Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia, khususnya diperkotaan besar, semakin menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal ini dipicusemakin baiknya kondisi makro ekonomi nasional yang mendorong peningkatandaya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, sektor perbankan yang mengalamikelebihan likuiditas, berlomba-lomba untuk memberikan penyaluran kreditkepada masyarakat, khususnya dibidang kredit konsumtif seperti halnya kartukredit. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk menariknasabah kartu kredit, baik berupa penawaran program yang menarik, bebas iurantahun pertama, point rewards, diskon belanja pada tempat-tempat tertentu, hinggapenawaran transfer baiance ke kartu kredit yang lain. Penelitian ini bertujuanurituk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimanakonstruksi hukum transaksi transfer baiance tagihan kartu kredit dikaitkan dengananjak piutang, memahami obyek piutang dalam transaksi transfer baiance danpermasalahannya, dan memahami bagaimana sistem pengawasan dalampenyelenggaraan transaksi transfer baiance tagihan kartu kredit danefektifitasnya.Penulis menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitiannyaadalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan penelitian ini adalahyuridis normatif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studikepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan analitis kualitatif dalammenganalisis data penelitian ini.Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa transfer baiance sesuai dengankonsep anjak piutang yang pada intinya adalah pelaksanaan usaha pembelianpiutang atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari si penjual piutang. Obyekpiutang transfer baiance merupakan tagihan yang telah jatuh tempo. Mengenaisistem pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi transfer baiance tagihankartu kredit dan efektifitasnya, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuanketentuanperbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dan kewenangan BankIndonesia sebagai badan hukum publik menciptakan peraturan perundangundanganyang mempunyai ketentuan mengikat seluruh anggota masyarakatberkaitan dengan pengaturan bidang perizinan, pembinaan, pengawasan bank,pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang terkait.

---

ABSTRACTThe utilizing of credit card in Indonesian society, especially in the bigcities, has now being developed rapidly. This issue is in consequence o f themacroeconomic national condition that is going to be good and encourage theescalation o f power buying. Particularly, the banking sector that had beenaround an excess of liquidity, mutually chase each other in order to canalizedcredit to society especially on the consumer credit like credit cards.The bankingsector has done any kind of mien and effort to lure credit card consumer such asfree annual fee, point rewards, discount in certain shopping mall, and also transferbalance to another credit card. The purpose of this research is to obtain acomprehensive acknowledgement about the legal construction of a transferbalance credit card upon to factoring, to conceive the account receivables objectof transfer balance and its issue, and also to conceive the surveillance systemabout the transfer balance implementation and its effectivity.This research is analytic descriptive, and the rapprochement method isnormative juridical. The data were collected by means of literature study.Furthermore, qualitative analytical method shall be used by the researcher toanalyze this research.This research eventually concluded that transfer balance is appropriate tofactoring notion whereby a business sells its accounts receivable (i.e., invoices) ata discount. The due date balance is the account receivables object o f transferbalance. The Central Bank of Indonesia as a public legal entity having the powerto create an eligible regulatory system in connection to permission, founding,surveillance, and bank’s secret implementation. If we refer to the transfer balanceimplementation and its effectivity, thus any banking stipulation which isaccommodate the five C principe and the power of the Central Bank o f Indonesiashall prevail."

"Pelindungan konsumen pada sektor perbankan merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perbankan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak nasabah. Salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian fasilitas kartu kredit. Penggunaan kartu kredit tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga menimbulkan masalah bagi nasabah salah satunya dengan adanya pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Pendebetan sepihak merupakan pengganti pelaksana pembayaran secara otomatis apabila nasabah belum memenuhi prestasinya untuk membayar tagihan. Pelaksanaan kartu kredit dengan adanya pendebetan sepihak ini didasarkan pada perjanjian baku yang tidak ternama. Hal ini berpengaruh pada ketiadaan posisi tawar bagi nasabah mengingat penggunaan kartu kredit ini didasari atas asas kepercayaan. Pada penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis bagaimana bentuk pelindungan konsumen pengguna kartu kredit atas pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit dan bagaimana kedudukan klausula tersebut ditinjau dari hukum pelindungan konsumen dan hukum perbankan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa peraturan pelindungan konsumen sektor perbankan telah cukup memadai memberikan pelindungan atas hak-hak konsumen hanya perlu ditingkatkan pengawasannya. Autodebet atas kuasa nasabah untuk pembayaran tagihan tertentu berbeda dengan pendebetan sepihak untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Kedudukan klausula pemberian kuasa kepada bank melakukan pendebetan sepihak tersebut pada dasarnya belum sesuai dengan asas itikad baik.

