Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, termasuk dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secära langsung dari pemegang saham.Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 128 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat 1 dan 2 tersebut di atas adalah pasal-pasal yang, antara lain, terkait langsung dengan peranan notaris sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Peranan notaris dalam tindakan pengambilalihan penting untuk diketahui dan dipahami karena tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah salah satu tindakan korporasi yang paling umum dilakukan dewasa ini.Selain peranan, penting bagi notaris untuk mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam suatu tindakan pengambilalihan. Salah satu tanggung jawab notaris yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dari seluruh persyaratan-persyaratan dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris menjadi penting untuk diketahui dan dipahami karena tanggung jawab erat kaitannya dengan sanksi. Dengan mengetahui dan memahami tanggung jawabnya maka seorang notaris akan bertindak hati-hati.Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mangkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti."

"ABSTRAKLegal certainty is an important factor in the tax management in any country, considering that in general taxes do not offer direct reward to the community. On the other hand, taxes directly impose additional burden on the community. Therefore the tax collection should take legal certainty into consideration to ensure fair treatment. One of the Decrees of the Director General of Taxation which becomes a controversy in the business world and often becomes a topic for debate among the tax experts is the policy of the Director General of Taxation formulated in the Letter Number: S-1651PJ.31211992. The provision regulates the fiscal correction to the companies which take a loan from the shareholders. Taxpayers are of the opinion that the policy does not make sense, since in practice the provision brings about fiscal correction which is based on assumption. The fact is that the Tax Court always passes the judgment stating that the taxpayer wins the case in the disputes related to the transaction. Despite the fact that the Directorate General of Taxation has lost the case many times in the Court of Appeal, the Directorate General of Taxation has not changed the policy to regulate the transaction of loan from the shareholders. The foregoing matter underlies the normative research which carries out a study on the legal provision on the transaction of loan from the shareholders. The normative research aims to discover how other countries regulate the transaction and to compare it with the prevailing provisions in Indonesia; how the Tax Court passes the judgment stating that the taxpayer wins the case if the judgment is compared to the provisions formulated in the Letter of Director General of Taxation, how the issuance and use of the Letter of Director General of Taxation is observed from the principles of authority delegation and the principles of discretion. The research is descriptive and explanatory by employing the data collection instrument in the form of documents study, namely in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the normative research indicates that the provisions in the Letter of the Director General of Taxation Number: S-1651PJ.31211992 is in contradictory with the judgment of the Tax Court and the provisions in the income Tax Act. In passing the judgment stating that the taxpayer wins the case the Tax Court employs the principles of Substance Over Form Rule which relies more on the material truth as the requirements for the burden of proof. 'While the Income Tax Act delegates the authority to the Director General of Taxation to determine the debt to equity ratio. Whereas observed from the principles of authority delegation, the Letter of the Director General of Taxation is not in conformity with the authority of the Director General of Taxation based on the Income Tax Act to solve the case in the transaction. Likewise, if the regulation is observed from the principles of discretion, the provisions made should not employ free discretion, but employs restricted discretion which still refers to the provisions contained in the law.In various countries, the transaction is classified as special relation transaction that has a potential to incur losses, namely in the form of the potential loss in the national revenue of a country. Therefore many countries stipulate provisions which limit the loan from the shareholders by stipulating the debt to equity ratio."

"Pada scat terjadi krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda dunia, banyak terjadi kehancuran pada sendi-sendi perekonomian Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, Bank yang rnerupakan salah satu patokan keadaan perekonomian Negara mengalami kerugian besar akibat gejolak kurs, ditambah dengan memburuknya arus kas yang menyebabkan kesulitan likuiditas.Untuk mengatasi kesulitas likuiditas tersebut, Negara melalui Bank Indonesia (Bl) berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengeluarkan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan syarat-syarat tertentu, namun diperjalanan banyak Bank-Bank dalam hal ini pemegang saham penerima BLBI melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BI seperti menyalurkan BLBI tersebut pada perusahaannya sendiri dan juga melanggar BMP K (Batas Minimal Penyaluran Kredit), dan pada akhimya para debitur pemegang saham tersebut tidak mampu untuk mengembalikan BLBI tersebut kepada BL Bank-Bank yang mengalami likuiditas dan tidak mampu mengembalikan BLBI tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan dibuatlah perjanjian berupa MSAA, MRNIA dan APU kepada debitur pemegang saham tersebut, dengan kesepakatan jika para debitur pemegang saham tersebut bisa mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, maka Negara akan memberikan release & discharge.Yang menjadi permasalahan disini adalah apakah dimungkinkan pemberian release & discharge yaitu pelepasan dari segala tuntutan hukum kepada para debitur pemegang saham yang telah melunasi kewajibannya mengembalikan BLBI yang mereka pinjam, berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan juga apakah Inpres No. 8 tahun 2002 telah tepat dikeluarkan untuk masalah release & discharge ini, serta bagaimana reaksi masyarakat Indonesia atas keluarnya release & discharge ini."