Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia bisnis, terutama di era globalisasi yang serba cepat dengan itensitas yang tinggi sehingga kerap kali memerlukan dana segar, yang seyogyanya dapat diperoleh dalam waktu yang cepat namun dengan resiko yang relatif kecil. Oleh karena itu dalam praktek pinjam-meminjam dana tumbuh lembaga fidusia sebagai jalan keluar dari benturan kewajiban penyediaan barang tetap dan optimalisasi barang bergerak sebagai modal produksi yang dijadikan agunan tanpa menyerahkan fisik barang tersebut kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam UU. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,yang dalam prakteknya benda-benda yang dibebani jaminan fidusia kerap kali menimbulkan varianvarian bila debitur wanprestasi. Permasalahan disini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan undang-undang Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia; Apakah pendaftaran fidusia memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia; Apa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia.Penelitian ini menggunakan tipe hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan dan analisis. Landasan teori penulisan thesis ini adalah UU. No. 42 Tahun 1999, Yurisprudensi, PP. No. 86 Tahun 2000, PP. No. 87 Tahun 2000, Keppres No. 139 Tahun 2000. Melalui pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UUJF telah memberi perlindungan dengan asas publisitasnya, bagi yang melanggar ketentuan UU Jaminan fidusia dikenakan tindak pidana atau denda sedangkan bagi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai kekuatan perlindungan hukum eksekutorial yang mempunyai kekutan hukum tetap. Sebagai hak kebendaan jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia yaitu hak didahulukan dari kreditur preferen lainnya, untuk mengambil pelunasan utangnya atas dasar eksekusi benda dan hak tersebut tidak akan hapus bila terjadi kepailitan pada debitur.

---

In business world, especially in globalization era with high intensity where . fresh fund frequently needed, which could be obtained in short time but relatively minimum risk. Therefore, fiducia is created as a solution from obligation to provide permanent goods and optimalisation of movable goods as capital which taken as collateral without delivering physical of the goods to creditor as stated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee that in practice of goods that subjected with fiduciary guarantee often generates variants if the debtor defaults.

Based on matters which previously mentioned, the main problems of this research are: How Law on Fiduciary Guarantee protects fiducia beneficiary; Does fiducia registration provide legal protection to fiducia beneficiary; What are the obstacles in fiducia registration. In order to analyze the problems, the writer used legal normative method with law and analysis approached.

The writer used the Law Number 42 of 1999, Jurisprudence, Government Regulation Number 86 of 2000, Government Regulation Number 87 of 2000, Presidential Decree Number 139 of 2000 as fundamental theories. Fiducia Registration as ruled in Law Number 42 of 1999 provides protection with its publicity principle, so that if any person or subject breaches the law then it will be charged with criminal act or fined while for fiducia guarantee which is not registered will not have executorial legal implication that legally binding. As a property right, fiducia guarantee provide a legal protection to creditor with privilege rights than other preference creditors, to take repayment of his debts based on goods and rights even if any insolvency occurs to the debtor."

"Tesis ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur; 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum (tidak sah) dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan tanggung jawab perdata dan pidana bagi debitur tersebut. Saran dari penulis adalah perusahaan lembaga pembiayaan wajib menaati ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait pelaksanaan perjanjian Jaminan Fidusia, seperti melakukan pendaftaran perjanjian Jaminan Fidusia melalui pembuatan akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk diterbitkan sertifikatnya.

---

This thesis discusses the transfer of unregistered fiduciary collateral objects by the debtor without the approval of the creditors as contained in the Decision of the Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2016. Problems in this thesis are 1) Legality of the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval; 2) Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval. This research method is a normative juridical study with the nature of descriptive research, using secondary data collected through literature studies. Using a qualitative approach, which produces a form of research results that is descriptive analytical. The conclusion from the writing of this thesis is that the transfer of unregistered fiduciary collateral objects without the creditors approval is an unlawful act. Legal protection for creditors in the event that the debtor transfers the object of the unregistered Fiduciary Guarantee without the creditors approval may be subject to civil and criminal liability for the debtor. The suggestion from the writer is that the financial institution company must obey the provisions contained in Fiduciary Guarantee Law related to the implementation of the Fiduciary Guarantee agreement, such as registering a Fiduciary Guarantee agreement through the making of a Fiduciary Deed by the Notary Public and being registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for its certificate."

