Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian.Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratsahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatuPerseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakanpasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukansuami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notarisdalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Sahamdalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturankedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian inidilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yaknimemberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokokpermasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer,sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagaiPemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknyaperjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan hartabenda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, danoleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harusmengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabilamereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda,berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untukmendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketigasebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhanhukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar padakomparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar PerseroanTerbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

---

ABSTRACTA Limited Liability Company is established by two or more persons based on anagreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied withthe requirements for the validity of an agreement which have been stipulated bythe Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence ofShareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is thecapacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited LiabilityCompany, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of aLimited Liability Company in the case the Shareholders in the Company arehusband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation ofcapacities of husband and wife in the Articles of Association of a LimitedLiability Company. This research is carried out based on explanatory libraryresearch, which is, providing complete and clear illustration regarding the subjectmatters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiarylegal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as theShareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existenceor non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement withseparation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two differentsubject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Companywithout having to involve a third party as the other Shareholder, on the otherhand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement withseparation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, inorder to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party asanother founder of the Limited Liability Company. The role of Notary inproviding legal counseling regarding the capacities of such husband and wife isvery required, in order that in the description of the capacities of the appearers inthe Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied inaccordance with the prevailing statutory regulations."

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"Peraturan hukum sebelum Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) berlaku, yang mengatur kaidah hukum harta perkawinan secara tertulis, adalah hukum perdata barat. Setelah berlakunya UU Perkawinan, bagi kekayaan suami istri baik secara pribadi maupun bersama-sama, yang berwujud kebendaan saham, sebagai bukti kepemilikan modal di dalam badan hukum perseroan terbatas. Terhadapnya, selain asas-asas hukum harta perkawinan, juga berlaku hukum perdata dan hukum perseroan terbatas. Untuk itu penelitian hukum normatif, ini dilakukan secara preskriptif dengan bersumberkan pada peraturan-peraturan hukum peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis yaitu, didalam bahan kepustakaan berupa data sekunder di bidang hukum, tujuannya untuk penelaahan atas fakta-fakta hukum. Kedudukan suami dan istri bersandarkan pada pemikiran hukum adat dan hukum agama, yang diatur di dalam UU Perkawinan adalah seimbang termasuk kepada harta perkawinannya. UU Perkawinan mengenal, harta bersama, dan harta suami dan harta istri (harta bawaan) yang masing-masing pada prinsipnya baik suami dan istri cakap melakukan perbuatan hukum untuk melakukan pengurusan, pemilikan dan pembebanan terhadap harta mereka. Apabila suami istri memiliki saham dalam suatu perseroan terbatas, baik karena penyertaan (penyetoran) ke dalam perseroan karena ikut bersama-sama mendirikan, atau dengan cara-cara peralihan hak, pemindahan hak, maupun restrukturisasi perseroan terbatas sebagai badan hukum, sejak itulah harta tersebut telah berubah, dengan sepenuhnya menjadi kekayaan perseroan terbatas, karena statusnya sebagai subyek hukum yang mandiri selaku badan hukum. Prinsip kepemilikan harta bersama adalah kesamaan antara ikatan perkawinan dengan perseroan terbatas, untuk itu prinsip pemisahan harta menjadi perlindungan bagi pemegang dan pemilik saham dalam perseroan, termasuk bagi pasangan suami istri, namun sebaiknya ditegaskan dengan suatu perjanjian kawin, bahwa diantara mereka terdapat peniadaan campur harta atau harta campur terbatas. Apabila terjadi kepailitan perseroan maupun suami atau istri, dengan demikian pembagian tanggung jawab pelunasan utang, tidak serta merugikan kekayaan pribadi suami ata u istri, yang masing-masing memiliki saham dalam perseroan.

