Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas secara umum dan bentuk perlindungan khusus yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas, dan kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance. Kajian didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya ketentuan khusus dan peraturan pelaksana sehubungan dengan Derivative Action yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas, sesuai dengan fungsinya sebagai mekanisme perlindungan pemegang saham. Didalam tesis ini penulis menjelaskan mengenai Derivative Action di Indonesia dengan contoh kasusnya dengan studi perbandingan dengan pelaksanaan Derivative Action di negara-negara penganut system hukum common law. Penulis memberikan contoh-contoh kasus Derivative Action pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Studi kasus dititiberatkan pada peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukung bagi Derivative Action, hal ini untuk mendukung penelitian Penulis mengenai hambatan-hambatan dan kurang populernya Derivative Action di Indonesia karena kurangnya peraturan pelaksanaan pada hukum acara di Indonesia. Hubungan antara pelaksanaan Derivative Action di suatu negara menjadi tolak ukur pelaksanaan Good Corporate Governance, sebagai suatu bentuk perlindungan hak-hak minoritas pemegang saham. Perlindungan pemegang saham minoritas menjadi sangat penting ketika azas-azas Good Corporate Govenance diterapakan dalam proses berjalannya Perseroan Terbatas. Hak-hak minoritas yang seringkali terabaikan yang nantinya berpengaruh pada iklim investasi global.

---

This thesis is about legal protection to minority shareholders in general and special protection in a manner of Derivative Action on Limited Liability Company and its relation to Good Corporate Governance. This research is based on Limited Liability Law Number 40 year 2007. This research is a normative research using analytical description.

Result from this research is that there is a need for the ratification of special rules and regulation in regards to the implementation of Derivative Action as the tools for the protection of minority shareholder.

In this thesis, writer explaining about Derivative Action in Indonesia with case sample and the comparison with the implementation of Derivative Action in other countries that using common law. Writer providing samples of Derivative Action from countries lika United States of America and England.

This study case in focusing on the implementation rules and other supporting rules of Derivative Action, this in to support writer research about obstacles and the non popularity of Derivatice Action in Indonesia based on the lack of the implementation rules. The relation between implementation of Derivative Action is as the benchmark of the implementation of Good Corporate Governance, as the form of protection of minority shareholder, this become very important when Good Corporate Governance is implemented in the operation of Limited Liability Company. Minority rights which usually neglected which also will effect on global investment environment."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber utamanya. Adapun instrumen lain yang digunakan adalah penafsiran serta wawancara langsung dengan nara sumber yang berkaitan dengan penelitian deskriptif ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait penjatuhan denda administratif akibat terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menjadi beban perseroan terbatas, (para) pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif ke Pengadilan Negeri jika diduga adanya penyalahgunaan wewenang atau kelalaian anggota Direksi dalam melakukan tindakan kepemilikan saham oleh perseroan pada beberapa perusahaan dan atau pendirian beberapa perusahaan. Pemegang saham yang juga terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi tetap harus bertanggungjawab secara pribadi, sehingga dengan demikian tidak berlaku lagi tanggung jawab terbatas baginya.

---

This thesis discusses the ownership of shares that are prohibited under Article 27 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition as it relates to the responsibilities of shareholders as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Private Lialibility Company. Using the method of normative juridical research that is research based on secondary data such as document studies of literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as its main source. The other instrument used is the interpretation as well as live interviews with resource persons associated with this descriptive study.Results of research indicate that if administrative penalties due to the fulfillment of the elements of Article 27 of Law No. 5 of 1999 which were charged to a limited liability company, (the) shareholders may file a derivative lawsuit at the District Court if the alleged abuse of authority or negligence of any member of the Board of Directors in taking ownership action in other companies or the establishment of several companies. Shareholders are proved either directly or indirectly utilize the company in bad faith solely for personal purposes will continue to be personally liable, and could not invoke limited liability."

"Tesis ini membahas mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Notaris merupakan satusatunya kuasa dari para Pendiri Perseroan Terbatas dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai sistem online data-data yang di-input oleh Notaris ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.

---

This Thesis deals with the Legal Entity Administration System (SABH) which constitutes an online system created by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia for registering the process of legalization of Limited Liability Company legal entity, the process approval of amendment of article of association, and the notification of amendement of articles of association, and/or data of Limited Liability Companies. The Legal Entity Administration System based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as its legal basis. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that Notary is the only proxy of the Founders of a Limited Liability Companies in the process of legalization of Limited Liability Company legal entity and also the proxy of the Board of Directors of the Company in the process of approval of amendment of articles of association and also the notification of amendment of articles of association and/or data of Limited Liability Company. The application of Legal Entity Administration System (SABH) is undoubtedly expected to be synchronized with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Apart from that, as an online system, the data inputted by a Notary into the database of legal Entity Administration System (SABH) also has legal evidential power."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.

---

Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.

The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."