"ABSTRAKKeberadaan lembaga Jaminan tidak terlepaskan dari perkembangan kebutuhan masyarakat. Lembaga jaminan memang banyak bentuknya. Salah satu lembaga jaminan yang cukup penting adalah fidusia. Lembaga fidusia pada awalnya memang hanya diperuntukan terhadap barang-barang bergerak. Salah satu barang bergerak yang dapat dibebani dengan fidusiaadalah barang persediaan (stock barang). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalahApakah dasar hukum dari jaminan Fidusia atas barang persediaan Apakah kedudukan Jaminan fidusia akan berubah denganberalihnya barang persediaan Bagaimana bentuk perlindungen hukum bagi kreditur dengan beralihnya barang persediaan jika debitur ingkar Janji (wanprestasi)Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normative yang tidak saja menganalisa peraturan perundang-undangan tetapijuga putusan pengadilan. Dari penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang diperoleh adalah:Pengaturan masalah jaminan fidusia atas barang persediaan masalah jaminan fiduasa ates barang persediaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 9 dan 20 No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidussa Kedudukan jaminan fidusia tidak berubah dengan beralihnya barang persediaanUntuk melindungi kreditur sebagai pihak yang menerima berang maka pemberi fiduals diwajibkan mengganti barang persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan bende yang senilai atau setars Hal ini harus secara tegas disebutkan dalam akta notaris"

"Para pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan apabila membutuhkan suatu pinjaman/kredit tetapi tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain barang modal, sedangkan barang modal yang ada sangat diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu konstruksi hukum dimana debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan kepada kreditur guna menjamin hutangnya dengan ketentuan debitur tetap menguasai secara fisik benda obyek jaminan tersebut. Kontruksi tersebut untuk selanjutnya disebut Fidusia, adalah suatu lembaga jaminan yang pengaturannya dahulu didasarkan pada yurisprudensi, sehingga kurang memberikan perlindungan hukum dan tidak ada kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomar 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mampu menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut apakah mampu memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia, karena obyek jaminan fidusia dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur penerima fidusia antara lain perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk akta notariil, adanya pendaftaran jaminan fidusia, dilarang memberikan jaminan fidusia ulang, titel eksekutorial dan sanksi pidana. Tetapi para kreditur Penerima Fidusia masih tetap merasa kurang aman dengan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang tersebut, sehingga para kreditur melakukan upaya tambahan lain untuk melindungi obyek jaminan fidusia yaitu dengan memblokir Surat-Surat yang tersimpan di instansi yang mengeluarkan Surat tersebut dalam hal ini pihak Kepolisian bagi kendaraan bermotor (BPKB) atau menahan invoice (faktur) bagi mesin-mesin atau alat-alat pabrik."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana terdapat peluang debitur sebagai pemberi fidusia melakukan penyalahgunaan terhadap objek jaminan fidusia, dalam kasus ini yaitu kasus pembalakan liar. Dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang, terhadap kasus pembalak liar maka segala alat angkut dan peralatan yang digunakan dirampas oleh negara. Dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan konsep jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen yaitu PT Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berkaitan dengan penyalahgunaan Objek Jaminan Fidusia oleh kreditur berupa penggunaan objek jaminan dalam pembalakan liar. Penelitian ini adalah penelitian yang mengacu pada analisis normatif dengan pengelolaan data kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur selaku penerima jaminan fidusia perlu didukung dengan koordinasi perangkat hukum yang tidak saling mengaburkan dan ketentuan eksekusi yang lebih jelas.

---

This thesis discusses the Fiduciary Institutions in Consumer Financing Agreement, where there are opportunities to borrowers as the giver of fiduciary abuse of the fiduciary security object, in this case is a case of illegal logging. Where in accordance with Law Number 41 of 1999 as to Forestry, as amended by Act No. 19 of 2004 about quotition of Regulation No. 1 Year 2004 into law, towards cases against illegal loggers and all conveyances and equipment used were confiscated by the state. In this research focuses on applying the concept of fiduciary guarantee consumer financing company PT Astra Sedaya Finance and legal protection of creditors, the fiduciary security holders relating to the misuse of Fiduciary Security Objects by creditors. The study was based on normative analysis with qualitative data management. The results suggest that in order to provide legal protection against creditors as beneficiaries of security fiduciary must be supported with the coordination of legal devices not obscuring each other and run clearer provisions."

