Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, premise, isi akta dan penutup akta sehingga Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP akan selalu terlindungi dari aspek yuridisnya."

"Tantangan perbankan dimasa mendatang dalam era globalisasi dan pasar bebas cukup berat. Risiko tetap harus menjadi pertimbangan yang penting walaupun pada saat industri perbankan dan perekenomian Indonesia mengalami pertumbuhan cukup tinggi agar tidak menjadi potensi masalah kredit macet dan kerugian yang terakumulasi di waktu mendatang. Ada risiko-risiko kegiatan usaha perbankan yang dapat menimbulkan kerugian bank, antara lain Risiko Hukum yang harus dikendalikan (control) dan dikelola (manage) sehingga dapat melindungi kepentingan bank dari segi hukum. Mitigasi Risiko Hukum bagi perbankan terkait antara lain dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian pelengkapnya. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan, yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Penggunaan perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian pelengkapnya dalam bentuk akta otentik membantu dalam penerapan manajemen risiko bagi bank umum dengan memitigasi Risiko Hukum yang disebabkan oleh antara lain adanya gugatan hukum dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, Dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, Hakim menganggap akta perjanjian kredit dan perjanjianperjanjian pelengkapnya yang dibuat sebagai akta otentik adalah mengikat kedua belah pihak karena mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materill sehingga memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak Bank.

---

In the future, challenges for banks in the era of globalization and free trade market are quite hard. Risk still must be an important consideration although at the time when the banking industry and the Indonesian economy are experiencing quite high growth in order to prevent potential non performing loans and accumulation of losses in the future. There are risks involved in the banking business activity which can cause bank loss, one of the risks is Legal Risk that must be controlled and managed in order to protect the bank from legal side.

Mitigation of Legal Risk for banks is related to the agreements made by notary as the competent authority to make authentic deed in the making of credit agreement and its accessory agreements. Metodology of Research in this thesis is normatif research,which stress the use of secondary data or in the form of written legal norms and interview with the informan.

The use of credit agreement and its accessory agreement in the form of authentic deed helps in the implementation of risk management for commercial banks by mitigating the legal risk caused among others by law suit in the case of dispute in the court. In the case of dispute in the court, judges make presumption that the credit agreement and its accessory agreements in the form of authentic deed are legally binding to both parties because these authentic deeds have the strength of evidence in appearance, formal and material so that provide legal certainty and protection to the bank."

"ABSTRAKUndang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bankmelaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkanpada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kreditatau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatanusaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepadamasyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah daniberoperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsepdasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tigapermasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaanpada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusiterhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatanyuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwajaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminanpokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminandilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi olehnotaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untukmencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaianpembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melaluipelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."