Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kekuasaan dan tanggung jawab kepala daerah dalampengelolaan keuangan daerah berdasarkan kasus pengelolaan dana bagi hasil PBBdan BPHTB di Provinsi Bengkulu Tahun 2006. Penelitian diarahkan untukmencari dan menemukan, sumber kekuasaan pemerintah daerah dalam mengelolakeuangan daerah dan mengkaji pertanggungjawaban pengelolaanya berdasarkanperspekstif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undanganserta diperkuat dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyarankan bahwaGubernur sebagai pejabat yang memegang pengelolaan keuangan daerahseharusnya menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB) yakni asaslarangan detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang), selanjutnya perlujuga mencermati prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah. Penegakanhukum yang dilakukan oleh Kejaksaan seharusnya juga menyentuh aspekadministratif, bukan semata-mata hukum pidana. Undang-Undang PemerintahanDaerah harus direvisi yakni ketentuan tentang izin pemeriksaan kepala daerahcukup berdasarkan pemberitahuan penyidik kepada Presiden serta perlu diaturnya secara khusus ketentuan pidana terhadap tindakan kepala daerah yang menerima transfer dana dari pusat tanpa melalui rekening kas daerah

---

ABSTRACTThe focus of this study is authority and responsibility of the head of localgovernment in the management of local finance (case study the management ofsharing fund of the land and building tax at Bengkulu Province in 2006). Researchis led to look for and finding, local government authority source in brings offfinancially region and this research is procedur accountability bases perspekstifState Administration Law and Criminal Law. This research is observationaljurisdictional normatif who utilize legislation approaching and to be strengthenedby case approaching. This observational result suggests that Governor as officialas hold region finance management necessarily carry on good governance groundnamely exclusion principle detournement de pouvoir (authority abuse), hereafterneeds also research principles in regions financial management. Law enforcementthat did by Attorney necessarily also touch administrative aspect, are not merecriminal law. Region Governance law shall be revised namely rule about checkpermit carries the wind enough region base investigator making known to President and need to be managed its specially criminal rule for action to carry the wind region that accept fund transfer from center without via region cash account"

"Peningkatan penerimaan daerah di era otonomi daerah membuat faktor efektifitas pengelolaan keuangan daerah semakin penting. APBD sebagai salah satu kebiijakan anggaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mengetahui komposisi anggaran dan alokasi pengeluarannya.Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif pada kedua masa tersebut yaitu analisis efektifitas untuk mengetahui efektifitas anggaran; analisis pertumbuhan untuk mengetahui pertumbuhan anggaran sebelum dan sesudah otonomi; analisis proporsi untuk mengetahui efektifitas pengelolaan keuangannya meialui porsi masingmasing anggaran; analisis multiplier sebagai alat untuk mengetahui tambahan pengeluaran pemerintah yang mampu meningkatkan perekonomian daerah; dan untuk mengetahui sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan Location Quotient dan Shift Share. Penelitian menggunakan data APBD dan PDRB tahun 1996 hingga tahun 2003. Selain itu data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk referensi dan penelitian lainnya digunakan juga dalam penelitian ini.Sekalipun terjadi pertumbuhan APBD yang sangat tinggi pada masa sesudah otonomi daerah, khususnya pada penerimaan sebagai daerah otonomi khusus, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pada kedua masa tersebut tidak efektif. Penentuan target penerimaan yang rendah disebabkan oleh masih digunakannya pendekatan incremental, atau hanya untuk kepentingan evaluasi dan rendahnya potensi perolehan PAD dibandingkan rata-rata nasionalnya.Peningkatan penerimaan diikuti pula oleh peningkatan porsi belanja daerah. Sebelum dan setelah otonomi, porsi belanja tetap didominasi oleh belanja rutin. Dengan porsi terbesar pada bantuan kepada daerah bawahan dan belanja pegawai. Alokasi pengeluaran pembangunan pada masa sebelum dan sesudah otonomi lebih didominasi oleh sektor yang menyangkut kepentingan orang banyak dibanding sektor yang mendorong perekonamian. Sektor aparatur pemerintah, transportasi, pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi penerima dana terbesar pada kedua masa tersebut. Demikian pula alokasi dana otonomi khusus yang diterima pada tahun 2002 dan 2003. Namun, besarnya dana tersebut tidak diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan. Di sektor pendidikan, pembangunan sarana tidak diikuti oleh peningkatan prasarana seperti ketersediaan guru."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diamndatkan UU No. 18 Tahun 2001. Tesis ini juga dibahas tentang apa saja persoalan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat penerapan otonomi khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the legal framework of the election for head and vice head of region in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the relation with the implementation of Law No. 18 Year 2001 on Special Autonomy for Aceh Special Region Province as Nanggroe Aceh Darussalam Province. Beside that this thesis also explaining the process, mechanism, and form of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001. This thesis also analyzes the legal problems that arise as impact of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001."