"ABSTRAKFidusia merupakan sebuah sistem penjaminan berdasarkan kepercayaan karena benda yang dijaminkan berada di tangan Debitur dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Debitur. Bank perlu adanya kepastian dalam hal pengembalian dana tersebut yaitu berupa jaminan. Fidusia merupakan sebuah sistem penjaminan berdasarkan kepercayaan karena benda yang dijaminkan berada di tangan Debitur dan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh Debitur. Bank perlu adanya kepastian dalam hal pengembalian dana tersebut yaitu berupa jaminan. Dalam hal pemberian kepastian hukum terhadap objek jaminan maka dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia, mengharuskan dilakukannya pendaftaran atas objek jaminan tersebut. Namun hal ini juga dapat memberikan celah dimana Debitur dapat melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah dijaminan secara fidusia, karena secara fisik tidak ada bukti yang jelas di benda tersebut yang menyatakan bahwa benda ini sedang dalam jaminan fidusia. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul ?Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Debitur Yang Melakukan Fidusia Ganda? dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan proses pendaftaran fidusia juga perlindungan hukum bagi kreditur yang mendapat fidusia ganda. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian yuridis-normatif, selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif. Hasil penelitian menyarankan agar adanya database mengenai subjek hukum yang baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan jaminan fidusia berikut keterangan mengenai benda yang telah dijaminkan dan dapat diakses oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan.

---

ABSTRACT

Fiduciary is an assurance systems based on trust as collateral objects in the hands of the Borrower and may be used as well as possible by the Debtor. Banks need certainty in terms of the refund in the form of guarantees. Fiduciary is an assurance systems based on trust as collateral objects in the hands of the Borrower and may be used as well as possible by the Debtor. Banks need certainty in terms of the refund in the form of guarantees. In terms of providing legal certainty to the object of Article 11 guarantees the Undang Undang Jaminan Fidusia, required the registration of objects assurance tersebut. But it can also provide a gap where the debtor can carry out fiduciary re the objects have a fiduciary guarantee you, because physically there is no evidence that clearly stating that these object were in a fiduciary. This is what will be discussed in the form of a thesis entitled ?Creditor Law Protection Against The Debtor Double Fiduciary Performing? with the aim to identify the weaknesses and fiduciary registration process also legal protection for creditors who gets double fiduciary. Method of approach used in this study is an empirical method and type of juridical-normative juridical research, in addition to reviewing the theoretical and normative law. The results of the study suggest that the presence of a database on the subject of law, both individuals and legal entities that perform the following description of the fiduciary who has pledged object and can be accessed by interested third parties."

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia, baik pemerintah, swasta dan juga perorangan, memerlukan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan untuk memperoleh dana dengan adanya fasilitas kredit. Dalam membicarakan mengenai kredit maka tidak terlepas dari masalah, jaminan. Lembaga jaminan yang dikenal dengan Hak: Tanggungan diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menggantikan peraturan lama, ketentuan Hypotheek dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Credietverband dalam Staatsb aad 1908 No. 542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1937 No. 190. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 yang lebih dikenal dengan sebutan undang-undang Hak Tanggungan ini tentunya memiliki perbedaan sistem dan azas dari hukum yang lama. Sehigga diharapkan dapat menyelesaikan masalah masalah yang terjadi dalam praktek yang ditimbulkan dari sistem hukum yang lama Selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegangnya; Hak Tanggungan juga selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada, memenuhi asas spesialitas, publisitas, serta mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dengan demikian. Hak Tanggungan dapat dikatakan sebagai lembaga jaminan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak."

"Jaminan merupakan suatu upaya untuk melindungi keberadaan modal kreditur di tangan debitur. Instrumen hukum jaminan yang ada selama ini dirasakan kurang memadai oleh para pelaku usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai perkembangan yang terakhir, telah diresmikan sebuah Undang-undang tentang Jaminan Fidusia (UU No. 42 tahun 1999). Salah satu yang penting dalam penjaminan fidusia ini adalah keberadaan benda jaminan fidusia di tangan debitur pemberi fidusia, dan hak milik atas benda tersebut beralih ketangan kreditur penerima fidusia. Hal yang demikian akan sangat merugikan penerima fidusia apabila terhadap benda jaminan fidusia tersebut di letakkan sita, baik sita jaminan maupun sita eksekusi, dalam suatu proses perkara perdata. Mekanisme pendaftaran fidusia yang melahirkan sebuah akta otentik berupa sertifikat jaminan fidusia, dapat digunakan oleh penerima fidusia untuk melakukan upaya hukum perlawanan terhadap kedua macam sita tersebut. Hal itu karena dengan pendaftaran maka lahirlah sebuah penjaminan fidusia dan beralihlah hak milik, yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perlawanan. Peraturan mengenai upaya hukum perlawanan sampai saat ini masih menggunakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang masih nanyak kelemahannya. Pengakuan terhadap pendaftaran fidusia yang kedua dan seterusnya tanpa adanya hak yang didahulukan juga merupakan hal yang sia-sia. Untuk itu demi kepastian hukum semata-mata maka harus segera dibentuk sebuah Hukum Acara Perdata Nasional yang didalamnya mengatur perihal tersebut. Juga segera direvisi Undang-undang Jaminan Fidusia berkaitan dengan pengakuan pendaftaran fidusia yang kedua dan seterusnya tersebut."