Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Perceraian dianggap telah terjadi, beserta segala akibat-akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Kantor pencatat perceraian di Pengadilan Negeri, kecuali bagi yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.Putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan berbagai persoalan, bukan hanya mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi juga mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur.Permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat dari perceraian dan apakah yang dapat dilakukan jika kekuasaan orang tua setelah terjadinya perceraian tidak dapat berlaku effektif. Kemudian dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas adalah pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri yang merupakan kewajiban orang tua meskipun hubungan perkawinan orang tua putus akibat perceraian meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan hak penguasaan dari orang tua terhadap anak sebagai akibat perceraian tidak dapat berlaku effektif, yaitu selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah, orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya, Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu dan seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat ditunjuk menjadi wali melalui penetapan pengadilan.

---

The goal of the marriage is happy to found a family on the basis of the belief That the one true God and can continue generations and obtain offspring. But in reality not a bit disheartened because of the occurrence of marital dissolution. Divorce is considered to have taken place, with all its legal consequences since the moment of registration in the Office of the clerk of the District Court of divorce, except for the Muslim Religious Court ruling since the fall have had the force of law. The breakdown in the marriage as divorce raises a variety of issues, not just about material possessions in marriage, but also regarding the responsibility of the parents in the exercise of its powers, especially against children still under age.

Problems in the writing of the thesis is to take the implementation of the rights of parents towards the child as a result of a divorce and whether that can be done if powers of the parents after the divorce was not able to apply effective. Then in doing research, authors use research methods in library which is juridical-normative, with the main data used i.e. secondary data obtained from the materials in library of legal materials, primary and secondary legal materials of tertiary law. In the meantime, the methods of data analysis used in this research was conducted by means of qualitative, i.e. referring to the research data was examined by researchers.

Whereas the conclusion based on the above issue is the implementation of rights of parents towards the child until the child marries or can stand alone which is the duty of the parents even if the parents marital relationship break up due to divorce include textiles, food, education and health is a living child (alimentation) must meet the parents, especially fathers, both during marriage or after divorce. The efforts made in the implementation of rights of parents towards the child as a result of divorce cannot apply effective, i.e. as long as the child is not yet 18 years old or unmarried, parents should not move right or to pawn the goods remain the property of his son, if the parents neglect their obligations or act that was so bad, its power against children can be revoked for a certain time and a person or legal entity that is eligible to be appointed guardians through the establishment of the Court."

"Skripsi ini menganalisa tentang korelasi antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam pengaturannya mengenai Kekuasaan orang tua (pemeliharaan anak/hadhonah) pasca perceraian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuasan orangtua terhadap anak, pada dasarnya diwujudkan di dalam perangkat kewajiban orangtua guna menjamin terselenggaranya hak-hak anak. Kesimpulan dalam analisa menyarankan Pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan anak, harus sesuai dengan undang-undang dan benarbenar mengutamakan kepentingan terbaik anak.

---

This study is focusing on how the correlation are between Act number 1 of 1974, Compilation on Islamic Law (KHI) with Act number 23 of 2002 in regards to parents supervision / hadhonah, post divorce. The method of this research are normative ? Juridical and descriptive analysis. The reasearcher suggests that divorce lawsuit involving children must be in accordance to the law and value child?s interests."

"Salah satu kewajiban suami yang sekaligus merupakan hak seorang istri adalah pemberian nafkah yang berlangsung tidak hanya selama dalam perkawinan, tapi juga Pasca perceraian. Namun, walaupun sudah ada peraturan Yang mengaturnya, yakni Unang-undang NO.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap saja masih terjadi. kasus-kasus pelanggaran terkait nafkah istri pasca perceraian. Skripsi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan secara hukum mengenai pemberian nafkah oleh suami kepada istri pasca perceraian. yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library research) yaitu Penelitian any dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian serta artikel-artikel dari majalah dan internet, yang berhubungan dengan judul dan pokok bahasan an diteliti. Pada akhirnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarlk kesimpulan bahwa walaupun telah terjadi perceraian namun rmntan suami dapat diwajibkan oleb Pengaddlan untuk membayar nafkah pada mantan istrinya. Pertimbang. yang dipakai Majelis Hakim diantaranya adalah ada atau tidaknya tuntutan nafkah, kesalahan istri, anak hasil perkawinan, dan mata pencaharian mantan istri. Terhadap pelanggaran dalam kasus nafkah ini, upaya yang dapat ditempuh adalah pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan oleh pihak mantan istri."