---

Regulation of law before Law of Marriage (Marriage Code) going into effect, as a law in writing arranging marriage estate, is west civil law. After going into effect, the law of marriage, for property of husband and wife either through each person, and also together as their marriage, extant of hoarding of share, as evidence of ownership of capital, in limited liability corporation. To marriage estate, besides law of marriage principle, also effecting civil law and limited liability law. For that this research of law, is normative, conduct by prescriptive with source of law in written that within bibliography materials in data of secondary in law area, its target for observation of law facts. Position of wife and husband rest on concept of adat law and religion law, arranged in law of marriage is well-balanced, including to its marriage estate. Law of marriage recognized, unite property, also husband and wife estate (dowry portion) which is in principle, each one, either husband or wife, well and capable conducting act of law to do managing, encumbering and ownership to their estate. If wife husband have share in a limited liability corporation, either due (join) into the company because following collectively establishing, or in the way of switchover of rights, conveyance of rights, and also restructuring of limited liability corporation as legal body, since that's the estate have changed, completely become properties of limited liability, because its status as self-supporting subject of law, as legal body. Principal ownership of unite property is equality among matrimony with limited liability corporation, for that principle dissociation of estate become shield to vendor and owner of share in the company, including to husband or wife as a spouse, but better be affirmed with an prenuptials agreement, that among them, there are mix negation of estate or limited mix of estate. In the event of bankruptcy of limited liability corporation and also husband or wife, thereby the separation of responsibility to redemption of debt, it?s not harm properties of husband or wife, as each of them owning share in the limited liability corporation."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan masalah yang menarik, karena dalam RUPS Perseroan, sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara para pemegang saham, pengurus Perseroan dan ketua RUPS, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi serta penanganan yang efektif dengan mengaturnya secara jelas dalam suatu pembaharuan UUPT agar pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang punya posisi dominan dan tidak beritikad baik dalam Perseroan tidak menyalahgunakan kekuasaanya dengar menindas pemegang saham minoritas. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi melalui pemanfaatan karakter Perseroan yang telah menjadi badan hukum, karena orangperorang yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari Perseroan (persona standi in judicio). Pemegang saham minoritas menderita kerugian, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: UUPT yang walaupun telah mengaturnya, tetapi dalam praktik tidak efektif; kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah, baik secara financial, informasi dan pengendalian; dan moral hazard dari para pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang mengurus Perseroan serta tidak beritikad baik."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah penelitian adalah evaluatif-analitis, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya, Yang jadi pokok permasalahan adalah mengapa dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Tertutup, selain harus mengerti dan memahami ketentuan Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas, notaris juga perlu mengetahui dan mengerti hubungan hukum perkawinan yang ada diantara calon pendiri/pemegang saham dan bagaimanakah peranan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris. Oleh karena tidak diatur dalam ketentuan khusus, Perseroan Terbatas Tertutup sepenuhnya tunduk pada Ketentuan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Ketentuan Tentang Perseroan Terbatas tidak terdapat larangan/pembatasan karena hubungan hukum tertentu yang ada diantara pendiri/pemegang saham untuk menjadi pendiri/pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas PT. Tertutup, termasuk hubungan hukum perkawinan suami isteri baik yang menikah tanpa membuat Akta Perjanjian Kawin maupun dengan membuat Akta Perjanjian Kawin. Saham-saham yang terdaftar atas nama suami dan isteri dalam PT. Tertutup yang menikah tanpa Akta Perjanjian Kawin adalah merupakan 1 (satu) pihak dalam perjanjian persekutuan modal karena terjadi percampuran harta suami isteri, sedangkan suami isteri yang menikah dengan membuat Akta Perjanjian Kawin tetap masing-masing Suami dan Isteri sebagai pihak yang mandiri dalam perjanjian persekutuan modal karena diantara Suami dan Isteri tidak terjadi percampuran harta (pisah harta sama sekali).

---

This thesis uses normative juridical approach, specifications are prescriptive analytical research, data collection using with primery and secondary data as the data source. The issue is why in the manufacture of Deed of Company Private Limited, besides having to know and understand the provisions on the Company Law, a Notary also need to know and understand the legal relationship of marriage existing between prospective shareholders if there are shareholders, and how the role of the Notary according to Law Notary in order to maintain high values of a Company legal entity as mandated by the provisions of the Limited Liability Company Act. Limited Company. Therefore not provided for in the special conditions, the provisions of Private Limited Company is fully subject to the provisions of the Company Law. In terms of the limited liability Company, there is no prohibition barring certain legal relationships that exist among the founders of shareholders in a Private Limited Company, including the legal relationship of a couple who marriage without the Deed of Covenant Marriage and a couple who make that deed. Shares registered in the name of husband and wife in a Private Limited Company who married without Deed f Covenant Marriage is an alliance of the party in the capital due to the mixing property of husband and wife, while the marriage couple who make a Deed of Covenant Marriage remains of each husband and wife as an independent party in the capital because the partnership agreement between the husband and wife treasure mixing does not occur. (separate property altogether)."

"Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 :Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Adanya perseroan ini juga tidak terlepas dari semangat menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Kewenangan Menteri Keuangan juga telah dialihkann kepada menteri negara pendayagunaan BUMN oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998. Sehinga permasalah yang akan dibahas adalah bagaimana asas-asas hukum yang melekat pada pemegang saham dan RUPS perusahaan persero, serta apakah kedudukan negara selaku pemegang saham tunggal atau pemegang saham mayoritas yang diwakili menteri negara pendayagunaan badan usaha milik negara menempatkannya pada kedudukannya yang "absolut", mengingat adanya prinsip cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. sifat penelitian untuk penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif dan mengunakan data-data sekunder. Kesimpulannya adalah, Perusahaan Perseroan (PERSERO) indentik dengan perseroan terbatas. Pemegang saham perusahaan perseroan hanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana tertuang dalam UUPT dan bukan merupakan perangkat yang dapat menentukan kebijakan perseroan."