle (?SPV?) dengan kepemilikan 100% oleh perusahaan Indonesia; (ii) penerbitan bonds dijamin oleh perusahaan Indonesia; (iii) uang yang diterima SPV dari penerbitan bonds kemudian dipinjamkan kepada perusahaan Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997mengakibatkan perusahaan Indonesia tidak dapat membayar kepada SPV, yang mengakibatkan SPV wanprestasi kepada bondholders, sehingga set-aset yang dijaminkan oleh perusahaan Indonesia akan dilelang untuk membayar pinjaman bonds. Untuk mempertahankan aset-asetnya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang beritikad tidak baik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Indonesia, agar perjanjian-perjanjian yang telah mereka tanda tangani dinyatakan batal demi hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah gugatan atas perkara Nomor: 05/PDT.G./2003/ PN-BKS (Kasus Indah Kiat), telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan No. 381/K/Pdt./2006, yang isi putusannya menolak kasasi dari para investor, sehingga yang berlaku adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis (?PN Bengkalis?) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau. Putusan PN Bengkalis adalah (i) menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) menyatakan perjanjian-perjanjian pokok tidak sah dan batal demi hukum dan perjanjian-perjanjian jaminan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Putusan MA ini harus dianalisis secara cermat dan seksama karena akan merugikan perekomian Indonesia, karena dalam dunia bisnis semakin tinggi semakin tinggi risiko, semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh debitor. Meskipun pemilihan yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dalam Kasus Indah Kiat bersifat non-ekslusive dan pengadilan Indonesia mempunyai kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa perkara tersebut, namun PN Bengkalis berdasarkan asas lis alibi pendens harus menolak untuk memeriksa perkara Kasus Indah Kiat. Untuk perjanjian jaminan kebendaan, penggugat harusnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat penggugat berdomisili, karena tidak ada satupun dari tergugat yang berdomisili di Bengkalis. Selain itu perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada para tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kecuali penandatanganan akta hipotik yang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat di luar negeri, namun dalam perbuatan tersebut, unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Selain itu perjanjian-perjanjian yang ditandatangani para pihak terkait telah memenuhi kausa yang halal, kecuali akta hipotik, sehingga sebagai konsekwensinya akta hipotik batal demi hukum, namun tidak mengakibatkan batalnya perjanjian pokok.

---

Issuing bonds is the most popular fund rising strategy chosen by companies, since such it will result funding in a great amount, low cost and the long term maturity. Due to the business activity requirement in foreign currency, mainly in United States Dollar, there is a tendency for Indonesian companies to issue bonds out of Indonesian territory. The structure used in issuing the bonds by way of (i) establishing a special purpose vehicle which 100% owned by Indonesian Companies (?SPV?); (ii) such issuance guaranteed by Indonesian Companies by way of the provision of corporate guarantee and the creation of securities over their assets; (iii) the proceeds received from issuing bonds will be on-lent from SPV to Indonesian Companies. Economic crisis on 1997 caused Indonesian companies were not able to repay its debts to SPV, and then SPV were not able to repay its debts to note holders, and consequently, the assets of Indonesian companies that has been placed as security would be seized and sold in a public auction to settle such debt. To avoid enforcement for of security over their assets, the bad faith Indonesian companies submitted a claim to Indonesian court to declare the contracts that they have been entered into null and void. One of the cases using similar structure was the case Number: 05/PDT.G./2003/PN-BKS, has been decided by Indonesia Supreme Court with decision Number: 381/K/Pdt./2006 that rejected cassation of the investors. Therefore the decision of Bengkalis District Court that has been firmed by Riau High Court will take place. Bengkalis District Court declares that the Defendants have conducted unlawful action and the principal agreements that have been entered into by the parties were null and void. This decision result in the investors construed that make investment in Indonesia is high risk, and it will be disadvantages for the development of Indonesian economics. In view of the above, the judgments consideration in deciding the case must be thoroughly analyzed. The agreements that have been entered into in issuing the bonds were governed by the States of New York Law and the choice of jurisdiction was the court of the States of New York. Prior to the claim was submitted to the Indonesian Court, the defendants has submitted claim to the court of the States of New York, therefore nevertheless the choice of jurisdiction was non-exclusive, and Indonesian court has jurisdictional competency to examine the case, based on the principle of lis alibi pendens the district court of Bengkalis must decline to examine the case. With regard to the security documents, the plaintiff should submit its claim to the district court within the jurisdiction of the domicile of plaintiff. According to the legal reasoning of the judge council of Bengkalis District Court and Riau High Court in their decisions, it can be concluded that the legal action of the defendants was not meet the elements of unlawful action. The only legal action that can be construed as an unlawful action was the entering into Hypothec Deed, but it was not meet the elements of (i) damages; and (ii) the causality between the damages and such action. In addition, the agreements that have been entered into by the parties have met the lawful causal, except the hypothec deed, and consequently, such hypothec deed was null and void, but it would not cause the invalidity of the principal agreements."

"Sengketa hibah yang berubah status menjadisengketa kewarisan yang terjadi terhadap keluarga besar H.Tjolleng Dg. Marala dimana anak-anaknya antara lain Hj.St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, , HadollahDjunaidy T. Yusuf, Hj.Hatidjah Dg Taunga telah menggugatsaudaranya, Drs. Hamat Yusuf melalui putusan tingkatKasasi No. 47/K/AG/2001 telah memberikan pertimbanganbahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua merekaharus dijadikan satu dengan harta yang masih utuh/belumdibagi oleh orang tua mereka menjadi harta peninggalan(warisan) yang kemudian harus dibagi menurut HukumKewarisan Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan surathibah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihakdimana surat pemberian (hibah) itu telah sah dan mengikatsecara hukum. Disamping itu sangat bertentangan dengankonsep waris dan hibah itu sendiri, dimana waris merupakanharta yang mutlak akan beralih kepemilikannya kepada ahliwaris apabila pewaris meninggal dunia dan hibah merupakanpemberian benda kepada orang lain oleh pemilik mutlaknyapada saat pemberi hibah masih hidup tanpa mengharapkansuatu imbalan"