"Perlindungan anak akibat perceraian perkawinan berdasarkan analisis putusan pengadilan agama di Jakarta, status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan anak dimata hukum akibat perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap nasib anak di mata hukum negara. Perceraian sering dianggap sebagai salah satu jalan keluar apabila sudah tidak ada keharmonisan berumah tangga antara seorang suami dan istri, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai kedudukan serta penguasaan anak terhadap kepada siapa anak berhak mendapatkan pengasuhan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian terhadap putusan-putusan pengadilan agama di Jakarta melalui penelitan ini, penulis ingin menunjukkan bagaimana perlindungan anak terhadap perceraian serta apakah putusan hakim sudah memenuhi aspek-aspek perlindungan anak sesuai dengan hukum di Indonesia. Menyikapi permasalahan di atas, metode yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridisnormatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer yaitu bahan pustaka dan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Setelah melakukan penelitian ditemukan bahwa peraturan yang melindungi anak sudah diatur di Indonesia dan tersebar di beberapa peraturan. Dari kasus-kasus yang dianalisa menurut pendapat penulis, hakim telah tepat memutus dengan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

Protection of children due to divorce of marriage based on the analysis of religious court in Jakarta, the status and position were discussed in this thesis is the status and position of the children as the consequences of divorce by the parents towards the fate of the children within the state of law. Divorce is often regarded as one way out if there is no harmony of marriage between husband and wife, this situation can be effected to uncertainty status and controls of custody of the children between both parents. This against the decisions of religious courts in Jakarta through this research, the authors wanted to demonstrate how the protection of children of divorce as well as whether the judge has met the child protection aspects in accordance with the law in Indonesia. Addressing the above problems, the methods in this paper using a normative juridical approach by adjusting the scope and identification of problems mentioned above, the juridical normative approach will be conducted with the use of primary legal materials and library materials and secondary legal materials that contain information about the primary material. After doing some research, found that the regulations that protect the child is set up in Indonesia and spread over a few rules. Of the cases analyzed in the opinion of the author, a judge has decided the precise legal reasoning based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban biaya pemeliharaan anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan tiga contoh putusan yang mewakili setiap jenis tuntutan biaya pemeliharaan anak, penelitian ini akan memberikan gambaran terkait tuntutan biaya pemeliharaan anak yang sering diajukan dalam gugatan perceraian. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat memahami dengan baik pentingnya membuat tuntutan biaya pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dengan mempertimbangkan kepentingan anak di masa depan.

---

This thesis is about financial support for children as an impact of parents? divorce. The author uses three cases that represent each type of indictments of financial support for children on divorce lawsuit. Each of them is analyzed based on Indonesian law especially Law number 1 year 1974 about Marriage. The purpose of this research is to give the deep understanding about the importance of making indictments of financial support for children on divorce lawsuit wisely for the sake of children?s future."

"ABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang mana dalam perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputus karena hal apapun juga. Mengenai pemutusan perkawinan, yang paling banyak terjadi karena disebahkan oleh perceraian. Suatu perceraian dapat mengakibatkan dampak bagi suami, isteri serta anak-anak. Oleh karena itu sebaiknya perceraian dihindari, meskipun banyaknya persoalan dan masalah yang dihadapi, jangan sampai perceraian itu terjadi. Dalam kasus pada tesis ini perceraian terjadi karena kurangnya rasa kasih sayang dan perlindungan yang tidak diberikan oleh suami, hal ini menyebabkan isteri mencari kasih sayang dari laki-laki lain. Sehingga yang menjadi pokok pexmasalahannya adalah apa yang menjadi alasan bagi pihak isteri menggugat cerai suaminya padahal isteri sendiri yang melakukan selingkuh, dan bagaimana pandangan Majelis Hakim mengenai adanya bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri. Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dengan memakai data sekunder, sehingga hasil penelitian yang diperoleh berbentuk evaluatif analitis. Kesimpulan yang dapat diambil dari tesis ini adalah isteri yang melakukan perselingkuhan menggugat cerai suaminya, hal ini dilakukan untuk menutupi perbuatan selingkuh yang dilakukannya, dengan alasan suami sering berlaku kasar dan tidak ada rasa hormat menghormati, tidak menghargai itulah isteri menggugat suami. Selanjutnya tentang adanya bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri, Majelis Hakim dianggap menyampingkan bukti tersebut, karena sudah jelas isteri terbukti bersalah. Akhirnya saran yang dapat diberikan adalah seberat apapun masalah yang dihadapi jangan diakhiri dengan perceraian, karena dampaknya dapat menimbulkan penderitaan khususnya bagi anak-anak. Suami isteri harus saling menghargai, saling menghormati, dengan begitu perceraian pasti tidak akan terjadi."