---

Consumer protection in the banking sector is one of the fundamental things. The implementation of the main banking activity will certainly emerge interactions that raise or have potential to raise issues regarding violation of customer rights. One of the banking activities is credit card facilitation. The use of credit cards not only provides convenience but also causes problems, for example the charge of unilateral debits to the customers for their credit card bills. Unilateral debit is a substitute for automatic payments that occurs when a customer has not successfully paid their bills. The implementation of unilateral debits in credit cards is based on unreputable written agreements. This causes the absence of a bargaining position for customers, considering that the use of credit cards is based on the principle of trust. This research aims to examine and analyze how consumer protection for customers charged with unilateral debits for credit card bills is performed and how the position of the clause is reviewed by consumer protection law and banking law. This research uses normative juridical method with a descriptive analysis research type. The findings show that consumer protection regulations in the banking sector are sufficient enough to protect consumer rights; only the supervision needs to be improved. Autodebits on the customer’s behalf for payment of certain bills is different from unilateral debits for payment of credit card bills. The position of the power of attorney clause to banks charging unilateral debits is not yet in accordance with the principle of good faith."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit dari sudut hukum perlindungan konsumen yang memuat mengenai pengaturan, tanggung jawab pelaku usaha, Bank Indonesia dan pemerintah, dan upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan produsen. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas sistem perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi pemegang kartu kredit, baik dari sudut teori maupun praktik yang berkembang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dilaksanakan secara lebih komprehensif dan perlunya dibentuk satu badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan data pribadi oleh pelaku usaha.

---

The focus of this thesis is about credit card-holders personal data protection under consumer protection law in Indonesia. The protection consists of the regulation, the liability for the consumer against personal data misused and also the dispute settlement mechanism between consumer and producers in Indonesia. It is expected that this research will give advantages for everyone who is interested in using, researching and analyzing the consumer protection law in related to personal data protection in theory and practice. This research is a qualitative study which applies normative juridical research method and descriptive design.

The result of this research suggests that it is important to produce legislation which regulate comprehensive rules for personal data protection and also the necessity to establish supervisory authorities or supervisory commisioners which shall supervise the use of consumer personal data by business entity."

"Sebagai salah satu langkah untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran dalam transaksi kiriman uang (transfer) antara bank dalam jumlah besar dan dengan cara yang real time, Iembaga perbankan di beberapa negara telah menerapkan sistem pembayaran dengan menggunakan sistem RTGS.Di Indonesia, Bank Indonesia sejak tanggal 17 November 2000 telah mengimplementasikan sistem RTGS yang merupakan sistem penyelesaian gross yang secara elektronis mempunyai hubungan on-line antara Bank Indonesia dengan bank-bank peserta yang dikenal dengan nama BI-RTGS. Keanggotaan bank-bank komersial dalam BI-RTGS diakomodasi dengan Perjanjian Penggunaan Sistem BI-RTGS antara Bank Indonesia dengan bank peserta yang merupakan hubungan kontraktual dalam pelaksanaan BI-RTGS antara Bank Indonesia sebagai provider BI-RTGS dengan bank-bank peserta sebagai user BI-RTGS.Namun, mengingat di Indonesia belum ads Undang-undang Electronic Fund Transfer, maka untuk mengakomodasi pelaksanaan transaksi BI-RTGS tersebut, bank-bank peserta dengan difasilitasi Bank Indonesia sepakat untuk membuat Lndonesian Bankers Bye-Laws & Regulation (Bye-Laws) sebagai acuan dan pedoman bagi-bagi peserta serta terdapat pedoman yang disebut dengan Bye-Laws Committee Guidelines (Pedoman Komite Bye-Laws) dimana berdasarkan pedoman tersebut dibentuk Komite Bye-Laws yang akan memeriksa dan memutus sengketa BI-RTGS yang diajukan oleh bank-bank peserta."