Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keseimbangan kedudukan antar suami isteri diartikan sebagai segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami isteri yang bersangkutan. Dalam rumah tangga walaupun secara fisik laki-laki memang pada umumnya lebih kuat di bandingkan dengan perempuan, namun mereka adalah sama. Kedudukan mereka adalah sama, dalam pengertian bahwa masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang harus di tunaikan, dan sama-sama mempunyai hak yang tidak boleh diabaikan. Kelalaian di suatu pihak berarti menelantarkan hak dari pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan terjadi perceraian. Permasalahan yang akan diuraikan dalam tesis ini berkenaan dengan masalah (1) Apakah Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional menganut prinsip keadilan bagi kedudukan isteri dalam perkawinan. (2) Kedudukan seimbang suami isteri bagaimanakah yang diterapkan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional bagi isteri dalam kasus vasektomi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan melakukan metode kepustakaan atau metode literatur (Library Research) yang bersifat yuridis normatif. Kedudukan seimbang suami isteri dan prinsip keadilan dalam perkawinan, pengaturannaya dan penerapanya telah diterapkan secara seimbang dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam penyelesaian kasus vaksetomi yang akan dibahas pada bab II tesis ini."

"Permasalahan poligami yang akhir-akhir ini berkembang di dalam masyarakat seringkali merugikan pihak wanita karena diperlakukan tidak adil. Artinya poligami dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur, mekanisme, syarat, dan aturan yang ditentukan oleh hukum dan agama. Yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana kesalahpahaman suami yang sering terjadi dalam melaksanakan perkawinan poligami dan bagaimana kedudukan isteri pertama dalam perkawinan poligami.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Kesalahpahaman suami sering terjadi dalam hal mengartikan kata adil yaitu menurut versi suami sendiri, bukan dari versi isteri ataupun kesepakatan antara keduanya dan persetujuan dari isteri sering kali diabaikan. Isteri pertama dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lemah sehingga seharusnya ia membekali dirinya dalam bidang mental dan intelektual mengarah pada pemberdayaan materi sehingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia yaitu pria dan wanita adalah sama di Mata Allah SWT."

"Perkawinan jujur adalah perkawinan yang di tandai dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan adanya pembayaran yang memakai barang ekonomis atau uang, maka pembayaran itu dianggap sebagai pembelian pihak perempuan oleh pihak laki-laki. Perkawinan bentuk jujur dalam masyarakat Lampung menimbulkan ketidakadilan hak dan kedudukan terhadap harta benda perkawinan bagi isteri, yang berlanjut pada saat ia menjadi janda setelah ditinggal wafat suaminya. Perlindungan atas hak janda terhadap harta peninggalan suami diberikan oleh yurisprudensi secara refresif mengenai kedudukan janda dalam kewarisan, yaitu dengan adanya pengakuan terhadap janda sebagai ahli waris suami kelompok keutamaan pertama.Adapun metode yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan dengan cara menganalisa hasil penelitian adat tercatat dan menelaah putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi serta melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara non formal terhadap narasumber.Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis semakin mengerti bahwa bentuk perkawinan jujur mengakibatkan kedudukan janda terhadap harta perkawinan sangat lemah, namun yurisprudensi sebagai putusan tetap telah mengakui adanya hak janda yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum yang bersifat represif apabila terjadi pertentangan mengenai kedudukan janda terhadap harta peninggalan suami."

"Seperti diketahui pokok tujuan dari perkawinan adalah bersama-sama hidup pada satu masyarakat dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan akan membawa akibat pada suami-isteri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban suamiisteri, harta benda perkawinan, kedudukkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.Pada prinsipnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya istilah harta bersama. Harta benda dalam perkawinan bagi suami-isteri merupakan suatu masalah yang pokok. Hal itu karena harta benda mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan keluarga. Harta benda suami-isteri dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35, 36, dan 37. Sedangkan menurut hukum Islam, suami dan isteri mempunyai kekayaan masing-masing, misalnya barangbarang yang mereka dapat dari hibah dan warisan. Dalam hal ini kekuasan terhadap barang-barang tersebut tetap berada di pihak yang mempunyai barang-barang tersebut. Mengenai harta kekayaan suami-isteri tidak saling beban membebani, yang artinya dalam hukum Islam harta bawaan masing-masing, tetap menjadi milik dan dibawah kekuasaan masing-masing. Dalam hal kedua belah pihak akan mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, maka penggabungan harta itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Bentuk penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan dengan syirkah (perkongsian)."

"Melalui penelitian kepustakaan dan metode perbandingan serta atas analisa Perundangan. Penulis hendak membahas kedudukan saksi dalam Perkawinan yang ditinjau dari segi Hukum Islam dan UU. NO. 1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Menurut Hukum Islam setiap Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat, sebagai salah satu rukun Perkawinan. Suatu Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka nikahnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut UU. NO. 1 Th. 1974 Perkawinan di-lakukan menurut masing-masing Agama dan Kepercayaan,tetapi-harus dilengkapi dengan dua orang saksi dan pegawai penca-tat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) UU NO.1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Oleh karena itu jika terjadi Perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh Pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam & yang beragama lain. (bukan beragama Islam) ke Pengadilan Negeri. "

"Dimulai dengan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metoda penulisan, landasan teoritis, landasan konsepsianal, dan sistematika penulisan. Kemudian dijeslaskan mengenai pengertian-pengertian perkawinan menurut hukum Islam sampai dengan pengertian perkawinan di bawah tangan , perkawinan mana yang saja menurut agama Islam, dalam perkawinan yang Bagaimana yang sah menurut hukum peraturan negara atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dijelaskan mengenai pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam, sumber hukum kewarisan Islam, syarat-syarat kewarisan Islam, penghalang dalam kewrisan islam, dan penggolongan ahli waris dalam hukum kewarisan Islam sehingga dapat diketahui kedudukan janda dari berapa besar bagian warisannya dalam suatu perkawinan. Di jelaskan juga mengenai akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan di bawah tangan terhadap istri, janda, anak, dan usaha-usaba yang dapat dilakukan agar anak, janda dari perkawinan di bawah tangan menjadi sah lalu dijelaskan lagi secara terperinci mengenai kedudukan janda itu sendiri menurut sistem kewarisan patrinial Syafi'i, sistem kewarisan bilateral Hazairin, serta menurut Kompilasi Hukum Islam. Pada akhir penulisan, bab ke-enam dirumuskan suatu kesimpulan yang ditarik dari uraian bab-bab terdahulu dan, di tutup dengan sedikit sumbangan pikiran berupa saran-saran yang mungkin berguna."